cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rifqi Hidayat
Contact Email
rifqifebi@uin-antasari.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iqtishaduniska@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : 24422282     EISSN : 26210274     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, E-ISSN: 2621-0274; P-ISSN: 2442-2282, published by Islamic Economic Department and Islamic Economic Law Department of Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin Indonesia. It is a peer-reviewed journal of Islamic Economic and Islamic Economic Law. The journal is published Biannually; June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2022): Jurnal al-Iqtishadiyah" : 5 Documents clear
SIGNIFIKANSI PERAN PEMERINTAH DALAM PEMYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH Fithri Mawaddah; Junia Farma
AL-IQTISHADIYAH : EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 8, No 2 (2022): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/iqt.v8i2.9115

Abstract

This study aims to examine the signification of the role of the Banda Aceh City government in ensuring the availability of halal food. This research uses a descriptive method of analysis, and the data obtained are analyzed qualitatively. The results showed that the reasons for the importance of the government's role in creating regulations to ensure the availability of halal food are, first; the normative principle of ta'abbudi every Muslim is obliged to consume halal food, second, the modern production system as a result of advances in food technology, third, the inability of consumers to evaluate food even when it has been consumed. For this purpose, the Banda Aceh City Government as the element most related to the community plays a role through the regulations of Mayor Regulation No. 13 Tahun 2011 and No. 16 Tahun 2016. With this goal, the Government of Aceh has established a rule of law that can protect the public from products that are not halal, namely through Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016. However, these rules still require regulations / rules to supervise and enforce as a control function so that the form of information regulation, control of producer behavior and preliminary permits synergize in ensuring the availability of halal food. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji signifikasi peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjamin ketersediaan makanan halal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan alasan pentingnya peran pemerintah dalam merumuskan regulasi guna menjamin ketersediaan makanan halal yakni, pertama; prinsip normatif ta’abbudi setiap muslim wajib mengkonsumsi makanan halal; kedua, sistem produksi modern sebagai akibat kemajuan teknologi pangan ketiga, ketidakmampuan konsumen mengevaluasi makanan bahkan ketika telah dikonsumsi. Untuk kepentingan tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai unsur yang paling berhubungan dengan masyarakat telah berperan melalui regulasi Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2011 dan No. 16 Tahun 2016. Dengan tujuan tersebut pula, Pemerintah Aceh membuat aturan hukum untuk melindungi masyarakat dari produk non-halal, yakni melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. Namun aturan tersebut masih memerlukan regulasi/aturan melakukan pengawasan dan penindakan sebagai fungsi kontrol agar bentuk regulasi informasi, kontrol perilaku produsen dan izin pendahuluan bersinergi dalam menjamin ketersediaan makanan halal.
ANALISIS PENGELOLAAN BISNIS PERHOTELAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH (STUDI KASUS PADA JL STAR HOTEL MAKASSAR) Nurul Wahida Aprilya; Idris Parakkasi; Ayu Ruqayyah Yunus
AL-IQTISHADIYAH : EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 8, No 2 (2022): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/iqt.v8i2.8858

Abstract

Hotel syariah adalah suatu usaha di bidang perhotelan dengan kriteria penyelenggaraannya memiliki syarat khusus dalam perhotelan syariah. Di Indonesia sendiri sudah banyak hotel syariah didirikan, akan tetapi pengelolaannya yang merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah tersebut masih banyak yang belum sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan bisnis hotel JL Star dan untuk mengetahui apakah hotel JL Star sesuai dengan kriteria hotel syariah dalam PERMEN Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan sebagai metode penelitian ini. Penganalisisan data berupa penyajian, koleksi, pengolahan data, kemudian menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian hotel JL Star telah menerapkan prinsip syariah pada pengelolaannya, akan tetapi hotel JL Star masih belum mendapatkan sertifikat sistem jaminan halal. Sehingga hotel tersebut masih belum memenuhi kriteria mutlak dari DSN-MUI mengenai Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
Analisis Sharia Standard AAOIFI 19 tentang Loan (Qardh) Pada Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah Solo Baru Dewi Nurdiana; Mudhofir Mudhofir; Muh. Nashirudin
AL-IQTISHADIYAH : EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 8, No 2 (2022): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/iqt.v8i2.7622

Abstract

AAOIFI states in Mikyar (19) verse (7) regarding qardh that, merging ba'i, ijarah, mu'awadah contracts may not be carried out with qardh contracts, as in the gold rahn product currently applicable in sharia pawnshops. This study aims to analyze the application of the golden rahn contract at the Solo Baru sharia pawnshop. And analyze the hybrid contract that occurs in the product. This is a field research with a descriptive analytical research specification. The data collection method is done by interview and direct observation Sharia gold pawn transactions (rahn gold) at the Solo Baru sharia pawnshop use qardh, rahn and ijarah contracts. The existence of qardh as an initial contract for the occurrence of debts which is the basis of the occurrence of pawning (rahn) where the customer's initial intention is to come to the sharia pawnshop to get financing in the form of debt and an ijarah contract for the wages of storing gold as collateral in the pawned rahn contract. That the practice of pawning gold in sharia pawnshops, especially in Solo Baru, is allowed because the combination of ijarah and qardh contracts in this product cannot be equated with bai' and qardh contracts which are prohibited in the hadith and AAOIFI fatwas. The ijarah contract on this product is a necessity because the collateral which is used as collateral is maintained and stored properly by the pawnshop for the money that has been given by the bank to the customer and in the Bai' contract or sale and purchase there is a transfer of property rights from the seller to the buyer while in the ijarah contract there is no transfer of ownership as occurs in the sale and purchase. AAOIFI menyatakan dalam Mikyar (19) ayat (7) tentang qardh bahwa, penggabungan akad ba’i, ijarah, mu’awadah tidak boleh dilakukan dengan akad qardh, seperti dalam produk rahn emas yang saat ini berlaku di pegadaian syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad rahn emas pada pegadaian syariah Solo Baru. Serta menganalisis hybrid contract yang terjadi pada produk tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung. Transaksi gadai emas syariah (rahn emas) di pegadaian syariah Solo Baru menggunakan akad qardh, rahn dan ijarah. Adanya qardh sebagai akad awal terjadinya utang-piutang yang menjadi pangkal dari terjadinya gadai (rahn) dimana niat awal nasabah datang ke pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan berupa utang dan akad ijarah atas upah penyimpanan emas sebagai jaminan dalam akad rahn yang digadaikan. Bahwa praktik gadai emas di pegadaian syariah khususnya di Solo Baru itu boleh karena penggabungan akad ijarah dan qardh pada produk ini tidak bisa disamakan dengan akad bai’ dan qardh yang dalam hadis dan fatwa AAOIFI dilarang. Akad ijarah pada produk ini merupakan suatu keniscayaan karena barang jaminan yang dijadikan jaminan dipelihara dan disimpan dengan baik oleh pegadaian atas uang yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah dan pada akad Bai’ atau jual beli terdapat pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli sedangkan pada akad ijarah tidak terdapat perpindahan hak milik sebagaimana yang terjadi pada jual beli. 
Pemahaman Mahasiswi Terhadap Penggunaan Kosmetik Illegal Ditinjau dengan Sadd Adz-Dzari'ah Rahmah Safitri; Tri Hidayati; Rabiatul Adawiyah
AL-IQTISHADIYAH : EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 8, No 2 (2022): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/iqt.v8i2.7474

Abstract

Fenomena penggunaan kosmetik ilegal menjadi sesuatu yang kerap terjadi di masyarakat, khususnya dalam penelitian ini pada kalangan mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Fokus penelitian adalah Pemahaman Mahasiswi Terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal Ditinjau dengan Sadd Adz-Dzari’ah. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian sosio-legal research. Data penelitian dihimpun dengan metode kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan teori Sadd Adz-Dzari’ah. Berdasarkan hasil analisis data, penulis mengambil kesimpulan bahwa mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya cenderung memahami penggunaan kosmetik ilegal, namun pada prakteknya pemahaman tersebut tidak membuat mahasiswi lepas dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut. Kosmetik tanpa izin edar dari BPOM tidak dapat diketahui secara pasti terkait kandungan bahan, kebersihan, dan keamanannya sehingga dapat berakibat buruk bagi penggunanya. Oleh sebab itu, apabila dikaitkan dengan Sadd Adz-Dzari’ah maka penggunaan kosmetik ilegal tersebut haruslah dihentikan
Peran Baznas Jember Dalam Mengelola Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Wilayah Kabupaten Jember Dhofir Catur Bashori; Muhammad Syafi'i
AL-IQTISHADIYAH : EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 8, No 2 (2022): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/iqt.v8i2.7114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember, dan mengetahui peran BAZNAS Kabupaten Jember dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Motede pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung dilapangan dan diolah dengan motode ilmiah untuk menjawab tujuan penelitian yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, secara manajerial BAZNAS Kabupaten Jember telah menjalankan fungsi manajemen pengelolaan zakat dengan baik yang meliputi aktivitas pengumpulan/ penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan/ evaluasi. Kedua, BAZNAS kabupaten Jember memiliki peran yang besar dalam upaya untuk memaksimalkan potensi zakat profesi atau penghasilan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Saran peneltian selanjutnya adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran untuk menunaikan zakat profesi bagi pegawai diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, atau dilingkungan swasta.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2023): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 8, No 2 (2022): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 8, No 1 (2022): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 7, No 1 (2021): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 6, No 1 (2020): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 7, No 2 (2021): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 6, No 2 (2020): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 5, No 2 (2019): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 5, No 1 (2019): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 4, No 2 (2018): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 4, No 1 (2018): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 3, No 2 (2017): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2014) More Issue