DIVERSI : Jurnal Hukum
Diversi Jurnal Hukum is a periodic scientific journal published by Law Faculty Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri in 2015 with P-ISSN code (Print): 2503 - 4804 and E-ISSN (Online): 2614 - 5936 and DOI: 10.32503. The purpose this journal is to become a means effective in improving the research culture for academics or law practitioners in line with national quality standard. Diversi Jurnal Hukum published twice a year, in April and December by using two authors from home base and three authors of outside home base. Diversi Jurnal Hukum focuses on national and international legal issues covered key issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Administrative State Law, Custom Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, International Law.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Pelaksanaan Hak Jaminan Kesehatan Pengemudi Transportasi Daring di Kediri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 ]]>
<![CDATA[Siciliya Mardian Yoel]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v8i1.2178
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan hak jaminan kesehatan pengemudi transportasi daring di Kediri pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelindungan atas hak jaminan kesehatan untuk pengemudi transportasi daring. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode Juli - September 2020 di Kediri, menunjukkan bahwa karena pola hubungan hukum antara pengemudi transportasi daring dan pemilik aplikasi ride sharing bukanlah sepenuhnya hubungan kerja, mereka tidak mendapatkan hak jaminan kesehatan seperti pekerja pada umumnya. Sebagian pengemudi transportasi daring kemudian memilih mendaftar program jaminan kesehatan dari pemerintah yakni BPJS dalam skema Pekerja Mandiri atau skema Bukan Penerima Upah. Hal ini tentu saja tidak ideal karena tanggung jawab untuk memberikan hak atas jaminan kesehatan ada pada pemerintah dan pengemudi transportasi daring itu sendiri. Pemilik aplikasi ride sharing sebagai pihak yang juga mendapat keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi daring tidak dibebani oleh tanggung jawab ini.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Debitor yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Kreditor ]]>
<![CDATA[Intan Shania]]>;
<![CDATA[Sanusi Sanusi]]>;
<![CDATA[Darmawan Darmawan]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v8i1.2067
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum debitor yang menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditor. Tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisa akibat hukum terhadap debitor yang menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian mengungkapkan secara perdata dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi berdasarkan Akad Murabahah dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, debitor juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 36 UUJF karena telah melakukan penggelapan dan dapat dituntut secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.]]>
<![CDATA[Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksaan Eksekusi Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Supianto Supianto]]>;
<![CDATA[Rumawi Rumawi]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v8i1.1181
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisa implikasi berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia serta mengkaji secara mendalam akibat hukum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bagi kreditur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 melahirkan implikasi pada pelaksanaan titel eksekutorial yang telah diberikan oleh undang-undang jaminan fidusia. Kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Pihak kreditur pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia tidak lagi dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan. Proses eksekusi objek jaminan harus melalui tahapan sebagaimana eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada umumnya. Proses tersebut dimulai dari permohonan eksekusi, aanmaning, penetapan ketua pengadilan, sita eksekusi hingga penjualan objek eksekusi. Implikasi yang lebih luas dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harmonisasi peraturan tentang yang mengatur tentang titel eksekutorial dalam perundang-undangan yang lain.]]>
<![CDATA[Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur ]]>
<![CDATA[Wahyu Adi Mudiparwanto]]>;
<![CDATA[Ade Gunawan]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v8i1.1963
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha serta untuk menganalisa implementasi terkait dengan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU) di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pemerintah daerah harus mengupayakan untuk membentuk peraturan KPBU tentang Penyediaan Infrastruktur di tingkat daerah melalui kewenangan desentralisasi yang dimilikinya guna menjadi acuan dalam pelaksanaan KPBU di tingkat daerah dan meningkatkan minat investasi swasta agar percepatan pembangunan infratsruktur yang merata dapat terlaksana dengan optimal.]]>
<![CDATA[Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional ]]>
<![CDATA[Agis Ardhiansyah]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v8i1.2068
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang legalitas penggunaan UAV sebagai senjata berdasarkan hukum internasional. Banyak negara telah mengembangkan teknologi UAV untuk berbagai kepentingan, dimana salah satunya digunakan sebagai senjata untuk menyerang target-target tertentu, sedangkan hingga saat ini belum ada ketentuan positif dalam hukum internasional yang mengaturnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari penggunaan UAV sebagai senjata dan urgensi adanya ketentuan hukum internasional tentang penggunaan UAV sebagai senjata. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan UAV yang mengakibatkan hancurnya obyek-obyek sipil dan terbunuhnya penduduk sipil merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas-asas dalam hukum humaniter internasional, yaitu Asas Pembedaan, Asas Kehati-hatian, Asas Proporsionalitas, Asas Kemanusiaan dan Asas Kepentingan Militer. Demi adanya kepastian hukum terkait legalitas penggunaan UAV sebagai senjata serta terpenuhinya unsur filosofis, yuridis dan politis maka perlu adanya ketentuan positif dalam hukum internasional agar tidak terjadi lagi pelanggaran hukum terkait penggunaannya serta ada kejelasan bentuk pertangungjawabannya]]>
<![CDATA[Hak Gugat Pemerintah terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Yenny Widowaty]]>;
<![CDATA[Berliant Pratiwi]]>;
<![CDATA[Izzy Al Kautsar]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v8i1.1470
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan hak gugat pemerintah terhadap perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kedudukan hak gugat dari institusi pemerintah pada aspek penegakan hukum lingkungan yang didasarkan pada doktrin public trust serta menganalisa penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam putusan a quo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah masuknya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perkara lingkungan hidup didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjadi pelindung bagi kelestarian sumber daya alam dan masyarakat yang tidak mampu bertindak secara hukum, serta penggunaan teori perbuatan melawan hukum dalam penegakan hukum lingkungan memperhatikan Pasal 1365-1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menentukan sifat perbuatan pelaku.]]>
<![CDATA[Perbandingan Hukum Penetapan Eksistensi Hak Ulayat Dengan Penetapan Native Title di Australia ]]>
<![CDATA[Muhamad Agil aufa Afinnas]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v8i1.2316
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji perbandingan hukum penetapan eksistensi Hak Ulayat di Indonesia dengan penetapan native title di Australia. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis perbandingan hukum penetapan eksistensi Hak Ulayat di Indonesia dengan native title di Australia serta untuk menganalisa bagaimana seharusnya perbaikan hukum di Indonesia berdasarkan kajian perbandingan hukum dengan mekanisme hukum penetapan native title di Australia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan pada rezim hukum penetapan eksistensi Hak Ulayat di Indonesia. Dalam Native Title Act, diatur secara jelas mengenai mekanisme penetapan, subjek hak, otoritas atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penetapan hak komunal atas tanah, serta signifikansi peraturan hukumnya. Kejelasan tersebut yang masih belum ditemui di Indonesia. Politik Hukum di Indonesia juga kurang berpihak kepada perlindungan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya. Perbaikan hukum terkait mekanisme penetapan eksistensi Hak Ulayat di Indonesia harus segera dilakukan agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada Masyarakat Hukum Adat serta meminimalisisr terjadinya konflik pertanahan yang melibatkan mereka]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Leni Dwi Nurmala]]>;
<![CDATA[Yoslan Koni]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v8i1.2285
<![CDATA[Kebijakan terkait kewajiban kepada setiap warga negara untuk melakukan vaksinasi Covid-19 telah menjadi polemik yang menimbulkan pro kontra pada masyarakat. Namun, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 menyebar, dari segi hukum berlaku asas lex spesialis derogate legi generalis. Sehingga dalam situasi yang dianggap darurat, masyarakat harus mampu mematuhi ketentuan khusus. Adapun tujuan yang ini dikaji dalam tulisan ini yakni tentang bagaiaman perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap masyarakat terkait kewajiban vaksinasi Covid-19. Metode yang di gunakan yuridis normatif. Kebijakan tentang kewajiban vaksinasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah tak sedikit masyarakat yang menolaknya. Dalam menanggulangi polemik tersebut pemerintah menentukan kebijakan bahwa bagi masyarakat yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi secara hukum baik sanksi administratif bahkan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Berdasarkan hal inilah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dirasakan oleh masyarakat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagai hak warga negara dalam menentukan pemilihan pelayanan kesehatan.]]>
