cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Transformative
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25810308     EISSN : 25483323     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Transformative is published by the Department of Government Study, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya. There are three main issues focused on Local Government, Government Innovation, and Government Institution. The purpose is to spread critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various social, political and government issues both local and foreign. The writing is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on social, political and government issues from various perspectives. Jurnal Transformative provides high-quality studies outcomes and new thoughts for academic practitioners, researchers, and the public to break down the complexity and dynamics of contemporary socio-political changes. Published twice a year, in March and September. Jurnal Transformative invites researcher, academician, practitioners, and publics to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah" : 8 Documents clear
Efektivitas Desentralisasi Ekonomi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan (P2) oleh Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu) Hardini, Hevi Kurnia
Jurnal Transformative Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan tentang pengelolaan PBB-P2 diserahkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat setelah Tanggal 31 Desember 2013. Akan tetapi pada kenyataannya desentralisasi pengelolaan PBB-P2 oleh daerah pada tahap awal belum menciptakan efektivitas yang instan dan dinilai berpotensii menciptakan masalah baru. Seperti naiknya tarif PBB-P2 mejadi tidak terkontrol, diperburuk dengan kualitas pelayanan, infrastruktur dan SDM pengelola di daerah yang rendah, sehingga fenomena yang ada di beberapa daerah tidak berbanding lurus dengan dalil efektivitas teori desentralisasi ekonomi dan fiskal. Perolehan pajak PBB-P2 2014 terhadap total penerimaan pajak daerah Koa Batu adalah sebesar 60%, meski perolehan tahun pertama masih belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Efektivitas implementsi PBB-P2 oleh daerah berdasarkan indikator aksestabilitas tergolong manual, satu arah, dengan mekanisme penetapan top-down, terkait dengan indikator kesesuaian belum sepenuhnya tercapai terutama kapasitas organisasi, SDM, sarana dan insfrastruktur. Sama halnya dengan indikator pencapaian masih belum sesuai dengan target perolehan yang ditetapkan, terakhir berdasarkan dengan indikator Mutu, belum jelas tereksplorasi model penjaminan mutu pengelolaan PBB-P2 oleh daerah. 
Praktik Dominasi dalam Produksi Makna Visi-Misi Daerah Penghasil Tambang (Studi Diskursus Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Indonesia) Hakim, M. Lukman
Jurnal Transformative Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum Kepala Daerah secara langsung yang mensyaratkan Visi-misi dan menjadikannya sebagai ruh dari kebijakan pembangunan daerah ternyata berakhir dengan tanpa terealisir, justru saat calon tersebut menjabat sebagai Kepala Daerah. Fakta sosial ini tergambar jelas di lokasi kajian, yakni daerah penghasil tambang di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Indonesia. Telah terjadi praktik dominasi baik oleh pemerintah pusat melalui seperangkat kebijakan yang mendisiplinkan pemerintah daerah, maupun oleh Tim kecil perumus kebijakan perencanaan yang bertugas menerjemahkan Visi-misi kedalam kebijakan pembangunan daerah. Konsekuensi praktik dominasi di atas tidak saja menjadikan Visi-misi tidak teralisir, akan tetapi telah memunculkan ketergantungan tinggi pada hasil tambang dalam membiaya pembangunan daerah. Ketergantungan ini pada gilirannya melahirkan fenomena kutukan sumber daya alam serta prilaku pemburu rente yang kemudian berakhir pada pemburukan krisis political ecologis. Upaya sungguh-sungguh dalam menjadikan Visi-misi sebagai ruh kebijakan daerah melalui paradigma political ecologis, yakni sebuah paradigma yang meletakkan seluruh kebijakan politik ke dalam pendekatan keadilan ekologis yang dapat menjamin keberlanjutan jasa layanan alam dan pemenuhan bagi generasi mendatang.  
Konsolidasi Kepentingan Eksekutif dan Legislatif dalam Penganggaran Daerah di Kabupaten Situbondo Wicaksono, Baskoro; Febrina, Rury
Jurnal Transformative Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan hubungan Eksekutif dan Legislatif di era otonomi daerah pasca reformasi khususnya pada politik keuangan daerah. Di era otonomi daerah saat ini konstruksi hubungan antara eksekutif dengan legislatif di daerah mengalami perubahan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo dengan mengajulan pertanyaan penelitian kepentingan eksekutif dan legislatif apa saja yang masuk dalam penganggaran daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Situbondo terdapat perbedaan kepentingan yang dibawa pihak eksekutif dan legislatif. Kepentingan eksekutif merupakan artikulasi kepentingan masyarakat yang masuk melalui mekanisme formal, baik MUSRENBANGDA dan usulan atau input program-program setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan kepentingan legislatif berasal dari dua hal, yakni kepentingan publik dalam ruang lingkup lebih kecil, yaitu konstituen daerah pemilihan dimana dia mewakili. Kepentingan tersebut ditampung melalui Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) yang dilaksanakan pada masa Reses (Masa diluar kegiatan sidang). Kemudian yang kedua berasal dari misi partai yang dibawa oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana berasal dari misi atau titipan partai politik pengusungnya
Konflik Samin vs PT. Semen Indonesia Subekti, Tia
Jurnal Transformative Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam di indonesia saat ini kerap menghadirkan pro kontra dan gesekan diantara beberapa kelmpok kepentingan seperti pemerntah, swasta, dan komunitas. Adanya perbedaan kepentingan diantara mereka menjadi dasar utama munculnya konflik. Salah satunya adalah konflik antara suku samin dengan PT. Semen Indonesia yang melibatkan pula negara dalam hal ini pemerintah daerah. Masyarakat suku samin melakukan perlawanan atas berdirinya pabrik semen di wilayah mereka. Dalam tulisan ini, penulis berupaya melihat hal apa yg melatarbelakangi konflik, bagaimana bentuk perlawanan masyarakat suku Samin, serta apa dampak yg terjadi akibat konflik tersebut. Dengan menggunakan kacamata teori konflik Dahrendof tulisan ini pada akhirnya merujuk pada tiga hasil akhir. Pertama, konflik terjadi karena adanya dualisme kepentingan antara masyarakat suku Samin dengan perusahaan semen dan pemerintah daerah. Kedua, masyarakat suku Samin melakukan perlawanan malalui jalur hukum, pergerakan, dan media sosial. Terakhir, konflik ini pada akhirnya memunculkan perubahan tatanan dalam lingkungan masyarakat suku Samin, yakni perubahan struktur ekonomi serta munculnya perpecahan internal didalam masyarakat samin sendiri. 
Dinamika Pemerintahan di Indonesia Kasus Pengembangan Kelapa Sawit di Riau Pasca Reformasi Anwar, Khairul
Jurnal Transformative Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini bertujuan memberikan deskripsi tentang: pertama, pola relasi kuasa antara masyarakat dan pemerintahan lokal di Riau sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Fokusnya adalah pada dinamika pemerintahan lokal memperebutkan akses ke sumberdaya kekuasaan yang dihasilkan oleh pengendalian atas kebijakan perkebunan kelapa sawit. Kedua, berusaha untuk memberikan gambaran keterlibatan aktor dalam arus dinamika pemerintahan mengenai perkebunan kelapa sawit di Riau pasca reformasi. Sejak reformasi, setting politik pemerintahan nasional berubah dari sentralistik menjadi desentralisasi. Perubahan konteks ini berdampak pada respon elit lokal sedemikian rupa dan mewarnai perkembangan tata kelola pemerintahan lokal yang terkait isu kebijakan kelapa sawit di Riau. Isu kebijakan perkebunan menjadi isu politik dan pemerintahan lokal. Konteksnya ketika Undang-undang Pemerintahan Daerah memberikan  peluang lebih banyak bagi daerah untuk memanfaatkan sumberdaya baru,sehingga perilaku politik elit lokal semakin kritis. Dalam kondisi seperti inilah, pola relasi kuasa diantara lembaga pemerintahan lokal Riau mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit berlangsung. Studi ini mengungkapkan bahwa jumlah aktor ternyata semakin bertambah, arena yang dipakai semakin beragam, basis sosial dan jaringan semakin tumpang tindih dalam memperebutkan hasil kebijakan kelapa sawit.  
Pemerintah Daerah, Lapindo, dan Pengebirian Masyarakat Arjul, Muhammad
Jurnal Transformative Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semua mata tertuju kepada masyarakat Porong Sidoarjo beberapa tahun terakhir. Lumpur yang menegelamkan banyak kampung dan membuat masyarakat desa terlantar. Fenomena lumpur lapindo menyisaratkan kemenangan pengusaha atas masyarakat. Pengusaha dalam hal ini Lapindo Brantas mendapat kemenangan karena mendapat dukungan dari pemerintah. Sementara masyarakat yang mengalami musibah dibiarkan terlantar dan tak berdaya. Itulah fakta faktual yang mengindikasikan relasi kuasa penguasa dan pengusaha. Relasi ini menunjukkan kekuatan penguasa dihadapan masyarakat Porong. Dari Lapindo kita bisa mengetahui betapa tidak berdayanya masyarakat ketika berhadapan dengan pengusaha. 
Tata Kelola Pemerintahan dalam Bidang Keuangan di Provinsi Riau Tahun 2014 Marta, Auradian
Jurnal Transformative Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini berupaya mendeskripsikan mengenai tata kelola pemerintahan daerah dalam bidang keuangan dengan mengambil lokus kajian di Provinsi Riau pada tahun 2014. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2014 adalah peningkatan pendapatan daerah tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengotimalkan pembelanjaan daerah. Pemerintah Provinsi Riau belum dapat memanfaatkan kewenangannya dibidang keuangan atau desentralisasi fiskal dengan indikasi lemahnya daya serap anggaran yakni hanya 63,32%. Realisasi anggaran yang masih minim ini berimplikasi terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan APBD Provinsi Riau tahun 2014 belum optimal dilaksanakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelusuran dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mengelola APBD adalah (1) Perubahan kebijakan (2) Rencana Tata Ruang Wilayah yang belum ditetapkan (3) Prinsip-prinsip performance budget belum diterapkan (4) Pendistribusian program tidak sesuai dengan tupoksi SKPD.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah faktor politik lebih dominan dalam pengelolaan APBD Provinsi Riau. 
Manajemen Konflik Pemerintah Daerah terhadap Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ponorogo Djuwitaningsih, Ekapti Wahjuni
Jurnal Transformative Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi penyelamat bagi pengangguran untuk dapat bersaing di dunia kerja serta membantu Pemerintah dalam upayanya mengurangi angka pengangguran. Namun dalam kenyataannya, volume PKL yang terus meningkat setiap waktu membuat keberadaan PKL menjadi salah satu persoalan penataan tata ruang kota. Akibatnya terjadi disfungsi ruang publik tersebut dalam pemanfaatannya seperti mulai hilangnya fungsi utama ruang publik sebagai tempat pejalan kaki dan terjadinya kemacetan lalu lintas sebagai akibat aktivitas PKL yang menganggu di pinggir jalan. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa 1) Sumber Konflik Eksistensi PKL Alun-Alun Kabupaten Ponorogo meliputi: Masalah Kebijakan, Komunikasi yang tidak efektif, Gesekan kepribadian, Perbedaan Nilai dan Kooptasi Terhadap Pemimpin oleh Pihak Pemerintah. 2) Bentuk konflik yang ada pada pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Ponorogo ada tiga, yaitu: konflik antar individu, konflik antar anggota dalam satu kelompok dan konflik antar kelompok. 3) Manajemen yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap konflik eksistensi pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kabupaten Ponorogo terdiri dari lima (5) jenis gaya, yaitu: kompetisi (competing), kolaborasi (collaborating), kompromi (compromising), menghindar (avoiding) dan mengakomodasi (accomodating). 

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2021): September Vol 7, No 1 (2021): Maret Vol 6, No 2 (2020): September Vol 6, No 1 (2020): Maret Vol 5, No 2 (2019): September Vol 5, No 1 (2019): Maret Vol 4, No 2 (2018): Pilkada Serentak dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018): Korupsi dan Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017): Pilkada Serentak Vol 3, No 1 (2017): Potret Birokrasi Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum More Issue