cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Novendri M. Nggilu
Contact Email
novendrilawreview@ung.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jamburalawreview@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gedung Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Jambura Law Review
Published by Universitas Negeri Gorontalo
ISSN : 26549255     EISSN : 26560461     DOI : 10.33756
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including, Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 2 NO. 1 JANUARY 2020" : 5 Documents clear
Menyelami Asas Ultra Petita Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Janwar Hippy; Sudarsono Sudarsono; Istislam Istislam
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 1 JANUARY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (912.764 KB) | DOI: 10.33756/jalrev.v2i1.4442

Abstract

Putusan DKPP Nomor 88/DKPP-PKE-IV/2015 memutus lebih dari yang diminta oleh pengadu (menerapkan asas ultra petita). Padahal, DKPP merupakan salah satu organ tata usaha negara yang berfungsi sebagai lembaga peradilan etik, bukan lembaga peradilan hukum. Penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai penggunaan asas ultra petita dalam putusan DKPP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Penggunaan asas ultra petita oleh DKPP dalam memutus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, karena telah ditentukan batasan kewenangan putusan DKPP dalam UU Pemilu.. 2) Terdapat dua akibat hukum putusan DKPP yang menerapkan asas ultra petita antara lain KTUN penyelenggara Pemilu sah dan mengikat, dan cacat hukum (batal dan tidak sah).
Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighbouring Right Dolot Alhasni Bakung; Mohamad Hidayat Muhtar
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 1 JANUARY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.888 KB) | DOI: 10.33756/jalrev.v2i1.2400

Abstract

ABSRTAK Hak Terkait (Neighbouring Right) dengan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pelaku yang dapat terdiri dari artis film/telivisi, pemusik, penari, pelawak dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya. Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (Public Performance), mengkomunikasikan pertunjukan langsung (Live Performance), dan mengkomunikasikan secara interaktis suatu karya rekaman suara pelaku. Selain pelaku, juga produser rekaman suara dan lembaga penyiaran mempunyai hak-hak terkait. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dapat diketahui bahwa yang dimaksud Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram atau Lembaga Penyiaran. Judul Penelitian ini adalah Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan rumusan masalah. 1. Bagaimana Problematika Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?Dari hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan globalisasi memberikan kontribusi dengan banyaknya karya cipta seperti lagu, film, acara televisi yang sering disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti memperbanyak, memasarkan dan segala upaya untuk memperoleh keuntungan finansial, sehingga pencipta atau pemilik hak cipta merasa dirugikan baik dari segi Hak Moral maupun Hak Ekonomi. Karena inilah hak terkait dengan hak cipta lahir dengan tujuan untuk melindungi hak performers, produser rekaman dan lembaga penyiaran dari penyalahgunaan karya mereka. Perlindungan hukum untuk hak terkait diberikan melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga melalui konvensi konvensi Internasional yaitu Konvensi Roma 1961, Konvensi Jenewa, dan Brussel Convention. Kata Kunci : Hak Terkait (Neighbouring Right), Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah tentang Transparansi Nuvazria Achir
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 1 JANUARY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (853.679 KB) | DOI: 10.33756/jalrev.v2i1.5239

Abstract

Penyusunan Peraturan Perundang-udangan termasuk produk hukum Daerah (Perda) hendaknya menyesuaikan dengan system pembentukan hukum Nasional berdasarkan ketentuan terbaru dalam UU No. 12 Tahun 2011, serta memperhatikan prosedur dan tata cara yang baik guna menciptakan hubungan (harmonisasi) antara regulasi satu dengan lainnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Perda Transparansi No 3 Tahun 2002 di Kota Gorontalo masih memiliki kekurangan dan kelemahan, khususnya dari latar belakang pembentukan yang belum memenuhi landasan dan asas penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk memuat landasan hukum (yuridis) aturan terbaru sebagai rujukan yakni ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Perda belum mengimplentasikan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menginginkan penyusunan setiap produk hukum berlandaskan filosofis, sosiologis dan yuridis yang semuanya tercantum dalam lembaran Naskah Akademik serta memperhatikan asas pemberlakuan aturan berdasarkan kronologis pengeluarannya yaitu Undang-undang baru menyampingkan undang-undang yang lama atau (lex posteriori derogat lex priori), dan asas tingkatan Hirarki yang di dalamnya memuat ketentuan peraturan rendah (Perda) tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat apabila isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi ketertiban hukum dan menguatkan keberadaan serta eksistensi Perda Transparansi, maka hal yang perlu dilakukan adalah menyesuaikannya dengan sistem penyusunan hukum nasional berdasarkan undang-undang No. 12 Tahun 2011 serta memperhatikan landasan dan asas pembentukan peraturan daerah yang baik. Kata Kunci ; Perda, Landasan dan Asas, Peraturan, Perundang-undangan
Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van het Straftrecht) Ramdhan Kasim
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 1 JANUARY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.561 KB) | DOI: 10.33756/jalrev.v2i1.2402

Abstract

Jika melihat kecenderungan proses penerapan pemidanaan di Indonesia, maka dapat kita lihat bahwasanya banyak proses pemidanaan yang diterapkan secara berlebihan. Tentunya hal ini menyebapkan adanya over ciminalization pada penerapan pemidanaan yang menyebapkan adanya ketidak harmonisan dalam penerapan hukum pidana, dimana meniadakan rasa kemanusiaan yang berujung pada banyak gejala dehumanisasi yang terjadi. Pada penelitian ini mengunakan jenis jenis penelitian hukum normatif dengan mengunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan kasus (case Approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan hukum pidana yang ada di Indonesia saat ini dan Bagaimana Prospektif hukum pidana dan pemidanaan yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa penerapan hukum pemidanaan di Indonesia saat ini, masih meninggalkan beberapa catatan penting antara lain; banyak Terjadinya Over Criminalization dan banyaknya terjadi Dekonstruksi Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dimana dekonstruksi itu antara lain; Pertama, Terjadinya Over Kapasitas Lapas dan Rutan, kedua, Pengaturan Hukuman Mati yang Sangat Massif; ketiga, Kebijakan Hukum Yang Over Pada Penghinaan Di Media Sosial; keempat, Dalam Penyidikan Kriminal Penyidik Mencari Bukti Dengan Kejahatan (penyiksaaan); kelima, Inkonsistensi Hak Atas Perkara Cuma-Cuma (prodeo). Bahwa Prospektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Pemidanaan Yang Ada di Indonesia harus didasarkan pada beberapa hal, antara lain: Pedekatan Restorative Justice dalam Penerapan Pemidanaan; Pendekatan Ultimum remedium dalam penerapan pemidanaan; Reformasi Kelembagaan Lembaga Penegak Hukum; dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal Dwi Oktafia Ariyanti; Muhammad Ramadhan; JS Murdomo
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 1 JANUARY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (864.436 KB) | DOI: 10.33756/jalrev.v2i1.4376

Abstract

Mining activities has grown very much, a given result is very given an advantage for the miners. Nevertheless, activities which promise this also also bring an adverse impact on man and the environment when this activity was undertaken not based on the regulation that has been set. Mining illegally also occurred at the sandbanks Parangtritis, sandbanks I know about the Parangtritis are unique and useful for maintained because it is being very specific with the form of a crescent or bacon and is the one and only sandbanks found in the southeast Asia. Arrangement about mining activities that environmentally sound has set out in various regulation, but this appears to have not run as expected, so may is still needed law enforcement tighter and clear to mining sand conducted an illegal. The research was conducted by juridical normative is the approach that was undertaken based on material law by means of reviewing the theory, the concept, a normative law and the regulatory legislation that deals with this research. This approach is known the approach literature, namely by studying books, regulation and other documents related to this research. Criminal law enforcement of the mining sand illegally in sandbanks Parangtritis has started to walk but not yet optimal .The laws governing about mining sand has been is in a few rules, but the law enforcement not is the responsibility of law enforcement officials just, law enforcement is also a responsibility community in an effort to ahead and recover crimes sand mining illegally. Obstacles faced by law enforcement in dealing with crimes sand mining illegal in sandbanks Parangtritis are the lack of legal awareness to the community, economic factors, the lack of knowledge of the community towards the impact of mining sand illegally and factors law enforcement. Key word: Criminal law; Sand Mining; Illegal

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 5 NO. 2 JULY 2023 VOLUME 5 NO. 1 JANUARY 2023 VOLUME 4 NO. 2 JULY 2022 VOLUME 4 NO. 1 JANUARY 2022 VOLUME 3 NO. 2 jULY 2021 VOLUME 3 NO. 1 JANUARY 2021 VOLUME 3 SPECIAL ISSUES APRIL 2021 VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020 VOLUME 2 NO. 1 JANUARY 2020 Volume 1 No. 2 July 2019 VOLUME 1 NO. 1 JANUARY 2019 More Issue