Articles
101 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ]]>
<![CDATA[Julaifa Sarah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembatalan Merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu Merek dari Daftar Umum Merek. Pihak yang merasa telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut boleh mengajukan gugatan untuk pembatalan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menolak gugatan pembatalan Merek terdaftar adalah kurang tepat, cermat dan teliti dalam menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dasar lampau waktu atau kadaluarsa. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pembatalan Merek terdaftar sudah benar dan tepat, dan telah menunjukkan bahwa asas kepastian hukum dalam memberikan jaminan bahwa hukum telah bekerja dan memberikan keadilan telah tercapaiKata kunci: pembatalan, merek, persamaan, pokoknyaTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN ]]>
<![CDATA[Pamitri Pamitri]]>;
<![CDATA[Surya Perdana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2022): KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SUATU AKTA PERUBAHAN YAYASAN BILA TERJADI SUATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pendaftaran tanah selamai ini dilakukan pada umumnya masih bersifat sporadik yang tentunya akan memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pendaftaran seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 dan kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungung telah melaksanakan program tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.Kata kunci: faktor, penghambat, pendaftaran, tanah]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS (DKN) KOTA MEDAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PROMOSI JABATAN ]]>
<![CDATA[Founy Yulinisyah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2022): KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SUATU AKTA PERUBAHAN YAYASAN BILA TERJADI SUATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diharuskan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), Kode Etik Notaris, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris (KEN), seorang Notaris dilarang untuk melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan media cetak dan/atau elektronik. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan praktiknya, masih terdapat notaris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria pelanggaran kode etik berupa promosi jabatan notaris yang dikategorikan melanggar kode etik, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disebutkan bahwa, mencakup segala kegiatan notaris yang dilakukan baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik. etik kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya, belum efektif, dikarenakan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Teddy Fatahillah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2022): KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SUATU AKTA PERUBAHAN YAYASAN BILA TERJADI SUATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. PT. Radana Baskhara Finance Kantor Cabang Medan suatu perusahaan leasing (Lessor) melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan kendaraan bermotor untuk digunakan oleh penyewa (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Bahwa bencana tersebut menghimbau physical distancing/ pembatasan sosial secara fisik yang berdampak roda ekonomi nyaris terhenti. Keringanan atau penundaan pembayaran angsuran untuk mencegah daripada tidak terlaksananya kewajiban kepada Lessor sangat diperlukan Lessee. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme penundaan pembayaran pada PT. Radana Baskhara Finance Kantor cabang Medan yaitu mengisi formulir permohonan penundaan pembayaran, melengkapi fotokopi identitas, foto selfi konsumen dengan unit kendaraan bermotor, setelah disetujui maka akan dilakukan perubahan perjanjian baru. Kata kunci: mekanisme, penundaan, pembayaran, covid-19TRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG DESAIN INDUSTRI ATAS DESAIN INDUSTRI YANG TELAH DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI ]]>
<![CDATA[Vicaria Lim]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2022): KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SUATU AKTA PERUBAHAN YAYASAN BILA TERJADI SUATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengaturan desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas. Namun, perlindungan hukum tersebut juga dapat berakhir apabila terbukti hal-hal yang dapat menyebabkan pembatalan pendaftaran dari Desain Industri tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak ekslusif pendesain menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara desain industri di Indonesia, dan bagaimana konsep pengembangan desain industri yang mendapat perlindungan hukum di Indonesia. Bahwa untuk mendapatkan perlindungan, maka sistem pendaftaran desain industri di Indonesia adalah sistem yang bersifat konstitutif dengan pengertian pemilik desain yang sah dan diakui yaitu pihak yang pertama kalinya mendaftarkan desain tersebut pada DJKI. Perlindungan desain industri dilakukan untuk memdorong iklim industri yang sehat dan untuk mencegah tindakan-tindakan peniruan desain serta praktik-praktik persaingan tidak jujur. Perlindungan hukum hukum terhadap desain industri mencakup terhadap pemalsuan desain dan desain dalam perdagangan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PELANGGARAN MODIFIKASI DAN PENGGUNAAN MUSIK ATAU LAGU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Muhammad Azhari Hasibuan]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Maraknya pengcover lagu di kanal youtube selama ini tentunya memberikan keuntungan atau manfaat ekonomi bagi si pengcover namun tidak demikian halnya dengan pencipta lagu tersebut. Youtube dengan kanal-kanal yang disediakannya menyediakan ruang bagi setiap orang untuk menunjukkan bakatnya dengan berbagai macam cara dengan jumlah penonton atau subcriber tertentu akan memberikan nominal uang kepada orang tersebut. Hanya saja ada yang pihak termarginalkan jika yang yang ditampilkan pada kalan youtube tersebut adalah hasil modifikasi serta penggunaan musik atau lagu yang diciptakan oleh pihak lain. Berdasarkan kondisi tersebut, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta. Konsep perlindungan hukum terkait hasil karya cipta seseorang termaktub dalam Pasal 1 angka 11 UUHC. . Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum hak cipta yang mencakup konten digital atau media elektronik (internet). Kata kunci: hak, cipta, musik, laguTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA WARISAN ANAK MELALUI REVITALISASI BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) ]]>
<![CDATA[desi yani]]>;
<![CDATA[Tengku Erwinsyahbana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2022): KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SUATU AKTA PERUBAHAN YAYASAN BILA TERJADI SUATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ Balai Harta Peninggalan (BHP) berfungsi sebagai wali pengawas terhadap wali atas anak yang masih dibawah umur dalam mendidik dan menjaga harta anak tersebut. Sebagai wali pengawas melakukan pemantauan terhadap wali dan anak yang dibawah perwaliannya tersebut dengan melakukan peninjauan ke rumah wali. Apabila dilihat dari kunjungan tersebut, maka hanya bersifat formal saja, tidak menyentuh esensi dari sisi kuantitas harta warisan anak yang masih dibawah umur itu. Berdasarkan hal itu maka perlu adanya revitalisasi terhadap peran dan fungsi BHP. Peran dan fungsi BHP dalam mengurus harta warisan anak yang masih dibawah umur dapat dilihat daam ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Revitalisasi BHP sebagai wali pengawas diberikan ruang seluas mungkin untuk dapat misalnya menahan surat tanah yang menjadi harta warisan anak yang masih dibawah umur, agar harta tersebut tidak diperjualbelikan atau pun digadaikan oleh wali, bukan untuk kepentingan si anak.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMBERLAKUAN SISTEM PENDAFTARAN MEREK FIRST TO FILE TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Prasetyo Kamila]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 2 (2022): Volume 1 Number 2, Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Merek sebagai salah satu Instrument Hak Kekayaan Intelektual sangat penting peranannya dalam kegiatan usaha. Agar mendapatkan perlindungan hukum suatu merek haruslah didaftarkan. Sistem pendaftaran merek yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah sistem pendaftaran First To File. Pemberlakuan sistem pendaftaran ini membuka celah terjadinya praktik pendomplengan terhadap merek terkenal karena merek terkenal memilik daya tariknya tersendiri sehingga merek yang memiliki persamaan dapat mengecoh atau menyebabkan kebingungan pasar. Hal ini telah mengancam kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pemilik merek terkenal. Sistem First To File telah memberikan kepastian hukum yang cukup untuk pemilik merek terkenal, meskipun terdapat kekurangan berupa masih terbukanya celah terjadinya praktik pendomplengan merek terkenal. Kata kunci: kepastian, pendaftaran, merek, firs to fileTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENCATATAN STATUS JENIS KELAMIN GANDA (KHUNTSA) BERDASARKAN PENETAPAN NO. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm ]]>
<![CDATA[Derry Sunarya]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ambiguous genitalia atau sex ambiguity adalah suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan. di Indonesia terdapat beberapa kasus mengenai kelamin ganda atau khuntsa, salah satunya terdapat di dalam Penetapan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm atas nama Pemohon Apriyanti, Umur 24 tahun. Selama proses pertumbuhan dari anak-anak hingga dewasa, ciri-ciri fisik Aprianti lebih mengarah kepada laki-laki. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi beberapa penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin sekaligus petimbangan-pertimbagan hakim yang ada di dalamnya. Hasil identifikasi ini akan dianalisa secara mendalam menggunakan Hukum Positif sesuai dengan penetapan No. 17/Pdt.P/2015/Pn. Kbm. Berdasarkan hasil penelitian bahwa beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan perubahan jenis kelamin ganda yaitu sudah terpenuhinya segala bukti mulai dari bukti medis, keadaan lingkungan, restu dari para keluarga, pertimbangan dari hukum agama yang biasanya ditentukan oleh pengadilan negeri agama, dan jika para penderita sudah memiliki pasangan maka harus ada persetujuan atau restu dari pasangan tersebut untuk melakukan perubahan pencatatan jenis kelamin. Dalam Penetapan Pengadilan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm, Hakim melalui pertimbangannya mengabulkan seluruh permohonan pemohon.Kata kunci: perubahan, pencatatan, status, kelamin gandaTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
<![CDATA[PERMASALAHAN HUKUM YANG TIMBUL DALAM PERJANJIAN BANGUN BAGI ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN DEVELOPER ]]>
<![CDATA[Andre Pratama]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 2, No 1 (2023): Volume 2 Number 1 Januari - Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 1313 Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUH Perdata) dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian tersebut dapat dilakukan secara tertulis (kontrak) maupun secara lisan (non kontraktual). Perjanjian bangun bagi memiliki suatu asas yang disebut asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perjanjian bangun bagi antara pemilik tanah dengan pengembang (developer) di hadapan notaris, bentuk permasalahan hukum yang timbul terhadap pelaksanaan perjanjian bangun bagi antara pemilik tanah dengan pengembang (Developer) dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara perdata No. 5/Pdt.G/2018/Pn-Sgi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa permasalahan yang timbul dari perjanjian bangun bagi hasil yang tertuang didalam akta No.26 Tanggal 17 November adalah wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum dan keabsahan Akta No. 26. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor 05/Pdt.G/2018/PN-Sgi, bahwa Akta No. 26 tertanggal 17 November 2008 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat (pemilik tanah) adalah suatu perbuatan melawan hukum.Kata kunci: hukum, perjanjian, bangun bagi, tanah, developerTRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//]]>
