cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kajian Wilayah
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : 20872119     EISSN : 2502566x     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Submit Manuscript Journal Help User Username Password Remember me Notifications View Subscribe Information For Readers For Authors For Librarians Current Issue Atom logo RSS2 logo RSS1 logo Visitor Statistics Web Analytics View My Stats ID 4723 US 925 MY 192 PH 103 AU 59 SG 56 GB 51 JP 50 DE 47 EU 45 Newest: DJ You: ID Today: 16 Month: 341 Total: 7264 Supercounters.com Home / Vol 9, No 1 (2018) Jurnal Kajian Wilayah Jurnal Kajian Wilayah (JKW) is an authoritative source of information and discussion on area studies, particularly Southeast Asian studies, Asia Pacific studies, as well as European and African studies. It publishes original research papers, review articles, book reviews and research summary on various perspectives and disciplines (history, anthropology, sociology, literature, politics, international relation, economics, philosophy and religion). JKW is an open access and peer reviewed journal published by Research Center for Regional Resources, the Indonesian Institute of Sciences, twice in a year (July and December).
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Kajian Wilayah" : 6 Documents clear
European Internal Market of Electricity and Energy Transition in Czech Republic Fahmi Taftazani
Jurnal Kajian Wilayah Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (999.446 KB) | DOI: 10.14203/jkw.v4i2.267

Abstract

Bergabungnya Negara-negara Eropa Tengah dan Timur ke dalam Uni Eropa merupakan titik tolak untuk melihat evolusi kebijakan energi antarkawasan. Copenhagen Criteria kemudian disusun oleh Uni Eropa sebagai instrumen politik dan ekonomi untuk membantu calon negara anggota menyelaraskan urusan domestiknya dan mempersiapkan mereka menuju Pasar Bebas Energi yang terbuka melalui mekanisme Kompetisi Pasar Energi Listrik internal Uni Eropa. Energi merupakan salah satu sektor penting yang diatur dalam Pasar Internal Uni Eropa, terutama konsumsi listrik dan gas dari energi terbarukan. Kebijakan ini diatur dalam suatu kerangka hukum (the Directives) yang mengikat Negara Nasional. Setiap Negara secara sukarela menyerahkan kedaulatan ekonomi politiknya kepada entitas supranasional yang berdampak pada dinamika politik domestik dan penyusunan kebijakan energi antarkawasan.Bergabungnya Republik Ceko ke dalam Uni Eropa pada tahun 2004 secara tidak langsung memengaruhi kebijakan energi pada tingkat lokal. Setiap Negara Nasional merupakan obyek hukum dan dikenai kewajiban untuk mengimplementasikan legislasi yang telah disusun. Akan tetapi, legislasi tersebut acapkali berlawanan dengan preferensi kebijakan energi Negara Nasional, terkait kemampuan sumber daya alam serta sistem politik Negara tersebut yang telah berakar sejak lama. Hubungan antara Negara Nasional terhadap supranasional atas penetapan legislasi energi dapat dilihat sebagai bagian dari proses integrasi regional energi antarkawasan, keamanan energi regional, dan ketergantungan energi dari luar. Ceko merupakan negara yang berhasil mengembangkan energi terbarukan. Sisi lain, rencananya untuk melakukan diversifikasi kebutuhan energi listriknya ke tenaga nuklir dan menghentikan subsidi energi terbarukan pada tahun 2013 merupakan beberapa tantangan pengembangan energi masa depan.
Kajian Asia Tenggara: Antara Narasi, Teori, dan Emansipasi Achmad Firas Khudi; Iqra Anugrah
Jurnal Kajian Wilayah Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.624 KB) | DOI: 10.14203/jkw.v4i2.268

Abstract

As an academic discipline, modern Southeast Asian Studies (SEA Studies) faces three main challenges. First of all, there is still a huge gap in scholarship and publication between the West-based and Southeast Asia-based SEA Studies. Secondly, SEA Studies is often in a dilemmatic position between the push for generalization of mainstream social sciences and the anti-causality stance of various strands of Postmodernism. Thirdly, in general there is a decline of SEA Studies in the West especially in North America. However, recent developments in SEA Studies, namely a possibility for an emancipatory SEA Studies, the shifting center of gravity for SEA Studies from North America to Asia-Pacific and the expanding higher education sector in Indonesia might present some opportunities for the development of a Southeast Asia-based SEA Studies in the future.
Legalitas dan Motivasi NATO (North Atlantic Treaty Organization) dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan di Libya Jerry Indrawan
Jurnal Kajian Wilayah Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.342 KB) | DOI: 10.14203/jkw.v4i2.264

Abstract

The Arab Spring phenomena attack Tunisia, Yemen, and Egypt in early 2011, has finally infected Libya. Massive demonstration toward Colonel Muammar Gaddafi carried out by a group of people in the society that want changes in Libya to be more democratic. In order to maintain his leadership and control over Libya, Gaddafi has no hesitation to use military strength to face the demonstrator. Consequently, many civilian become casualties of such use of force. Based on the situation in Libya, The United Nation (UN) takes action. The UN Security Council issued UN Resolution 1970, and then followed by UN Resolution 1973. This UN Resolution 1973 then used to legitimate NATO in conducting their so called humanitarian intervention to Libya. This course of action is done without UN consent. In other words, NATO sent their multinational forces, lead by the United States, to perform an invasion to a sovereign state. This paper will observe NATO reason and motivation to justify their action in Libya. Do they really want to uphold human rights by saving lives or its only part of their campaign to extend their power, to have a full control over Libya. It is very interesting for us to see how NATO legitimated themselves, and also what motivate them to do such operation in Libya.Keywords: Humanitarian Intervention, NATO Legality and Motivation, the United States Involvement, and Oil.
Stakeholders Perspective on Forest Management: A Case Study of the Philippines Herman Hidayat; Juan M Pulhin
Jurnal Kajian Wilayah Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.623 KB) | DOI: 10.14203/jkw.v4i2.269

Abstract

Pembalakan hutan di Filipina telah berlangsung selama 40 tahun belakangan ini. Ada dua faktor pembalakan hutan ini. Pertama adalah faktor politik yang memerlakukan hutan sebagai komoditi dan keuntungan politik. Kedua adalah konversi hutan produksi menjadi lahan pertanian, seperti perkebunan sawit, tebu, dan sayur mayur. Di berbagai negara berkembang, seperti di Filipina, lahan hutan menjadi semakin sempit, akibat peningkatan populasi, pemukiman transmigran, khususnya peralihan lahan (kaingin) di perbukitan. Dampak pembalakan hutan ini dikritik oleh organisasi non-pemerintah dan akademisi, sebab aktifitas ini dapat menyebabkan bencana banjir, erosi tanah dan tanah longsor. Kerangka teoritis untuk menganalisa isu pembalakan hutan dan program pemulihannya (kebijakan pembalakan hutan, rehabilitasi hutan dan konsesi penebangan) menggunakan ekologi politik yang menggarisbawahi peran para pemangku kebijakan (stakeholders).Hasil penelitian menunjukan aktifitas pembalakan hutan ini berdampak buruk. Para pengambil keputusan dan pemangku kebijakan yang berasal dari donor internasional mendukung upaya untuk merehabilitasi hutan, mengembalikan lahan hutan, dan reboisasi dengan memberikan konsesi penebangan pada pihak swasta (IFMA/ITPLA), sektor kerjasama, dan individual (SIFMA). Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produksi hutan dan menjaga area konservasi. Umumnya, organisasi non-pemerintah, petani lokal, dan akademisi merespon baik dan melibatkan diri dalam program ini, sebab aktifitas ini berdampak positiif bagi pemulihan kawasan hutan di masa depan.Kata kunci: pembalakan hutan, rehabilitasi hutan, reboisasi, konsesi penebangan (IFMA dan SIFMA), Forest Management Bureau (FMB), pemangku kebijakan
Non-Traditional Security Issues and the Stability of Southeast Asia Zarina Othman; Nur Ruhana Nasuha Abdullah Jian; Abdul Halim Mahamud
Jurnal Kajian Wilayah Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.456 KB) | DOI: 10.14203/jkw.v4i2.265

Abstract

Perubahan paradigma politik internasional berargumen bahwa diskursus keamanan non-tradisional (non-traditional security-NTS) adalah ancaman bagi keamanan. Pergeseran ini telah menarik minat para sarjana maupun pengambil kebijakan, seiring meningkatnya gejolak maupun dampak penting diskursus NTS terhadap keamanan pada tingkat domestik, regional, dan global. Diskursus NTS menyangkut perubahan iklim, bencana alam, migrasi, dan persoalan lintas batas yang melibatkan aktor non-negara dan berdampak pada negara dan masyarakat. Tulisan ini mengelaborasi tiga persoalan diskursus NTS, yaitu terorisme, peredaran obat terlarang, dan penyelundupan senjata ringan yang mengganggu stabilitas Asia Tenggara. Tulisan ini berargumentasi bahwa dari segi topografi, wilayah geografis yang bersifat terbuka, dan posisinya yang strategis menjadikan wilayah ini rentan terhadap ancaman. Konflik pada tingkat domestik yang terjadi di Kamboja, Vietnam, Filipina (Mindanao), Indonesia (Aceh) dan Thailand (Pattani) telah memberi ruang gerak bagi tindak kejahatan lintas batas ini. Tulisan ini terbagi menjadi empat bagian; pertama, tulisan ini mengungkap latar belakang konsep kemanan non-tradisional. Bagian selanjutnya berfokus pada bagaimana terorisme, peredaran obat terlarang dan penyelundupan senjata api ringan memengaruhi stabilitas Asia Tenggara secara keseluruhan. Berdasarkan data primer seperti dokumen resmi, laporan media terkait diskursus ini, tulisan ini menyimpulkan bahwa wilayah ini akan menjadi tempat berlangsungnya aktivitas keamanan non-tradisional jika hal ini terus dibiarkan. Harapannya, diskusi tulisan ini akan memerkaya diskursus dalam kajian hubungan internasional dan kajian kemanan regional, khususnya mengenai diskursus keamanan non-tradisional dan bisa menjadi referensi bagi para sarjana, mahasiswa hubungan internasional dan para pengambil keputusan.Kata kunci: keamanan non-tradisional, peredaran obat terlarang, penyelundupan senjata ringan, Asia Tenggara, terorisme
Peran NGOs (Non-Govermental Oganizations) Lingkungan dalam Mitigasi Banjir di Praha, Republik Ceko Kurnia Novianti
Jurnal Kajian Wilayah Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (752.701 KB) | DOI: 10.14203/jkw.v4i2.266

Abstract

Successful flood mitigation performed by the Czech Republic becomes an interesting issue for the author because it is relevant to current condition. Flood, in the authors observation, became a problem that seems unresolved until now. Often occur every time the rainy season and is considered a natural thing despite widespread impact. However, some literatures on flood mitigation in Prague some time ago showed interesting fact. People of Czech chose to friendly with the flood. By learning from them, the flood control by recognizing the causes and mobilize all society elements that exist to mitigate them to restrain broader impacts.This article aims to map the floods mitigation that been done by elements in society. Focusing on environmental NGOs, this article describes that cooperation between these elements do not always harmonize, there is different opinion even diverse activities. Background of values, ideologies and different interests led to various responses, roles and strategies. Using data from previous year of research and other secondary data, this article not only explores the phenomena of flooding in the city of Prague in particular, but also analyzes responses, roles and strategies undertaken by some environmental NGOs in actor-based approach perspective.Key words: floods mitigation, NGO, society, actor-based approach, The Czech Republic.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Kajian Wilayah Vol 11, No 2 (2020): Jurnal Kajian Wilayah Vol 11, No 1 (2020): Jurnal Kajian Wilayah Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Kajian Wilayah Vol 10, No 1 (2019): Jurnal Kajian Wilayah Vol 9, No 2 (2018): Jurnal Kajian Wilayah Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Kajian Wilayah Vol 8, No 2 (2017): Jurnal Kajian Wilayah Vol 8, No 1 (2017): Jurnal Kajian Wilayah Vol 7, No 2 (2016): Jurnal Kajian Wilayah Vol 7, No 1 (2016): Jurnal Kajian Wilayah Vol 6, No 2 (2015): Jurnal Kajian Wilayah Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Kajian Wilayah Vol 5, No 2 (2014): Jurnal Kajian Wilayah Vol 5, No 1 (2014): Jurnal Kajian Wilayah Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Kajian Wilayah Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Kajian Wilayah Vol 3, No 2 (2012): Jurnal Kajian Wilayah Vol 3, No 1 (2012): Jurnal Kajian Wilayah Vol 2, No 2 (2011): Jurnal Kajian Wilayah Vol 2, No 1 (2011): Jurnal Kajian Wilayah Vol 1, No 2 (2010): Jurnal Kajian Wilayah Vol 1, No 1 (2010): Jurnal Kajian Wilayah More Issue