Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LINGKUNGAN Gading Pinilih, Sekar Anggun
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to assess and analyze the implementation of the duties and authority, then the constraints faced by the Environment Agency of Semarang in law enforcement in the field of environment. The method used is a normative juridical methods, by reviewing/analyzing secondary data, namely the legislation related to the duties and powers of the Environment Agency in the field of environmental law enforcement. Based on the research that the Environment Agency of Semarang has made the rule of law in accordance with the rule of law in Law No. 32 of 2009. Law enforcement is considered successful in Semarang city is the administrative enforcement of environmental law. However, in doing its job, the Environment Agency having some problems, among others: (1) lack of human resources law enforcement environment, (2) infrastructure, (3) the amount of the budget for law enforcement restricted, (4) limited knowledge on the enforcement environmental law from law enforcement officers, and (5) low level of awareness of the public. Keywords: Duties and authority, Law Enforcement, Environment Agency Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam penegakan hukum di bidang lingkungan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan mengkaji/menganalisis data sekunder, yaitu perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum di bidang lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melakukan penegakan hukum sesuai dengan penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penegakan hukum yang dinilai berhasil dilakukan di Kota Semarang adalah penegakan hukum lingkungan secara administrasi. Namun, dalam melakukan tugasnya, Badan Lingkungan Hidup mengalami beberapa kendala, antara lain: (1) kurangnya SDM aparat penegak hukum lingkungan, (2) sarana prasarana, (3) jumlah anggaran untuk penegakan hukum terbatas, (4) pengetahuan yang minim tentang penegakan hukum lingkungan dari penegak hukum, dan (5) tingkat kesadaran yang rendah dari masyarakat. Keywords: Tugas dan wewenang, Penegakan Hukum, Badan Lingkungan Hidup

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM UPAYA PENGELOLAAN PULAU TIKUS DI PROVINSI BENGKULU Sarahwati, Khalifah Sophy; Soemarmi, Amiek; Pinilih, Sekar Anggun Gading
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.424 KB)

Pengelolaan kawasan Pulau Tikus oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dilaksanakan menurut fungsi manajemen yaitu pertama perencanaan, diatur melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor daerah. Kedua pemanfaatan, dilakukan dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar didekatnya. Ketiga pengawasan dan pengendalian, untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah Pulau Tikus secara terpadu dan berkelanjutan dilakukan pengawasan dan pengendalian. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Pulau Tikus adalah, aktivitas pemanfaatan oleh manusia, illegal fishing, pemanfaatan dan pengelolaan belum optimal, belum ada lembaga aktif yang mengelola sumber daya laut Pulau Tikus, keterbatasan dana, dan fenomena perubahan iklim.

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA DALAM PENINGKATAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Zia, Nur Khaleda; Diamantina, Amalia; Pinilih, Sekar anggun Gading
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.553 KB)

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten yang telah melaksanakan progam STBM berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Buruknya perilaku masyarakat bidang sanitasi akan berdampak negatif di kehidupan dengan meningkatnya jumlah kejadian diare. Dengan dasar itulah penulis ingin mengkaji Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam peningkatan STBM dan kendala yang dihadapi beserta solusinya Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, dari sinilah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dilaksanakan. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang diperlukan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal serta wawancara yang sifatnya mengklarifikasi kebenaran data yang diperoleh dari sumber pustaka. Analisis data yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terkait STBM yaitu sosialisasi STBM, pelatihan pemicuan STBM, advokasi peningkatan STBM, Orientasi STBM, Promosi Perubahan Perilaku STBM, Verifikasi, Deklarasi Desa ODF, monitoring dan evaluasi. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara meliputi kesadaran partisipasi dan pendidikan masyarakat yang sangat rendah, komitmen kebijakan Kepala Desa, minimnya dana pembuatan jamban.Â Â

HAK BEKERJA BAGI PENYANDANG CACAT DITINJAU DARI KONSTITUSI INDONESIA Sekar Anggun Gading Pinilih
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 14, No 1 (2016): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Discrimination against persons with disabilities has major implications on their difficulty to obtain amenity, such as finding a job, get health insurance and social, educational guarantees, political rights and much more. The discriminatory treatment is a violation of the human rights of persons with disabilities, both vertically (by agents of the State against citizens or otherwise) or horizontally (between citizens themselves). The Indonesian Constitution recognizes the equality of every person to get a job and a way of life, regardless of social status and legal status attached to each individual, as expressed in Article 28 A through Article 28 A of the Constitution of 1945.

KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA Sekar Anggun Gading Pinilih
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 14, No 2 (2017): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

The existence of Bank Indonesia as the central bank explicitly stated in the amendments to the Law of 1945 of Article 23D, which then further stipulated in Article 4 paragraph (2) of Law No. 23 of 1999 jo Law No. 4 of 2004 on Bank Indonesia. BI position as an independent state institution, so Bank Indonesia is not only acting on behalf of the state only, ie as the Central Bank, but also coordinate with other government implementers, such as the President who is in charge of government finances. Products issued by the central bank law should also see the first position of Bank Indonesia as anything. Bank Indonesia as an independent state institution acting on behalf of the state, then the Bank Indonesia Regulation is not included in the hierarchy of national legislation, but recognized and have binding legal force throughout ordered by legislation that is higher or established pursuant to the authority. However, in the case of implementing economic governance involving the cabinet, all products are technically coordinated law by the President through the Minister of Finance, so if the Bank Indonesia Regulation would be aligned with PP or other regulations, it must be submitted in advance to the President who is in charge of government finances.

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH DI INDONESIA Sekar Anggun Gading Pinilih; Sumber Nurul Hikmah
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Indonesia merupakan negara dengan pluralisme agama, dimana tidak hanya satu agama saja yang diakui oleh negara, tetapi lebih dari satu agama beserta kepercayaan, Artinya, setiap orang Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih, memeluk, mengajarkan agama sesuai keyakinannya tanpa gangguan dan tanpa mengganggu agama orang lain. Penulisan ini akan membahas mengenai apa saja pengejawantahan nilai-nilai Pancasila di Indonesia, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menjamin hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Pancasila hadir sebagai pemersatu bangsa dalam menjalankan keberagaman tersebut, utamanya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini yang kemudian menjiwai Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum dalam menjamin hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.

PENGUATAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN SEBAGAI PERADILAN ETIKA Sekar Anggun Gading Pinilih
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.244-253

Pengawasan terhadap etika dari anggota dewan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan agar tugas dan kewenangannya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai pengawas sekaligus mengadili pelanggaran-pelanggaran etika dari anggota dewan. Upaya penguatan yang diperlukan terhadap kedudukan, keanggotaan dan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan agar kedepannya dapat menjadi sebuah peradilan etika dan dapat bersifat mandiri dan akuntabel. Selain itu, perlu dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur etika pejabat publik, dan mengatur pula lembaga pengawasan yang bersifat terpadu sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi atas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawasan yang bersifat internal di masing-masing lembaga negara.

OPTIMALISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ratna Herawati; Sekar Anggun Gading Pinilih; Ayu Savitri Nurcahyani
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.2.2021.131-142

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya di Indonesia. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan. Untuk menangani kasus KDRT, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Dari amanat berbagai kebijakan tersebut, dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga yang melayani serta mendampingi perempuan korban kekerasan di setiap pemerintah daerah. Salah satu P2TP2A yang menjadi obyek penelitian ini adalah P2TP2A Semanah yang berada di Kabupaten Magelang. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Semanah sudah cukup optimal dalam menangani kasus KDRT, namun belum memiliki fasilitas rumah aman untuk para korban yang membutuhkan perlindungan dari ancaman pelaku.

MENDORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGATURAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Sekar Anggun Gading Pinilih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ABSTRACTA political party is one of the tools of democracy in any country that serves to distribute the aspirations of the people to the government, political education, and the others. So that the function can be realized, it needed financial assistance, both from members of the party, from the state or from the donations of others to assist political parties in carrying out its activities. However, in practice a lot happening raising and management of funds by political parties that are not based on the principles of transparency and accountability resulted in various cases of alleged corruption by the political parties. Therefore, it is necessary to reform financial regulation of political parties that meet the principles of transparency and accountability. The principle of transparency and accountability of political party finances can be achieved by requiring each political party financial reports on the sources of funds received by the party, and the financial reports of the elections. In addition, it is necessary also penalties for political parties who are late or even not make those reports, as well as which institutions are given the task of overseeing the financial reports of parties and institutions that enforce sanctions. Therefore, the legislature immediately makes changes to the Electoral Law and the Law on Political Parties to include such arrangements.INTISARIPartai politik adalah salah satu alat demokrasi di negara manapun yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, melakukan pendidikan politik, dan sebagainya. Agar fungsi tersebut dapat terwujud, maka diperlukan bantuan keuangan, baik dari anggota partai itu sendiri, dari negara atau dari sumbangan pihak lain untuk membantu partai politik dalam menjalankan kegiatannya. Namun, dalam praktek banyak terjadi penggalangan dan pengelolaan dana oleh partai politik yang tidak dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengakibatkan munculnya berbagai kasus dugaan korupsi yang dilakukan orang partai politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi pengaturan keuangan partai politik yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai dapat dicapai dengan cara mewajibkan setiap partai politik membuat laporan keuangan atas sumber-sumber dana yang diterima oleh partai, dan laporan keuangan Pemilu. Selain itu, perlu diatur juga mengenai sanksi bagi partai politik yang terlambat atau bahkan tidak membuat laporan keuangan tersebut, serta lembaga mana yang diberikan tugas untuk mengawasi laporan keuangan partai dan lembaga yang menegakkan sanksi-sanksi tersebut. Oleh karena itu, para pembentuk undang-undang segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik dengan memasukkan pengaturan-pengaturan tersebut.Kata kunci:

POLITIK HUKUM KEDUDUKAN KPK SEBAGAI LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Sekar Anggun Gading Pinilih
Jurnal Hukum Progresif Vol 8, No 1 (2020): Volume: 8/Nomor1/April/2020
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Perbuatan korupsi di Indonesia dari hari ke hari semakin bertambah. Hal ini karena masih terdapat kelemahan dalam lembaga penegak hukum yang menjadi bagian dari problematika penegakan hukum korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan melalui pembentukan lembaga KPK sebagai lembaga negara independen. Namun, perjalanan lembaga KPK tidaklah mudah. Berbagai pengujian undang-undang ke MK mengenai kedudukan dan kewenangan KPK telah dilakukan. Putusan tersebut, antara lain: putusan MK atas perkara nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, nomor 19/PUU-V/2007, nomor 36/PUU-XV/2017 dan nomor 37/ PUU-XV/2017, dan yang terbaru adalah putusan yang menolak permohonan pengujian formil dan materiil atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Perkembangan kedudukan KPK menurut beberapa putusan MK tersebut adalah sebuah politik hukum dalam pemberantasan korupsi.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search