cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2018): Notarius" : 10 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERJADI KESALAHAN DATA PENERBITANNYA (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Semarang) Rizqi, Andina Alfia
Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.287 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i2.23459

Abstract

Abstract This article is about legal protection for certificate owners in regard to registration error. The error might cause loss of land ownership of related certificate. This research used socio legal approach and descriptive specification analysis. The results of the study revealed that physical and juridical data error in land registration caused the certificate owner to suffer the loss of land ownership. The error also triggered a poor land administration system. Land registration guarantees legal land ownership. Thus, regarding errors on land certificate registration, BPN as the institution issuing the certificate makes corrections or revises the errors in Land Ownership Certificate.Based on the findings. Keywords: Legal Protection, Certificate Registration Error. Abstrak Penelitian ini mengenai Perlindungan hukum pemilik sertipikat dalam hal terjadi kesalahan data penerbitannya karena apabila hal ini terjadi maka mengakibatkan hilangnya unsur kepastian hukum hak atas tanah pada sertipikat yang bersangkutan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Semarang. Adapun pendekatan yang digunakan adalah socio legal dan spesifikasi deskriptif analitis. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa kesalahan data fisik maupun data yuridis dalam pendaftaran tanah mengakibatkan hilangnya unsur kepastian hukum hak atas tanah, sehingga pemilik sertipikat dirugikan. Kesalahan ini juga akan menciptakan sistem administrasi pertanahan yang tidak tertib. Dengan terdaftarnya hak atas tanah memberikan jaminan keamanan kepemilikannya untuk mewujudkan kepastian hukum. Apabila terdapat kesalahan dalam data penerbitan sertipikat, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh BPN sebagai pihak yang mengeluarkan sertipikat yaitu dilakukan pembetulan atau revisi atas kesalahan di dalam sertipikat Hak Atas Tanah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kesalahan Penerbitan Sertipikat.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM BREBES DENGAN C.V. ARIA DUTA Seto, Kuniawan
Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.862 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i2.23626

Abstract

This research want to know what is the legal consequence of a breach of contractual agreement undertaken by the Public Works Service of Brebes Regency with C.V. Aria Duta. The approach method used in this research is Juridical Empirical. The effect of the contract under the control is the default of one of the parties in the charter agreement. sanctions and penalties shall be 1 ‰ (one thousand permil) of the wholesale price. Based on the provisions in the Agreement Letter above, then CV.Aria Duta has to pay fines and sanctions that must be submitted to the user of the goods / services. Keywords: Agreement under the Hands Abstrak Penelitian ini bertujuan mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan dibawah tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Akibat dari perjanjian di bawah tangan adalah terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak dalam perjanjian pemborongan tersebut.bahwa sanksi dan denda (penalty) adalah sebesar 1 ‰ (seribu  permil) dari harga borongan. Berdasarkan dari ketentuan dalam Surat Perjanjian tersebut di atas, maka CV. Aria Duta harus membayar denda dan sanksi yang harus diserahkan kepada pihak pengguna barang/jasa. Kata Kunci : Perjanjian di Bawah Tangan.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MOTIF BATIK BUKETAN SEBAGAI WARISAN BUDAYA DI PEKALONGAN (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Pekalongan) Mustika, Asri Cahaya
Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (729.124 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i2.23460

Abstract

Abstract The legal basis for the protection of traditional works of art is contained in Copyright Act of 2014 that the work of unknown copy of the inspector then the work is protected by the State. In fact, this article has not been optimal in protecting artwork especially Batik Buketan Pekalongan because it is still only limited to acknowledged but legally not yet have strong protection. The method used in this research is with empirical juridical approach.Research findings show that in the implementation on the field, UUHC Year 2014 can not accommodate the Copyright protection of traditional batik motif as part of folklore, this is because the Copyright Law still has some weaknesses if it is to be applied consequently in order to protect folklore. Therefore, special arrangement of folklore is required, with the establishment of a separate regulatory framework concerning traditional knowledge / folklore (sui generis). Keywords: Protection, Batik motif, Traditional Pekalongan. Abstrak Dasar hukum perlindungan karya seni tradisional tertuang pada UU Hak Cipta Tahun 2014 bahwa karya cipta yang tidak diketahui peniliknya maka karya tersebut dilindungi oleh Negara. Faktanya pasal ini belum optimal melindungi karya seni khususnya Batik Buketan Pekalongan karena masih karya tersebut hanya sebatas diakui namun secara legalitas belum memiliki perlindungan yang kuat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam implementasi di lapangan, UUHC Tahun 2014 belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional sebagai bagian dari folklore, hal ini dikarenakan UU Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan untuk melindungi folklore, yakni perlunya pengaturan secara khusus terhadap folklore, yaitu dengan dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/folklore (sui generis).  Kata Kunci: Perlindungan, Motif Batik, Tradisional Pekalongan.
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA ANTARA PT. AGRO MAKMUR SENTOSA DENGAN PETERNAK DI KABUPATEN KENDAL Dianita, Cicilia P
Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.472 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i2.23461

Abstract

Abstract In an effort to realize the justice and prosperity, the government has urged people in all sectors good people business small business sector and big business sector is developing. One business sector developing in public among other venture on the farm. Business in breeding having still good if efforts have special attention from the government, and the intensive management can improve the welfare of farmers. Highlights the difficulty in this research: how the protection of the law the parties in the agreement on the core partnership between PT. Agro Makmur Sentosa with a rancher in Kabupaten Kendal, how the authority of the government in the agreement on the partnership of livestock enterprises. The methodology used is juridical empirical. The empirical juridical chosen for research this requires data-data in the field based on the fact that is then used to analyze and make inferences on a question. There are 2 the protection of the law plasma namely preventive and repressive measures.P erformed with the preparation of the guidelines law partnership, the creation of conducive climate, counseling, supervision, give our resolve or to give relief advocacy.I n running the authority in accordance with the law, health department for husbandry and animals are still less active to engage in supervising and to create farmers who is, they are too fixated on the regulation and tends to wait for such as in.  Keywords: Agreement Partnership, Breeders Partnership. Abstrak Dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah mendorong masyarakat dalam semua sektor usaha rakyat baik sektor usaha kecil maupun sektor usaha besar yang kini sedang berkembang. Salah satu sektor usaha yang sedang berkembang dalam masyarakat antara lain usaha dibidang peternakan. Usaha di bidang peternakan memiliki prospek yang baik apabila usaha tersebut memperoleh perhatian khusus dari pemerintah, serta adanya suatu pengelolaan yang intensif dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Permasalahan dalam penelitian ini: Bagaimana Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Inti Plasma Antara PT. Agro Makmur Sentosa Dengan Peternak Di Kabupaten Kendal, Bagaimana Kewenangan Pemerintah Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Peternakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini memerlukan data-data yang ada di lapangan berdasarkan kenyataan yang ada yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Terdapat 2 perlindungan hukum plasma yaitu preventif dan represif. Dilakukan dengan penyiapan rambu-rambu hukum kemitraan, penciptaan iklim yang kondusif, pembimbingan, pengawasan, memberikan penyelesaiannya atau memberikan bantuan advokasi. Dalam menjalankan kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan masih kurang aktif untuk terlibat dalam mengawasi dan membina peternak yang ada, mereka terlalu terpaku pada peraturan dan lebih banyak menunggu laporan yang masuk. Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, Inti Plasma.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 KHUSUSNYA MENGENAI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KABUPATEN MALUKU TENGAH Latuconsina, Fachrul Rozy
Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.192 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i2.23462

Abstract

Abstract PPAT is needed by the community to provide services in the field of land, especially in making a written evidence of authentic deed PPAT. An area that is not enough to have PPAT positions can be appointed a Head of Sub-district as PPAT Temporary according to Article 5 paragraph (3) letter a GR Number 37 of 1998. Central Maluku District still lack PPAT position and has not been appointed Camat as PPAT-Temporary. Problems in this research are: 1) how the implementation of GR Number 37 of 1998, especially about Camat as PPAT-Temporary in Central Maluku District?, 2) factors influencing the implementation of the rule?, so the purpose of this research is to know the implementation of Article 5 paragraph (3) letter a GR Number 37 of 1998 in Central Maluku District and to determine the factors that affect its implementation. The research method used is empirical juridical method with primary data source and secondary data. Primary data obtained from direct research with interview technique to resource person. Secondary data sources were obtained from literature study using primary and secondary legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively. The result of the research shows that the implementation of Article 5 paragraph (3) letter a GR Number 37 of 1998 in Central Maluku Regency has not run well, seen from there are only 3 (three) PPAT and 1 (one) Camat as PPAT-Temporary by 18 subdistrict, this is influenced by several factors , among others are: 1) Interest of Head of Sub-district to become PPAT-Temporary because every there socialization activity from District Office of Camat usually assign its staff to follow the socialization; 3) The geographical condition of Central Maluku District is vulnerable to the control so that the Camat does not have time to submit a request for appointment as PPAT-Temporary. Suggestions that can be submitted is to achieve the purpose of land registration and public service tasks to the community then it is better the appointment of the Camat as well as PPAT-Temporary by building and improving the facilities and means of transportation so that people can reach the Office PPAT easily. Keywords: PPAT-Temporary, Public Service of Land Administration Abstrak PPAT sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan di bidang pertanahan khususnya dalam pembuatan suatu alat bukti tertulis yaitu akta otentik PPAT. Suatu daerah yang belum cukup terdapat jabatan PPAT maka dapat diangkat seorang Camat sebagai PPAT Sementara sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a PP Nomor 37 Tahun 1998. Kabupaten Maluku Tengah masih kekurangan jabatan PPAT dan belum diangkat Camat sebagai PPAT-Sementara.  Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1) bagaimana implementasi PP Nomor 37 Tahun 1998 khususnya mengenai Camat sebagai PPAT Sementara di Kabupaten Maluku Tengah, 2) faktor yang mempengaruhi implementasi aturan tersebut?, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Pasal 5 ayat (3) huruf a PP 37 Tahun 1998 di Kabupaten Maluku Tengah dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian secara langsung dengan teknik wawancara kepada narasumber. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Pasal 5 ayat (3) huruf a di Kabupaten Maluku Tengah belum berjalan dengan baik, terlihat dari hanya terdapat terdapat 3 (tiga) orang PPAT dan 1 (satu) orang Camat sebagai PPAT Sementara dari 18 Kecamatan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah : 1) Minat Camat untuk menjadi PPAT Sementara karena setiap ada kegiatan sosialisasi dari Kantor Pertanahan Camat biasanya menugaskan stafnya untuk mengikuti sosialisasi tersebut; 2) Kondisi geografis Kabupaten Maluku Tengah yang rentan kendali sehingga Camat tidak sempat untuk menyerahkan permohonan pengangkatan sebagai PPAT-Sementara. Saran yang dapat disampaikan adalah untuk mencapai tujuan pendaftaran tanah dan tugas pelayanan publik kepada masyarakat maka sebaiknya pengangkatan Camat sekaligus sebagai PPAT-Sementara dengan membangun dan memperbaik fasilitas dan sarana transportasi agar masyarakat dapat menjangkau Kantor PPAT dengan mudah. Kata Kunci: PPAT-Sementara, Pelayanan Publik bidang pertanahan.
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA TANAMAS INDUSTRY COMMUNITY DENGAN KARYAWAN DI KOTA CIREBON Solikhah, Solikhah
Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (790.401 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i2.23621

Abstract

This research want to know how the implementation of the principle freedom of contract in employment agreement between employees and Tanamas Industry Community. The method used in this study is empirical juridical. If viewed from the contents of the agreement for a certain time does not meet the principle of proportionality and may harm the employees because some of the contents of it, requires employees to obey the rules which is set by company. Keywords: Principle of Freedom of Contract, Employment Agreement Abstrak  Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja antara karyawan dan Tanamas Industry Community di Kota Cirebon. Metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian hukum Yuridis Empiris. Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut, jika ditinjau dari isi perjanjian untuk waktu tertentu tersebut tidak memenuhi asas proporsionalitas serta dapat merugikan karyawan karena sebagian dari isi perjanjian kerja tersebut mewajibkan karyawan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kerja.
PEMBERIAN JASA HUKUM BIDANG KENOTARIATAN BERDASARKAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS NOTARIS DI KOTA SEMARANG) Kristyanto, Helena Sheila Arkisanti; Wisnaeni, Fifiana
Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.836 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i2.31101

Abstract

AKIBAT HUKUM HUTANG PIUTANG MENGGUNAKAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI Dewi, Kartika; Malikthun Badriyah, Siti
Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.177 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i2.31102

Abstract

PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT TIONGHOA YANG TIDAK MEMILIKI AKTA PERKAWINAN DI KOTA PONTIANAK Fransiska, Fransiska; Eko Turisno, Bambang
Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.715 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i2.31099

Abstract

TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL BAGI ORANG ASING DI INDONESIA Wijaya, Gede Putra
Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.411 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i2.31100

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue