cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.sosek.kehutanan@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gunung Batu No.5 Bogor 16118 Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 19796013     EISSN : 25024221     DOI : https://doi.org/10.20886/jpsek
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No.818/E/2015. Jurnal ini memuat karya tulis ilmiah dari hasil - hasil penelitian di bidang sosial. ekonomi, dan lingkungan kehutanan yang meliputi aspek: sosial ekonomi kemasyarakatan, sosiologi kehutanan, politik dan ekonomi kehutanan, studi kemasyarakatan, kebijakan lingkungan, ekonomi kehutanan/sumber daya hutan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertanian, ekonomi ekoturisme, furniture value chain, kehutanan masyarakat, kebijakan kehutanan, kebijakan publik, perubahan iklim, ekologi dan manajemen lanskap, konservasi sumberdaya alam, kebakaran hutan dan lahan, global climate change, konservasi tanah dan air, agroklimatologi dan lingkungan, mitigasi REDD+, adaptasi perubahan iklim. Terbit pertama kali tahun 2001, terakreditasi tahun 2006 dengan nomor 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan terbit dengan frekuensi tiga kali dalam setahun (April, Agustus, Desember). Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama penerbit telah berubah karena penggabungan dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia (Perpres No. 16/2015). Logo penerbit juga mengalami perubahan menyesuaikan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Arjuna Subject : -
Articles 319 Documents
 1   2   3   4   5 
IDENTIFIKASI TENURIAL SEBAGAI PRA-KONDISI UNTUK IMPLEMENTASI REDD+ Handoyo Handoyo; Aneka Prawesti Suka; Kirsfianti L. Ginoga
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2011.8.4.306-320

Abstract

Posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan terluas, jumlah penduduk yang tinggi dan masih menghadapi tingkat deforestasi dan degradasi hutan memiliki daya tarik tersendiri untuk mengetahui bagaimana pengaruh kondisi tenurial dan keterlibatan parapihak untuk pelaksanaan REDD+. Tenurial dan potensi konflik para pihak dalam konteks local dan nasional penting untuk diketahui sebagai basis alokasi peran, tanggung jawab dan manfaat untuk pelaksanaan REDD+. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi tenurial yang ada saat ini yang dapat mempengaruhi implementasi REDD+. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode (RaTA) yang secara khusus dimodifikasi dan diadaptasi untuk penelitian ini. Analisis terhadap temuan di lapangan memperlihatkan variasi kondisi tenurial yakni: (a) Kabupaten Merangin khususnya dan Provinsi Jambi secara umum relatif memiliki banyak konflik lahan dengan upaya penyelesaian yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan formal, (b) Kabupaten Berau secara umum dan Desa Long Duhung pada khususnya potensi konflik lahan tidak terlalu besar dengan upaya penyelesaian melalui kesepakatan informal, dan (c) Kondisi tenurial di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur lebih terjamin karena status dan batas kawasan yang pasti serta pengakuan masyarakat sekitar atas keberadaan kawasan hutan TNMB. Penelitian ini menyarankan perlunya dilakukan penatabatasan lahan secara partisipatif yang melibatkan para pihak termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat sekitar. Rapid Land Tenure Assessment
ANALISIS SISTEM KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS JENEBERANG Supratman Supratman; C Yudilastiantoro
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.4.323-331

Abstract

Penerapan otonomi daerah dalam pengelolaan sumberdaya hutan menyebabkan terjadinya perubahan sistem penyelenggaraan kehutanan dari sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berimplikasi kepada adanya kewenangan yang lebih besar kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kehutanan. Pada sisi yang lain, desentralisasi kehutanan dapat berdampak sosial-ekonomi negatif terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, yaitu pada bulan Agustus sampai Desember 2003. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Di Kabupaten Gowa di pilih Kecamatan Tinggi Moncong (mewakili wilayah hulu DAS) dan Kecamatan Parangloe (mewakili wilayah tengah DAS). Pada kedua kecamatan tersebut dipilih lima desa untuk disurvei intensif, yaitu Desa Manimbahoi, Bulutana, Parigi, Manuju, dan Desa Borisallo. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri atas data kondisi bio-fisik dan sosial ekonomi masyarakat di wilayah DAS Jeneberang. Data sekunder diperoleh melalui survei, wawancara dengan masyarakat seternpat dan dinas-dinas yang terkait, serta diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion). analisis data yang digunakan adalah Qualitative - Descriptive Analysis dan Quantitative - Descriptive Analysis serta analisis tabulasi frekwensi dan tabulasi silang. Hasil penelitian adalah perlunya dibangun suatu sistem kelembagaan perencanaan dan pengelolaan DAS yang terinterkoneksi antara hulu-hilir. Sistem kelembagaan perencanaan dan pengelolaan DAS Jenneberang yang terinterkoneksi mensyaratkan adanya peran yang jelas dan saling terkait antara kelembagaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakatsetempat, dan lembaga penyangga seperti swasta, perguruan tinggi, dan LSM.
PENDAPATAN PETANI DATARAN TINGGI SUB DAS MALINO Rini Purwanti
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.3.257-269

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Sub DAS Malino, Kel. Gantarang, Kab. Gowa yang berlangsung dari bulan Februari sampai Maret 2002. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pendapatan petani dataran tinggi dan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Variabel yang diamati meliputi identitas responden yang terdiri atas umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan, sarana produksi, jumlah tenaga kerja dan besarnya pendapatan usahatani. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif, selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara variabel digunakan uji regresi linear ganda. Sumber pendapatan petani berasal dari penjualan hasil sawah dan kebun. Besarnya pendapatan berkisar antara Rp 1.058.000,- sampai dengan Rp 5.381.000,- dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 2.888.000,-/KK/tahun atau Rp 240.666,-/KK/bulan. Pendapatan responden meliputi pendapatan yang diperoleh dari hasil sawah (padi) dan hasil kebun seperti kemiri, panili, kopi, coklat, jagung, pisang dan nangka. Padi memberikan konstribusi sebesar 58,5% dari total pendapatan terhadap peningkatan pendapatan petani, sedangkan kebun memberikan konstribusi sebesar 41,5%. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa bertambahnya luas lahan, sarana produksi, jumlah tenaga kerja dan tingginya tingkat pendidikan dapat meningkatkan pendapatan petani. Sementara dengan bertambahnya jumlah tanggungan keluarga dan umur dapat mengurangi tingkat pendapatan petani. Hasil penelitian ini mempunyai beberapa implikasi untuk pelestarian DAS Malino serta untuk mengurangi laju erosi diantaranya adalah dengan pembuatan terassering serta penerapan pola tanam dengan sistem agroforestry .
STUDI KEARIFAN LOKAL PENGGUNAAN API PERSIAPAN LAHAN: Studi Kasus di Hutan Mawas, Kalimantan Tengah Acep Akbar
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2011.8.3.211-230

Abstract

Pada dasarnya kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh multi-faktor yang sangat kompleks mencakup aspek fisik yaitu bahan bakar dan iklim, ekologi, sosial ekonomi dan budaya anthropologis masyarakat, teknologi dan sistem kelembagaan serta intensitas pengelolaan hutan dan lahan termasuk aspek silvikultur. Dari sekian banyak permasalahan, awal kebakaran berasal dari api kecil dengan sumber-sumber pemicu di masyarakat, sehingga nilai-nilai kearifan lokal menjadi sangat penting untuk dikaji. Hasil studi kearifan lokal menunjukkan bahwa di lima desa kawasan hutan Mawas masih terdapat nilai-nilai kearifan yang dianut yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran diantaranya adanya nilai-nilai yang disampaikan melalui tekad, perkataan dan tindakan dari generasi ke generasi tentang pencegahan, penerapan pembakaran terkendali saat pembukaan ladang untuk bertani, dan adanya tindakan sanksi bagi yang melanggar adat. Namun demikian, penurunan nilai-nilai tersebut tengah terjadi akibat jumlah penduduk yang semakin meningkat, menjauhnya jarak ladang, dan semakin meluasnya kepemilikan lahan. Nilai-nilai kearifan lokal di desa Mantangai Hilir, Katunjung, Lawang Kajang, Madara, dan Batampang sebaiknya dipertahankan dan dijadikan landasan pengelolaan kebakaran, khususnya dalam menerapkan strategi pencegahan kebakaran hutan rawa gambut berbasis masyarakat.
BIAYA TRANSAKSI DALAM PEROLEHAN SERTIFIKAT PENURUNAN EMISI MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH KEHUTANAN Kirsfianti Linda Ginoga; Mega Lugina
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.1.93-119

Abstract

Biaya transaksi telah dikenal sebagai salah satu kendala utama dalam perolehan Sertifikat Penurunan Emisi pada mekanisme A/R CDM. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan besarnya biaya transaksi dalam pelaksanaan A/R CDM di Indonesia, berdasarkan pada proyek seperti CDM di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat yang dibiayai oleh JIFPRO (Japan International Forestry Promotion and Cooperation Centre). Wawancara dengan responden menunjukkan bahwa aspek biaya akan lebih dipertimbangkan dibandingkan aspek waktu. Berdasarkan biaya operasional diperkirakan bahwa besarnya biaya transaksi dalam perolehan Sertifikat Penurunan Emisi di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat masing - masing adalah sebesar 39.2% dan 59.7%. Penelitian ini menegaskan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa biaya transaksi merupakan komponen biaya yang utama untuk perolehan sertifikat penurunan emisi A/R CDM. Penelitian ini menyarankan perlunya membentuk forum koordinasi di tingkat lokal untuk mensinergiskan berbagai kegiatan dan informasi pada tingkat lokal, sehingga biaya transaksi dapat dikurangi.
KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/2006 TERHADAP PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH) DI HUTAN RAKYAT Epi Syahadat; Subarudi Subarudi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.2.121-136

Abstract

Pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (PUHH) di hutan rakyat belum tertata dengan baik karena masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan belum optimalnya penerimaan negara atas hasil hutan tersebut. Oleh karena itu kajian PUHH di hutan hak/rakyat sangat diperlukan terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.55/2006 yang berdampak terhadap pelaksanaan PUHH di hutan rakyat. Tujuan dari kajian ini adalah: (i) mengidentifikasi prosedur PUHH di Hutan Rakyat sebelum Permenhut No. P.55/2006 diterapkan; (ii) mengkaji substansi perubahan dan dampak pelaksanaan Permenhut No. P.55/2006; dan (iii) menyusun formulasi penyempurnaan dari Permenhut No. P.55/2006. Kajian dilakukan dengan melakukan tinjauan kebijakan PUHH yang ada, khususnya di hutan rakyat. Hasil kajian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan PUHH di hutan rakyat cukup baik dan terkendali sebelum Permenhut No. P.55/2006 dikeluarkan. Permenhut ini berdampak pada ketidak jelasan dalam PUHH di hutan rakyat sehingga aturannya perlu disempurnakan agar terciptanya ketertiban, kelancaran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan rakyat. Penyempurnaan aturan tersebut perlu memperhatikan: (i) sistem PUHH di hutan rakyat, (ii) permasalahan umum yang muncul dalam PUHH di hutan rakyat, (iii) pemisahan ijin pemanfaatan kayu rakyat, dan (iv) pendelegasian wewenang pengurusan PUHH di hutan rakyat dari Departemen Kehutanan ke Dinas Kehutanan Provinsi.
UPAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI UNTUK PENURUNAN EMISI KARBON Indartik Indartik; Nunung Parlinah; Mega Lugina
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2011.8.2.139-147

Abstract

Sektor Kehutanan merupakan salah satu sektor penting yang memberikan kontribusi terhadap perubahan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Selain sebagai sumber emisi ( ), sektor ini mempunyai potensi besar untuk menyerap karbon ( ) melalui penanaman dan pertumbuhan hutan. Berbagai kegiatan penanaman telah dilakukan di Indonesia jauh sebelum isu peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim berkembang, termasuk melalui pembangunan hutan tanaman industri (HTI). Informasi tentang seberapa besar penurunan emisi dari pembangunan HTI dibandingkan dari kondisi (BAU) belum diketahui. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat penurunan emisi dari pembangunan HTI serta opsi-opsi peningkatan pembangunan HTI dalam rangka penurunan emisi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, serta menggunakan persamaan regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas perubahan penutupan lahan di kawasan hutan dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, perluasan areal perkebunan sawit besar, luas perkebunan karet swasta dan luas pembangunan hutan tanaman industri. Besarnya tingkat emisi pada kondisi BAU sampai dengan tahun 2020 sebesar 10.829,32 juta ton CO eq (10,8 Giga ton CO eq). Peningkatan luas tanaman HTI seluas 10% dapat menurunkan emisi tahunan menjadi sebesar 319,81 Mt CO eq dan sebesar 204,96 Mt CO eq dengan peningkatan pembangunan HTI 15% per tahun.
PILIHAN STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN DI SEKITAR HUTAN: STUDI KASUS DI KALIMANTAN TIMUR Agus Justianto
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2008.5.4.305-316

Abstract

Kemiskinan masih menjadi masalah di Indonesia terutama masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan. Meskipun berbagai kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan telah diimplementasikan selama ini, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan taraf kehudupan masyarakat sekitar hutan. Studi kasus di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan analisis quantitatif dan menghasilkan informasi bahwa pada masa mendatang perlu dikembangkan pilihan-pilihan kebijakan kehutanan yang terkait dengan penanggulangan  kemiskinan melalui berbagai kegiatan: 1) Pengelolaan kawasan hutan; 2) Industri kehutanan; 3) Pemberdayaan fiscal; 4) Penguatan kelembagaan; dan 5) Pembangunan infastruktur
KAJIAN PELAKSANAAN PEMBINAAN MASYARAKAT DESA HUTAN (PMDH) DI PAPUA Irma Yeny; Henry Silka Innah
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.1.73-91

Abstract

Sejak tidak berlakunya SK Menhut No. 523/Kpts-II/1997 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, maka pelaksanaan pembinaan masyarakat desa hutan di Papua menjadi tidak jelas. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pembinaan masyarakat desa hutan di Papua melalui IUPHHKdan mengemukakan pola pemberdayaan yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat Papua. Penelitian dilakukan di desa-desa sekitar kawasan hutan produksi di Papua, yang bersinggungan dengan batas wilayah beberapa IUPHHK dan merupakan sasaran kegiatan PMDH. Metode yang digunakan ialah metode analisis peta hubungan efektifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan PMDH di Papua yang berjalan sejak tahun 1998 sebagai berikut; Pertama, kehadiran IUPHHK harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dengan tetap melaksanakan pola PMDH, karena 93,29% penduduk adalah petani meramu yang masih memerlukan pendampingan ke arah pertanian menetap; kedua, pemberian kompensasi perlu diformulasi kembali, mengingat nilai uang tunai yang diperoleh masih lebih rendah dari UMR (Upah Minimum Regional) di Papua; Ketiga, Pelaksanaan SK Menhut No. 177/Kpts-II/2003, tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari harus didukung dengan kegiatan sosialisasi dan integrasi program dengan instansi pemerintah dan LSM yang bekerja di sekitar lokasi IUPHHK, oleh sebab IUPHHK tidak dapat mengambil alih semua tugas pemberdayaan masyarakat.
NILAI EKONOMI HUTAN RAKYAT UNTUK PENYERAPAN EMISIS KARBON Evi Irawan
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2011.8.1.54-70

Abstract

Selain memberikan manfaat finansial, hutan rakyat secara simultan juga mampu menyediakan berbagai jasa lingkungan seperti pengendalia erosi tanah, pengaturan siklus hidrologi, penyerpan emisis karbon dan lain-lain. Namun demikian, berbagai jasa lingkungan tersebut seringkali dianggap sebagai barang publik yang tersedia gratis dan karena oleh itu tingkat ketersediannya biasanya jauh di bawah tingkat optimal dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utama dikembangkannya berbagai skim pembayaran jasa lingkungan (PJL) adalah untuk memberikan insentif bagi produsen sedemikian rupa sehingga bersedia menyediakan jasa lingkungan dalam jumlah yang optimal. Agar skim PJL dapat diterapkan , diperlukan infromasi nilai ekonomi suatu sumberdaya dalam kaitannya dengan penyediaan jasa lingkungan tersebut. Penelitian ini dimaksud untuk mengestimasi nilai ekonomi hutan rakyat untuk penyerapan emisi karbon dengan menggunakan data survei terhadap 117 petani hutan rakyat di Desa Tempurejo, Kabupaten Wonosobo. Data dikumpulkan melalui survei yang dilakukan pada bulan juli 2010. dengan meggunakan dichotomous choice contigent valuation method (DCCVM). Hasil estimasi data dengan menggunakan bivariate probit model menunjukkan bahwa nilai willingness to accept (WTA) petani hutan rakyat adalah sebesar Rp. 3.039,80/batang/bulan. Hasil simulasi menyarankan bahwa proyek pembangunan hutan rakyat untuk mitigasi perubahan iklim tidak akan menarik jika nilai kompensasi yang diberikan kurang dari Rp. 2.500.-/batang/bulan.

Page 1 of 32 | Total Record : 319

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2004 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi dan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan More Issue