Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12, No 1 (2022): Mei"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[URGENSI RUMAH PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN ]]>
<![CDATA[helen intania surayda]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 12, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i1.3120
<![CDATA[Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih banyak terjadi di masyarakat. Memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan merupakan kewajiban negara sebagai wujud pelaksanaan falsafah negara serta kewajiban menjalankan konstitusi dan undang-undang. Sedangkan kekerasan adalah salah satu persoalan bangsa dan negara yang mendesak untuk dibenahi, karena kekerasan bertentangan dengan falsafah bangsa, hukum tertinggi di Indonesia, dan juga berdampak buruk pada kehidupan korban serta kelangsungan kehidupan bangsa ke depan. Perlindungan korban diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan untuk mencegah seseorang menjadi korban serta perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan berupa pemulihan nama baik maupun pemulihan keseimbangan batin. Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Untuk menjawab permasalah tersebut dilakukanlah penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh temuan bahwa perempuan korban kekerasan memerlukan rumah perlindungan sebagai upaya pemulihan dan reintegrasi social sesuai dengan tahapan kebutuhan korban. Rumah perlindungan tersebut memiliki pelayanan khusus. Pelayanan khusus yang dimaksud adalah tempat perlindungan dan tempat pemulihan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.]]>
<![CDATA[Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Di Masa Pendemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn) ]]>
<![CDATA[faizal Suherman]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 12, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i1.4662
<![CDATA[Health is a need for every human being in living his life. Health is also very important because without good health, every human being will find it difficult to carry out daily activities. "Health is a state of health, both physically, mentally, spiritually and socially that enables everyone to live socially and economically productive lives". The research problem of perpetrators committing criminal acts is not complying with the factors causing health quarantine during the Covid-19 pandemic and the basic considerations in imposing criminal penalties against perpetrators of crimes not complying with policies during the Covid-19 pandemic based on Presidential Decree Number 11 of 2020 on Decision Number: 110/ Pid.Sus/2021/PN Sdn. The research method used in this research is normative juridical. factors that influence perpetrators to commit criminal acts are factors originating from individuals (internal) which are further divided into general internal factors and specific internal factors. While the second factor is a factor that comes from outside the individual (external). Internal factors that are specifically related to psychological conditions (personality problems often cause deviant behavior). Consideration of a reason for the judge in considering the sanctions that will be given to the defendant which is compiled in brief regarding the facts and circumstances along with the evidence obtained from the examination process which is used as the basis for implementing the health implementation as referred to in Article 9 Paragraph (1) and/or hindering the implementation of Health Quarantine so as to cause a Public Health Emergency”.]]>
<![CDATA[OPTIMIZING THE ROLE OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS TO ACHIEVE CRIMINAL OBJECTIVES IN THE PANDEMIC COVID-19 ]]>
<![CDATA[Dandy Rahardiyan Saputra]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 12, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i1.3060
<![CDATA[This This writing is entitled 'Optimizing the Role of Institutions in order to Achieve the Goals of Criminalization during the Covid-19 Pandemic'. Today we know that in social life there are many criminal acts around us, therefore criminal law exists as a consequence of criminal liability for people who commit crimes / crimes. The most important sub-function for carrying out criminal law is a correctional institution which has the objective and function of fostering prisoners to achieve the goal of punishment.Reliable sources such as mass media, books, legal experts said that there are still many problems that exist in prisons that tend to have implications for the failure of the functions and objectives of prisons. This problem is even more complicated when the country is facing the Covid-19 pandemic. The existing problems make the correctional institutions not optimal in guiding and guiding prisoners. This condition inspires me to review how to optimize the role of prisons in order to achieve the goals of punishment during the pandemic-Covid 19. The research I am doing is a type of qualitative research with a juridical normative approach.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM DARI EKSEKUSI OBYEK JAMINAN KEBENDAAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Faja Ulinuha Maula]]>;
<![CDATA[Lydia Febriana]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 12, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i1.3379
<![CDATA[Tujuan utama penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis eksistensi akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan; untuk menganalisis upaya hukum perdata bagi debitur apabila objek jaminan fidusia dieksekusi paksa; dan untuk menganalisis eksekusi objek jaminan fidusia dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode penulisan yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder dimana penulis menelaah pasal-pasal, asas, dan doktrin-doktrin yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini peralihan hukum dalam pendaftaran hak atas tanah. Studi dalam hukum normatif lebih berfokus pada studi kepustakaan (Library Research). Hasil pembahasan adalah perusahaan pembiayaan konsumen mengeksekusi obyek jaminan fidusia ketika debitur karena lembaga pembiayaan konsumen tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Fidusia. Upaya hukum yang ditempuh oleh debitur pemilik jaminan fidusia yang disita oleh lembaga pembiayaan adalah sedapat mungkin mempertahankan hak atas kepemilikan kendaraan yang dijadikan jaminan fidusia tersebut, dan apabila lembaga pembiayaan mengambil secara paksa.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pengaruh Hukum Positif Indonesia Terhadap Adat Lipas Di Desa Betteng ]]>
<![CDATA[Muhammad Ahmad Habsy]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 12, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i1.4717
<![CDATA[This study aims to determine the effect of positive Indonesian law on Lipas adat in Betteng Village, as well as to determine the factors that influence the existence of Lipas adat. Furthermore, the research method used in this study is related to the juridical analysis of the influence of positive Indonesian law on the Limas custom in Betteng. The type of research is empirical juridical. The results of this study indicate that in the view of Islamic law, most of them adhere to Islam, which is generally known that in this religion there is no word for ex-parents or ex-children. So basically, in the view of Islam, the cockroach tradition is not enforced, whose existence is based on emotion. Indonesian positive law that contradicts Lipas custom: The cockroach custom violates the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2001 concerning Child Protection, The cockroach custom is not in accordance with the prevailing religion, The cockroach custom violates the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights, the cockroach custom does not have a negative impact on Law no. 1 of 1974 concerning Marriage.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN URUSAN KEBUDAYAAN SEBAGAI BENTUK OTONOMI DAERAH KHUSUS ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Widya Oka Azahra]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 12, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i1.3063
<![CDATA[AbstractEach region has the authority and responsibility to carry out its respective regional affairs. The implementation of regional autonomy makes it easier for local governments to carry out their duties. In addition there is also special regional autonomy, one of which is the Special Region of Yogyakarta, which is a region that has a privileged legal position based on history and rights of origin according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, to regulate and administer special powers. This legal research uses the normative-empirical legal research method. So that in data collection, secondary data and primary data are needed. The results of this study are related to the implementation of the Yogyakarta Special Region Regulation Number 3 of 2017 concerning Cultural Maintenance and Development, this study aims to become a benchmark for the government and related parties to evaluate themselves in terms of implementation if there are still deficiencies and also to provide information related to the implementation of Yogyakarta Special Region Regulation Number 3 of 2017 concerning Cultural Maintenance and Development whether it has been going well or not. In addition, it is also to introduce one of the noble traditions that exist in the Special Region of Yogyakarta, namely Sekaten. The Sekaten celebration which is held aims to spread Islam as well as to provide meaning in practicing the traditions that live in society.Keywords: Sekaten Custom; Culture; Special Region of Yogyakarta; Special Regional Autonomy.AbstrakSetiap daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan daerahnya masing-masing. Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan kemudahan bagi pemerintah setempat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu terdapat pula otonomi daerah khusus salah satunya ialah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki keistimewaan kedudukan hukum berdasarkan oleh sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mengatur serta mengurus kewenangan istimewa. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Sehingga dalam pengumpulan data maka dibutuhkan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian ini ialah terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, penelitian ini bertujuan untuk menjadi salah satu tolak ukur bagi pemerintah maupun para pihak terkait untuk mengevaluasi diri dalam hal pelaksanaannya jika memang masih terdapat kekurangan dan juga untuk memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan apakah telah berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu juga untuk memperkenalkan salah satu tradisi luhur yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sekaten. Perayaan Sekaten yang diselenggarakan bertujuan untuk menyebarluaskan agama islam juga memberikan makna dalam mengamalkan tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat. Kata Kunci: Adat Sekaten; Budaya; Daerah Istimewa Yogyakarta; Otonomi Daerah Khusus.]]>
<![CDATA[Pengaruh Disrupsi Teknologi Digital terhadap Press Publisher Right pada Platform Digital di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Nabilah Gunawan]]>;
<![CDATA[Rika Ratna Permata]]>;
<![CDATA[Muhamad Amirulloh]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 12, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i1.4569
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang pesat telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia hal ini disebut dengan disrupsi. Perubahan ini memberikan kemudahan salah satunya dalam mengakses berita secara elektronik. Berita merupakan objek dari hak cipta yang harus dilindungi (press publisher right). Walaupun saat ini sudah ada regulasi yang mengatur, tetapi masih terdapat pelanggaran terhadap suatu berita. Hal ini dikarenakan pasal yang mengatur mengenai berita belum memadai dan merugikan pemilik hak cipta sehingga perlu diketahui mengenai teori dan asas hukum apa yang sesuai. Teori hukum yang sesuai adalah teori yang dikemukakan oleh R.C Sherwood, bahwa berita yang diterbitkan harus diberikan penghargaan yaitu hak eksklusif mengingat dalam pembuatannya memerlukan waktu, biaya, serta kreativitas sehingga perusahaan pers berhak mendapatkan hak eksklusif sepenuhnya. Selain itu didukung denngan teori code version. 2.0 serta lex digitalis. Asas hukum yang sesuai adalah prinsip keseimbangan hak dan kewajiban bahwa perlu adanya keseimbangan yang adil sehingga tidak ada yang merasa dirugikan kepentingannya, prinsip pelindungan ekonomi dan moral bahwa dalam pembuatan suatu berita tidaklah mudah sehingga perlu diperolehnya hak ekslusif secara utuh didapatkan oleh perusahaan pers. Agar kedepannya press publisher right dilindungi secara penuh maka diharapkan adanya aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur secara jelas kepastian hukum press publisher right.]]>
<![CDATA[Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai Pemenuhan dan Perlindungan HAM ABK Indonesia di Kapal Asing ]]>
<![CDATA[Heni Rosida]]>;
<![CDATA[Ahsana Nadiyya]]>;
<![CDATA[Wulan Saputri Indah]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 12, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i1.4738
<![CDATA[Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dimana mayoritas penduduknya bekerja di sektor perikanan, dalam hal ini bekerja sebagai anak buah kapal (ABK). Bekerja sebagai seorang ABK tentunya memiliki resiko tinggi yang harus diambil utamanaya menyangkut keselamatan. Banyaknya fenomena ABK yang menjadi objek pelanggaran HAM yang bervariasi mulai dari eksploitasi, korban tindak pidana perdagangan orang, korban perbudakan di atas kapal asing, membuat pemerintah disini perlu untuk memberikan upaya perlindungan bagi para ABK. Namun, masih minimnya kebijakan serta pengawasan tata kelola berakaitan dengan perekrutan ABK saat ini menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Penelitian ini akan menganalisis tentang berbagai aspek hukum, khususnya aspek pemenuhan hak para ABK dalam memperoleh perlakuan dan pekerjaan yang layak sebagaimana tertuang dalam Konvensi ILO 188 Tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah dari segi peraturan hukum bagi para ABK yang rentan mengalami pelanggaran HAM. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menegaskan bahwa penting untuk segera melakukan ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum dan regulasi nasional untuk mencapai kepastian hukum sebagai upaya mencegah dan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di dunia perikanan dan kelautan.]]>
<![CDATA[LIBERALIZATION OF MEDICAL PERSONNEL SERVICES TRADE THROUGH THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES IN THE MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ]]>
<![CDATA[indah Lestari silitonga]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 12, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i1.3076
<![CDATA[International services trade has become free trade regime. Free trade principles have been freely liberalized by developed countries in obtaining maximum profits regardless of the losses suffered by developing countries. In ASEAN region, whose members are mostly developing countries with the largest potential market in the world, this is certainly a cause for concern. Therefore, ASEAN countries see the need for regulations related to services liberalization in ASEAN region. At the 12th ASEAN Summit in 2007, the ASEAN Services Trade Framework Agreement was formed which acts as the basis for the ASEAN services liberalization known as the AFAS. Indonesia has ratified this agreement through Presidential Decree No.88 of 1995 which declares the AFAS as its national policy. As a follow-up measure, ASEAN passed a negotiation on mutual recognition arrangement known as the MRA whose main objective is to facilitate professional services under the AFAS. Indonesia has ratified The MRA on Dental Practitioners on 26 February 2009. This agreement demands the readiness of a country to prepare ideal infrastructure, legal protection, and adequate quality professional resources. Thus, services trade concerning with dental professional health workers, especially in Indonesia, will be able to compete with partner countries that are more prepared.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Tidak Dicatatkan ]]>
<![CDATA[Chika Agishintya]]>;
<![CDATA[Siti Hajati Hoesin]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 12, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i1.4619
<![CDATA[Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang tidak mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) para pekerjanya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yakni Dinas Tenaga Kerja. Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana pengaturan mengenai pencatatan PKWT, serta akibat hukum dari PKWT yang tidak dicatatkan. Pencatatan PKWT ini memiliki tujuan untuk memberikan proteksi hak-hak para pekerja sebagai pencegahan, yang artinya sebelum perjanjian kerja ditandatangani guna memastikan bahwa PKWT tersebut tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini mempunyai sifat doktrinal yakni memanfaatkan tipe penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa pengaturan untuk mencatatkan PKWT ke instansi ketenagakerjaan telah diatur di dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004, Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019, serta kembali dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Sedangkan untuk akibat hukum terhadap PKWT yang tidak dicatatkan adalah berubahnya PKWT tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Oleh karena itu, suatu PKWT sudah semestinya dibuat sejalan dengan kebijakan undang-undang yang ada dan dicatatkan kepada Dinas Tenaga Kerja.]]>
