Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGELOLAAN BARANG BUKTI PERKARA JINAYAT BERDASARKAN QANUN HUKUM ACARA JINAYAT (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum RUPBASAN Klas I Banda Aceh Dan Baitul Mal Kota Banda Aceh) Nadia Maulida Zuhra; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Benda sitaan dan barang rampasan negara dalam perkara jinayat disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat dengan ketentuannya masing-masing, namun pelaksanaan pengelolaan barang bukti perkara jinayat belum dilaksanakan dengan baik. Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti perkara jinayat adalah lemahnya sistem koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga terkait akan pengaturan dan keberadaan tempat penyimpanan barang bukti perkara jinayat, serta kekosongan hukum yang mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan barang bukti menjadi statis. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut adalah pembentukan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan barang bukti perkara jinayat, serta penyuluhan terkait materi muatan qanun yang ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Qanun Hukum Acara Jinayat. Disarankan kepada aparat penegak hukum serta lembaga terkait agar terus mengikuti perkembangan aturan hukum yang berlakuKata Kunci : Barang Bukti, Pengelolaan, Qanun Hukum Acara Jinayat

PENYELESAIAN PERKARA JARIMAH IKHTILATH YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA DIVERSI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH Nurul Kiramah Zaini; Rizanizarl Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi anak melakukan jarimah ikhtilath, penyelesaian jarimah ikhtilath yang dilakukan oleh anak secara diversi serta upaya dan hambatan dalam menanggulangi jarimah ikhtilath di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan responden dan informan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi anak melakukan jarimah ikhtilath adalah kurangnya kasih sayang dari orang tua, faktor lingkungan dan pergaulan, kurangnya pendidikan serta media sosial yang dengan cepat mempengaruhi anak untuk melakukan kejahatan. Penyelesaian perkara ini dilakukan melalui jalur Diversi dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mencegah perbuatan tersebut yaitu dengan cara sosialisasi, memberikan ceramah dan pengajian, serta lebih sensitif terhadap para pendatang di kampung tersebut. Dalam hal pencegahan juga dijumpai beberapa hambatan seperti kurangnya antusias anak dalam mengikuti pengajian dan ceramah yang diadakan di balai dan mesjid setempat. Disarankan kepada para orang tua agar lebih memperhatikan perkembangan anaknya, kepada masyarakat agar lebih antisipasi terhadap hal-hal yang mencurigakan serta kepada para penegak hukum agar dapat memberikan sosialisasi mengenai konsep diversi.Kata Kunci : Anak, Jarimah Ikhtilath, Diversi, Kepolisian Daerah Aceh. Abstract – The purpose of this study is to explain the factors that influence the child doing jarimah ikhtilath, the completion of jarimah ikhtilath performed by children in diversion and the efforts and obstacles in overcoming jarimah ikhtilath in the jurisdiction of the Aceh Regional Police. This thesis writing empirical juridical research method. Field research was conducted to obtain primary data through direct interviews with respondents and informants, library research was conducted to obtain secondary data, namely by reading, studying and reviewing books and legislation. The results of this study indicate that the factors that influence children doing ikhtilath are the lack of love from parents, environmental factors and relationships, lack of education and social media that quickly influence children to commit crimes. The settlement of this case is done through the Diversion path by bringing together the parties involved in the case. Efforts made to prevent these actions are by way of socialization, giving lectures and recitals, and being more sensitive to migrants in the village. In terms of prevention there were also obstacles such as lack of enthusiasm in attending the recitations and lectures held at local halls and mosques. It is recommended for parents to pay more attention to their children's development, to the community so that they are more anticipated about things that are suspicious and to law enforcers to be able to provide information on the concept of diversion.Keywords : Child, Jarimah Ikhtilath, Diversion, Aceh Regional Police.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN DI PROVINSI ACEH TENTANG TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA Noni Simpia; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 9 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dirinya wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut”. Di Provinsi Aceh masih ditemukan perkara-perkara penelantaran dalam rumah tangga yang diajukan ke pengadilan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan unsur-unsur tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan melalui serangkaian kegiatan membaca menelaah perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, buku-buku, jurnal hukum dan dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum ada penjelasan yang cukup untuk memahami unsur-unsur tindak pidana penelantaran dalam rumah. Dari berbagai putusan pengadilan yang dianalisis ditemukan pemaknaan terhadap unsur-unsur tersebut yaitu; pertama: unsur barangsiapa; dalam unsur ini barang siapa dimaknai sebagai suami atau istri yang masih terikat atau sudah tidak lagi terikat dalam perkawinan tapi masih memiliki tanggungjawab dalam menafkahi pasangan dan anak-anaknya. Kedua: unsur tidak memberikan penghidupan yang dapat berupa tidak memberikan nafkah lahir, biaya pendidikan anak, tempat kediaman untuk keberlangsungan hidup para anggota keluarganya. Unsur Ketiga: tidak memberi perawatan, pemeliharaan yang dapat berupa tidak memberikan nafkah bathin, tidak lagi tinggal serumah dan tidak memelihara atau merawat pada saat sakit. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, selain pada hal memberatkan dan meringankan juga pada adanya perilaku yang tidak dikehendaki dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Sanksi yang diputuskan oleh hakim berupa pidana penjara dan kurungan dengan percobaan. Terdapat sanksi tambahan bagi pelaku anggota TNI berupa pemecatan. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana Undang-Undang PKDRT khususnya tentang tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Kepada Hakim disarankan dalam menjatuhkan putusan haruslah mempertimbangkan Perma No. 3 Tahun 2017 dan dapat menambahkan sanksi ganti rugi untuk korban penelantaran dalam rumah tangga.Kata Kunci : Penelantaran, Rumah tangga, Pengadilan di Prvinsi Aceh, Tindak Pidana. Abstract – Article 9 paragraph (1) Act Number 23 of 2004 on The Elimination of Domestic Violence provide “Every person is prohibited from abandoning people in the scope of his/her household and under the law prevailing for assent or agreement must give life, care, maintenance to the person”. In Aceh Province it was found the domestic neglect that issue to the court. This thesis aims to explain the elements of neglect in the domestic crime, consideration of the judge in making the decisions and the sanctions against the perpetrators of criminal acts of neglect in the household. The method used in this research is normative juridical, with a qualitative approach. Data collection through library studied by a series of reading activities such as reviewing legislation, court decisions, books, law journals and legal documents relating to research. Based on the result of the study, it was found that there was not enough explanation to understand the elements of neglect in the household. From the various court decisions that were analyzed, it found the meaning of these elements, such as; first: the element of the person; in this element anyone is interpreted as a husband or wife who is still bound or no longer bound to marriage but still has responsibility in providing the partner and children. Second: the element does not provide a livelihood that can be in the form of not provide the physical need, the cost of children's education, a place of residence for the survival of the family members.Third element: do not provide care, maintenance may include not providing a conjugal needs, no longer live at the same home and do not maintain or take care of at the time of illness. The Judges' consideration in the making decisions, besides to burdensome and mitigating matters, is also on the existence of unwanted behavior and values that live in the community. The sanctions decided by the judge in the form of imprisonment and confinement to the experiments. There are additional sanctions for perpetrators of Indonesian Army members in the form of dismissals. It is recommend to the government to creat the subordinate legislation for The Elimination of Domestic Violance Act especifically regarding neglect in the domestic. To the Judge, it is recommended that in making a decision, it should consider to Supreme Court Rule No. 3 of 2017 and can increase the compensation for victims of neglect in the domesticKeywords: Neglect, Household, Court in Aceh Province. Crime.

PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK (Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Kelas IIB Bireuen) Adi Satya; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran termasuk narapidana anak.Namun meskipun sudah diatur masih ada anak belum terpenuhi untuk memperoleh hak pendidikan, di Cabang Rumah Tahanan Kelas IIB Bireuen terdapat narapidana anak yang sedang menjalani masa pidananya dari tahun 2017 hingga 2019 dengan total 13 orang narapidana anak belum mendapatkan pendidikan formal. Hasil penelitian menunjukkan Cabang Rumah Tahanan Kelas IIB Bireuen belum memberikan hak pendidikan formal bagi narapidana anak. Kendala yang dihadapi oleh pihak Cabang Rumah Tahanan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak adalah kekurangan sarana prasarana. Upaya yang dilakukan oleh petugas rutan dalam mengatasi kendala terkait pemenuhan hak pendidikan formal bagi anak pidana di Cabang Rumah Tahanan Kelas IIB Bireuen yaitu bekerja sama dengan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan baik formal atau non-formal, merencanakan sechara terinci kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak.Kata Kunci : Narapidana Anak, Pendidikan. Abstract - The article 14 of the Law No. 12 of 1995 on the correctional service regulate that the inmates have the rights to obtain the education and teaching including the child inmates. Even though it has been regulated, there are still children whose rights to obtain education have not been fulfilled. In the Branch of Class IIB Detention Center of Bireuen, there are child inmates who are undergoing their imprisonment from 2017 to 2019 with a total of 13 child inmates have not obtained formal education. The result of this research shows that the Branch of Class IIB Detention Center of Bireuen has not provided the formal education rights for child inmates. The obstacle faced by the parties of Branch of Detention Center in the fulfillment of the right to education for child inmates is the lack of facilities and infrastructure. The efforts made by detention center officers in overcoming obstacle related to the fulfillment of formal education rights for criminal children in the Branch of Class IIB Detention Center of Bireuen are cooperating with institutions that is working in education both formal and non-formal, making detailed plans for the needs of facilities and infrastructure in the implementation of coaching for child inmates. Keywords : Child Inmates, Education.

PENANGANAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK TIRI (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Mulyadi Saputra; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Pasal 7 Ayat (3) KUHAP telah mengatur tentang penanganan suatu tindak pidana yang diawali tingkat penyidikan sampai ke pelaksanaan putusuan, selain KUHAP terjabar tentang khusus kedalam perlindungan anak dimana untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan penanganan khusus terhadap anak tersebut.Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan mengenai upaya penyidik terhadap pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah kabupaten Aceh Besar tapi di tangani oleh Polresta Banda Aceh dan untuk menjelaskan mengenai hambatan penyidik Polresta Banda Aceh dalam menangani setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jalan mengidentifikasikan hukum sebagai perilaku yang mempola. Analisis pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan pedekatan kualitatif berupa data primer,Teknik observasi, sampel, dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dan informan sehingga dapat memberikan analisis karya ilmiah.Hasil penelitian menunjukan bahwa penangan terhadap korban pelecehan seksual pihak Satreskrim sendiri sudah melakukan penyidikan terhadap kasus ini serta menangkap pelaku dan melakum visum terhadap korban pelecehan tersebut, pihak Satreskrim sendiri juga sudah melakukan pelindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, anak yang menjadi korban perlu juga mendapatkan perhatian khusus baik dari dinas sosial dan rumah aman mengingat faktor usia anak tersebut masih sangat muda. Upaya-upaya penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual ini pihak penyidik dari Polresta Banda Aceh setalah mendapat laporan serta mengumpukan bukti-bukti maka selanjutnya penyidik menangkap pelaku untuk penahanan dan penyidik mengirim berkas ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Dari segi hambatan pihak penyidik tidak memiliki hambatan-hambatan ataupun kendala-kendala pada saat penangkapan pelaku karena polisi menuju ke TKP pada sore hari menjelang magrib setelah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku penyidik membawa pelaku ke Polresta Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut.Disarankan agar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 7 Ayat (3) KUHAP tentang penyidikan dan Undang-Undang Perlindungan Anak diterapkan dengan baik dan benar guna melindungi anak yang manjadi korban termasuk meningkatkan koordinasi antara penyidik dan psikolog.Kata Kunci: Hambatan, Penanganan, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Upaya Penanggulangan. Abstract - Article 7 Paragraph (3) The Criminal Code Procedures has regulated the handling of criminal acts ranging from the level of investigation to the implementation of decisions, besides that Criminal Code Procedures specifically also regulates child protection, to deal with children who are dealing with the law special handling is needed for these children..The aim of this study is to explain the legal protection of children who are victims of sexual violence in the Banda Aceh City Police Department, investigator's efforts against the perpetrators of crimes of sexual abuse violence against children that occurred in the district of Aceh Besar but handled by the Police Banda Aceh and Constraints for Banda Aceh City Police investigators in handling every case of sexual violence against children.This study uses empirical legal research methods by identifying the law as patterned behavior. Analysis of data collection is done by using qualitative approaches in the form of primary data, observation techniques, samples, and data collection by conducting interviews directly with respondents and informants so that can provide analysis of scientific work.The results showed that the handling of victims of sexual abuse by Satreskrim himself had investigated this case and arrested the perpetrators and conducted a Visum et repertum on victims of sexual abuse, Satreskrim itself had also provided legal protection for children as victims of sexual violence, victims who needed special attention from services social and home security, given the age factor of very young children. The investigators' efforts in handling cases of sexual violence investigators from the Banda Aceh Police Office after receiving reports and collecting evidence then investigators arrested the perpetrators for detention and investigators sent files to the Banda Aceh District Attorney's Office. In terms of the obstacles the investigators did not have obstacles or obstacles at the time of the arrest of the perpetrators because the police headed to the locus delictie on the afternoon before sunset after conducting an examination of the perpetrators of the investigation to bring the perpetrators to the Banda Aceh Police for further information.It is recommended that the provisions contained in Article 7 Paragraph (3) of the Criminal Code ProcedureS concerning investigations and the Child Protection Act be applied properly and correctly in order to protect children who become victims, including increasing coordination between investigators and psychologists. Keywords : Crime of Sexual Abuse, Handling, Legal Protection, Obstacles, Tackling Efforts.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELANGGAR KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) ( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh ) Nurhaliza Nurhaliza; Ida Keumala Jempa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Prajurit TNI. upaya penaggulangan dan upaya pencegahan hukum terhadap tindak pidana melanggar kesusilaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa fakktor penyebab terjadinya tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Prajurit TNI disebabkan adanya faktor lingkungan, faktor keimanan, faktor pergaulan, faktor teknologi, serta adanya peran korban. Kemudian adanya faktor lain yaitu jauhnya prajurit dari keluarga akibat sering di tinggal tugas operasi militer, kurangnya komunikai yang sudah kurang dengan pasangan , adanya faktor kecantikan wanita lain, serta pengaruh sosial media yang paling umum. Upaya penanggulangannya yaitu adanya penyuluhan hukum seperti Bintal (pembinaan mental) di setiap satuan. Upaya pencegahan hukum dengan cara adanya upaya preventif dan represif.Kata Kunci : Tindak Pidana, Kesusilaan/Asusila,Prajurit TNI, Pengadilan Militer Abstract The researh aims to The factors of criminal acts violate of decadence carried out by the soldiers who were the first environmental actors, faith factors, social factors, technological factors, and the existence of the role of victims. Then there are other factors such as distant soldiers from the family due to frequent living duties for military operations, has diminished the communicated with the partner, the presence of other female beauty factors, as well as the most common social media influence. . Countermeasures against criminal offenses committed by soldiers is means of legal counseling such as mental coaching Construction in each unit and direct enforcement efforts based on the report Crime that includes arrest, examination, Investigation into strict steps in accordance with criminal acts in violation of the morality, if the perpetrator proved to commit a crime it will be dealt with according to the prevailing law, but first remain aware and Consider the aspects of benefits that occur. Law enforcement efforts against criminal acts violate morality by means of preventive action and repressive that is by means of preventive and repressive action with the integrated legal counseling in cooperation with the regional command of the military (Kodam) of the Military Court (Kundan).

TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Nur Akmalia; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak -Pasal 480 ayat (1) Buku ke II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Namun di Kota Banda Aceh masih ada terjadi tindak pidana penadahan terhadap sepeda motor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor terjadinya tindak pidana penadahan sepeda motor di Kota Banda Aceh, penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor di Kota Banda Aceh, dan hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai pihak terkait yang menjadi subjek penelitian. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dituangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk artikel Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan, bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penadahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah adanya penyebab dari prekonomian pelaku yang tidak mampu membeli sepeda motor, sumber pendapatan yang mengguntungkan, ketidak hati-hatian dalam membeli, lingkungan sosial yang mendukung untuk melakukan penadahan, dan gaya hidup yang menuntut untuk dapat memiliki sebuah sepeda motor. Adapun penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan razia rutin, melakukan sosialisasi lalu lintas dan memberikan himbauan kepada masyarakat dalam bentuk spanduk dan baleho di jalan. Disarankan kepada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh untuk meningkatkan pengawasan terhadap bengkel-bekel atau tempat-tempat yang menjual sperpart sepeda motor di Kota Banda Aceh. Disaranakan kepada masyarakat untuk lebih teliti lagi dalam membeli sepeda motor bekas pakai dengan mengecek kelengkapan surat kepemilikan dan kesesuaiannya dengan identitas sepeda motor tersebutKata Kunci : Pidana, Penadahan, dan Sepeda Motor Abstract -Article 480 paragraph (1) Book II of The Criminal Law Book [Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)] describes who buys, rents, exchanges, accepts pledges, receives gifts, or withdraws, sells, rents, exchanges, pawns, transports, saves or hiding something, which is known or appropriately must be assumed that it is obtained from criminal fencing. But in Banda Aceh there are still occur criminal acts of motorcycle fencing. The purpose of this research are to explain the factors of the criminal acts of motorcycle fencing in Banda Aceh, the handling of its crime and the obstacles experienced by the Police in preventing its crime. The research method used is an empirical juridical research method, the data collected by interviewing relevant parties who are the subject of this research. Then analyzed using a qualitative approach as outlined in a paper in the form of a thesis. Based on the results, it can be explained, that the cause of criminal acts in the jurisdiction of Police Resort Banda Aceh are the economic actors who cannot afford motorcycle, profitable sources of income, inadvertent buying, social lifestyle, and a lifestyle that demands being able to own a motorcycle. The method used by the police are by conducting routine raids, traffic socialization and giving appeals to the community with banners and billboard on the road. It is suggested to the Police Department in Banda Aceh to elevate supervision of the places that sell motorcycle sperpart in Banda Aceh. And to the public society that must be more careful in buying secondhand motorcycles with checking the completeness of ownership documents and their suitability with the identity of the motorcycle.Keywords: Criminal, Fencing, and Motorcycle.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Aceh Besar Tahun 2015-2017 Berdasarkan Statistik Kriminal (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho) Agus M; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memeliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-“ Statistik dibutuhkan untuk melihat faktor apa saja yang menjadi penyebab naiknya tindak pidana pencurian tiap tahunnya. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah faktor ekonomi, faktor pergaulan , faktor pendidikan dan faktor kontrol diri. Pelaku tindak pidana pencurian paling banyak adalah anak laki-laki dan berasal dari berbagai kalangan. Dengan jenis pencurian yang paling banyak ialah pencurian dengan pemberatan.Kata Kunci : Statistik kriminal, Pencurian, Anak Abstract - Article 362 of the Criminal Code states that "Anyone who takes something, which is entirely or partially belongs to someone else, with the intention of possessing the item against the right, is punished, for theft, with a prison sentence forever five years or a maximum fine of Rp. 900, "Statistics are needed to see what factors are the cause of crime of theft each year. Factors that cause the crime of theft committed by children are economic factors, social factors, educational factors and self-control factors. The perpetrators of theft are the most boys and come from various circles. With the type of theft the most is theft with weights.Keywords : Criminal statistics, theft, children

Tindak Pidana Membuka Kemasan Akhir Pangan Untuk di Kemas Kembali dan di Perdagangkan (Suatu Penelitian di Wilayah Resor Aceh Besar) Muhammad Reza Fahlefi; Ainal Hadi Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, di dalam Pasal 139 menjelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan dalam sebuah produk dagang dapat di kenakan pidana penjara 5 (lima) tahun atau membayar denda Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (1)[1]. Dalam prakteknya masih terjadi tindak pidana membuka karung kemasan untuk dikemas kembali dan di perdagangkan di wilayah hukum Kepolisian Resor Aceh Besar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hambatan penyidik adalah pelaku pada awalnya memberikan keterangan atau jawaban yang berbelit-belit saat dimintai keterangan oleh penyidik dalam pemeriksaan sehingga memperlambat proses pemeriksaan, modus operandi yang dilakukan pelaku adalah dengan cara membeli beras raskin yang diterima oleh masyarakat yang mana kemudian masyarakat menjual beras tersebut kepada pelaku dan pelaku kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli beras raskin yang dijual masyarakat. Upaya kepolisian dalam penggeledahan dan penyitaan alat bukti yaitu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku yang melakukan tindak pidana membuka karung kemasan untuk dikemas kembali dan di perdagangkan, pihak kepolisian segera melakukan penggerebekan dan penggeledahan untuk mengamankan para pelaku beserta alat bukti yang ada sehingga praktek penjualan beras raskin Bulog yang telah diganti kemasan tersebut tidak berlanjut. Diharapkan juga kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap penjualan produk pangan salah satunya beras yang dijual dengan harga murah sehingga masyarakat bisa mendapatkan beras yang memang layak di konsumsi.Kata Kunci : Modus Operandi, Hambatan, Upaya Abstract - Article 139 of Law Number 8 of 2012 concerning Food "Every person who intentionally opens the final package of Food to be repackaged and traded as referred to in Article 84 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a fine maximum of Rp. 10,000,000,000.00 ". In practice, criminal acts still open the final package of food to be repackaged and traded in the jurisdiction of the Aceh Besar Resort Police. The results of the study explained that the obstacle of investigators was that the perpetrators initially provided convoluted information or answers when questioned by investigators in the examination which slowed the inspection process, the modus operandi of the perpetrators was to buy raskin rice that was received by the community which then sold the rice was to the perpetrators and the perpetrators then took advantage of the opportunity to buy raskin rice sold by the community. Police efforts in the search and seizure of evidence, namely after getting information from the public about the perpetrators who committed a crime, opened the final package of food to be repackaged and the police immediately conducted raids and searches to secure the perpetrators along with available evidence so that the sales practice Raskin rice that has been replaced by Bulog, the packaging does not continue. It is also hoped that the public will be careful about selling food products, one of which is rice sold at low prices so that people can get rice that is worth consuming.Keyword: implementation, Detention, Effort[1] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan

STATISTIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO Nurfah Nora Effendi; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Penulisan bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang statistik kriminal tindak penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar. Penulisan menggunakan metode normatif dengan mengalisis putusan-putusan dan pasal-pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Dari pembahasan ini disimpulkan bahwa tindakan penyalahgunaan narkotika dapat dipidana jika seseorang terbukti menyimpan atau menggunakan narkotika tersebut dengan maksud untuk dirinya sendiri atau diperdagangkan untuk orang lain. Setiap tindakan yang menyalahgunakan narkotika dimuat dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana di dalam UU tersebut diatur hukuman untuk setiap tindakan penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dari pelaku penyalahgunaan narkotika lebih di dominasi oleh pelaku laki-laki yakni mencapai 455 orang sedangkan pelaku perempuan hanya 14 orang dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun. Dan untuk kategori umur yang paling banyak melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika adalah berusia sembilan belas tahun sampai empat puluh tahun (19-40). Rumusan pemidanaan dalam UU untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat di jatuhi pidana yaitu pidana mati atau seumur hidup atau denda. Mengingat masalah penyalahgunaan narkotika sudah tidak asing di indonesia dan hukum dibuat untuk ditegakkan maka diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar memberi sanksi tegas untuk menciptakan efek jera baik bagi pelaku penyimpanan, penyebaran maupun tindak pidana lainnya.Kata kunci : Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Abstract - The criminal statistics are summary data in the form of recorded crime numbers based on specific times and places arranged to abridge understanding in drawing conclusions. Preparation of crime statistics can be used to overcome criminal acts intended to be able to find effective ways to prevent and overcome the crime. The Jantho Court has ruled four hundred thirty-eight (438) cases of narcotics abuse, but criminal statistics have not been prepared. The purpose of this study is to compile criminal statistics on narcotics abuse cases decided at the Jantho District Court which will explain the characteristics of the perpetrators, forms of narcotics abuse, and the types of sanctions given by the Jantho Court. The research method used is normative reseacrh by analyzing related articles and supported by reference books and other similar studies. The data source used is the decision of the Jantho Court regarding Narcotics Abuse from 2015-2017. All available data is taken and analyzed and then presented in table form. The results show that the characteristics of narcotics abuse perpetrators are dominated by male perpetrators, as many as 455, while women only fourteen perpetrators in 3 (three) years. The age category that mostly commits Narcotics Abuse is nineteen to forty years old (19-40). Moreover, the most types of work that commit criminal acts of narcotics abuse are entrepreneurial work, 130 respondents. The type of narcotics abuse carried out is « dealer/seller » as many as 65 people and « users » with a total of 151 people within three years. Sanctions given to perpetrators of narcotics abuse resolved in the Jantho Court are criminal sanctions in the form of imprisonment and criminal fines. It is suggested the the law enforcement officials compile rountinely criminal statistics and continue to pay attention and look at forms of crime, especially criminal acts of narcotics abuse in order to determine the prevention and handling of cases conclusively.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA