cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elsa Aprina
Contact Email
elsafhuniba@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
elsafhuniba@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal de jure
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 20858477     EISSN : 26554348     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN PRODUK SUPERMARKET YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL HARGA PROMOSI DI KOTA BALIKPAPAN ROSDIANA, ROSDIANA
jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Konsumen merupakan pemakai atau penggguna dari suatu produk barang maupun jasa. Sebagai pengguna produk barang atau jasa, tentunya konsumen memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi dan hak-hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menetapkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa. Selain itu dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang mengabaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam UUPK dimana adanya perbedaan informasi antara harga barang yang tercantum pada label harga promosi, yang seringkali ditemukan perbedaan dengan harga yang dikenakan pada saat pembayaran di kasir. Perbedaan harga tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi konsumen karena biaya yang dikeluarkan melebihi beban yang telah diperhitungkan sebelumnya. Penelitian ini lebih ditujukan kepada konsumen sebagai pembeli dari suatu produk dan pengunjung supermarket. Terkait dengan pelindungan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap fokus utama mengenai permasalahan selisih harga yang disebabkan tidak kesesuaian antara label harga promosi dengan harga yang dikenakan pada label display (rak barang) dan pada saat pembayaran di kasir
PENGEMBANGAN KERJASAMA INDONESIA BERSAMA NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KETENAGAKERJAAN
 APRINA, ELSA
jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Tulisan ilmiah ini akan menyoroti mengenai hubungan kerjasama regional di Asia Tenggara harus terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya pengembagan dalam aspek ketenagakerjaan. Bahwasanya kerjasama regional harus terus difokuskan mengenai pembentukan peraturan regional tentang perlindungan terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri atau istilahnya pekerja migran terkhusus untuk perempuan. Persoalan perlindungan pekerja migran ini telah lama menjadi masalah global,mulai dari tingkat nasional, regional hingga di tingkat internasional. Oleh karenanya, diharapkan bagi negara-negara pengirim dan penerima pekerja migran khususnya di Asia Tenggara memiliki komitmen untuk menciptakan dan merealisasikan kesepakatan tentang kebijakan perlindungan pekerja migran.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DARI ASPEK HUKUM TATA NEGARA SUHARTINI, SUHARTINI
jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara bertujuan untuk menjawab permasalahan, pertama, apakah selama ini desa atau sebutan (kampong) lainnya sudah menjadi desa/kampong yang otonom. Kedua, alam yang melimpah baik gas, minyak Apa saja bentuk dan pelaksanaan otonomi yang dimiliki desa atau sebutan lainnya (kampong)? Ketiga, Apakah pengaturan desa/kampong kedepan akan memberikan bumi, batu bara, emas, batu mulia lainnya, peluang atau tantangan atau hambatan bagi pertumbuhan dan perkembangan otonomi desa/kampong. Kesimpulan, Pertama, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini menunjukan bahwa desa adalah daerah Indonesia bersyukur atas karunia ini otonom. Kedua, bahwa desa mmempunyai hak otonomi yang pelaksanaannya berupa mengelola dana desa dan menetapkan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan dengan menjaga, memelihara kelestarian Jangka Menengah (6 (enam) tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (untuk satu alam agar tetap seimbang, membawa tahun). Ketiga, pengaturan tentang desa ini memberikan peluang atau hambatan bagi perkembangan otonomi desa, secara normative adalah memberi peluang. Akan tetapi manfaat dan maslahat bagi seluruh rakyat dalam implementasinya akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan leadership dan Indonesia untuk masa sekaran dan yang manajerial kepala desa yang didukung oleh peangkat desa dan masyarakat desa.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH ATAS DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LOGO KABUPATEN PUTRA, JOHANS KADIR
jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Perkembangan zaman yang ada berdampak pada permasalahan kehidupan yang kompleks. Sebagai akibat dari perkembangan zaman juga berpengaruh pada permasalahan hukum salah satunya dalam perlindungan hukum. Yang menarik adalah bagaimana perlindungan hukum tersebut diterapkan pada badan hukum publik yaitu pemerintah, hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih lagi apabila pemerintah kabupaten melakukan pelanggaran atas hak cipta atas logo. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian berdasarkan penelusuran bahan-bahan hukum, seperti Undang-Undang, Putusan Hakim, serta makalah dan jurnal- jurnal hukum untuk mendapatkan hasil dari penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pemerintah Kabupaten atas dugaan pelanggaran hak cipta atas logo kabupaten. Dari pembahasan yang ada dapat diraik kesimpulan bahwa perlindungan yang diberikan kepada pemerintah dan pemilik logo adalah perlindungan responsive yaitu dengan mengadakan mediasi antara kedua belah pihak
PROSES PENYIDIKAN SETELAH STATUS PENETAPAN TERSANGKA DINYATAKAN TIDAK SAH DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN SANJAYA, WAWAN
jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Proses Penyidikan Setelah Status Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah Dalam Putusan Praperadilan adalah Penyidik harus menerbitkan Spridik baru dan melakukan proses penyidikan kembali terhadap pelaku tindak pidana dan Status tindak Pidana Setelah Status Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah Dalam Putusan Praperadilan adalah masih berlaku karena pemeriksaan dalam Praperadilan adalah pemeriksaan yang belum menyentuh pokok perkara namun masih pada wilayah administratif penyidikan saja. Kedepan perlu ada Perundang-undangan yang tegas mengatur mengenai status Perkara setelah putusan Praperadilan apakah di hentikan atau diberikan batas waktu agar menjamin kepastian hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Dejure Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Dejure Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Dejure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 1 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 1 (2017) Vol 9, No 1 (2017) More Issue