cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satriya Nugraha
Contact Email
nugraha.str@gmail.com
Phone
+6281250972793
Journal Mail Official
nugraha.str@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. 0812 5097 2973, E-mail : jurnalmoralityupgriplk@gmail.com
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas PGRI Palangka Raya
ISSN : 23030119     EISSN : 26142228     DOI : http://dx.doi.org/10.52947/morality
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Morality : Journal of Law was published in November 2012 by the PGRI University of Palangka Raya under the name "Morality : Journal of Law". Morality published twice in year in december and june, with the ISSN number of Printed Version is 2303-0119 and 2614-2228 with online version. Morality is a medium of forum to publish the result of research and findings of the latest theories on the development of legal science in Indonesia in particular. Morality : Journaf of Law receives related articles on Criminaw Law, Civil Code, State Administration, Customary Law, Islamic Law, Legal Sociology, Legal Theory, Agrarian Law, Legal Philosophy, Law and Corruption, Enviromental Law, Regional Government, Marriage Law, Criminal and Civil Procedure Law, Commercial and Banking Law, Law and ITE, Constitution, Special Criminal Law, Public Policy, Political Law and Victimology.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 92 Documents
 1   2   3   4   5 
PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TERHADAP PELANGGARAN PEMILU DI KECAMATAN PAHANDUT PALANGKA RAYA Eny Susilowati
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.12 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pahandut terhadap pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legisatif di kecamatan Pahandut, dan untuk mengetahui hubungan PANWASLU Kecamatan dengan BAWASLU Kota Palangka Raya. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Panwaslu Kecamatan Pahandut belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Pahandut diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. Panwaslu Kecamatan Pahandut minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye Panwaslu diketahui Panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan panwaslu Kecamatan.
Korelasi PILKADA Langsung dan Korupsi di Indonesia Mulida Hayati; Rico Septian Noor
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.624 KB) | DOI: 10.52947/morality.v6i2.174

Abstract

Pemilu merupakan sebuah momen yang begitu penting di dalam sebuah negara Demokrasi seperti Indonesia. Dengan berbagai pengalaman menyelenggarakan pemilu sejak negara ini merdeka sampai pada perhelatan pemilu yang digagas secara langsung dan serentak sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Putusannya. Begitu banyak persoalan di dalamnya, tak terkecuali Korupsi dalam praktik Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung di Indonesia. Penulisan ini mencoba menguraikan berbagai peluang terjadinya Korupsi di pelaksanaan Pilkada Langsung dan berbagai upaya yang dapat dilakukan guna mencegah Korupsi tersebut. Penulisan ini menggunakan metode Peneltian hukum Normatif dengan mengkaji persoalan secara normatif dengan menggunakan pendekatan konsep (Conseptual Approach). Secara umum kesimpulan dari hasil penulisan melihat bahwa korelasi Pilkada langsung dan Korupsi dalam hal berbagai kepentingan baik dari proses awal sampai pada Tahapan pelaksanaan Pilkada yang memerlukan biaya besar sehingga juga diperlukan komitmen dan Sinergitas yang kuat dari seluruh entitas di Negara ini agar persoalan Korupsi khususnya dalam Pilkada dan setelah Tahapan Pilkada selesai dapat dicegah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT PENARIKAN BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN Rudyanti Dorotea Tobing
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (811.513 KB)

Abstract

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial. Pembiayaan konsumen (Consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Untuk menjamin pelunasan hutang, maka dilakukan perjanjian jaminan fidusia. Segi positif pembebanan jaminan secara fidusia adalah karena prosedur lebih mudah, fleksibel dan cepat disamping biayanya pun lebih murah. Selain memberikan kemudahan dalam prosedur pemberian jaminan, kreditur terjamin untuk pinjaman yang diberikannya, sedangkan penerima fasilitas, tetap dapat menggunakan barang yang diajaminnya. Dalam perjanjian pembebananJaminan secara Fidusia, tidak terlihat keseimbangan posisi antara penerima fasilitas, dan pemberi fasilitas. Hal tersebut terlihat jelas dalam klausul-klausul perjanjian yang dibuat secara baku oleh pihak pemberi fasilitas yang cenderung memberatkan pihak pemberi jaminan/penerima fasilitas. Pemberi fasilitas seringkali menarik barang jaminan tanpa prosedur yang benar. Pada tahun 2012 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Diatur secara tegas bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan. Dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia terlihat bahwa Pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum kepada penerima fasilitas/debitur/konsumen atas tindakan perusahaan pembiayaan yang seringkali menarik barang jaminan secara paksa. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Barang Jaminan, Perjanjian Pembiayaaan Konsumen.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN TERHADAP ADANYA KLAUSUL ARBITRASE mahdi surya
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.994 KB)

Abstract

Abstract : Research review of juridical dispute resolution bankruptcy against the existence of the arbitration clause, have the problem of how the basic dispute resolution Authority Bankruptcy and Insolvency with dispute resolution arbitration clause based on the principle of Pacta Sunt Servanda. This research uses the normative research methods to analyze legislation related to bankruptcy dispute resolution in Indonesia. From this research it can be noted that with the enactment of Act No. 37 of the year 2004, then bankruptcy dispute resolution authority is the authority of the courts of Commerce according to article 1 of law No. 37 number 7 Year 2004 where it determines that the article in question in court in Act No. 37 of the year 2004 is the Commerce Court. Furthermore, problems associated with the bankruptcy dispute resolution based on the existence of an agreement between the two sides in agreement that acknowledged the existence of the arbitration clause as an attempt of dispute resolution in accordance with the principle of pacta sunt servanda, then the issue of dispute settlement, bankruptcy court but no longer authorized commercial arbitration institutions is authorized. This is because as one form of high penjunjungan the legal principles of the agreement, namely the principle of pacta sunt servanda that diimpelementasikan in the provision of article article 3 Law Number 30 of 1999 on alternative dispute resolution and Arbitration, stating that the State Court is not uthorized to adjudicate disputes of parties who have been bound in the arbitration agreement. Keywords : bankruptcy, arbitration, the principle pacta sunt servanda
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Rizki Setyobowo Sangalang
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.839 KB)

Abstract

In the era of the industrial revolution 4.0 the use of social media in the community has become a daily habit of society, with the aim to increase economic needs by promoting products or services, sharing news, sharing lifestyles by sharing photos or writing / daily notes . It cannot be denied, social media provides a change in people's lives, there are no time and space limits for social activities. With all the facilities provided by social media, the news that cannot be accounted for is true / the hoax / hoax that is publicly aware. Not a few people who believe in the news hoaks. Hoaks news contains a lot of hate speech, provocation, slander and is very dangerous if circulated among the people because it can cause noise, suspicion, hostility, and even cause both moral and material harm. If you continue to let the news hoaks can damage the joints of national and state life. The police who have the duty as law enforcement, protector, protector, and guiding the community for the maintenance of security have an important role to cope with the many hoaks that are circulating in the community.
HUKUM ADAT SEBAGAI PRANATA HUKUM PENANGKAL ARUS GLOBALISASI Ana Suheri
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.995 KB)

Abstract

Abstract : Globalization is an age in which the increasingly border territorial, economic, political, cultural and other boundaries between a national entity in the international world. Globalization is usually followed by a modernization, modernization as a social movement is actually revolutionary, from which tradition originally became modern. In addition, modernization also has a complex, systematic nature, a global movement that will affect all human beings, through a gradual process toward hemogenisation and progressive nature. The negative impacts of globalization, and of course also modernization, will be even more obvious if we do more specific observations of the village community. However, as the economy began to improve, supported by the increase of infrastructure, the existing cultural values began to fade and adherence to the customary law began to fade, but this has not been accompanied by awareness and dherence to the high state law. It certainly becomes a negativistic transition, where the peculiarities of indigenous peoples begin to be eroded by globalization and modernity. Keywords : The Characteristics of Indigenous Law In the Flow of Globalization
POLITIK HUKUM” UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PERUBAHAN KETIGA PASAL 24 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Kristian Kristian
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.207 KB)

Abstract

Perubahan (dikenal juga dengan istilah Amandemen) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) sudah mengalami 4 (empat) kali perubahan yakni pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Model pemerintahan yang feodal, otoriter dan sentralistik beralih ke model yang lebih demokratis yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Perubahan-Perubahan tersebut tidak lepas dari perkembangan politik hukum yang pada saat itu masih terpengaruh oleh suasana gegap gempita dan hirup pikuk reformasi yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan. Pada perubahan ketiga pasal 24 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman pun mengalami perubahan yang ditandai dengan lahirnya dua (2) lembaga negara yakni Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai anak kandung reformasi untuk melengkapi Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya. Persoalan kemudian timbul ketika beberapa kewenangan yang dimiliki oleh ketiga lembaga tersebut masih belum cukup mengakomodir berbagai permasalahan hukum yang muncul beberapa tahun terakhir, sebagai contoh maraknya praktik suap termasuk jual beli putusan, keterlibatan mafia hukum yang dibuktikan dengan cukup banyak hakim yang melanggar kode etik akibat rendahnya integritas, sehingga perlu perbaikan mengenai rekrutmen hakim, yang cukup penting terkait perlindungan hak konstitusional warga. Persoalan semacam ini memerlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi UUDNRI 1945 terutama Pasal 24 mengenai Kekuasaan Kehakiman.
PERLINDUNGAN HUKUM DARI RAZIA KAMAR HOTEL/PENGINAPAN DI KOTA PALANGKA RAYA Putri Fransiska Purnama Pratiwi
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (622.406 KB)

Abstract

Legal Basis for Raids/Searching of Hotels/Inns by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Palangka Raya is Government Regulation No. 16 of 2018 regarding the Civil Service Police Unit, matters relating to public order become the task of the Satpol PP. Satpol PP conducts raids if there are community reports, where the boarding house, the inn, is misused its function. In implementing the duty, the principle of presumption of innocence is still used. Reports will be responded to and when it is time to conduct a raid. Raids were also held not to find fault, but based on complaints from the community, whether there is really a deviation in the place. One legal effort that can be conducted by hotel/inn owners to provide legal protection for their guests is by not accepting spouses who are not husband and wife. Even if there are indeed different types of couples who want to stay offer to book two rooms, hence it does not cause negative perceptions from the Satpol PP who may conduct raids. Other legal remedies that can be done are to coordinate with the guest in order to submit a complete and clear identity and to include a letter of assignment when staying overnight in order to conduct duties so that the purpose of his arrival can be clearly identified to anticipate the occurrence of non-criminal acts committed in the room hotel/inn.
ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN Devrayno Devrayno
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.124 KB)

Abstract

Kebijakan alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi keadaan hutan yang rusak/kritis, sebab selain cepat mendatangkan pendapatan asli daerah dari berbagai retribusi maupun pajak juga masuknya industri perkebunan menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar. Berlandaskan kebijakan dan kewenangan yang diberikan perundang undangan berdasarkan asas otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam termasuk sektor perkebuan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan yang diberlakukan pemerintah daerah dengan paradigma pembangunan kapitalistik yang lebih menekankan kepada aspek ekonomi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat adat telah menimbulkan implikasi yang serius. Implementasi kebijakan alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan ternyata menimbulkan konflik baik konflik norma maupun konflik kepentingan. Secara langsung maupun tidak langsung, dikotomi kepentingan-kepentingan ini menempatkan masyarakat adat pada posisi marginal. Hal ini membuat masyarakat terdesak dengan pilihan terbatas dan mendorong mereka menjauhi akses-akses sumber daya hutan yang selama ini mereka kuasai. Oleh karena itu salah satu rekomendasi dari tulisan ini adalah merekonstruksi kembali kebijakan, hal ini dapat dilakukan dengan pembangun hubungan secara interaktif, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan mampu mengkomunikasikan kepentingan yang ada, yaitu kepentingan negara pada satu sisi dan kepentingan pengusaha maupun masyarakat adat pada sisi lainnya.
HUBUNGAN ANTARA WILAYAH PEMEKARAN DENGAN WILAYAH INDUK ( STUDI DI KABUPATEN GUNUNG MAS, KALIMANTAN TENGAH ) yandi ugang
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.062 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan wilayah induk terhadap wilayah pemekaran di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan untuk mengetahui apa tanggung jawab wilayah induk terhadap wilayah pemekaran di dalam sistem Pemerintahan Daerah. Dari penelitian ini ditemukan kenyataan bahwasanya hubungan antara wilayah induk dengan wilayah pemekaran dipandang sebagai sebuah kebijakan publik, hubungan antara wilayah induk dengan wilayah pemekaran dipandang sebagai sebuah kebijakan dengan asumsi bahwa kebijakan tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan yang juga dapat dipandang sebagai sebuah kebijakan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengelaborasi permasalahan tentang kedudukan wilayah induk terhadap wilayah pemekaran, dan tanggung jawab wilayah induk terhadap wilayah pemekaran.

Page 1 of 10 | Total Record : 92

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2014): Jurnal Ilmu Hukum Morality More Issue