cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.sosek.kehutanan@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gunung Batu No.5 Bogor 16118 Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 19796013     EISSN : 25024221     DOI : https://doi.org/10.20886/jpsek
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No.818/E/2015. Jurnal ini memuat karya tulis ilmiah dari hasil - hasil penelitian di bidang sosial. ekonomi, dan lingkungan kehutanan yang meliputi aspek: sosial ekonomi kemasyarakatan, sosiologi kehutanan, politik dan ekonomi kehutanan, studi kemasyarakatan, kebijakan lingkungan, ekonomi kehutanan/sumber daya hutan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertanian, ekonomi ekoturisme, furniture value chain, kehutanan masyarakat, kebijakan kehutanan, kebijakan publik, perubahan iklim, ekologi dan manajemen lanskap, konservasi sumberdaya alam, kebakaran hutan dan lahan, global climate change, konservasi tanah dan air, agroklimatologi dan lingkungan, mitigasi REDD+, adaptasi perubahan iklim. Terbit pertama kali tahun 2001, terakreditasi tahun 2006 dengan nomor 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan terbit dengan frekuensi tiga kali dalam setahun (April, Agustus, Desember). Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama penerbit telah berubah karena penggabungan dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia (Perpres No. 16/2015). Logo penerbit juga mengalami perubahan menyesuaikan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan" : 5 Documents clear
KAJIAN PEREDARAN KAYU RAKYAT DI WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT Ismatul Hakim; Hariyatno Dwiprabowo; Rachman Effendi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2009.6.1.15-37

Abstract

Kayu rakyat sudah menjadi alternatif sumber pemenuhan bahan baku bagi masyarakat dan industri perkayuan, sejalan dengan semakin berkurangnya pasokan kayu dari hutan produksi alam di luar Jawa dan perhutani di Pulau Jawa. Dari sisi pasokan menunjukkan bahwa produksi kayu rakyat di wilayah Jawa Bagian Barat berasal dari Propinsi Banten dan Propinsi Jawa Barat cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut terjadi di wilayah sampel penelitian seperti di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Propinsi Jawa Barat, pasokan kayu rakyat tahun 2005 mencapai 715.832 m3 diantaranya berasal dari Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Sukabumi dan di Propinsi Banten mencapai 1.035.498 m3 dalam bentuk kayu bulat sebagian besar berasal dari Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Total pasokan kayu rakyat dari wilayah Jawa Bagian Barat untuk tahun 2005 mencapai 1.751.330 m3 . Pasokan kayu rakyat tersebut disalurkan untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan bahan baku kayu bulat di wilayah Propinsi Jawa Barat, Propinsi Banten dan Propinsi DKI Jakarta yang pada tahun 2005 mencapai 6.624.003,93 m3 , berarti terdapat kekurangan bahan baku kayu bulat sebesar 4.872.673,93 m3 . Kekurangan bahan baku kayu ini disebabkan oleh menurunnya pasokan kayu dari luar Jawa yang terlihat dari kecenderungan dari beberapa unit industri perkayuan sudah menyerap pasokan bahan baku kayu rakyat. Demikian pentingnya peranan kayu rakyat dalam menghidupi industri perkayuan di wilayah Jawa Bagian Barat memerlukan perhatian para pihak mulai dari hulu sampai hilir seperti pemerintah (pusat dan daerah), BUMN, swasta termasuk LSM untuk mengelola lahan dan hutan rakyat mulai dari dukungan kemudahan, permodalan dan penguatan kelembagaannya.
ANALISIS KERAGAAN EKONOMI RUMAHTANGGA: STUDI KASUS PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI PANGALENGAN BANDUNG SELATAN Tjipta Purwita; Harianto Harianto; Bonar M. Sinaga; Hariadi Kartodiharjo
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2009.6.1.53-68

Abstract

Pulau Jawa dihuni oleh lebih dari 60 persen penduduk Indonesia. Redistribusi penduduk dan penguasaan lahan yang tidak seimbang menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan yang menimbulkan banjir, tanah longsor, dan bencana kekeringan. Salah satu solusi untuk mengatasi tekanan lingkungan tersebut adalah program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Penelitian ini menganalisis : (1) karakteristik ekonomi rumahtangga petani PHBM, (2) aspek institusi terkait dengan kontrak kerjasama kemitraan PHBM, (3) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan rumahtangga petani terkait produksi, alokasi waktu tenaga kerja, pendapatan dan pengeluaran, serta (4) simulasi dampak perubahan faktor eksternal maupun internal terhadap perilaku ekonomi rumatangga. Hasil penelitian ekonomi rumahtangga di Pangalengan dengan pendekatan ekonometrik menunjukkan bahwa program PHBM belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah kemiskinan, khususnya pada kasus PHBM Kopi, tetapi berhasil mengatasi masalah perambahan areal pada hutan-lindung. Kebijakan ekonomi dan penguatan kelembagaan diperlukan untuk mendukung implementasi program PHBM di hutan-lindung.
KELEMBAGAAN PENGURUSAN KEHUTANAN PADA ERA DESENTRALISASI (STUDY KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROPINSI SUMATERA SELATAN) Sulistya Ekawati
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2009.6.1.69-81

Abstract

Pelaksanaan desentralisasi urusan kehutanan menemui beberapa masalah, antara lain: rancunya aturan perundang-undangan, ketidakjelasan wewenang, kurang harmonisnya tata hubungan kerja pusat dan daerah dan ketidaksiapan daerah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek kelembagaan kepengurusan hutan pada era desentralisasi dan menjelaskan mengapa berbagai masalah tersebut muncul. Sasaran yang ingin dicapai adalah memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan desentralisasi kehutanan ke depan. Kajian dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, karena kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki luas hutan 45% terhadap total luas kabupaten. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa Perda di Kabupaten OKI masih mengacu pada aturan lama dari Departemen Kehutanan yang sudah dicabut. Peraturan perundangan dalam pengurusan hutan di Pemerintah Pusat berubah lebih cepat, daripada sosialisasi ke Pemerintah Daerah. Dalam pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah harus ada keseimbangan hak dan tanggungjawab agar pelimpahan kewenangan yang diberikan tidak dianggap sebagai beban. Tata hubungan kerja antara UPT Pusat yang ada di daerah, Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten perlu diperbaiki agar kinerja pengurusan hutan di daerah lebih optimal. Pelaksanaan desentralisasi urusan kehutanan menghadapi masalah pendanaan dan SDM, oleh karena itu diperlukan pembinaan dan mekanisme pelimpahan wewenang secara bertahap, sampai daerah betul-betul mampu menjalankan kewenangan yang dilimpahkan secara mandiri.
JASA LINGKUNGAN HUTAN BAGI MASYARAKAT LOKAL DI DAS CILIWUNG HULU Agus Astho Pramono
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2009.6.1.39-51

Abstract

Degradasi lahan di DAS Ciliwung hulu (wilayah Puncak) telah menimbulkan masalah serius, banjir tahunan, bagi wilayah di bagian hilirnya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui persepsi masyarakat lokal terhadap manfaat hutan dan penghargaan masyarakat lokal terhadap jasa lingkungan hutan yang diperkirakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kekeliruan pengelolaan lahan di DAS hulu. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive. Persepsi masyarakat dianalisis secara deskriptif dan nilai jasa lingkungan dihitung dengan contingent valuation method. Konservasi lahan dan kenyamanan adalah manfaat utama yang dirasakan masyarakat lokal di Desa Tugu Utara dan Batulayang, sedangkan menghasilkan kayu, bahan bakar dan buah merupakan manfaat utama yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Gadog dan Sukakarya. Nilai jasa lingkungan hutan berdasarkan perhitungan WTP adalah sebesar Rp 0,62/m2 /th di Kecamatan Cisarua dan Rp 0,71/m2 /th di Kecamatan Megamendung. Nilai WTP dipengaruhi oleh pendapat responden terhadap kondisi lingkungan di wilayah Puncak dan penghasilan keluarga.
KENDALA DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KPH RINJANI BARAT Iis Alviya; Elvida Yosefi Suryandari
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2009.6.1.1-14

Abstract

Kebijakan pengelolaan hutan di masa lalu, yaitu ketika hasil hutan dijadikan andalan dalam meningkatkan perekonomian negara telah menimbulkan permasalahan baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut serta untuk mewujudkan kelestarian hutan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan KPH. Penelitian ini bertujuan: (1) mengkaji permasalahan dalam implementasi pembangunan KPH Rinjani Barat, (2) menyusun strategi dalam pembangunan KPH Rinjani Barat dan (3) mengetahui peran antara pengelola KPH dengan stakeholder lain dalam pembangunan KPH Rinjani Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan studi literatur. Data dianalisis secara deskriptif dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan KPH Rinjani Barat terhambat disebabkan antara lain karena keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, belum adanya dukungan PERDA, dan adanya klaim lahan oleh masyarakat. Adapun stakeholder yang terlibat dalam pembangunan KPH Rinjani Barat antara lain adalah Dishut propinsi dan kabupaten, BPDAS, LSM, universitas, masyarakat, Bapeda, calon KPH sendiri dan dunia usaha yang akan mendukung pembangunan KPH dalam aspek ekonomi. Berdasarkan permasalahan tersebut, strategi yang diperlukan dalam pembangunan KPH Rinjani Barat adalah (1) Pemanfaatan kekuatan masyarakat dan pemanfaatan lahan dalam upaya memenuhi permintaan kayu, misal HTR di kawasan HP, (2) Akademisi dan LSM membantu menyusun draft rancangan rencana pengelolaan KPH dan Draft rancang bangun diselaraskan dengan pemanfaatan kawasan hutan untuk pengembangan kayu pertukangan

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2009 2009


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi dan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan More Issue