Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

NOTARIUS

notarius
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 20861702 EISSN : 26862425 DOI : 10.14710/nts.v12i1

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 11 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2015): Notarius" : 11 Documents clear

AKIBAT HUKUM PENOLAKAN RENCANA PERDAMAIAN DEBITOR OLEH KREDITOR DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Rahmadiyanti, Rindy Ayu
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis proposal rencana perdamaian Debitor pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditolak oleh kreditor dan akibat hukum bagi Debitor pada proposal perdamaian yang ditolak oleh Kreditor. MetodeÂ penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan, yang akan menghasilkan kajian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang dikelola secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1.Proposal rencana perdamaian pada proses PKPU ditolak oleh para Kreditor yaitu sebagai berikut: -Tawaran pembayaran yang berbentuk restrukturisasi utang dan/atau restrukturisasi perusahaan tidak dapat meyakinkan para Kreditor; - Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor tersebut ditolak oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) Kreditor Konkuren yang hadir mewakili 2/3 (dua per tiga) dari seluruh tagihan dan ditolak oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) Kreditor Separatis yang hadir dan mewakili 2/3 (dua per tiga) dari seluruh tagihan berdasarkan hasil voting yang hadir pada Rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas pada masa PKPU Sementara. 2. Â Â Â Â Â Â Akibat hukum bagi Debitor pada proposal rencana perdamaian yang ditolak oleh Kreditor yaitu Debitor langsung dijatuhi putusan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, serta harta Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi, oleh karena itu terjadi pelimpahan kewenangan pengurusan harta dari Debitor kepada Kurator untuk membereskan harta pailit Debitor yang ditujukan untuk pembayaran piutang-piutang para Kreditor. Putusan tersebut bersifat final and binding dan tidak dapat diajukan upaya hukum. Â Kata Kunci : Mekanisme, Penolakan Rencana Perdamaian, Kreditor, Debitor PKPU.

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LINGKUNGAN Gading Pinilih, Sekar Anggun
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to assess and analyze the implementation of the duties and authority, then the constraints faced by the Environment Agency of Semarang in law enforcement in the field of environment. The method used is a normative juridical methods, by reviewing/analyzing secondary data, namely the legislation related to the duties and powers of the Environment Agency in the field of environmental law enforcement. Based on the research that the Environment Agency of Semarang has made the rule of law in accordance with the rule of law in Law No. 32 of 2009. Law enforcement is considered successful in Semarang city is the administrative enforcement of environmental law. However, in doing its job, the Environment Agency having some problems, among others: (1) lack of human resources law enforcement environment, (2) infrastructure, (3) the amount of the budget for law enforcement restricted, (4) limited knowledge on the enforcement environmental law from law enforcement officers, and (5) low level of awareness of the public. Keywords: Duties and authority, Law Enforcement, Environment Agency Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam penegakan hukum di bidang lingkungan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan mengkaji/menganalisis data sekunder, yaitu perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum di bidang lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melakukan penegakan hukum sesuai dengan penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penegakan hukum yang dinilai berhasil dilakukan di Kota Semarang adalah penegakan hukum lingkungan secara administrasi. Namun, dalam melakukan tugasnya, Badan Lingkungan Hidup mengalami beberapa kendala, antara lain: (1) kurangnya SDM aparat penegak hukum lingkungan, (2) sarana prasarana, (3) jumlah anggaran untuk penegakan hukum terbatas, (4) pengetahuan yang minim tentang penegakan hukum lingkungan dari penegak hukum, dan (5) tingkat kesadaran yang rendah dari masyarakat. Keywords: Tugas dan wewenang, Penegakan Hukum, Badan Lingkungan Hidup

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN KERJA ANTARA MAJIKAN DAN TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA Saptaryo, Heru
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi tentang perjanjian kerja dalam Pasal 1 Ayat 14 yaitu : perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Saat ini kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja antara majikan dan (Tenaga Kerja Indonesia TKI) di Malaysia menjadi permasalahan, karena banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap TKI Indonesia Di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan penjelasan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara majikan dan tenaga kerja Indonesia terlihat bahwa asas kebebasan berkontrak belum terlaksana bagi seorang calon tenaga kerja Indonesia karena posisi seorang majikan masih lebih kuat dari pada posisi tenaga kerja tersebut. Serta Wanprestasi seoarang majikan terhadap tenaga kerja nya, telah diatur didalam kesepakatan kerja antara kedua negara yaitu Malaysia dan Indonesia, dengan penetapan maksimum denda dan maksimum ancaman pindana penjara. Dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum dari pihak Malaysia dan Indonesia melalui perjanjian yang telah disepakati kedua negara dalam pelaksanaan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia. Â Â Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Kebebasan Berkontrak, Wanprestasi.

PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DALAM PELAKSANAAN PRINSIP KEADILAN MENURUT TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014) Yuliasih, Yuliasih
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di IndonesiaÂ dan Penerapan Perlindungan peraturan Desain Industri terdaftar Berdasarkan Prinsip Keadilan menurut teori keadilan John Rawls terutama yang berkaitan dengan Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak pada peraturan Desain Industri yang digunakan dalam Pelaksanaan Desain Industri terdaftar terhadap prinsip keadilan dan sejauhmana Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia. Hasil pembahasan dan analisis bahwa Perlindungan Hukum Desain Industri memiliki jangka waktu 10 tahun sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Penerapan Perlindungan Desain Industri terdaftar berdasarkan prinsip keadilan oleh John Raws, berkaitan dengan Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014, putusan pengadilan belum berdasarkan prinsip keadilan. Â Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Desain Industri, Keadilan

Perlindungan Hukum Atas Karya Hasil Rekaman Suara Yang Dikonversi Dalam Bentuk Compact Discs (CD) Anjelfa, Ria
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta terhadap hasil rekaman suara yang dikonversi dalam bentuk Compact Disc (CD), selain itu juga mengetahui upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hasil rekaman suara yang dikonversi dalam bentuk Compact Disc (CD). Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian ini merupakan penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pembajakan hak cipta lagu atau musik terbagi dalam berbagai kategori yaitu Pirate, Couterfeit, dan Bootleging. Pelanggaran dalam bidang hak cipta lagu atau musik memberikan sanksi tegas baik dari segi sanksi pidana maupun sanksi perdata berupa ganti rugi. Oleh karenanya untuk memberantas masalah pembajakan hak cipta lagu atau musik tersebut dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam penegakkan hukumnya dengan bantuan dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan juga bea cukai. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Â Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Compact Disc (CD), Hasil Rekaman Suara.

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif Utama, Kartika Widya
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Abstract Government Administration Act has changed the public paradigm regarding the decree of the state administration which contains a grant or denial of an application for state administration. The granting of an administration application, now is a positive fictitious state. This article will discuss about what is the meaning of an administrative decision that are fictitious positive and it legal consequences by using legal research , reviewing rules related law . The advice from the author is there is a necessity to improve the standard of service from the official / State Administrative Agency in addressing the provisions on the Government Administration Act. Keywords: Decree, Administration, Fictive Positive Abstrak Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah merubah paradigma umum mengenai surat keputusan tata usaha negara, yang berisi suatu pengkabulan atau penolakan permohonan administrasi negara. Pengkabulan permohonan kini dapat bersifat fiktif positif. Artikel ini akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif positif dan akibat hukumnya dengan menggunakan metode legal research, yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang terkait. Saran yang diajukan adalah perlu peningkatan standar pelayanan dari Pejabat / Badan Tata Usaha Negara dalam menyikapi ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Tersebut. Kata kunci: Surat Keputusan, Administrasi Negara, Fiktif Positif

ASPEK YURIDIS HAPUSNYA HAK INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG MEREK (studi perkebunan lada) Elvita, Lola
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Indikasi geografis merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang wajib dilindungi. Dalam undang-undang merek yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2001 dan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis telah dijelaskan secara garis besar perlindungan hukum indikasi geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan hukum dengan hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal untuk lada putih asal Bangka belitung dengan Nama Muntok White Pepper. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Eksistensi lada di Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, sebagai salah satu daerah penghasil lada yang terletak di kabupaten Bangka. Keberadaan kebun lada di desa tersebut semakin lama semakin berkurang. Apabila hal ini berlangsung terus menerus dan lada putih yang menjadi ciri di dalam Buku persyaratan sertifikat hak indikasi geografis menjadi hilang, maka hak indikasi geografis terhadap lada putih dapat berakhir perlindungannya. Perlindungan hak indikasi geografis tersebut berlangsung selama ciri /karakter dan kualitas yang menjadi dasar perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Diharapkan dengan adanya perlindungan hukum tersebut dapat meningkatkan perekonomian para petani dan membuat para petani tidak meninggalkan perkebunan lada sehingga lada putih tidak berakhir perlindungannya Â Kata kunci :Â Merek, Indikasi Geografis,Â Lada Putih Muntok

PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE Cahyaningtyas, Irma
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang; kedua, mengetahui pembaharuan pembinaan anak pidana dalam perspektif restorative justice di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diÂ masa datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio legal. Penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang, Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Anak Pria Tangerang diselenggarakan melalui pendidikan, pelatihan, konseling dan keagamaan Pada pelaksanaannya, pembinaan tersebut masih menemukan kendala khususnya kurangnya partisipasi dari pihak lain dalam rangka memenuhi kepentingan terbaik anak. Upaya pembaharuan pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dilakukan, yaitu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan filosofis dan menerapkan konsep restorative justice yang melibatkan pihak terkait sehingga dapat menghilangkan stigma pada diri anak dan memulihkan kembali Â kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Â Kata kunci :Â PembinaanÂ anak pidana, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Restorative Justice

RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA Azhar, Muhamad
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Penelelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi penerapan asas asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya melakukan kajian terhadap mulai berlakunya Undang-undang nomor 30 Tahun 2015Tentang Administrasi Pemerintaha.Â Penelitian merupakan penelitian hukum normative yang dilakukan melalui pendekatan statutory approach dan conceptual approach. Setelah mengunakan pendekatan tersebut data akan dianalisis dengan menggunakan analisis sinstesi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa asas asas umum pemerintahan yang baik merupakan â€˜ruhâ€™ bagi terselenggarannya administrasi pemerintahan negara republic Indonesia, khususnya dalam rangka terselenggaran pemerintahan bersih yang berdasarkan pada kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Â Â Kata KunciÂ Â Â : Asas Hukum, AUPB, Administrasi, Pemerintahan

PERKEMBANGAN KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Yuwono, Muhammad Yusron
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui Â kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai salah satu organ dalam Perseroan Terbatas. Tujuan lainnya untuk mengetahui pengaturan kewenangan organ Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat dekriptif preskriptif dan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan historis, dengan pendekatan secara sosial-legal dari ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam kaitannya dengan pengaturan RUPS. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa anggaran dasar suatu perseroan adalah menetapkan hal-hal yang dianggap perlu dan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu, dalam menyusun akta pendirian atau anggaran dasar harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga masalah mendasar dapat dituangkan secara jelas dan lengkap Anggaran Dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua pemegang saham, direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan RUPS, dan kekuatan mengikat itu tidak dapat dikesampingkan oleh siapa pun juga, sekali pun diambil keputusan oleh RUPS dengan suara bulat. RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT, dan RUPS mengangkat Direksi dan Komisaris. KemudianÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi Perseroan, yaitu perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perseroan, hak kewajiban para pemegang saham, pengeluaran saham baru dan pembagian/ penggunaanÂ Â Â Â Â keuntunganÂ Â Â Â Â yang dibuat Perseroan sepenuhnya menjadi wewenang RUPS.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

1 2

Filter by Year

2015 2015

Filter By Issues

All Issue Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA