cover
Contact Name
Amalia Setiasari
Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia
ISSN : 19796366     EISSN : 25026550     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009)" : 6 Documents clear
ANALISIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN PUKAT IKAN DI PERAIRAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA SAMUDERA HINDIA Ali Suman
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.227 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.1.2.2009.131-138

Abstract

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan demersal yamg optimal bagi peningkatan devisa dan pengembangan wilayah, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No.770/Kpts/IK.120/10/1996 tentang penggunaan pukat ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Untuk melihat sampai sejauh mana mutu dan efektivitas kebijakan ini, maka dilakukan analisis input, proses, output, dan dampak terhadap kebijakan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan pukat ikan perlu ditinjau kembali dan disarankan sebaiknya untuk dicabut. Hal ini berkaitan dengan tidak terealisirnya dampak yang diinginkan dalam kebijakan tersebut, sementara yang timbul justru dampak yang tidak diinginkan. Selain itu, kebijakan ini akan mendorong timbul illegal, unreported, and unregulated serta konflik sosial di tingkat nelayan.The agriculture ministrial decree of No.770/Kpts/IK.120/10/1996 on the use of fish net was passed in order to optimally utilized demersal fish resource to raise export earnings and trigger regional development. An input, process, output, and impact approach was exerted to evaluate the quality of the decree. It was found that the decree should be revoked as the targeted impacts of the decree were not achieved. The decree, on the other hand, tended to bring about negative impacts such as unexpected illegal fishing and social unrest among small fishermen.
TEKANAN PENDUDUK TERHADAP LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA LAHAN/PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR SERTA ALTERNATIF PENANGANANNYA Zahri Nasution; Mas Tri Djoko Sunarno
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.654 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.1.2.2009.139-155

Abstract

Tekanan penduduk terhadap wilayah pesisir seperti pembuangan limbah,sampah rumah tangga, industri, dan plastik terus berlangsung, terutama di wilayah padat penduduk. Tulisan ini menguraikan akar-akar penyebab degradasi lingkungan yang berperan di suatu area tetap dan alternatif penanggannya. Hasil kajian di kecamatan pesisir dalam Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menunjukkan bahwa kemiskinan atau pra sejahtera teramati di masyarakat pesisir. Penyebabnya antara lain adalah ketatnya persaingan pememanfaatan sumberdaya lahan/perairan, tingginya pertumbuhan penduduk, dan peningkatan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang merusak sumberdaya ikan dan pembukaan lahan tambak. Tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan tingginya persaingan pemanfaatan sumberdaya lahan/perairan sehingga terbentuk hubungan sosial patron klien. Lingkungan pemukiman tidak baik akibat kepadatan penduduk perlu ditata. Beberapa alternatif penanganannya adalah penurunan tingkat kelahiran, pengorganisasian kelompok nelayan secara aktif dalam pembuatan aturan pemanfaatan sumber daya perikanan laut, pembatasan izin masuk wilayah penangkapan terutama untuk alat tangkap tidak selektif dan bermotor, dan penyediaan alternatif sumber pendapatan di luar perikanan.People pressures in coastal area such as waste exile of housing, industries and plastics exist continously. This paper described some roots causing environmental degradation playing in a fix area and their alternative solution. The observation in coaltal area of Distric Indramayu, West Java showed that poority or pra walfare was observed. It was caused by high competation in utilizing land/waters and high people growth, increasing use of fishing technology damaging fish resources and opening brackish water pond. High people growth caused increasing in utilizing resources of land/waters in coastal area so that client social patron existed. Bad environmental residence as a result of people density should be well organized. Some alternative solution suggested are declining natality rate, organizing fisher group in reguliting marine fiheries resource plan, limitation of enter pemit to fishing area, espicially for purse seine as well as providing an alternative source income out of fisheries.
PENGELOLAAN PERIKANAN WADUK SAGULING, CIRATA, DAN IR. H. DJUANDA, JAWA BARAT Didik Wahju Hendro Tjahjo; Ali Suman
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.824 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.1.2.2009.113-120

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengamati pengelolaan dan pemanfaatansumber daya perikanan di waduk kaskade (Saguling, Cirata, dan Djuanda).Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan waduk ini sudah berada dalam tahapan yang melebihi daya dukung lingkungan. Agar kelestarian sumber daya perikanan tetap terjaga secara berkesinambungan, maka perlu dilakukan perbaikan lingkungan waduk, pengaturan jumlah karamba jaring apung yang dioperasikan dan pengaturan jenis ikan budi daya.The objective of this paper is to analysis management and exploitation ofcascade reservoirs, west Java. The result showed that management andexploitation of fishery resources in this waters was over carryng capacity of reservoir environment. The strategy of sustainable exploitation of fishery resources in this reservoirs e.g. rehabilitation of reservoir environment, restriction fish cage, and regulation of fish culture species in reservoir.
PEMANFAATAN TUNA SIRIP BIRU (SOUTHERN BLUE FIN TUNA) Victor P. H. Nikijuluw
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (38.063 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.1.2.2009.121-129

Abstract

Tuna sirip biru adalah ikan berharga tinggi yang semakin kurang populasinya akibat penangkapan secara ekstensif. Ikan ini hanya terdapat di Samudera Hindia. Daerah pemijahannya diduga di perairan selatan Bali dan Lombok. Pengelolaan konservasi ikan ini dilakukan oleh Commission for the Conservation of Southern Blue Fin Tuna, di mana Indonesia adalah salah satu anggotanya. Kehadiran Indonesia sebagai anggota menuntut Indonesia untuk ikut melakukan konservasi terhadap spesies ini. Namun, Indonesia juga patut mengembangkan perikanan dan perdagangan spesies ini bagi kepentingan nasional.Southern blue fin tuna is a high priced fish which tends to have declining its population due to extensive fishing. The Indian Ocean is the species only habitat. Its spawning area is confined to the waters of southern coast of Bali and Lombok. The management conservation of the southern blue fin tuna is done by the Commission for the Conservation of Southern Blue Fin Tuna, where Indonesia as one of the members. The membership consequence is that Indonesia should undertake conservative actions and mechanisms for the species. Indonesia may develop fishery and trading of the species for its own benefit and interest.
PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN BILIH (Mystacoleucus padangensis) INTRODUKSI DI DANAU TOBA, SUMATERA UTARA Endi Setiadi Kartamihardja
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.853 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.1.2.2009.87-98

Abstract

Spesies endemik Danau Singkarak, ikan bilih (Mystacoleucus padangensis) 2.840 ekor ukuran panjang total 4,1-5,7cm dengan bobot 0,9-1,5 g per ekor diintroduksikan ke Danau Toba (112.000 ha) pada tanggal 3 Januari 2003. Ikan bilih tumbuh pesat dan memijah di muara-muara sungai yang masuk danau. Pada tahun 2005, hasil tangkapan ikan bilih mencapai 653,6 ton (14% dari total hasil tangkapan) dan pada tahun 2008 diperkirakan meningkat menjadi 1.755ton. Untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan bilih secara optimal dan lestari diperlukan cara pengelolaan yang meliputi penetapan suaka perikanan, pengaturan alat tangkap, penanganan hasil tangkapan, pengembangan kelembagaan dan peraturan pengelolaan, pengembangan pengelolaan secara bersama, dan monitoring serta evaluasi. Ikan bilih dapat dijadikan kandidat ikan tebaran untuk danau-danau yang memiliki karakteristik limnologi yang serupadengan Danau Toba atau Singkarak dan dilakukan dengan pendekatan kehatihatian.An endemic species of Singkarak Lake, bilih (Mystacoleucus padangensis) of 2,840 fingerlings having 4.1-5.7 cm in total length and 0.9-1.5 g in weight, were introduced to Toba Lake (112,000 ha) at 3 January 2003. The fish grew fast and spawned in the bank of rivers entering the lake. In 2005, the fish could be yielded at 653,6 ton (14% of the total fish catch) and in 2008 it was estimated to be 1.755 ton. To increase the the fish yield optimally and sustainably, some managementmeasures of the resources should be applied i.e., establishment of the bilih reserve area, regulation of fishing gears, development of fish product diversification, development of management institution and fisheries regulation, development of comanagement, and monitoring and evaluation. The bilih can be promoted as a candidate of fish introduction for other lakes having similar limnological characteristics with Toba Lake as well as Singkarak. Even thought the bilih introduction should be done with a precautionary approach.
KEBIJAKAN PEMACUAN SUMBERDAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN INDONESIA: TEKNOLOGI ALTERNATIF UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI IKAN DAN PENDAPATAN NELAYAN Endi Setiadi Kartamihardja; Chairulwan Umar
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.939 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.1.2.2009.99-111

Abstract

Pemacuan sumberdaya ikan adalah suatu teknologi untuk meningkatkanhasil tangkapan ikan dan sekaligus pendapatan nelayan. Potensi produksi ikan perairan umum daratan Indonesia (luasnya 13,85 juta ha) ditaksir 3.034.934 ton/th, sedangkan produksi ikan yang telah dicapai 325.000 ton/th. Berdasarkan keberhasilan penerapan pemacuan sumber daya ikan di beberapa badan air, produksi ikan dapat ditingkatkan menjadi 1.452.947 ton/th. Ke depan, penerapan kebijakan pemacuan sumber daya ikan yang selama ini kurang didasarkan hasil kajian yang memadai perlu diperbaiki. Untuk setiap badan air perlu ditetapkan protokol pemacuan sumber daya ikan. Protokol tersebut meliputi identifikasi sumber daya perairan, menentukan tujuan penebaran, menentukan jenis, jumlah dan ukuran ikan, serta biaya yang diperlukan, mengembangkan strategi penebaran, monitoring dan evaluasi, serta pembentukan kelembagaan pengelolaan. Pedoman pemacuan sumber daya ikan di Indonesia perlu segera ditetapkan yang mengacu pada tata laksana perikanan yang bertanggungjawab.Fisheries enhancement is a technique to increase fish yield and fishers’income. Fish potential yield of inland open waters (13.85 million ha in area) was estimated at 3,034,934 ton/yr, while an average of the actual fish production was 325,000 ton/yr. Based on the success story of fisheries enhancement techniques applied in some water bodies, the fish yield total can be increased to be 1,452,947 ton/yr. In the future, application of policy on fisheries enhancement should be improved. Protocol on fisheries enhancement should be designed for every waterbody. The protocol should consit of identification of fisheries resources,establishment of the objective, determine a suitable fish species, optimum number and size of fish released, estimation of total cost, development of stocking strategy, monitoring and evaluation, and establishment of fisheries management unit. A guideline of fisheries enhancement in Indonesian inland open waters need to be constructed referring to code of conduct for responsible fisheries.

Page 1 of 1 | Total Record : 6