Jurnal de jure
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Articles
108 Documents
<![CDATA[UPAYA HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA YANG BELUM DI ATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Ratna Luhfitasari]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 11, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.793 KB)
|
DOI: 10.36277/.v11i2.343
<![CDATA[Hakim didalam memutuskan suatu perkara memegang peranan yang penting dalam menegakkan Hukum dan Keadilan. Karena dalam hal ini Hakim memutuskan setiap perkara Hukum “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esaâ€, demikian bunyi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Penemuan hukum terutama yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, penemuan hukum oleh hakim ini dianggap mempunyai wibawa.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN DALAM PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[ardiansyah ardiansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (694.381 KB)
|
DOI: 10.36277/.v11i1.59
<![CDATA[Tulisan ini merupakan analisis yuridis tentang peran pemerintah daerah di bidang pertanahan Salah satu upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah dengan melakukan penetapan tanah ulayat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pertanahan di Indonesia? 2.Bagaimanakah Peran Pemerintah Daerah dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di era Otonomi Daerah? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji suatu masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kewenangan Pemerintah daerah dalam bidang pertanahan adalah Urusan Pemerintah Provinsi di bidang pertanahan meliputi izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penyelesaian sengketa tanah garapan; penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; penetapan tanah ulayat; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat merupakan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Pengakuan itu diberikan melalui peraturan perundang-undangan. ]]>
<![CDATA[SINKRONISASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH POLRI, KEJAKSAAN DAN KPK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[WAWAN SANJAYA]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (660.314 KB)
|
DOI: 10.36277/.v10i1.15
<![CDATA[Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI, Kejaksaan dan KPK terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Masing-masing memiliki batasannya terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dan Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang pelakunya berasal dari anggota POLRI dan pegawai Kejaksaan maka demi menjaga independensi kasus tersebut serta menjaga supremasi Hukum yang adil dan tegas maka proses penyelidikan dan penyidikannya dilakukan oleh KPK.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[sri endang rayung nurwulan]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 9, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (673.741 KB)
|
DOI: 10.36277/.v9i1.4
<![CDATA[Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kota Balikpapan terhadap BPJS Kesehatan cabang Balikpapan sampai sekarang belum memenuhi target sesuai yang tertulis dalam undang-undang, karena dari total keseluruhan penduduk Kota Balikpapan yang berjumlah 771.970 warga masih terdapat 17% (tujuh belas persen) warga kota Balikpapan yang belum terdaftar menjadi peserta. Kemudian, terdapat faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut yaitu, pertama factor yuridis di mana belum adanya aturan yang mengatur tentang orang terlantar.Kedua, faktor sosiologis bahwa masyarakat Kota Balikpapan masih terkendala dari segi ekonomi danada pula yang sudah memiliki asuransi umum, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang jaminan kesehatan.Ketiga, dari faktor kebudayaan masyarakat dari segi stratifikasi social berpengaruh pada diataatinya hukum di suatu masyarakat.Keywords :Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang 24 Tahun 2011,Kota Balikpapan]]>
<![CDATA[KAJIAN NORMATIF AKTA JUAL BELI TANPA ITIKAD BAIK ]]>
<![CDATA[Ardiansyah Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Devvy Berliana Thalita]]>;
<![CDATA[Nurul Wahyu Wijayanti]]>;
<![CDATA[Laras Febriani]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 12, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (739.406 KB)
|
DOI: 10.36277/.v12i1.380
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kajian normatif terkain Akta Jual Beli (AJB) tanpa itikad baik di Kota Balikpapan. Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat perspektif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dimana kami meneliti dan mengkaji berbagai aspek-aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa kajian normatif terkait Akta Jual Beli (AJB) tanpa itikad baik meliputi seluruh tahapan pembuatan perjanjian dan pasca perjanjian. Dalam hal membuat perjanjian ada satu asas yang harus kita patuhi bersama, yaitu asas itikad baik sebagai landasan pembuantan perjanjian. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata yang mengatur itikad baik sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Sehingga dari hasil pengamatan kami perjanjian yang dibuat dari awal hingga akhir tersebut sama sekali tidak menjalankan asas itikad baik dengan semestinya. ]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA ]]>
<![CDATA[Mangara Maidlando Gultom]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (614.12 KB)
|
DOI: 10.36277/.v11i1.43
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah politik hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan apa yang menjadi unsur “kegentingan yang memaksa†dalam membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perpu Pilkada). Politik hukum pembentukan Perpu Pilkada adalah untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang sebelumnya telah berubah menjadi dipilih oleh DPRD berdasarkan UU Pilkada. Tidak terdapat unsur “kegentingan yang memaksa†dalam pembentukan Perpu Pilkada, meskipun dalam konsiderannya menyebutkan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai rujukan utama pembentukannya.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[SUHADI SUHADI]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (656.493 KB)
|
DOI: 10.36277/.v10i1.20
<![CDATA[Pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan di kota Balikpapan sampai saat ini belum memenuhi minimal kuota yang di tetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu sebesar 1% untuk swasta dan 2% untuk pemerintah, namun pemerintah masih mengupayakan agar dapat memenuhi minimal kuota tersebut melalui berkerjasama dengan perusahaan, mendorong perusahaan-perusahaan di kota Balikpapan untuk menyediakan sarana dan prasana penunjang, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan kualitas pendidikan, merubah pola pikiran pengusaha dan masyarakat untuk tidak memandang penyandang disabilitas sebagai golongan yang membutuhkan belas kasih. Kemudian untuk perlindungan hukum pemerintah kota Balikpapan terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan masih sebatas perlindungan hukum preventif yang diberikan yaitu masih berupa sosialisasi, melakukan pelatihan kerja, pemberian modal usaha, sedangkan untuk perlidungan hukum represif sampai saat ini belum dapat diberikan dikarenakan belum adanya regulasi yang memuat sanksi yang tegas.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN KONSTITUSI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ]]>
<![CDATA[Roziqin Roziqin]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (676.598 KB)
|
DOI: 10.36277/.v10i2.29
<![CDATA[Konstitusi memiliki fungsi menetapkan aturan dasar yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan warga negara pada suatu negara. Konstitusi sebagai norma dasar pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai “mercu suar†yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk pembentukan hukum yang lebih rendah tingkatannya dari konstitusi. Penulisan ini mengkaji tentang Konstitusi yang difokuskan sebagai upaya untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang- undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan kemudian melakukan analisis terhadap taraf sinkronisasi Konstitusi dengan peraturan perundang-undangaan dan harmonisasi substansi norma perundang-undang sektoral di bidang pengeloaan sumber daya alam dan lingkungan hidup]]>
<![CDATA[URGENSI PENERAPAN REGULATORY SANDBOX OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL EQUITY CROWDFUNDING ]]>
<![CDATA[Naim Fajarul Husna]]>;
<![CDATA[Kukuh Tejomurti]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 12, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (786.048 KB)
|
DOI: 10.36277/.v12i1.370
<![CDATA[Perkembangan inovasi financial technology (fintech) yang tidak bisa dibendung membuat diperlukannya regulasi yang dapat mengawalnya. Equity crowdfunding menjadi salah satu fintech yang paling digemari karena bisa menjadi alternatif investasi bagi masyarakat. Akan tetapi regulasi yang ada belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi pemodal. OJK sebagai regulator fintech di Indonesia harus bisa memberikan perlindungan hukum bagi pemodal equity crowdfunding. Penelitian ini menganalisis praktik equity crowdfunding di Indonesia dan membandingkan penerapan regulatory sandbox di negara lain. Regulatory sandbox bisa menjadi solusi untuk menjamin perlindungan hukum bagi pemodal equity crowdfunding. Perusahaan equity crowdfunding nantinya diwajibkan melalui masa uji coba sebelum diijinkan untuk beroperasi.]]>
<![CDATA[PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PERKANTORAN-COASTAL ROAD DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Johans Kadir Putra]]>;
<![CDATA[Sri Endang Rayung Wulan]]>;
<![CDATA[Usman Usman]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 11, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (304.733 KB)
|
DOI: 10.36277/.v11i2.344
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menjadi aturan dasar untuk melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pada penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan lingkar perkantoran coastal road di Kabupaten Penajam Paser Utara belum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Lingkar Perkantoran-Coastal Road di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan lingkar perkantoran-coastal roadKabupaten Penajam Paser Utara belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah.Kata kunci:Tanah, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum]]>
