LAW REFORM
s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 14, No 2 (2018)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN ]]>
<![CDATA[I Made Sukadana]]>;
<![CDATA[Amiruddin Amiruddin]]>;
<![CDATA[Lalu Parman]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (93.398 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v14i2.20873
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sedangkan fungsi hukum dalam negara hukum adalah sebagai “Social Control” (Pengendalian tingkah laku masyarakat), yang maksudnya hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna menciptakan suasana yang tertib, teratur dan tenteram. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan keterangan saksi (mahkota) dalam hukum acara pidana di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis kategori keterangan saksi (mahkota) dalam praktik penegakkan hukum tindak pidana pencurian. Pengaturan keterangan saksi (mahkota) dalam Hukum Acara Pidana Indonesia tidak diatur dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kategori keterangan saksi (mahkota) dalam proses penegakkan hukum tindak pidana pencurian adalah saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, dan hal ini dimaksud untuk mempermudah pembuktian.Kata Kunci : Alat Bukti; Saksi Mahkota; Pidana Pencurian.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LOKASI TANJUNG SARI KABUPATEN BANGGAI ]]>
<![CDATA[Nasrun Hipan]]>;
<![CDATA[Nirwan Moh Nur]]>;
<![CDATA[Hardianto Djanggih]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.142 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v14i2.20870
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa tanah di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai, Adapun status tanah tersebut telah menempuh proses hukum yang panjang dan sangat rumit dan mengakibatkan ketidakpastian bagi pihak yang bersengketa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis yakni mengkaji hukum berdasarkan fenomena-fenomenas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai yang dimulai dari proses pengadilan secara bertahap sampai pada ekseusi putusan pengadilan terjadi perbedaan atau perselidihan antara pihak-pihak yang berpekara terhadap objek tanah tersebut. Sengketa tanah tersebut yang telah berjalan cukup panjang akan berdampak pada ketidakpastian hak penguasaan atas tanah oleh pihak-pihak yang bersengketa jika tidak diselesaikan dengan hukum yang tepat. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Tanah; Tanjung Sari.]]>
<![CDATA[KAJIAN LEGALITAS DAN MANAJEMEN MEREK PADA UMKM MUNAKU SULAM PITA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Yudhitiya Dyah Sukmadewi]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.58 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v14i2.20874
<![CDATA[Pengaturan merek di Indonesia diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek) tidak diimbangi dengan kesadaran pendaftaran merek khususnya UMKM. Pengkajian dilakukan pada salah satu Pelaku Usaha UMKM di Kota Semarang yaitu “Munaku Sulam Pita” dengan fokus permasalahan yaitu faktor pendukung pelaku usaha dalam menentukan merek dagang, pelaksanaan implementasi UU Merek pada pelaku usaha, dan urgensi pelaksanaan implementasi UU Merek dalam kegiatan usaha. Pengkajian dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pengkajian data primer sebagai data utama serta dilengkapi dengan data sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan sudah ada kesadaran hukum pada subyek yang diteliti namun terkendala pada kurangnya perhatian Lembaga terkait.Kata kunci : Pendaftaran Merek; UMKM; Hukum Bisnis.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG ]]>
<![CDATA[Aisyah Ayu Musyafah]]>;
<![CDATA[Hardanti Widya Khasna]]>;
<![CDATA[Bambang Eko Turisno]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (84.806 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v14i2.20863
<![CDATA[Konsumen pengiriman barang seharusnya sudah dilindungi oleh UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada prakteknya yang terjadi, konsumen seringkali masih merasa dirugikan akibat permasalahan pengiriman barang. Pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen dalm kasus hilang atau rusak sesuai dengan nilai barang. Jika kasusnya adalah keterlambatan barang yang mana kerugiannya bisa mencakup hal yang imateriil, maka pelaku usaha seharusnya bisa memberikan tanggung jawab agar konsumen tidak terlalu merasa dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap keterlambatan barang jika ditinjau dari pelaku usaha, peran pemerintah sampai pada tahap penyelesaian. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah perlindungan konsumen khususnya dalam hal terjadi keterlambatan pengiriman barang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif yang kemudian diperoleh hasil bahwa penggantian kerugian berbeda pada masing-masing perusahaan penyedia jasa pengiriman barang. Perbedaan terletak dari permasalahan pengiriman seperti kerusakan barang, kehilangan barang serta keterlambatan. Kerugian immateriil yang dialami oleh konsumen dalam hal terjadi keterlambatan barang ternyata belum dapat diganti kerugiannya. Hal ini dikarenakan dasar pelaku usaha memenuhi prestasi adalah sebuah kontrak baku yang mana terdapat pembatasan jika pelaku usaha tidak berbuat sesuai yang diperjanjikan dan menyebabkan kerugian immateriil, maka hal itu termasuk dalam kategori wanprestasi. Bentuk ganti kerugian wanprestasi adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan materi sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya pada kontrak dan konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi yang bersifat immateriil. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen; Pengiriman Barang; Keterlambatan Pengiriman.]]>
<![CDATA[MENCARI HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI ANAK MELALUI DIVERSI ]]>
<![CDATA[Rr. Putri A Priamsari]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.999 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v14i2.20869
<![CDATA[Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi, tidak jarang justru dimanfaatkan hanya untuk menghindarkan pelaku anak dari pidana penjara saja, tanpa benar-benar memahami konsep keadilan restoratif. Kewajiban bagi Polisi, Jaksa dan Hakim untuk melaksanakan diversi pada tiap-tiap tahap penanganan perkara, tidak menjamin keadilan restoraktif bagi pelaku anak akan terwujud, karena pelaksanaan diversi tidak mengedepankan tentang kesejahteraan anak dan pengaruhnya terhadap psikologi anak. Pengaturan diversi dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi yang mewajibkan diversi tetap dilaksanakan terhadap anak pelaku pidana berat dalam hal dakwaan disusun sedemikian rupa, membuktikan bahwa proses hukum bagi pelaku anak dalam suasana ramah bagi anak dengan konsep pelaku anak dianggap belum tentu bersalah hingga terbukti sah dan meyakinkan, justru lebih memberikan keadilan restoraktif bagi pelaku anak dan korban.Kata kunci : Diversi; Keadilan Restoratif; Anak.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS PENERIMA LISENSI TERHADAP PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA PADA ORGANISASI KSBSI ]]>
<![CDATA[Irawati Irawati]]>;
<![CDATA[Lailatussafa’ah Indrasrani]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.082 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v14i2.20864
<![CDATA[Hak mutlak yang dimiliki manusia atas setiap hasil kreasi dari pikiran manusia disebut dengan hak cipta. Salah satu sengketa Hak Cipta yaitu kasus sengketa logo organisasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) antara Muchtar Pakpahan melawan Rekson Silaban. Dalam perkembangannya organisasi mengalami pergantian bentuk. SBSI yang semula berbentuk Unitaris menjadi Konfederasi, hal tersebut disesuaikan dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan tipe deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan .Sesuai dengan perkembangan hukum dalam Hak Cipta, maka terhadap Seni Logo yang digunakan sebagai Lambang Organisasi, telah dinyatakan tidak dapat dilakukan Pencatatan Ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seharusnya sejak SBSI berubah status menjadi KSBSI harus ada perjanjian lisensi baru yang menyatakan bahwa KSBSI adalah organisasi terusan dari SBSI, Muchtar dan Rekson yang pada saat itu masih berada dalam satu payung organisasi juga seharusnya segera merubah AD/ART SBSI menjadi AD/ART KSBSI yang didalam juga dijelaskan sejarah pembentukan organisasi sampai perubahan status organisasi tersebut.Kata Kunci : Hak Cipta; Logo Organisasi; Perjanjian Lisensi; Perubahan Status.]]>
<![CDATA[FUNGSI PENGAWASAN KOMISARIS TERKAIT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT: PENDEKATAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ASAS ITIKAD BAIK ]]>
<![CDATA[Ni Ketut Supasti Dharmawan]]>;
<![CDATA[I Gede Agus Kurniawan]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (92.192 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v14i2.20871
<![CDATA[Kesehatan bank termasuk Bank Perkreditan Rakyat tidak bisa dilepaskan dari peran Komisaris dalam tata kelola institusi perbankan. Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi fungsi kontrol dan tanggung jawab Komisaris dalam pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat yang sehat dalam kaitannya dengan prinsip GCG serta Asas Itikad Baik. Metode yang digunakan untuk menganalisis relevansi antara asas itikad baik dengan GCG bagi kesehatan bank adalah metode normatif. Jenis pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep, diantaranya konsep CSR dipergunakan dalam studi ini. Hasil studi menunjukkan bahwa Komisaris sebagai wakil pemegang saham berperan penting dalam rangka GCG dan asas itikad baik yaitu bertanggungjawab melakukan pengawasan secara independen dan fungsi kontrol terhadap Dewan Direksi yang menjalankan pengelolaan dalam rangka mewujudkan dan secara berkesinambungan meningkatkan kesehatan bank.Kata kunci: GCG; Asas Itikad Baik; Komisaris; Kesehatan Bank.]]>
<![CDATA[LEGAL POLITICAL OF WELL-KNOWN TRADEMARK PROTECTION REVIEWED FROM DEVELOPMENT OF TRADEMARK LAW IN INDONESIA TO AVOID FRAUDULENT COMPETITION ]]>
<![CDATA[Moch Alfi Muzakki]]>;
<![CDATA[Kholis Roisah]]>;
<![CDATA[Rahandy Rizki Prananda]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.257 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v14i2.20865
<![CDATA[The achievement of a Trademark in order to become famous is not an easy job, the obstacle of building a Trademark into a well-known trademark is a factor that encourages the emergence of fraudulent competition that is detrimental to others. The Issuance of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications is deemed unable to accommodate fraudulent competition. This study aims to examine the law politics of famous Trademark protection in terms of the development of Trademark law in Indonesia and to compare the protection of famous Trademarks in Indonesia with other countries to avoid fraudulent competition in the use Trademarks. This study is applied a normative juridical approach. The results of the study show that even though Indonesia has made amendment toward Trademark Law (UUM) 5 times, there is no specific definition of a well-known brand within Indonesia. Indonesia does not yet have arrangements regarding fraudulent competition in the brand, even though Indonesia has anti-competition laws, but fraudulent competition in Indonesia does not use it as a legal basis.Keywords: Trademark; Well-Known Trademark; Fraudulent Competition.]]>
<![CDATA[FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BATANG ]]>
<![CDATA[Benny Abidin]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.647 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v14i2.20872
<![CDATA[Implementasi Perda APBD Kabupaten Batang pada periode 2016 dari sisi pengawasan DPRD sebagai mitra Kepala Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tulisan membahas dan menganalisa pola pengawasan DPRD terhadap perda APBD yang memiliki implikasi tercapainya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan perda perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD). Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta analisa data bersifat kualitatif. Pengawasan DPRD Kabupaten Batang terhadap Perda APBD belum berjalan maksimal yang disebabkan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Batang lebih didominasi pengawasan teknis-fungsional daripada pengawasan politik. Polla pengawasan DPRD Kabupaten Batang belum berorientasi pada visi-misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Batang 2012-2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan DPRD Batang terhadap pelaksanaan Perda APBD Batang 2016 adalah faktor hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana prasarana penegakan hukum dan faktor masyarakat (Budaya). Faktor hukum sendiri telah dapat menciptakan kondisi pengawasan DPRD berjalan efektif. Faktor aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana prasarana penegakan hukum dan faktor masyarakat (Budaya) masih menjadi menjadi penghambat pengawasan DPRD Batang terhadap pelaksanaan Perda APBD Batang 2016. Hambatan-hambatan tersebut adalah belum terjalin koordinasi dan sinergi antar aparat pengawasan fungsional dan DPRD Kabupaten Batang, belum digunakan dengan baik pola penganggaran berbasis kinerja, belum optimalnya penerapan budaya berbasis kinerja dan belum tersedianya mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran.Kata Kunci: Otonomi Daerah; Check and Balances; Good Governance; Pengawasan.]]>
<![CDATA[SEVERAL STRATEGIES TO ABOLISH THE DEATH PENALTY IN DEVELOPING COUNTRY ]]>
<![CDATA[Diastama Anggita Ramadhan]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.794 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v14i2.20866
<![CDATA[The death penalty practice have been an issue in various country. Since the deployment of the ICCPR, there are many country have succesfully abolish the practice of the death penalty or put it in to a moratorium. This international regulation is also affected the developing country. From all over country around the world, several developing countries are still actively use the death penalty as their capital punishment. They argued that executing people have successfully decrease the level of crime in their country. However, it is important to understand that the international regulation are ordered country to abolish the death penalty. This article then will give several strategies for developing country in order to promote the abolishment of the death penalty in all condition.Keyword: Death Penalty; Abolition; Strategy.]]>
