Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBING PROMPTING TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PPKn KELAS VII DI MTs HIDAYATULLAH MATARAM TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Supriyadi Supriyadi; Komang Sundara
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1: Maret 2018
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Pendidikan merupakan suatu usaha yang mencetak seseorang menjadi generasi yang berkualitas dan memiliki daya saing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas dan hasil belajar PPKn siswa kelas VII MTs Hidayatullah Mataram tahun pelajaran 2017/2018 melalui model pembelajaran Probing prompting. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, jumlah subyek penelitian sebanyak 23 siswa. Prosedur penelitian terdiri dari empat tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan dan tahap refleksi. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni pengamatan, tes, non tes dan dokumentasi. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah kuantitatif yang berupa perhitungan nilai rata-rata, jumlah, maupun presentase dari hasil belajar. dan kualitatif yaitu hasil pengamatan yang berpedoman pada lembar pengamatan aktivitas siswa. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang dilakukan, maka dapat menarik disimpulkan bahwa terjadi peningkatan ketuntasan klasikal siswa yaitu sebesar 80%. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi model pembelajaran Probing prompting dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa PPKn kelas VII di Mts Hidayatullah Mataram, guru disarankan untuk menggunakan metode maupun model pembelajaran yang menarik minat dan perhatian siswa dalam belajar kemudian dari kekurangan selama proses pembelajaran dengan menggunakan model Probing prompting diharapkan untuk diperbaiki lagi.Education is a business that prints someone into a generation of quality and competitiveness. The purpose of this study was to determine the activities and learning outcomes of PPKn VII graders of MTs Hidayatullah Mataram in the 2017/2018 academic year through the Probing prompting learning model. This type of research is classroom action research, the number of research subjects is 23 students. The research procedure consists of four stages, namely: the planning stage, the implementation phase, the observation stage and the reflection stage. Data collection methods used are observation, tests, non-tests and documentation. The type of data used in the study is quantitative in the form of calculating the average value, number, and percentage of learning outcomes. and qualitative, namely the results of observations guided by student activity observation sheets. Based on the results of the research and the results of the data analysis carried out, it can be interesting to conclude that there was an increase in the classical completeness of students which was equal to 80%. So it can be concluded that the implementation of the Probing prompting learning model can improve the activities and learning outcomes of class VII PPKn students at Hidayatullah Mts Mataram, teachers are advised to use learning methods and models that attract students' interest and attention in learning later from deficiencies during the learning process using the Probing model prompting is expected to be fixed again.

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Nanang Zulkarnaen; Maemunah Maemunah
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1: Maret 2018
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Keberadaan perangkat desa sering menjadi polemik terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mengingat jumlah perangkat desa yang terbatas, sementara tuntutan masyarakat belum diselesaikan. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini tertarik untuk mengadakan atau melakukan sebuah penelitian ilmiah tentang kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang menggunakan hasil kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa dan pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang pengangaktan dan pemberhentian perangkat Desa. Sedangkan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa adalah menjadi kewenangan kepala Desa namun kewenangan tersebut bukan kewenangan mutlak melainkan terdapat keterlibatan camat dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.The existence of village officials is often a polemic on the process of appointing and dismissing village officials, given the limited number of village officials, while community demands have not been resolved. Therefore, the author in this case is interested in conducting or conducting a scientific study of the authority of the village head in appointing and dismissing village officials based on Law Number 6 of 2014 concerning villages. The type of research used is normative legal research. The approach used in this study is the legal approach and conceptual approach. The data collection techniques used are library studies. The data analysis technique used in this study is data analysis using the results of literature review. The results of this study indicate that the arrangements for the appointment and dismissal of Village devices are regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, government regulations Number 43 of 2014 concerning the implementation of Law Number 4 of 2014 concerning Villages and more specific arrangements contained in ministerial regulations in country Number 83 of 2015 concerning the dismissal and dismissal of village equipment. While the authority to appoint and dismiss the Village apparatus is the authority of the village head, but the authority is not an absolute authority, but there is an involvement of the sub-district head in giving approval to the appointment and dismissal of the Village apparatus.

KERJASAMA BPD DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA Almunandar Almunandar; Zedi Muttaqin
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1: Maret 2018
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Kurang efektifnya pelayanan masyarakat dipengaruhi oleh system pemerintahan desa yang kuran maksimal terutama tidak diikutkannya BPD dalam membangun desa. Karena BPD sebagai salah satu unsur dari pemerintah desa ikut andil dalam pembangunan desa, kerena setiap kebijakan, peraturan, ataupun segala program yang dicanangkan oleh pemerintah tidak dapat berjalan tanpa ada persetujuan dari BPD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kerja sama BPD dengan pemerintah desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana desa dan kendala-kendala dalam kerjasama BPD dengan pemerintah desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif Dengan pendekatan empiris.Teknik penentuan subjek dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan Teknik Analisis Data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, bahwa kerjasama BPD dengan pemerintah desa sudah optimal, hal tersebut terlihat dari Hubungan kerja sama BPD dengan kepala desa, Kerjasama Dalam membuat (RKP desa dan APB desa), Kemudian terlihat juga dari Tahapan-tahapan kerja sama BPD dengan pemerintah desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana desa.The lack of effective community service is influenced by the village government system, which has the maximum effect, especially when the BPD is not included in developing villages. Because the BPD as one of the elements of the village government took part in village development, because every policy, regulation, or program launched by the government could not work without the approval of the BPD. The purpose of this study was to determine the cooperation of BPD with village governments in the development and management of village funds and constraints in the cooperation of BPD with village governments in the development and management of village funds. The research method used is qualitative research with an empirical approach. The technique of determining subjects in this study is purposive sampling. Methods of data collection using the method of observation, interviews and documentation, while the Data Analysis Technique through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study, that the collaboration of BPD with the village government was optimal, it can be seen from the relationship of BPD cooperation with the village head, Collaboration in making (village RKP and village APB). and management of village funds.

PENERAPAN NILAI-NILAI MORAL DAN KARAKTER DALAM PPKn DI SMP DARUL HIKMAH MATARAM Azhar Azhar; Achmad Djunaidi
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1: Maret 2018
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Nilai-nilai moral dan karakter di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama dalam dunia pendidikan maraknya terjadi tindakan kekerasan dan perbuatan asusila seperti, pemerkosaan, tawuran antar pelajar, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan penerapan nilai-nilai moral dan karakter dalam pembelajaran PPKn di SMP Darul Hikmah Mataram, dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi moral dan karakter siswa di SMP Darul Hikmah Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah, guru PPKn, guru BK, siswa SMP, serta kepala sekolah. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai moral dan karakter dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dibutuhkan kesiapan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap, nilai-nilai moral dan karakter siswa perlu diajarkan. Nilai-nilai moral dan karakter yang ajarkan yaitu mengamalkan nilai-nilai pancasila, juga diajarkan karakter sikap toleransi, menghargai, berbicara sopan santun, kejujuran, dan saling menghargai dan tolong menolong untuk diajarkan kepada peserta didik tersebut. Faktor yang mempengaruhi nilai-nilai moral dan karakter siswa dilihat dari segi positif seperti, mengajarkan hal-hal bernuansa agama, merubah peserta didik menjadi lebih baik, patuh dan taat. Segi negatif seperti, factor lingkungan, factor teman sepergaulan, dan factor teknologi.Moral and character values in Indonesia are still very alarming especially in the world of education where there are widespread acts of violence and immoral acts such as rape, brawls between students, sexual harassment and so on. The purpose of the study was to explain the application of moral and character values in PPKn learning at Darul Hikmah Middle School in Mataram, and identify factors that influence the morale and character of students in Darul Hikmah Middle School in Mataram. The research method used is qualitative research with a descriptive approach, the collection used is observation, interviews, and documentation. The research subjects were PPKn teachers, BK teachers, middle school students, and school principals. Data analysis using interactive models. The results of this study indicate that the application of moral values and character in the learning of Pancasila and Citizenship Education requires readiness to prepare a complete learning device, moral values and character of students need to be taught. Moral values and characters that teach are practicing the values of the Pancasila, also taught the character of tolerance, respect, speaking of manners, honesty, and mutual respect and helping help to be taught to these students. Factors that influence students' moral and character values are seen in a positive way, such as teaching religious nuances, changing students to be better, obedient and obedient. Negative aspects such as environmental factors, peer factors, and technological factors.

PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER TERHADAP EFEKTIFITAS PENGGUNAAN KURIKULUM 2013 DALAM PERSEPEKTIF MORAL BANGSA DI SMA NURUL JANNAH NW AMPENAN Fitriani Fitriani; Abdul Sakban
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1: Maret 2018
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pendidikan karakter terhadap efektifitas penggunan kurikulum 2013 dalam persepektif moral bangsa dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam penerapan kurikulum 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan snowball sampling. Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, waka kurikulum, wali kelas, guru dan siswa. Data penelitian diperoleh melalui tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul dianalisis melalui langkah reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) penerapan pendidikan karakter dalam penggunaan kurikulum 2013 sudah diterapkan secara efektif. Hal ini terlihat dari pengintegrasian pendidikan karakter oleh guru dalam setiap mata pelajaran. (2) dipandang dalam persepekif moral bangsa bahwa karakter yang dimilki siswa terindikasi sudah bermoral bangsa yang baik. Hal ini terbukti dari beberapa karakter yang diterapkan siswa dalam lingkungan sekolah seperti karakter religius, jujur, toleransi, peduli sosial, tanggung jawab, peduli lingkungan, bersahabat dan demokratis. (3) kendala yang dihadapi guru dalam penerapan pendidikan karakter yang utama adalah sarana dan prasarana dan minimnya waktu dalam kegiatan pembelajaran. Ini terlihat dari kurangnya sarana misalnya seperti LCD sebagai penunjang kegiatan pembelajaran dan ketidak tuntasan dalam penyampaian materi pembelajaran.The purpose of this study was to determine the application of character education to the effectiveness of the use of the 2013 curriculum in the nation's moral perspective and to find out the obstacles faced by teachers in the implementation of the 2013 curriculum. The sampling technique using snowball sampling. The key informants in this study were the principal, curriculum committee, homeroom teacher and students. The research data was obtained through observation, interview and documentation techniques. Data that has been collected is analyzed through data reduction steps, data presentation and verification. The results of the study show that (1) the application of character education in the use of the 2013 curriculum has been applied effectively. This can be seen from the integration of character education by teachers in each subject. (2) seen in the nation's moral perspective that the character possessed by students is indicated to have good moral values. This is evident from some of the characters applied by students in the school environment such as religious character, honesty, tolerance, social care, responsibility, caring, friendly and democratic. (3) constraints faced by teachers in implementing the main character education are facilities and infrastructure and the minimum time in learning activities. This can be seen from the lack of facilities such as LCD as supporting learning activities and incompleteness in the delivery of learning material.

MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT Wayan Resmini; Abdul Sakban
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1: Maret 2018
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Pengadilan, oleh masyarakat tidak lagi dilihat sebagai lembaga penyelesaiain sengketa satu-satunya. Saat ini keberadaan lembaga pengadilan sudah terindikasi dengan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang lebih dikenal dengan istilah KKN. Hal ini mengingat banyak produk keputusan pengadilan yang menyimpang dari asas-asas keadilan, cepat dan berbiaya murah. Dalam konteks inilah diperlukan model alternative penyelesaian sengketa pada masyararakat hukum adat yang lebih efisien, adil serta akomodatif guna menjaga kelesterian dan keberlanjutan kehidupan masyarakat hukum adat, yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Tradisi penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada setiap anggota masyarakat adat. Pelaksanaan hasil mediasi yang sudah disakralkan dihadapan tokoh adat, apalagi sudah dilakukan dengan suatu upacara adat (ritual), maka kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan segera, bila salah satu pihak mengingkari atau tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi, maka pihak tersebut akan mendapatkan sanksi adat dari masyarakat hukum adat. Sanksi adat diberikan atas pertimbangan, bahwa pengingkaran kesepakatan damai merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai dan rasa keadilan masyarakat hukum adat. Penjatuhan sanksi adat dijatuhkan oleh tokoh adat yang bertindak sebagai penjaga nilai keadilan dan warisan leluhur dalam masyarakat hukum adat.The court, by the community is no longer seen as the only dispute resolution agency. At present the existence of a court institution has been indicated by various cases of corruption, collusion and nepotism, which are better known as KKN. This is because there are many products of court decisions that deviate from the principles of justice, fast and low cost. In this context an alternative model of dispute resolution is needed in the customary law community that is more efficient, fair and accommodative in order to maintain the sustainability and sustainability of the life of indigenous peoples, who are more humane and just. The tradition of dispute resolution in indigenous peoples is based on the values of communal philosophy, sacrifice, supernatural values, and justice. In indigenous peoples the common interest is a life philosophy that permeates every member of the indigenous community. The implementation of the mediation results that have been sacred before traditional leaders, moreover has been done with a traditional ceremony (ritual), then the agreement must be carried out immediately, if one party denies or is unwilling to carry out the mediation results, the party will get customary sanctions from the community customary law. Customary sanctions are given for consideration, that the denial of a peace agreement is a form of denial of the values and sense of justice of indigenous peoples. The imposition of customary sanctions is imposed by traditional leaders who act as guardians of the value of justice and ancestral heritage in indigenous and tribal peoples.

TRADISI TEKA RA NE’E DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT DESA BORO DI KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA Nurhayati Nurhayati; H. Muhammad Yunan
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1: Maret 2018
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Tradisi teka ra ne,e merupakan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat ketika akan melakukan proses perkawinan. Tujuan dari tradisi teka ra ne’e adalah untuk meringankan beban pemilik hajat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi tradisi teka ra ne’e pada masyarakat Desa Boro dan untuk mengidentifikasi nilai-nilai karakter bangsa apa saja yang terkandung dalam pelaksanaan teka ra ne’e pada perkawinan adat pada masyarakat Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah, guru PPKn, guru BK, siswa SMP, serta kepala sekolah. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan teka ra ne’e dalam prosesi perkawinan adat Bima yaitu: (1) Musyawarah keluarga dan tokoh masyarakat, (2) Kaboro haju ka’a, (3) Ti,a haju ka’a, (4) ndua undangan (menyebarkan undangan), (5) Memilih ina pangaha, (6) Ndawi Pangaha, (7) Ka eli rawa mbojo, (8) Teka Ra Ne’e , (9) Penumpahan Beras. Sedangkan nilai-nilai karakter bangsa yang terkandung gotong royong, religius, kedamaian, kesopanan/disiplin, kerja keras, toleransi dan keharmonisan.The tradition of puberty, e is a custom carried out by the community when going through the marriage process. The aim of the tradition of ra ra ne'e is to ease the burden on the owner of the land. The purpose of this study was to find out the procession of the ra ne'e tradition in the Boro village community and to identify what character values of the nation contained in the implementation of ra ra ne'e on traditional marriage in the Boro Village community, Sanggar District, Bima. The research method used is qualitative research with a descriptive approach, the collection used is observation, interviews, and documentation. The research subjects were PPKn teachers, BK teachers, middle school students, and school principals. Data analysis using interactive models. The results of this study can be concluded that the implementation of the pu ra ne'e in the Bima traditional marriage procession are: (1) family and community leaders, (2) Kaboro haju ka'a, (3) Ti, a haju ka'a, (4 ) two invitations (spreading invitations), (5) Choosing ina pangaha, (6) Ndawi Pangaha, (7) Buy mbojo swamp, (8) Teka Ra Ne'e, (9) Rice Spilling. While the values of the nation's character contained mutual cooperation, religion, peace, politeness / discipline, hard work, tolerance and harmony.

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG -UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Sukardin Sukardin; Arsyad Abd. Gani
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1: Maret 2018
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip demi tercapainya pemerintah yang baik dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tujuan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran pemerintah kabupaten Dompu dalam mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik, dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengn pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah kabupaten Dompu dalam pengimplementasian Undang-Undang No 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik adalah membantuk pejabat pengelolah informasi dan dokumentasi serta dibentuknya pula pejabat pengelolah informasi dan dokumentasi pembantu serta dibentuknya desa penerangan informasi publik dengan adanaya lembaga-lembaga ini mempermudah pengimplementasian undang-undang keterbukaan informasi public dan masalah penyelesaian segketa informasi masih terdapat kendala-kendala yang dirasakan oleh pemerintah kabupaten Dompu terutama regulasi antara pemerintah dengan masyarakat desa karena letak geografis yang sulit.Public information disclosure is one of the principles for achieving good government and public information disclosure is a means of optimizing public oversight of state administration and other public bodies as mandated in Law No. 14 of 2008. The purpose of this study was to determine the role of Dompu district government in implementing public information disclosure laws, and constraints faced by the government in implementing public information disclosure laws. The research method used in this study is qualitative with a descriptive approach. The data collection method used is the method of observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the role of the Dompu district government in implementing Law No. 14 of 2008 on Public Information Openness was to assist information and documentation management officials and the establishment of supporting information and documentation officials as well as the establishment of public information lighting villages with these institutions facilitating implementation the public information disclosure law and the problem of completing the information series are still constraints that are felt by the Dompu district government, especially the regulation between the government and the village community because of the difficult geographical location.

PENGGUNAAN MODEL EVALUASI RESPONSIVE STAKE PADA PROGRAM PEMBELAJARAN PPKn KELAS VII MTS LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT Abidin Abidin; Hafsah Hafsah
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1: Maret 2018
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kesesuaian antara program pembelajaran PPKn yang meliputi tahap perencanaan, proses dan hasil belajar dengan permendikbud No. 22 tahun 2016 mengenai standar proses pendidikan dasar dan menengah menggunakan model evaluasi responsive stake. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Dari temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembelajaran PPKn di MTS Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, pada tahap perencanaan telah sesuai dengan permendikbud no. 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, pada tahap pelaksanaan pembelajaran belum sesuai dengan permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, dan hasil belajar telah sesuai dengan permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Jadi dapat program pembelajaran PPKn di MTS Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat secara keseluruhan belum sesuai dengan permendikbud no. 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah.This study aims to compare the suitability between the PPKn learning program which includes the planning, process and learning outcomes with Permendikbud No. 22 of 2016 concerning the standard process of primary and secondary education using a responsive stake evaluation model. The research approach used is a qualitative descriptive approach. Data collection used is observation, documentation and interviews. The findings and results of the study indicate that the PPKn learning program in MTS Labuan Bajo, West Manggarai Regency, at the planning stage was in accordance with the Minister of Education and Culture no. 22 of 2016 concerning the standard process of primary and secondary education, at the stage of implementation of learning not in accordance with Minister of Education and Culture No. 22 of 2016 concerning the standard process of primary and secondary education, and learning outcomes in accordance with Minister of Education and Culture No. 22 of 2016 concerning standards for the process of primary and secondary education. So can the PPKn learning program in MTS Labuan Bajo, West Manggarai Regency as a whole not be in accordance with the Minister of Education and Culture no. 22 of 2016 concerning standards for the process of primary and secondary education.

PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SUPERVISOR DALAM MENGEFEKTIFKAN PROSES PEMBELAJARAN PPKn DI SMP NEGERI 10 MATARAM Maria Stevania Nelviana Pitang; Kamaluddin Kamaluddin
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1: Maret 2018
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan sekolah mempunyai peran penting sebagai supervisor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam mengefektifkan proses pembelajaran PPKn dan apa saja faktor pendukung dan penghambat supervisor dalam mengefektifkan proses pembelajaran PPKn di SMP Negeri 10 Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek peneliti adalah kepala sekolah dan guru PPKn. Tehnik analisis data digunakan adalah data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepala sekolah adalah sebagai supervisi kepada guru yaitu memberikan bimbingan, arahan agar guru bisa melaksanakan tugasnya dengan professional dan bisa mengusai kompetensi berupa kompetensi sosial, pedagogik, professional dan kepribadian sedangkan faktor pendukung dan faktor penghambat supervisor akademik, faktor pendukung supervisor akademik adalah para guru selalu siap untuk disupervisor oleh kepala sekolah. Faktor penghambat supervisor akademik ini adalah adanya beberapa kesulitan yang dialami oleh kepala sekolah yang berupa jika kepala sekolah mensupervisor guru yang bukan bidang studi yang menjadi background pendidikan kepala sekolah.Principals as leaders of school education institutions have an important role as supervisors. The purpose of this study was to determine the role of the principal as a supervisor in streamlining the PPKn learning process and what are the supporting factors and inhibitors of supervisors in making the PPKn learning process effective at Mataram State Middle School 10. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The research subjects were the school principal and the PPKn teacher. Data analysis techniques used are data reduction, data display and conclusion drawing / verification. The results showed that the principal's function was as supervision of the teacher, namely providing guidance, direction so that the teacher could carry out his duties professionally and could control competencies in the form of social, pedagogical, professional and personality competencies while supporting factors and inhibiting factors of academic supervisors, supporting factors of academic supervisors the teachers are always ready to be supervised by the principal. The inhibiting factor of this academic supervisor is that there are some difficulties experienced by the principal in the form of if the principal supports supervisors who are not in the field of study who are the educational background of the principal.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
civicus.ummat@gmail.com

Editorial Address
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83115

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official civicus.ummat@gmail.com

Editorial Address Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83115

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
civicus.ummat@gmail.com

Editorial Address
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83115

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA