Jurnal de jure
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 1 (2017)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[SISI GELAP OTONOMI DAERAH DALAM PENEMPATAN PEJABAT TINGGI PRATAMA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PPU) KALIMANTAN TIMUR ]]>
<![CDATA[handoyo, susilo]]>
<![CDATA[ jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.844 KB)
<![CDATA[Kewenangan yang dimiliki seorang Kepala Daerah selaku Pejabat PembinaKepegawaian di Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya Pejabat Tinggi Pratama sering kali disalahgunakan, prosedur formal maupun standar regulasi yang seharusnya dijadikan sistem yang harus diikuti kerap di kesampingkan oleh kepentingan politik ataupun keinginan pribadi dari seorang Kepala Daerah, sehingga dalam praktik dan pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil acapkali diwarnai oleh berbagai kontroversi dan ketidakpastian serta seringkali menyimpang dan tidak sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan hal ini lah yang menjadi sisi gelap Otonomi Daerah saat ini.Kata Kunci : Otonomi Daerah, Penempatan Pejabat, Kabupaten Penajam Paser Utara]]>
<![CDATA[PEOPLE SMUGGLING, JUSTICE, LEGAL CERTAINTY AND UTILITY CONCEPT ]]>
<![CDATA[Prisca, Pricillia]]>
<![CDATA[ jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.844 KB)
<![CDATA[Indonesia is not a state party to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees as well as its 1967 Protocol, but Indonesia is one of the countries with the greatest impact of refugees. There are many smuggler boats stranded in Indonesian water, bringing thousands of asylum seekers. These asylum seekers are often cheated by smugglers, they were boarded an improper vessels then stranded and being rejected. This article discusses the smuggling of people based on the perspective of legal theory of Gustav Radbruch.Key words: People smuggling, Migrant, Asylum seeker]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[nurwulan, sri endang rayung]]>
<![CDATA[ jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.844 KB)
<![CDATA[Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kota Balikpapan terhadap BPJS Kesehatan cabang Balikpapan sampai sekarang belum memenuhi target sesuai yang tertulis dalam undang-undang, karena dari total keseluruhan penduduk Kota Balikpapan yang berjumlah 771.970 warga masih terdapat 17% (tujuh belas persen) warga kota Balikpapan yang belum terdaftar menjadi peserta. Kemudian, terdapat faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut yaitu, pertama factor yuridis di mana belum adanya aturan yang mengatur tentang orang terlantar.Kedua, faktor sosiologis bahwa masyarakat Kota Balikpapan masih terkendala dari segi ekonomi danada pula yang sudah memiliki asuransi umum, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang jaminan kesehatan.Ketiga, dari faktor kebudayaan masyarakat dari segi stratifikasi social berpengaruh pada diataatinya hukum di suatu masyarakat.Keywords :Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang 24 Tahun 2011,Kota Balikpapan]]>
<![CDATA[PRINSIP-PRINSIP PEMBENTUKAN DINAS DI KOTA BALIKPAPAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[suhartini, suhartini]]>
<![CDATA[ jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.844 KB)
<![CDATA[Prinsip-prinsip Pembentukan Dinas di Kota Balikpapan dalam Kerangka OtonomiDaerah bertujuan untuk menjawab permasalahan, Pertama, prinsip apakah yang menjadi dasar Pembentukan dinas DI Kota Balikpapan? Kedua, Apakah pembentukan dan keberadaan Dinas Daerah Kota Balikpapan telah sesuai dengan prinsip otonomi daerah? Kesimpulan bahwa Pertama, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan dinas daerah di Kota Balikpapan adalah dalam rangka melaksanakan perintah Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah itu disebutkan bahwa pembentukan Perangkat Dearah termasuk dinas daerah berdasarkan asas: Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; intensitas UrusanPemerintahan dan potensi Daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas. Kedua, bahwa otonomi daerah adalah hak untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri. Dinas daerah dapat dikatakan sesuai dengan otonomi daerah jika dalam pembentukannya mempertimbangkan atau berdasarkan kemampuan daerah, kebutuhan daerah dan sesuai dengan potensi daerah. Kota Balikpapanmempunyai 19 (Sembilan belas) dinas daerah yang secara umum telah mencerminkan kebutuhan, kemampuan dan potensi daerah, meskipun beberapa potensi Kota Balikpapan belum masuk dalam nomenklatur ataupun urusan pemerintahan yang diselenggarakan dinas yang ada.Kata Kunci: Prinsip-prinsip, Dinas Daerah, Pemerintah Kota Balikpapan, OtonomiDaerah.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK ATAS TARIF PROGRESIF DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DIBALIKNAMAKAN ]]>
<![CDATA[ardi, mochamad]]>
<![CDATA[ jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.844 KB)
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap wajib pajak tidak terpenuhi karena tidak adanyapengawasan atau adanya lembaga yang bisa mengawasi kinerja pemungutan pajak terlebih kepada wajib pajak yang terkena pajak tarif progresif. Pemblokiran nomor kendaraan bermotor di SAMSAT belum sepenuhnya menjadi solusi bagi wajib pajak kendaraan bermotor atas tarif progresif dalam jual beli kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor yang berbeda nama dikarenakan tidak dibalik nama pada waktu pembelian kendaraan bermotor bekas pakai (second) bisa menjadi polekmik baru pula dalam pajak progresif. Hal ini, pemilik kendaraan pertama menjual kepada pembeli dengan tidak dibalik nama. Kemudian penjual membeli kendaraan baru, dikenakan tarif pajak progresif terhitung dari kendaraan pertama penjual yang sudah dijual.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pajak Progresif, Jual Beli Kendaraan Bermotor]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[sri endang rayung nurwulan]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (673.741 KB)
|
DOI: 10.36277/.v9i1.4
<![CDATA[Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kota Balikpapan terhadap BPJS Kesehatan cabang Balikpapan sampai sekarang belum memenuhi target sesuai yang tertulis dalam undang-undang, karena dari total keseluruhan penduduk Kota Balikpapan yang berjumlah 771.970 warga masih terdapat 17% (tujuh belas persen) warga kota Balikpapan yang belum terdaftar menjadi peserta. Kemudian, terdapat faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut yaitu, pertama factor yuridis di mana belum adanya aturan yang mengatur tentang orang terlantar.Kedua, faktor sosiologis bahwa masyarakat Kota Balikpapan masih terkendala dari segi ekonomi danada pula yang sudah memiliki asuransi umum, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang jaminan kesehatan.Ketiga, dari faktor kebudayaan masyarakat dari segi stratifikasi social berpengaruh pada diataatinya hukum di suatu masyarakat.Keywords :Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang 24 Tahun 2011,Kota Balikpapan]]>
<![CDATA[PRINSIP-PRINSIP PEMBENTUKAN DINAS DI KOTA BALIKPAPAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[suhartini suhartini]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (594.491 KB)
|
DOI: 10.36277/.v9i1.5
<![CDATA[Prinsip-prinsip Pembentukan Dinas di Kota Balikpapan dalam Kerangka OtonomiDaerah bertujuan untuk menjawab permasalahan, Pertama, prinsip apakah yang menjadi dasar Pembentukan dinas DI Kota Balikpapan? Kedua, Apakah pembentukan dan keberadaan Dinas Daerah Kota Balikpapan telah sesuai dengan prinsip otonomi daerah? Kesimpulan bahwa Pertama, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan dinas daerah di Kota Balikpapan adalah dalam rangka melaksanakan perintah Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah itu disebutkan bahwa pembentukan Perangkat Dearah termasuk dinas daerah berdasarkan asas: Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; intensitas UrusanPemerintahan dan potensi Daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas. Kedua, bahwa otonomi daerah adalah hak untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri. Dinas daerah dapat dikatakan sesuai dengan otonomi daerah jika dalam pembentukannya mempertimbangkan atau berdasarkan kemampuan daerah, kebutuhan daerah dan sesuai dengan potensi daerah. Kota Balikpapanmempunyai 19 (Sembilan belas) dinas daerah yang secara umum telah mencerminkan kebutuhan, kemampuan dan potensi daerah, meskipun beberapa potensi Kota Balikpapan belum masuk dalam nomenklatur ataupun urusan pemerintahan yang diselenggarakan dinas yang ada.Kata Kunci: Prinsip-prinsip, Dinas Daerah, Pemerintah Kota Balikpapan, OtonomiDaerah.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK ATAS TARIF PROGRESIF DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DIBALIKNAMAKAN ]]>
<![CDATA[mochamad ardi]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (670.214 KB)
|
DOI: 10.36277/.v9i1.6
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap wajib pajak tidak terpenuhi karena tidak adanyapengawasan atau adanya lembaga yang bisa mengawasi kinerja pemungutan pajak terlebih kepada wajib pajak yang terkena pajak tarif progresif. Pemblokiran nomor kendaraan bermotor di SAMSAT belum sepenuhnya menjadi solusi bagi wajib pajak kendaraan bermotor atas tarif progresif dalam jual beli kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor yang berbeda nama dikarenakan tidak dibalik nama pada waktu pembelian kendaraan bermotor bekas pakai (second) bisa menjadi polekmik baru pula dalam pajak progresif. Hal ini, pemilik kendaraan pertama menjual kepada pembeli dengan tidak dibalik nama. Kemudian penjual membeli kendaraan baru, dikenakan tarif pajak progresif terhitung dari kendaraan pertama penjual yang sudah dijual.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pajak Progresif, Jual Beli Kendaraan Bermotor]]>
<![CDATA[SISI GELAP OTONOMI DAERAH DALAM PENEMPATAN PEJABAT TINGGI PRATAMA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PPU) KALIMANTAN TIMUR ]]>
<![CDATA[susilo handoyo]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (853.14 KB)
|
DOI: 10.36277/.v9i1.7
<![CDATA[Kewenangan yang dimiliki seorang Kepala Daerah selaku Pejabat PembinaKepegawaian di Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya Pejabat Tinggi Pratama sering kali disalahgunakan, prosedur formal maupun standar regulasi yang seharusnya dijadikan sistem yang harus diikuti kerap di kesampingkan oleh kepentingan politik ataupun keinginan pribadi dari seorang Kepala Daerah, sehingga dalam praktik dan pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil acapkali diwarnai oleh berbagai kontroversi dan ketidakpastian serta seringkali menyimpang dan tidak sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan hal ini lah yang menjadi sisi gelap Otonomi Daerah saat ini.Kata Kunci : Otonomi Daerah, Penempatan Pejabat, Kabupaten Penajam Paser Utara]]>
<![CDATA[PEOPLE SMUGGLING, JUSTICE, LEGAL CERTAINTY AND UTILITY CONCEPT ]]>
<![CDATA[Pricillia Prisca]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (628.945 KB)
|
DOI: 10.36277/.v9i1.3
<![CDATA[Indonesia is not a state party to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees as well as its 1967 Protocol, but Indonesia is one of the countries with the greatest impact of refugees. There are many smuggler boats stranded in Indonesian water, bringing thousands of asylum seekers. These asylum seekers are often cheated by smugglers, they were boarded an improper vessels then stranded and being rejected. This article discusses the smuggling of people based on the perspective of legal theory of Gustav Radbruch.Key words: People smuggling, Migrant, Asylum seeker]]>
