Garuda - Garba Rujukan Digital

Pencegahan Penodaan Agama Perspektif Fiqh JinÃ¢yah Ahmad Habibullah
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 2 (2015): Desember 2015
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ€™ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses the Islamic criminal Law (fiqh jinÃ¢yah) analysis on prevention of blasphemy in Indonesia. Law No. 1 Year 1965 concerning with prevention of religion abuse and/or blasphemy and Criminal Code which see criteria regarding the banned or misguided sects or organizations that are also stipulated in the provisions of MUI (Indonesian Ulama Council) in 2007. The laws state that the legal sanction against the perpetrators of the desecration of religion is imprisoned for ever five years. In Islamic criminal Law, the detailed criteria of blasphemy can only slightly be met due to the absence of the text of either al-Qurâ€™an or al-Hadith that explain in detail about the legal sanction of blasphemy. Application of the legal punishment which based on the wisdom of judge can be used against blasphemy. Such a legal punishment is in line with the existing legal sanction in UUPNPS. This is when the offense of blasphemy committed is rated light. On the other hand, if the offense of blasphemy is considered very heavy and has a very great effect, it can be the opposite.Keywords: Blasphemy, legal sanction, Islamic criminal law.Â Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis fikih jinÃ¢yah tehadap pencegahan penodaan agama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama maupun KUHP, melihat kriteria mengenai aliran/organisasi yang terlarang atau sesat yang tertuang dalam ketentuan hukum tersebut yang dikuatkan pula oleh fatwa MUI pada tahun 2007, dinyatakan bahwa sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama adalah dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Dalam Fiqh JinÃ¢yah, kriteria penodaan agama secara terperinci dapat ditemui meskipun hanya sedikit, dikarenakan tidak adanya nash al-Qurâ€™an maupun Hadis yang menjelaskan secara detail mengenai penodaan agama beserta sanksi hukumnya. Penerapan hukuman taâ€™zÃ®r yang berdasarkan kearifan hakim, digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama. Hukuman taâ€™zÃ®r ini sejalan dengan sanksi hukum yang ada dalam UUPNPS, hal ini bila delik penodaan agama yang dilakukan dinilai ringan. Tetapi di sisi lain akan sangat bertolak belakang, apabila delik penodaan agama dinilai sangat berat dan besar pengaruh yang ditimbulkan.Kata Kunci: Penodaan agama, sanksi, fiqh jinÃ¢yah.

Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Ahmad Syarif Abdillah
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 2 (2015): Desember 2015
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ€™ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This paper provides an overview of Islamic criminal law against the decision of the District Court of Sidoarjo No: 832/Pid.B/2012/PN.Sda on crime of theft with violence. The research found that the consideration of judge which sentenced by the District Court of Sidoarjo to the defendant has been based on of the elements contained in the Criminal Code in the Republic of Indonesia. The perpetrator of crime of theft with violence was sentenced for 2 (two) years. The decition of the District Court of Sidoarjo No: 832/Pid.B/2012/PN.Sda is on crime of theft with violence. According to Islamic criminal law it can be categorized as jarÃ®mah hirÃ¢bah, so defendant is convicted with legal punishment (taâ€™zÃ®r) and submitted to ulil amri (judge). Kinds of legal penalty can be a death sentence, imprisonment, exclusion, crucifixion, flagellation, and threat. In Indonesia, theft with violence is banned because it disturbs and causes fear of the public.Keywords: Penalty, criminal act, theft, violence.Â Abstrak: Tulisan ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 832/PID.B/2012/PN.Sda tentang kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hukuman yang diberikan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Republik Indonesia. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dijatuhi hukuman yang dijatuhkan pada diri para terdakwa adalah hukuman pidana penjara selama 2 tahun. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No:832/PID.B/2012/PN.Sda tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Menurut hukum pidana Islam dapat dikategorikan dalam jarÃ®mah hirÃ¢bah, sehingga terdakwa dihukum taâ€™zÃ®r, di mana hukuman tersebut diserahkan kepada ulil amri (hakim). Macam hukuman taâ€™zir dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, dan ancaman. Pencurian dengan kekerasan tidak diperbolehkan di Indonesia karena meresahkan masyarakat dan menimbulkan ketakutan serta ketidakyamanan.Kata Kunci: Hukuman, tindak pidana, pencurian, kekerasan.

Gugurnya Had JarÃ®mah Pencurian Sebab Taubat Perspektif Jamal Al-Banna Ali Mutowif Mutowif
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 2 (2015): Desember 2015
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ€™ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This paper provides legal sanction on perperator of crime (jarÃ®mah) as a deviational behavior of human. The heavy or light punishment of crime is divided into three, namely: 1) criminal wounding (jarÃ®mah hudÃ»d);Â 2) criminal killing (jarÃ®mah qisÃ¢s and diyat); and 3) criminal offence (jarÃ®mah taâ€™zÃ®r). Jamal al-Banna said that there is a dialectical relationship between individual liberty and public benefit that is controlled by criminal law. This dialectical relationship is similar to the dialectical relationship between faith (aqidah) and the law in Islam. This proves that wisdom of the application of the criminal act in Islam is to control the handling crime to its root. The criminal penalty as described above can be said to be the best, not only to maintain the authenticity or justice but also to protect the public. The term of repentance is certainly relevant to those who make mistake only once because of forgotten or do not know.Keywords: Criminal act, Jamal al-Banna, repentance.Â Abstrak: JarÃ®mah merupakan perilaku manusia yang menyimpang dari larangan norma hukumÂ dan ketika melakukannya diberi sanksi. Adapun PresfektifÂ berat ringannya dalam hukuman, jarÃ®mah di bagi menjadi tiga, yaitu: (1) JarÃ®mah hudÃ»d (2) JarÃ®mah qisÃ¢s dan diat (3) JarÃ®mah taâ€™zÃ®r. Jamal al-Banna mengatakan bahwasanya ada hubungan dialektis antara kebebasan individual dan kemaslahatan publik itu dikendalikan oleh hukum pidana. Hubungan dialektis ini hampir sama dengan hubungan dialektis antara aqidah dan syariat yang ada dalam Islam, ini membuktikan bahwa pidana dalam Islam mempunyai hikmah yaitu Islam mengendalikan penanganan kriminal ini sampai pada akar-akarnya. Hukuman pidana yang telah dipaparkan di atas bisa dikatakan terbaik, bukan hanya untuk menjaga otentisitas, atau keadilan untuk melindungi masyarakat. Istilah taubat tentunya relevan untuk mereka yang melakukan kesalahan hanya sekali, mungkin karena lupa atau tidak tahu, bukan berkali-kali. Oleh karenanya Allah mengatakan: â€Sesungguhnya taubat kepada Allah hanya untuk mereka yang melakukan keburukan, karena tidak mengetahui kemudian tidak lama dia langsung bertaubat.â€Kata Kunci: JarÃ®mah, Jamal al-Banna, taubat.

Error Facti Pada Pembuktian Illegal Fishing Ditinjau Dari Hukum Islam Fifin Inbatun Hasanah
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 2 (2015): Desember 2015
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ€™ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article highlights the meanings of evidence used to describe the right in front of court in the form of either testimony, witness, or variety of indications that can be used as a guideline by judge to restore the right to its owner. In line with the decision No. 84 PK/Pid/2005 that legal consideration of judex facty of the Court of Gresik, the High Court and the Supreme Court of Surabaya did not consider the result of evidence revealed at the first hearing in the Court of Gresik. A public prosecutor also could not prove who is the real shipowner based on the vessel proofs. This ruling is not appropriate because in term of proof at trial, a public prosecutor should be able to bring witnesses of the shipowner used by the defendant. This is, of course, to determine whether or not anyone who asked or ordered the defendant to do something illegal fishing by transferring, loading, and purchasing the illegal fishing. This is not in accordance with al-Qurâ€™an chapter al-Baqarah verse 282, and al-TalÃ¢q verse 2.Keywords: Islamic law, verdict, evidence, illegal fishing.Â Abstrak: Pembuktian merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. Dalam kasus putusan Nomor: 84 PK/Pid/2005, bahwa pertimbangan hukum judex facty Pengadilan Negeri Gresik, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung sama sekali tidak mempertimbangkan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gresik), termasuk Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat/tidak sanggup membuktikan siapa pemilik kapal yang sesungguhnya sesuai surat-surat bukti. Putusan ini kurang tepat, karena dalam hal pembuktian di Persidangan, seorang Jaksa Penuntut Umum seharusnya dapat menghadirkan saksi pemilik kapal yang dipakai oleh terdakwa, untuk mengetahui benar tidaknya siapa yang menyuruh dan atau memerintahkan terdakwa untuk melakukan perbuatan illegal fishing dengan mentransfer, pemuatan, dan pembelian ikan yang tidak sah. Hal ini tidak sesuai dengan al-Qurâ€™an Surat al-Baqarah ayat 282, dan surat al-Thalaq ayat 2.Kata Kunci: Hukum Islam, putusan, pembuktian, illegal fishingÂ

Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Membawa Lari Anak Perempuan Mustakhim Mustakhim
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 2 (2015): Desember 2015
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ€™ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This study discusses the decision No. 09/Pid.B/2012/ PN.Mojokerto about criminal act of carrying off an under age woman without permission of her parents. In the judgeâ€™s ruling, it is declared that the defendant has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal offense by carrying off an under age woman without permission of her parents, but only with the consent of the woman outside of marriage. The offense complain is imprisonment for 1 (one) year and 2 (two) months because the defendant violated Article 332 Paragraph (1) of the Criminal Code. In addition, the defendant is also burdened to pay court fees. In the study of Islamic criminal law, punishment for carrying off an under age woman is taâ€™zÃ®r jarÃ®mah (criminal penalty). These penalties vary and can be determined by ulil amri or government official or judge who is given authority to enforce with some considerations and other reasons in accordance with Islamic criminal law.Keywords: Penalty, carrying off, daughter.Â Abstrak: Artikel ini membahas tentang putusan perkara Nomor 09/Pid.B/2012/PN.Mojokerto tentang tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya. Dalam putusan hakim tersebut, dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya tetapi dengan persetujuan perempuan itu di luar perkawinan. Delik aduannya adalahÂ pidana penjaraÂ selamaÂ 1 (satu) tahun 2 (dua)Â bulan karena perbuatan terdakwa melanggar Pasal 332 Ayat (1) KUHP. Selain itu, terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara. Dalam kajian hukum pidana Islam, hukuman membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa merupakan hukuman jarÄ«mah taâ€™zÃ®r. Hukuman ini berbeda-beda, dan dapat ditentukan hukumannya oleh ulil amri atau aparat pemerintah yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan hukuman tersebut di mana hukumannya ringan dan beratnya dapat ditentukan oleh hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dengan beberapa pertimbangan dan alasan-alasan lainnya sesuai dengan hukum fiqh jinÃ¢yah.Kata Kunci: Hukuman, membawa lari, anak perempuan.

Penerapan Peraturan Daerah No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Pamekasan Muhammad Ramli
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 2 (2015): Desember 2015
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ€™ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This paper discusses the Regional Regulation No. 18 Year 2004 on prohibition of prostitution in Pamekasan. In the Regional Regulation No. 18 Year 2004 states that prohibition on prostitution applied for the people of Pamekasan entirely without any exceptions, both of the people of Pamekasan and outside of Pamekasan. In addition, such a criminal offense related to the ban given to all of those who associated with the regional regulation, either from among the people of Pamekasan or immigrants. On the Islamic criminal law perspective, the application of the Regional Regulation No. 18 Year 2004 on prohibition of prostitution in Pamekasan is categorized as jarÃ®mah hudÃ»d (criminal wounding). The Regional Regulation is promoting the principle of benefit for the people, and also as an attempt of the government to avoid danger and negative impact of prostitution. In addition, it is also as an effort to create more benefit for the people in Pamekasan.Keywords: Islamic criminal law, prohibition, prostitution, Pamekasan.Â Abstrak: Tulisan ini membahas tentang Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan. Dalam Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 disebutkan bahwa larangan pelacuran diberlakukan bagi seluruh masyarakat Pamekasan tanpa terkecuali, baik masyarakat Kabupaten Pamekasan maupun masyarakat di luar Kabupaten Pamekasan. Di samping itu, tindak pidana terkait dengan larangan tersebut diberikan bagi seluruh orang yang berhubungan dengan Perda, baik masyarakat Pamekasan sendiri maupun masyarakat pendatang yang ada di Kabupaten Pamekasan. Aplikasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan dari tinjauan fiqh JinÃ¢yah merupakan perbuatan yang termasuk jarÃ®mah hudÃ»d. Peraturan Daerah ini mengedepankan asas kemaslahatan bagi masyarakat, dan merupakan upaya pemerintah untuk menghindaran masyarakatÂ Pamekasan dari kemudaratan dan segala bahaya dari dampak pelacuran, dan sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat atau sumber daya di Kabupaten Pamekasan.Kata Kunci: Peraturan Daerah, pelacuran, Kabupaten Pamekasan.Â Â

Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh JinÃ‚yah Muhammad Riza Fahmi
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 2 (2015): Desember 2015
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ€™ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract: The Judgeâ€™s ruling in the legal decition of the Lamongan District Court No. 164/Pid.B/2013/PN.LMG on the crime of persecution that causes the death of the victim is regarded true since it has been fulfilled all elements as required by Article 351 Paragraph (3) of Criminal Code as indicted by the public prosecutor. In deciding this case, the judge also considered the testimony of witnesses, the information from the defendant, the facts revealed at the hearing as well as the things that burdensome and relieve the defendant. Therefore, the defendant shall be sentenced for 5 months in prison and does not have to go through due to the imposed conditional sentence. In Islamic criminal law, the case is equated with a semi-deliberate murder and sanctioned by diyÃ¢t and kafÃ¢rat in the form of taâ€™zÃ®r. In this case, the defendant can not be punished because of his self-defense. So that the defendant is free from a criminal liability in Islam.Keywords: Persecution, victim died, Islamic law.Â Abstrak: Putusan hukum hakim Nomor: 164/Pid.B/2013/PN.LMG tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal 351 ayat (3) KUHP seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam memutuskan perkara ini hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dipidana dengan 5 bulan penjara dan tidak perlu menjalaninya dikarenakan dikenakan hukuman bersyarat. Dalam fiqh jinÃ¢yah, perkara ini disamakan dengan pembunuhan semi sengaja. Untuk sanksinya yaitu membayar diyat dan kafÃ¢rat, sedangkan untuk hukuman penggantinya berupa hukuman taâ€™zÃ®r. Dalam kasus ini, para terdakwa meskipun telah melakukan perbuatan tersebut, namun tidak bisa dikenakan hukuman tersebut, karena adanya unsur pembelaan diri, sehingga terbebas dari pertanggungjawaban pidana dalam Islam.Kata Kunci: Penganiayaan,Â meninggal dunia, Hukum Islam.Â

Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai Arassy Wardani NurLailatul Musyafaâ€™ah
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 2 (2015): Desember 2015
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ€™ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This study aims to investigate crime of fencing by the lien system contained in decision No. 293/Pid.B/2013/PN. Mkt. In his decision, judge used Article 480 Paragraph 1 (one) about the aggravating factors, the mitigating circumstances, witnesses at the trial, and the evidences in the trial as a consideration in deciding the case of fencing. In this case, judge decided that the defendant or criminal fencing system is sentenced to prison for 6 (six) months, from the demand of 10 (ten) months. According to the review of Islamic criminal law, the Judgeâ€™s ruling has been in accordance with Islamic law, because the defendantâ€™s act is categorized as jarÃ®mah and is sentenced with taâ€™zÃ®r. That is because the criminal act is an offense where its punishment is not regulated in al-Qurâ€™an and al-Hadith.Keywords: Crime of fencing, pawn system, Islamic criminal lawÂ Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tindak pidana penadahan dengan sistem gadai yang terdapat dalam putusan No.293/Pid.B/2013/PN. Mkt. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menggunakan Pasal 480 ayat 1, hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, saksi-saksi di persidangan, serta bukti-bukti dalam persidangan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tindak penadahan ini. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memutus bahwa terdakwa atau pelaku tindak pidana penadahan dengan sistem gadai dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dari tuntutan 10 (sepuluh) bulan. Menurut tinjauanf fiqh jinÃ¢yah putusan hakim telah sesuai dengan hukum Islam, karena perbuatan terdakwa termasuk dalam jarÃ®mah yang hukumannya adalah taâ€™zÃ®r. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana tersebut merupakan sebuah pelanggaran yang hukumannya tidak diatur dalam Nash.Kata Kunci: Tindak pidana penadahan, sistem gadai, fiqh jinÃ¢yah

Pidana Bersyarat Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Fikih Moch Zainal Abidin
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 2 (2015): Desember 2015
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ€™ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This study aims to assess conditional criminal act in Criminal Code and Islamic jurisprudence. Conditional criminal act according to Criminal Code is a kind of crime where the convict does not have to undergo the punishment, except he has violated the general or specific requirenments of court during pre-determined. On the Islamic jurisprudence perspective, conditional criminal act is caterized as diyÃ¢t and taâ€™zÃ®r. DiyÃ¢t is a kind of criminal penalty that provides a number of property within a certain size, given by the offender to the victim or his heirs. While taâ€™zÃ®r is a legal authority delegated by state to a judge to decide the criminal cases. In taâ€™zÃ®r, a judge has fairly broad authority to choose any types of crime that are appropriate to the circumstance of the offense and the perpetrators. Looseness or facilities provided to a judge do not reduce the initial goal of punishment as an attemp to improve the criminal actors in order to keep the benefit of people.Keywords: Conditional criminal act, Criminal Code, Islamic jurisprudence.Â Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang pidana bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan fikih. Pidana bersyarat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan suatu pidana di mana terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Jika dianalisis dari sisi fikih, pidana bersyarat dikatagorikan masuk dalam diyÃ¢t dan taâ€™zÃ®r. DiyÃ¢t merupakan suatu jenis pidana yang memberikan sejumlah harta dalam ukuran tertentu, yang diberikan pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya. Sedangkan taâ€™zÃ®r merupakan kekuasan dalam memutuskan suatu perkara diserahkan kepada negara dan selanjutnya diserahkan kepada hakim. Di dalam taâ€™zÃ®r ini, hakim mempunyai wewenang yang cukup luas untuk memilih jenis pidana yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya. Kelonggaran atau kemudahan yang diberikan kepada hakim tidak mengurangi tujuan awal dalam setiap pemidanaan, sebagai wujud memperbaiki diri pelaku demi terjaganya kemaslahatan di dalam masyarakat.Kata Kunci: Pidana bersyarat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, fikihÂ

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal M. Imam Tarmudzi
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 2 (2015): Desember 2015
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ€™ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This paper explains that Islamic criminal law had already set and explained the legal protection for child. Even, Islam itself protects child from anything that may harm him. The protections include: the childcare, supervision, protection and education. While in Law No. 23 Year 2002 on protection of child explains mechanism of a labor child protection which includes juridical protection, non judicial protection, and protection from slavery and exploitation of child. These laws equally prohibit child to work if it is not in accordance with the existing law. The difference is that law distinguishes between crime and violation based on the heavy and light of the punishment, while Islamic criminal law does not distinguish both. TheyÂ all are called jarÃ®mah (crime) by their nature of the crime.Keywords: Legal protection, child labor, informal sector, Islamic criminal law.Â Abstrak: Tulisan ini menjelaskan bahwa hukum pidana Islam sudah mengatur dan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi anak.I IslamÂ mengatur tentang perlindungan terhadap anak dari sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, yang meliputi; pengasuhan, pengawasan, perlindungan dan pendidikan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang mekanisme perlindungan terhadap anak yang menjadi pekerja anak yang meliputi; perlindungan dalam bidang yuridis dan non yuridis, selain itu pula ada perlindungan dari perbudakan dan eksploitasi anak. Kedua hukum tersebut, hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sama-sama melarang anak bekerja jika tidak sesuai dengan syarat-syarat hukum yang berlaku, adapun perbedaannya adalah dalam Undang-undang membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan hukum pidana Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarÃ®mah mengingat sifat pidananya.Kata Kunci: Perlindungan hukum, pekerja anak, sektor informal.Â Â

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA