Articles
21 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023"
:
21 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA PEMBELI DALAM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG MERUPAKAN KELANJUTAN ADANYA UTANG PIUTANG ]]>
<![CDATA[Shelby Azzahra]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[PPJB adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon penjual dan calon pembeli suatu tanah/bangunan sebagai pengikatan awal sebelum para pihak membuat Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum akta PPJB yang dibuat sebagai kelanjutan adanya utang piutang antara para pihak. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam akta PPJB yang merupakan kelanjutan adanya utang piutang. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Perlindungan hukum bagi pembeli dalam akta PPJB yang merupakan kelanjutan adanya utang piutang. Perlindungan hukum terhadap para pihak yang diberikan dalam PPJB sangat kuat karena sifat pembuktian dari PPJB yang dibuat di hadapan pejabat umum dalam hal ini notaris, yaitu dengan cara menandatangani akta tersebut dihadapan Notaris atau pejabat yang ditunjuk untuk pengesahan tanda tangan dengan menjelaskan isinya terlebih dahulu kepada para pihak kemudian dilakukan penandatanganan dihadapan Notaris atau pejabat umum yang berwenang memiliki pembuktian yang sangat kuat sesuai dengan pembuktian dari akta autentik.Kata kunci: akta, pengikatan, jual beli, utang, piutang]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR DALAM MENGATASI PELANGGARAN MEREK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Fathur Roji]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Adanya transaksi perdagangan melalui internet yang dikenal dengan nama e-commerce menimbulkan permasalahan baru berupa perdagangan barang bermerek palsu yang lebih murah dari segi biaya produksi dengan mendompleng nama dan reputasi merek yang sudah terkenal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah aspek perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam mengatasi pelanggaran merek di situs e-commerce ditinjau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan: aspek perlindungan dalam mengatasi pelanggaran merek di situs e-commerce belum secara gamblang dan langsung disebutkan dalam regulasi hukum di Indonesia, melainkan disebutkan dalam pasal-pasal yang berkaitan erat atas perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.Kata kunci: merek, terdaftar, pelanggaran, transaksi elektronik]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN AKIBAT KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT APABILA TERDAPAT PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM ]]>
<![CDATA[Atikalina Aulia Sidabariba]]>;
<![CDATA[Muhammad Hendra Pratama]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perusahaan asuransi memberikan jaminan atas kelangsungan kehidupan bank dari risiko kerugian ekonomi, yakni risiko tidak dikembalikannya kredit yang telah dikucurkan kepada debiturnya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi terhadap pembayaran klaim asuransi jiwa kredit usaha rakyat dalam hal debitur meninggal dunia dimana perjanjian asuransi jiwa yang disebut dengan polis berlaku apabila telah ditutup (telah ada persesuaian kehendak). Perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan apabila terdapat penolakan pembayaran klaim akibat nasabah tidak memiliki itikad tidak baik dalam memberikan informasi yang benar dalam pembukaan perjanjian asuransi jiwa kredit, bukanlah menjadi tanggung jawab bank. Kata kunci: perbankan, asuransi, kredit, klaim]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 99/PU-XVIII/2020 ]]>
<![CDATA[Lenny Verawaty Siregar]]>;
<![CDATA[Adi Mansar]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang menjadi objek jaminan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Pada dasarnya jaminan fidusia tidak lepas dari suatu kontrak atau perjanjian. Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan dalam kontrak, maka pihak tersebut wajib menerima konsekuensi atau akbat hukum yang telah disepakati bersama. Pada prakteknya sering terjadi konflik atau perselisihan antara kreditur dengan debitur atas tindakan wanprestasi. Perjanjian dengan jaminan fidusia oleh pihak kreditur kepada debitur harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan menggunakan asas pacta sunt servanda (janji harus ditepati). Berikut permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana kepastian Hukum terhadap perjanjian para pihak sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda untuk Pihak yang telah Wanprestasi. Penelitian hukum ini menghasilkan bahwa hak dan kewajiban pihak lessor dan lessee wajib tercantum dalam isi perjanjian yang telah disepakati dan disertakan klausula yang menyatakan kapan lahirnya wanprestasi atau kapan dinyatakan salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Sehingga dapat memberi suatu kepastian hukum atas aturan yang menyatakan kapan jaminan fidusia dapat dieksekusi. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 99/PU- XVIII/2020, maka hak-hak dari pihak lessee dapat terlindungi dari tindakan semena-mena yang dilakukan pihak lessor. Kata Kunci : Perjanjian, Jaminan, Fidusia, Eksekusi]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM PERCERAIAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI LEMBAGA ADAT DAYAK KANAYATN ]]>
<![CDATA[Tamara Arvianda]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fenomena perceraian yang diputuskan oleh para petinggi adat dengan meenerbitkan sertifikat berikut berita acara yang terjadi pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pada beberapa komunitas hukum adat ketentuan hukum positif sering diabaikan. Padahal ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengharuskan perceraian dilakukan di pengadilan. Kenyataan tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pasangan suami-istri yang melakukan perceraian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Dayak Kanayatn mempercayai keputusan perceraian kepada petinggi adat yang ada dinilai lebih menguntungkan para pihak dalam menyelesaikan perkara atau sengketa dari pada hukum positif. Hal ini tidak terlepas dari anggapan hukum adat lebih menguntungkan korban atau penggugat daripada hukum pidana atau perdata yang ada dalam hukum positif. Kata kunci: kepastian, perceraian, lembaga adat, dayak kanayatn]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEADAAN OLEH PENJUAL DALAM PEMBUATAN PERIKATAN JUAL BELI DAN SURAT KUASA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3176K/PDT/2020) ]]>
<![CDATA[Feryanti Simarsoit]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam perjanjian, perlindungan hukum bagi pihak pembeli dalam perikatan jual beli dan surat kuasa jual beli yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden), dan pertimbangan pengadilan terhadap penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3176 K/Pdt/2020. Temuan dari penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim mengenai penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 3176 K/Pdt/2020 sudah tepat dalam menerapkan doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam menjatuhkan putusannya.Kata kunci: penyalahgunaan, penjual, perikatan, jual beli, surat kuasa]]>
<![CDATA[DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA KEMUDAHAN BERUSAHA TERHADAP BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Asra Dewi]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilham]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Meningkatnya permintaan masyarakat (pelaku usaha) akan layanan yang cepat dan efisien, kepastian hukum akan pengembangan dunia usaha mendorong agar dirumuskannya pengaturan kemudahan berusaha di Indonesia yang mampu menampung iklim investasi dan dunia perdagangan. Untuk mendorong keadaan tersebut, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan menjadi nafas yang baru untuk dunia usaha khususnya kemudahan berusaha. Pentingnya dilakukan penelitian ini didasarkan atas tingkat kemudahan berusaha dan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia masih rendah sehingga perlunya peningkatan kemudahan berusaha yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha melakukan kegiatan berusaha dan peningkatan produktivitas usaha di Indonesia. Urgensi lahirnya UUCK ialah untuk mendorong peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia, perlindungan dan pemberdayaan ekonomi dan UMKM. Kemudahan berusaha yang diberikan oleh UUCK berupa perubahan pada pendirian, perubahan modal, kemudahan pendaftaran dan pengesahan badan hukum, hingga pada penyederhanaan Undang-Undang PT menjadi Perseroan Perseorangan. Implementasinya ialah pada legalitas badan hukum perseroan perseorangan diberikan kemudahan pendaftaran dan pendirian serta memanfaatkan kecanggihan teknologi yang berkenaan dengan kemudahan berusaha]]>
<![CDATA[DASAR PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 869 K/PDT/2021 TERKAIT PEMBATALAN SURAT KUASA MENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ]]>
<![CDATA[Muhammad Ifandi Pohan]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu pembatalan akta kuasa menjual yang telah dibuat oleh Pejabat Notaris terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 869 K/Pdt/2021. Atas pembatalan akta kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris pada putusan tersebut menjadi persoalan tertutama bagi pemberi dan penerima kuasa, padahal akta kuasa menjual itu merupakan bagian dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris, namun hakim menganggap terdapat kekeliruan dalam pembuatannya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 869 K/Pdt/2021 terkait pembatalan surat kuasa dalam perjanjian jual beli tanah adalah telah tepat dan benar dalam putusan tersebut, karena ata sepakat hanya oleh sebahagian dari ahli waris dimana yang diperjanjikan tersebut didalamnya ada hak-hak dari ahli waris yang lainnya yang tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan dan Kuasa, dan ketika Surat Pernyataan dan Kuasa dan ada dua ahli waris yang belum cakap bertindak secara keperdataan menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga atas Surat Pernyataan dan Kuasa yang dibuat oleh sebahagian ahli waris Husen adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan Surat Pernyataan dan Kuasa tersebut batal karena cacat hukum dalam pembuatannya. Kata Kunci : Pertimbangan, Pembatalan, Surat Kuasa, Jual Beli, Tanah]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENETAPAN PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM ]]>
<![CDATA[Yosephine Iglessya]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembagian dividen sebagai pemenuhan hak bagi pemegang saham menjadi kewajiban Direksi manakala Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar menentukannya. Hak pemegang saham dalam menentukan alokasi pembagian dividen sesuai dengan jumlah hak suara yang dimilikinya dan dilakukan dalam forum RUPS. Kewajiban Direksi dalam penetapan pembagian dividen timbul apabila Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar menentukannya dan apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan tanggung jawab bagi direksi tersebut. Putusan pengadilan dalam perkara pembagian dividen kepada pemegang saham ini telah menerapkan hukum dengan benar namun Direksi dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya.Kata kunci: tanggung jawab, direksi, dividen, saham]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENGIKATAN JAMINAN PRODUK GADAI TABUNGAN EMAS PEGADAIAN ]]>
<![CDATA[Hisbah Rahmatan Putra]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pegadaian mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak nasabah tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan gadai tetap milik nasbah tetapi dikuasai oleh Pegadaian. Penelitian hukum ini menghasilkan bahwa Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengikatan jaminan produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian dilakukan secara preventif dan secara represif, Mekanisme pelaksanaan pengikatan Jaminan produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian yakni ada dua cara untuk melakukan layanan gadai tabungan emas, yaitu datang langsung ke outlet Pegadaian terdekat atau via aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS), terhadap hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pengikatan jaminan produk Tabungan Emas Pegadaian adalah dalam proses menggadai saldo tabungan emas dengan menggunakan aplikasi Pegadaian Digital Service, tidak ada verifikasi swafoto sebagaimana pinjam meminjam secara online pada umumnya, dan tidak adanya perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh nasabah, sehingga tidak memberikan informasi secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pengikatan jaminan gadai tersebut Kata kunci: nasabah, jaminan, gadai, tabungan emas]]>
