cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satriya Nugraha
Contact Email
nugraha.str@gmail.com
Phone
+6281250972793
Journal Mail Official
nugraha.str@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. 0812 5097 2973, E-mail : jurnalmoralityupgriplk@gmail.com
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas PGRI Palangka Raya
ISSN : 23030119     EISSN : 26142228     DOI : http://dx.doi.org/10.52947/morality
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Morality : Journal of Law was published in November 2012 by the PGRI University of Palangka Raya under the name "Morality : Journal of Law". Morality published twice in year in december and june, with the ISSN number of Printed Version is 2303-0119 and 2614-2228 with online version. Morality is a medium of forum to publish the result of research and findings of the latest theories on the development of legal science in Indonesia in particular. Morality : Journaf of Law receives related articles on Criminaw Law, Civil Code, State Administration, Customary Law, Islamic Law, Legal Sociology, Legal Theory, Agrarian Law, Legal Philosophy, Law and Corruption, Enviromental Law, Regional Government, Marriage Law, Criminal and Civil Procedure Law, Commercial and Banking Law, Law and ITE, Constitution, Special Criminal Law, Public Policy, Political Law and Victimology.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality" : 6 Documents clear
HUBUNGAN ANTARA WILAYAH PEMEKARAN DENGAN WILAYAH INDUK ( STUDI DI KABUPATEN GUNUNG MAS, KALIMANTAN TENGAH ) yandi ugang
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.062 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan wilayah induk terhadap wilayah pemekaran di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan untuk mengetahui apa tanggung jawab wilayah induk terhadap wilayah pemekaran di dalam sistem Pemerintahan Daerah. Dari penelitian ini ditemukan kenyataan bahwasanya hubungan antara wilayah induk dengan wilayah pemekaran dipandang sebagai sebuah kebijakan publik, hubungan antara wilayah induk dengan wilayah pemekaran dipandang sebagai sebuah kebijakan dengan asumsi bahwa kebijakan tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan yang juga dapat dipandang sebagai sebuah kebijakan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengelaborasi permasalahan tentang kedudukan wilayah induk terhadap wilayah pemekaran, dan tanggung jawab wilayah induk terhadap wilayah pemekaran.
HUBUNGAN ANTARA KEPOLISIAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENEGAKKAN KETERTIBAN MASYARAKAT Satriya Nugraha
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.086 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan hubungan antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas ataupun kewajibannya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tugas pokok dari kepolisian yang tertuang Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 43 UndangUndang No. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan keterkaitan tugas pokok dan kewenangan serta kewajiban antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menegakkan ketertiban di masyarakat.
PENGUASAAN TANAH PERTANIAN MELAMPAUI HAK MILIK YANG MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN DI DESA LUNUK RAMBA KECAMATAN BASARANG KABUPATEN KAPUAS DIKAJI DARI UNDANG-UNDANG NO. 56 (PRP) TAHUN 1960 Alfrid Sentosa
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.387 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan sehingga pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum penguasaan dimungkinkan terjadi. (2) untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan kerana adanya penguasaan tanah melalui hak milik yang melampaui batas maksimum penguasaan. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis yaitu dengan pendekatan dengan mempelajari suatu aturan hukum sebagai kaidah-kaidah dan keberadaan pemberlakuannya terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kenyataan kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini response 20 orang yang mana teknik pengambilan data mengunakan quisinoner dan wawancara. Hasil dari penelitian Desa Lunuk Ramba tidak pernah terjadi kepemilikan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum penguasaan.
PENGATURAN TERHADAP PEMBANGUNAN GEDUNG SARANG BURUNG WALET DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Eny Susilowati
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.224 KB)

Abstract

Maraknya Pembangunan gedung sarang walet untuk budidaya sarang burung walet di kota Palangkaya berdampak positif bagi keberlangsungan hidup burung walet dan jika terdapat pengaturan yang jelas, pajak sarang burung walet menjadi sumber pendapatan menjanjikan bagi daerah. Bangunan gedung sarang walet tidak boleh dibangun didaerah permukiman karena limbah kotoran burung walet dapat mencemari sumber air dan mengotori permukiman masyarakat. Fakta dilapangan bahwa gedung sarang walet banyak dijumpai dikawasan permukiman. Gedung sarang burung walet akan berjalan optimal jika dibangun sesuai dengan lokasi pembagian zonasi kawasan peruntukan peternakan. Faktor penghambat pengaturan pembangunan gedung sarang walet didaerah permukiman di kota Palangkaraya adalah pemilik gedung sarang walet tidak berdomisili di Kota Palangkaraya, sosialisasi peraturan daerah oleh pemerintah daerah belum maksimal, dan kurang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.
HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi) Maharidawan Putra
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.701 KB)

Abstract

Perubahan Sosial dewasa ini disebabkan karena adanya perkembangan kemajuan teknologi yang mengarah kepada kehidupan modern. Karena Modernisasi ini sudah merambah ke masyarakat tradisional di pedesaan akibat kemajuan teknologi tersebut. Jadi modernisasi saat ini sudah tidak lagi menjadi monopoli masyarakat perkotaan. Modernisasi, menunjukkan suatu proses dari serangkaian upaya untuk menuju atau menciptakan nilai-nilai (fisik, material dan sosial) yang bersifat atau berkualifikasi universal, rasional, dan fungsional. Lazimnya suka dipertentangkan dengan nilai-nilai tradisi.Tujuan dengan adanya tulisan ini untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial terjadi dan sejauh mana hukum mampu mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan modernisasi tersebut.
WUJUD KEADILAN DALAM MASYARAKAT DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL Ana Suheri
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.739 KB)

Abstract

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2014): Jurnal Ilmu Hukum Morality More Issue