Jurnal Transformative
Jurnal Transformative is published by the Department of Government Study, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya. There are three main issues focused on Local Government, Government Innovation, and Government Institution. The purpose is to spread critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various social, political and government issues both local and foreign. The writing is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on social, political and government issues from various perspectives. Jurnal Transformative provides high-quality studies outcomes and new thoughts for academic practitioners, researchers, and the public to break down the complexity and dynamics of contemporary socio-political changes. Published twice a year, in March and September. Jurnal Transformative invites researcher, academician, practitioners, and publics to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Articles
96 Documents
<![CDATA[Perempuan, Kekuasaan, dan Korupsi ]]>
<![CDATA[Rozuli, Ahmad Imron]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 4, No 1 (2018): Korupsi dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (676.434 KB)
<![CDATA[Artikel ini membahas keterlibatan kaum perempuan dalam perilaku korupsi. Korupsi bisa terjadi ketika kaum perempuan menjadi bagian dari kekuasaan. Ketika perempuan berada dalam kekuasaan, maka yang terjadi adalah ikut menjadi bagian dari korupsi. Dengan kata lain, siapa pun yang berkuasa ada ruang untuk melakukan korupsi. Hal inilah yang sedang dipraktikkan oleh kaum perempuan dalam panggang kekuasaan. Perempuan kehilangan idealisme ketika sedang berkuasa. Godaan penyelewengan kekuasaan melalui tindak pidana korupsi hadir di ruang publik. Karena itu tidak salah bila dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki sama saja ketika sedang berkuasa. Implikasinya adalah pesona perempuan sebagai mahluk suci dari perilaku korupsi menjadi runtuh. ]]>
<![CDATA[Kristalisasi Fakisonalisme PKB dan PKNU Pasca Pemilihan Presiden 2004 ]]>
<![CDATA[Rohman, Ahmad Zaki Fadlur]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.911 KB)
<![CDATA[Artikel ini mencoba untuk melacak kembali konseptualisasi faksi dalam studi partai politik. Faksionalisasi adalah fenomena yang sering hadir di tubuh partai politik. Dalam konteks partai di Indonesia, bentuk faksionalisasi terjadi di PKB. Ketika faksionalisasi semakin tajam dalam PKB tidak dapat dikelola dengan baik, maka ada bola liar yang menyebabkan pembentukan PKNU. Kelahiran PKNU ini merupakan bentuk nyata dari faksionalisasi yang terjadi di PKB. Kelahiran PKNU adalah bukti bahwa faksionalisasi di tubuh PKB tidak dapat dikendalikan dan dikelola dengan baik. Ini merupakan indikasi bahwa organisasi partai politik tidak adaptif terhadap pandangan yang berbeda dan garis politik di PKB. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses pelembagaan PKB namun kokoh dan kuat dalam dinamika bergolak mengelolaan di tubuhnya sendiri.]]>
<![CDATA[Media Massa dan Tahun Politik ]]>
<![CDATA[Arswendi, Riki]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 4, No 1 (2018): Korupsi dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (639.622 KB)
<![CDATA[Artikel ini mendiskusi kontribusi media massa di tengah gelombang arus tahun politik yang sedang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Media memiliki peran dalam menginfokan semua peristiwa politik. Karena itu, diharapkan media massa bisa netral dan berimbang dalam menjalankan fungsi peliputan dan pemberitaan. Namun, hal ini sulit dicapai karena media massa dimiliki oleh politisi atau partai politik tertentu. Implikasinya adalah terjadi diskriminasi peliputan dan memberitaan yang dilakukan media tersebut. Sejumlah partai politik sangat familiar di mata masyarakat, karena seringnya menghiasi layar kaca, sebaliknya partai politik yang tidak berafiliasi dengan media massa termarginalkan di ruang publik. Inilah catatan kecil eksistensi media massa dalam era demokrasi dan liberalisasi politik. ]]>
<![CDATA[Korupsi Di Perguruan Tinggi ]]>
<![CDATA[Ludigdo, Unti]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 4, No 1 (2018): Korupsi dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (621.452 KB)
<![CDATA[Sejarah sudah menuliskan bahwa perguruan tinggi sudah menjadi bagian dari persoalan korupsi. Sejumlah perguruan tinggi dan sivitas akademikanya terseret dalam lingkaran korupsi. Bila dicermati aktor yang sedang terlilit korupsi biasanya adalah pimpinan, rektor, dekan, dan pejabat struktural. Pimpinan ini adalah bagian dari pejabat pembuat komitmen (PPK). Sebagai pimpinan yang memiliki kuasa sangat rawan untuk disalahgunakan. Penyalahgunaan kekuasaan merupakan pintu masuk terjadi perilaku koruptif di perguruan tinggi. Agar perilaku koruptif tidak menyebar dan terdesentralisasi secara massif, maka diperlukan penguatan kelembagaan dan komitmen seorang pimpinan untuk tidak mentoleransi. Sejumlah cara sudah dilakukan dalam mengurangi perilaku korupsi, misalnya membuat perencanaan yang baik, penggunakan sistem online dalam lelang barang dan jasa, ketaulatan seorang pimpinan. Sebagai tambahan, pemimpin perguruan tinggi juga perlu mensosialisasikan semangat anti-korupsi secara menyeluruh kepada semua sivitas akademika.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ]]>
<![CDATA[Mahardika, Mayuko Galuh]]>;
<![CDATA[Suseno, Heru]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 4, No 1 (2018): Korupsi dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.17 KB)
<![CDATA[Lahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memposisikan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Adanya undang-undang desa juga memberikan kejelasan tentang posisi dan juga kewenangan pemerintah desa dalam mengelola urusan rumah tangga desa. Regulasi tersebut juga mengatur kebijakan pemerintah tentang pemberian alokasi dana desa yang memungkinkan digunakan untuk pengembangan potensi yang di miliki serta. Selain itu, kebijakan tentang desa memberikan desa sumber dana dan juga kewenangan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Regulasi yang memberikan kewenangan dan tanggungjawab yang cukup besar kepada desa tentunya harus diimbangi dengan terselenggaranya pemerintahan desa yang mampu berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Dalam implementasi kebijakan tersebut ternyata masih terjadi kasus penyelewengan terhadap alokasi dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. Tulisan ini akan menjelaskan analisa terkait pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengimplememtasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan menggunakan teori Rasional Birokrasi yang dikemukakan oleh Marx Weber.]]>
<![CDATA[Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014 ]]>
<![CDATA[Haboddin, Muhtar]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.919 KB)
<![CDATA[Tahun 2014 merupakan pemilihan umum yang keempat dilaksanakan pasca turunnya Soehrato dari kursi kekuasaan. Untuk menghadapi pemilu 2014 para pekerja politik, pengurus dan pimpinan partai politik, baik pusat maupun daerah sudah melakukan langkah-langkah taktis dengan mencoba mendekatkan diri kepada para pemilih pemula. Misalnya mulai beriklan di TV, media massa secara teratur hingga melakukan kunjungan secara langsung ke masyarakat. Mendekatkan diri kepada pemilih pemula merupakan strategi jitu untuk menggaet suara mereka pada pemilu yang akan datang. Misi utamanya adalah selain memperkenalkan ideologi partai juga mensosialisasikan program-program partai politik yang selama ini dilakukan, baik di lembaga parlemen maupun di eksekutif. Harapannya adalah meyakinkan para pemilih pemula yang memiliki tingkat pemahaman politik yang cerdas dan kritis. ]]>
<![CDATA[Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Novarinda Adelina]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 4, No 1 (2018): Korupsi dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (735.427 KB)
<![CDATA[Tulisan ini menjelaskan peran aktor pemantau dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Eksisten aktor pemantau sangat diperlukan dalam mengawal proses dan pelaksanaan pemilu atau pilkada agar bisa berjalan secara adil, transparan, dan demokratis. Aktor pemantau diharapkan bisa memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu atau pilkada berjalan sesuai dengan asas pemilu. Selain itu, aktor pemantau juga merupakan bagian dari keterlibatan masyarakat sipil dalam pemilu atau pilkada. Dalam konteks demokrasi, kehadiran lembaga pemantau dijamin secara konstitusional. ]]>
<![CDATA[Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi ]]>
<![CDATA[-, Jupri]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 4, No 1 (2018): Korupsi dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (801.159 KB)
<![CDATA[Istilah Justice Collaborator dalam khasanah perbendaharaan kata di dunia hukum pidana merupakan hal yang baru. Mulai marak diperbincangkan kala kasus suap cek pelawat Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia terkuak di permukaan. Kini kata Justice Collaborator kerap muncul dalam penangan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Justice Collaborator memiliki peran sangat penting dalam memberikan informasi kepada penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang tergolong kejahatan kerah putih dan terorganisir. Korupsi sebagai white collar crime karena melibatkan pemegang kekuasaan, seperti anggota legislatif, pengusaha, kepala daerah sampai petinggi di Kementerian. Posisi pelaku yang memiliki kuasa dari sisi politik hingga materi yang berlebih, sehingga seyogianya seseorang yang berstatus Justice Collaborator haruslah diberikan imbalan berupa penghargaan atas informasi yang diberikan. Status Justice Collaborator yang diberikan oleh penegak hukum berimplikasi kepada pemberian reward keringanan penjatuhan pidana. Label Justice Collaborator tidak menghilangkan status hukumnya sebagai salah satu pelaku dalam tindak pidana korupsi yang diungkap. Walaupun realitasnya, pemberian keringanan pidana sering diabaikan oleh Majelis Hakim Tipikor atas dalih independensi dalam menjatuhkan putusan.]]>
<![CDATA[BIROKRASI, KORUPSI, DAN KEKUASAAN ]]>
<![CDATA[Haboddin, Muhtar -]]>;
<![CDATA[Rozuli, Ahmad Imron]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 3, No 1 (2017): Potret Birokrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (744.707 KB)
<![CDATA[This study explains about bureaucracy, corruption, and power. Bureaucracy is an institution that has huge power in governance. Such power deals with public interest, and potentially it can also be abused. One of power abuses in bureaucracy is corruption. Both bureaucracy and corruption are huge problem that needs to be solved. If bureaucracy corrupts, it will impacts to bad public service, bad government performance, and disadvantaged people. In reducing of power abuse in bureaucracy, political and civil society controls are needed. The control is very needed for guiding bureaucrat behavior in doing job and function.]]>
<![CDATA[POLITIK ALIENASI BIROKRASI ]]>
<![CDATA[Pratama, Dedi Zulkarnain]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 3, No 1 (2017): Potret Birokrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (594.494 KB)
<![CDATA[This paper discusses about political process of alienation by bureaucrat in Central Lombok region. Political policy of alienation is conducted by government in purpose to punish several bureaucrats that politically oppose in local election. Alienation policy is political punishment towards bureaucrats in purpose to cut off surely their career. If it is not, the bureaucrat will be non-job. Because of that, the political policy of alienation is very frightening for local bureaucrats who dissent with head of local government.]]>
