cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Res Judicata
Contact Email
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Res Judicata
Published by Universitas Muhammadiyah Pontianak
ISSN : 26221888     EISSN : 26211602     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Res Judicata ialah Jurnal Ilmiah Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Res Judicata terbit secara berkala 2 (dua) kali dalam satu tahun, pada bulan Juni dan Oktober. Res Judicata merupakan sarana publikasi hasil riset di bidang Hukum yang memiliki kontribusi bagi pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan serta praktik di bidang hukum. ISSN : 2621-1602 (media online) ISSN : 2622-1888 (media cetak).
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2021)" : 6 Documents clear
Legal Effectivity: Transisi Electronic Commerce Pada Era Pandemi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Maghfira Nur Khaliza Fauzi; Daffa Ladro Kusworo
Res Judicata Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i1.2709

Abstract

In the era of the Covid-19 pandemic, electronic commerce (e-commerce) helped increase economic activity in Indonesia. In conducting trade activities, e-commerce encourages a transition because it is considered more effective than conventional commerce (c-commerce) during the transition period. The increase in e-commerce users requires legal protection for consumers which requires business actors to have integrity by following business licensing regulations and standardizing services as appropriate.This research uses normative legal research methods using a statutory approach and literature study. The results of this study indicate that after the enactment of Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems, the mandate of Article 66 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, legally normative these regulations are considered effective in the use of e-commerce to increase legal effectiveness against applicable statutory provisions. Keywords: Transition, Government Regulation, Effectivity, E-Commerce.
KONSTRUKSI KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018 Raju Moh Hazmi
Res Judicata Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i1.2687

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 memicu keterbelahan paradigma berhukum di Indonesia. Diskursus filosofi antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam realitas hukum Indonesia mencerminkan kuatnya gejala positivisme hukum dalam putusan MA dan menyebabkan hilangnya rasa keadilan dan harapan masyarakat untuk memperoleh rekam jejak caleg yang bersih dan berintegritas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-filosofis. Pendekatan melalui teori keadilan John Stuart Mill dan John Rawls akan digunakan untuk melihat konsepsi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan. Konstruksi keadilan dalam putusan menerapkan konsep keadilan sebagai kesetaraan (justice as fairness) terlihat dari pertimbangan hakim yang lebih menekankan kepada kebebasan individual (hak politik, dipilih dan memilih) sebagai bentuk dari upaya untuk menegaskan hak-hak libertarian atau hak natural yang tidak dapat dinegasi oleh kebebasan orang lain. Sedangkan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum lebih menitikberatkan paradigma positivistik dalam berhukum. Tiga nilai hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan) mempunyai posisi yang sama penting dalam kerangka sistem hukum negara.
Arti Penting Apostile Certified bagi Pengesahan Dokumen Asing Monica Agustina Gloria
Res Judicata Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i1.2795

Abstract

ABSTRAKIndonesia telah mengaksesi Konvensi Apostille dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2021, atas tindakan tersebut maka Indonesia tunduk terhadap segala aturan dalam Konvensi Apostille. Salah satunya yaitu tentang legalisasi dokumen asing. Proses legalisasi dokumen asing yang dahulu melalui proses yang rumit dan melalui banyak Lembaga pemerintahan seperti Kementrian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri, kemudian diubah dengan menggunakan Apostille Certificated. Saat ini Pemerintah Indonesia belum menentukan “otoritas berwenang” yang akan menjalankan berkenaan dengan proses Apostille Certificated. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penggunaan Apostille Certificated bagi dokumen publik yang sesuai dengan Konvensi Apostille yang berlaku di Indonesia, dan membandingkan penggunaan Apostille Certificated di negara lain. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis-normatif, dengan menyertakan beberapa contoh dari negara lain yang sesuai dengan pembahasan. Apostille Certificated senyatanya memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia, untuk mendorong minat investasi internasional serta mempermudah setiap individu di negara anggota konvensi, terutama yang memerlukan pengakuan legalitas dokumen lintas negara.
EFEKTIVITAS PENERAPAN KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (TELAAH YURIDIS EMPIRIK TERHADAP KASUS DELINKUENSI ANAK DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK) Anshari Anshari; Nina Niken Lestari; Anisa Agustina
Res Judicata Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i1.2501

Abstract

Delinkuensi atau kenakalan dari kelompok anak dan remaja kian marak dan berkembang, dengan berbagai jenis perilaku menyimpang yang dilakukan. Anak yang berkonflik hukum (Juvenile Deliquency) biasanya masih duduk di bangku tingkat sekolah ataupun sudah mulai mencari pekerjaan. Sedangkan sekolah atau lembaga pendidikan merupakan ujung tombak penyelesaian konflik anak tanpa kekerasan, atau lingkungan pembentuk budaya dan moralitas. Di sisi lain, pengangguran dan ketidakseimbangan antara pekerjaan dan keahlian merupakan masalah lain dari kelompok remaja dan kelompok dewasa-muda. Perilaku menyimpang (pelanggaran aturan hukum pidana) adalah antara lain karena tidak terpenuhinya “rising expectations” mereka yang timbul karena meningkatnya perkembangan ekonomi. Penerapan aturan-hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dikenal adanya konsep Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan tujuan dari Diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Semua proses Diversi tersebut dilakukan dengan melakukan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Namun, keberhasilan dan kegagalan proses diversi dapat dilihat dari proses dan hasil musyawarah yang dilakukan, begitupula hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (pidana). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, disertai dengan kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan diversi dan keadilan restoratif. Maka dari itu urgensi dari penelitian ini, pentingnya untuk mengetahui  “Efektivitas Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik Terhadap Kasus Delinkuensi Anak di Pengadilan Negeri Pontianak)”.
Peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Selama Pandemi Covid-19 Dalam Kacamata Sosiologi Hukum Maisandra Helena Lohy; Aguz Machfud Fauzi
Res Judicata Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i1.2475

Abstract

Pandemic Covid-19 memberikan dampak dalam berbagai bidang kehidupan manusia, Baik di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Namun salah satu yang menjadi perhatian peneliti adalah Peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang jumlahnya dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah dibentuk. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena kenaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama pandemi Covid-19 melalui perpektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literature dari jurnal, buku, serta website. Data yang di peroleh akan di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga selama pandemic Covid-19 ini disebabkan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengharuskan korban untuk tetap tinggal bersama-sama dengan pelaku kekerasan, selain itu masalah ekonomi selama pandemi juga turut menimbulkan konflik antar suami-istri yang berujung pada tindak kekerasan. Tidak hanya itu saja kekerasan terjadi karena ada faktor-faktor perbedaan, budaya, perselingkuhan, dan lain-lain. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yakni bisa berbentuk kekerasan fisik, ekonomi, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Kesimpulan dari penelitian yakni bahwa UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga tidak bisa benar-benar menghapus kekerasan dalam rumah tangga karena korban sering tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib karena kuatnya budaya patriarkhi serta faktor penyebab lainnya. Maka dari itu UU ini harus lebih di sosialisasikan lagi ke masyarakat.  Kata kunci: Pandemi Covid-19, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga The Covid-19 pandemic has an impact in various fields of human life, both in the fields of education, social, economy, culture and others. However, one of the researchers' concerns is the increase in domestic violence (KDRT), which is twice as high as in previous years. Even though the Law on the Elimination of Domestic Violence has been established. This study aims to describe the phenomenon of the increase in cases of Domestic Violence during the Covid-19 pandemic through a sociology of law perspective. This study uses a qualitative research method with a literature study approach from journals, books, and websites. The data obtained will be analyzed descriptively. The results showed that the increase in cases of domestic violence during the Covid-19 pandemic was due to the large-scale social restrictions that required victims to stay with the perpetrators of violence, besides that economic problems during the pandemic also caused conflict between husband and wife. Which leads to violence. Not only that, violence occurs because there are factors of difference, culture, infidelity, and others. Forms of domestic violence include physical, economic, psychological, and household neglect. The conclusion from the research is that the Law on the Elimination of Domestic Violence cannot really eradicate domestic violence because victims often do not report it to the authorities because of the strong patriarchal culture and other contributing factors. Therefore, this law must be further disseminated to the public.Keywords: The Covid-19 Pandemic, Domestic Violence, Law on the Elimination of Domestic Violence
STATUS KEPEGAWAIAN PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Hadis Turmudi
Res Judicata Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i1.2744

Abstract

Dalam Pemerintahan Desa, perangkat desa memegang peranan yang sangat penting selain Kepala desa. Etos kerja mereka dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban selama ini belum berjalan secara optimal. Salah satu penyebabnya yakni tidak adanya kejelasan status kepegawaian para abdi masyarakat tersebut, padahal status kepegawaian merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja seorang pegawai di suatu organisasi atau instansi. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sendiri belum ada klausal khusus terkait  status kepegawaian perangkat desa. Oleh karena itu obyek penelitian tentang status kepegawaian perangkat desa sangat penting untuk dilakukan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengelaborasi status kepegawaian perangkat desa yang ada di dalam UU tentang Desa dalam perspektif UU tentang ASN. Penelitian ini merupakan penelitian Juridis – Normatif dengan menggunakan metode perbandingan antara dua peraturan yang terkait yakni UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara). Dari hasil penelitian didapatkan suatu kesimpulan bahwa berdasarkan fungsi, tugas dan kewajiban perangkat desa terdapat kemiripan dengan fungsi, tugas dan kewajiban pegawai ASN yang ada di instansi pemerintah lainnya. Oleh karena itu menurut peneliti status kepegawaian perangkat desa dapat di tingkatkan menjadi pegawai ASN, baik sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue