Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.441
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Pandecta Tadulako Law Review Awang Long Law Review JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Eduvest - Journal of Universal Studies
Bambang Eko Turisno
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Aerospace Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
KEABSAHAN KONTRAK BERBAHASA ASING DAN KEPASTIAN TERHADAP AKIBAT HUKUM BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK, MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 DAN SURAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH.UM.01.01-35 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEG Bambang Eko Turisno, Suradi, Bili Achmad*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.917 KB)

Abstract

Keabsahan kontrak berbahasa asing dan kepastian terhadap akibat hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak, menurut undang-undang nomor 24 tahun 2009 dan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : M.HH.UM.01,01-35 ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 451/ Pdt.G/2012.PN.JKT.Bar ). Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tidak sepenuhnya bebas melainkan adanya pembatasan-pembatasan yakni dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan yang mewajibkan penggunaan bahasa indonesia tetapi kemudian Kementrian Hukum dan HAM mengeluarkan surat untuk menanggapi pembatasan tersebut. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengehtahui keabsahan kontrak yang tidak menggunakan bahasa indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak menurut UU Nomor 24 tahun 2009 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 dan untuk mengetahui kepastian terhadap kepastian hukum kontrak yang tidak menggunakan bahasa indonesia berdasarkan putusan putusan pengadilan negeri Jakarta barat yang membatalkan kontrak berbahasa asing.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yakni advokat di NA Frima Lawfirm.Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Berdasarkan syarat syahnya perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata maka dapat diketahui bahwa kontrak berbahasa asing tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif sehingga kontrak berbahasa asing atau kontrak yang tidak menggunakan bahasa indonesia menjadi tidak sah, sekalipun adanya asas kebebasan berkontrak para pihak tidak dapat menentukan pilihan bahasa dikarenakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa indonesia, surat Kemenkumham tidak menjadikan pertimbangan hakim dalam menolak pembatalan kontrak berbahasa asing karena sifatnya hanya peraturan kebijakan, selain itu terdapat dua kemungkinan terhadap akibat hukum kontrak yang tidak menggunakan bahasa indonesia yakni batal demi hukum dan dapat dibatalkan, sehingga terdapat ketidakpastian hukum terkait kontrak yang dibuat tidak menggunakan bahasa indonesia, sehingga diperlukan peraturan presiden yang mengatur pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS WANPRESTASI DALAM PELAYANAN MEDIS (STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO : 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST) Bambang Eko Turisno, Herni Widanarti, Christine Natasha*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.444 KB)

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab rumah sakit atas wanprestasi dalam pelayanan medis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien. Serta menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 396/PDT.G/2008/PN. JKT. PST terkait perlindungan terhadap konsumen jasa pelayanan medis. Tanggung Jawab Rumah Sakit atas Wanprestasi dalam pelayanan medis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien, dapat dilihat dari kasus Rumah Sakit Omni Medical Center yang telah Wanprestasi dan telah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian Terapeutik sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa timbulnya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen, didahului dengan adanya hubungan antara dokter dengan pasien. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Apabila terdapat kesalahan dari tindakan medik yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, dalam hal ini pasien menderita kerugian  dapat menuntut ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab hukumnya sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM MELINDUNGI KONSUMEN PADA SENGKETA KLAIM ASURANSI (Studi kasus putusan No 58/Pdt.Sus-Bpsk/2015/PN.Pbr) Bambang Eko Turisno, Suradi, Ardi Joel Siregar*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.377 KB)

Abstract

Resiko tak terlepaskan dari kehidupan manusia sehari-hari, yang dimaksud dengan risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Salah satu resiko yang mungkin dihadapi manusia adalah resiko mengalami kerugian, asuransi kerugian merupakan jawaban dari permasalahan tersebut, tetapi tidak semua pelaku usaha asuransi kerugian menjalankan sesuai dengan peraturan dan undang undang yang berlaku dan merugikan konsumen, misalnya adalah klaim asuransi kerugian yang tidak dibayarkan oleh pelaku usaha yang terjadi pada kasus antara PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia melawan Mariana di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jika ingin menyelesaikan sengketa klaim asuransi melalui Otoritas Jasa Keuangan, serta bagaimana penyelesaian sengketa oleh Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Pekanbaru dan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah adanya Putusan PN Pekanbaru. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa asuransi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memenuhi syarat yang sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan sengketa tersebut bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau sudah pernah diputus pengadilan. BPSK Kota Pekanbaru memutuskan Konsumen dimenangkan dalam sengketa ini, karena telah dikuatkan dengan bukti bukti yang ada bahwa pelaku usaha melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen, dan Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa asuransi, dan jika memang terjadi dan terbukti adanya pelanggaran, dilakukan penetapan tingkat risiko terhadap asuransi tersebut serta dibarengi sanksi administratif lainnya , dan juga sanksi kewajiban bagi direksi atau yang setara pada asuransi tersebut untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan ulang.
PERKAWINAN DAN PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) Adiyasa, Gandha Patria; Turisno, Bambang Eko; Prabandari, Adya Paramita
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.552 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.30470

Abstract

KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Tanri, Arif; Eko Turisno, Bambang; Paramita Prabandari, Adya
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.513 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31166

Abstract

PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT TIONGHOA YANG TIDAK MEMILIKI AKTA PERKAWINAN DI KOTA PONTIANAK Fransiska, Fransiska; Eko Turisno, Bambang
Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.715 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i2.31099

Abstract

AKIBAT HUKUM DAN PENYELESAIAN ATAS OBJEK FIDUSIA YANG DI FIDUSIA ULANG APABILA DEBITUR WANPRESTASI Tuanaya, Reodha Noer Ishak; Eko Turisno, Bambang; Maharani Sukma, Novira
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (751.115 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31084

Abstract

SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH Rajab, Rezeki Aldila; Eko Turisno, Bambang; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (740.773 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31085

Abstract

Rekonstruksi Kebijakan Reklamasi Pantai yang Berkeadilan Sosial di Indonesia Santi Dewi, I Gusti Ayu Gangga; Turisno, Bambang Eko
Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.20622

Abstract

Potensi lahan reklamasi pantai di Indonesia dilakukan dengan mengali sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pengelolaan pesisir untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan laut dan pesisir pantai menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga kewenangan dan pengawasan dari pemerintah daerah berkurang. Hal ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat pesisir.Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi lahan reklamasi pantai di Indonesia yang berkelanjutan dan merekonstruksi kebijakan reklamasi pantai yang berkeadilan. Penelitian ini secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam ranah pendekatan Social Legal. Di dalam hal ini terdapat dua aspek penelitian, yaitu aspek legal research, yakni obyek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “norm” dan socio research, yaitu digunakannya metode dan teori teori ilmu sosial tentang hukum.Hasil penelitian bahwa potensi lahan reklamasi pantai sebagian besar adalah untuk pengembangan usaha dan kawasan wisata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Rekonstruksi kebijakan reklamasi pantai yang berkeadilan sosial di Indonesia dilakukan dengan merekonstruksi nilai kebijakan berupa pembuatan kebijakan yang melibatkan masyarakat secara genuine dan merekonstruksi hukum kebijakan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. The potential of coastal reclamation land in Indonesia is done by multiplying natural resources and human resources for coastal management for the welfare of the surrounding community. Since the enactment of Law Number 32 Year 2014 concerning Regional Government, the authority of the sea and the coast has become the authority of the Provincial Government, so that the authority and supervision of the regional government is reduced. This is very influential for the lives of coastal communities.The aim of the study was to determine the potential of coastal reclamation land in Indonesia that is sustainable and to reconstruct a fair coastal reclamation policy. This research can broadly be grouped into the realm of the Social Legal approach. In this case there are two aspects of research, namely the legal research aspect, namely the object of research that still exists in the form of law in the sense of “norm” and social research, namely the use of methods and theories of social science theory about law.Based on the results of the study that the potential of coastal reclamation land is mostly for business development and tourist areas for the welfare of the surrounding community. Reconstruction of the coastal justice social reclamation policy in Indonesia is done by reconstructing the value of policies in the form of policy that involves the community genuinely and reconstructing the prevailing legal policy regulations.
BUSINESS ETHICS FORMULATION BASED ON LEGAL ASPECTS IN THE IMPLEMENTATION OF GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) Putri, Mitrida Iga Rahma; Turisno, Bambang Eko
Tadulako Law Review Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corporate governance is defined as a subject that has many aspects. One of the main topics in corporate governance concerns issues of accountability and mandate responsibility, specifically the implementation of guidelines and mechanisms to ensure good behavior and protect the interests of shareholders. Weak corporate governance is often cited as one of the causes of financial crises in Asian countries. The main characteristic of weak corporate governance is selfish action on the part of company managers. The method used is a normative juridical method with the types and techniques of data collection with legal literature and literature review. This study aims to find out and get a picture of the concept of good corporate governance in business ethics and to know the formulation of business ethics based on legal aspects in the application of corporate governance in creating good corporate performance. Good corporate governance can be created if there is a balance of interests between all parties concerned with our business. Identifying the balance in its existence requires a measurement system that can absorb every strategic and operational dimension of the business.
Co-Authors Adiyasa, Gandha Patria Adya Paramita Prabandari Aisyah Ayu Musyafah Amiek Soemarmi Bella Anggraini Berlian Phinisya Putri Dian Syah Putri Early Romance Budi Early Romansa Budi Ery Agus Priyono Fitri, Wardatul Fransiska Fransiska Hardanti Widya Khasna I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi Irvan Adi Putranto Karin Erliza Butar-Butar Kattyanda Andang Lumbanraja, Anggita Doramia Maharani Sukma, Novira Mujiono Hafidh Prasetyo Pradana Arie Wijayanto Priyono, FX Djoko Putri, Mitrida Iga Rahma R. Suharto Raden Ani Eko Wahyuni Rahandy Rizki Prananda Rajab, Rezeki Aldila Rinitami Njatrijani Rosalita Ardiani Putri Santi Dewi, I Gusti Ayu Gangga Shavira Andriasari Siti Mahmudah Siti Malikhatun Badriyah, Siti Suradi Suradi Suradi Suradi Tanri, Arif Tasya Putri Rachman Tuanaya, Reodha Noer Ishak