cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Contact Email
jurnaladliya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaladliya@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 19788312     EISSN : 26572125     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan merupakan terbitan berkala ilmiah ini berisi artikel bidang ilmu Hukum yang diterbitkan secara berkala 2 kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan" : 7 Documents clear
PENERAPAN PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA Aah Tsamrotul Fuadah
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.634 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6167

Abstract

AbstrakHukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama sebagian besar masih menginduk pada hukum acara yang berlaku di ling­ku­ngan Peradilan Umum, ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No­mor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Namun, ada sebagian prinsip hukum acara Islam yang telah di praktikan di lingkungan Pera­dilan Agama, sehingga penulis tertarik untuk memaparkan ten­tang praktik pe­nerapan prinsip hukum acara Islam di Peradilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat ditarik ke­sim­pulan bahwa prinsip hukum acara Islam sudah dilaksa­nakan dalam praktik di Peradilan Agama kecuali dua hal yaitu: partama, tentang pembuktian dan sumpah yang pembebanan­nya berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara per­data, yang mana menurut hukum acara Islam pembuktian dibe­bankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepa­da tergugat yang menolak gugatan, sedangkan menurut hukum acara perdata baik pembuktian maupun sumpah dibebankan ke­pada kedua belah pihak secara seimbang. Kedua, mengenai orang-orang yang tidak boleh dijadikan saksi di persidangan yang berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara perdata.
ANALISIS PRINSIP AL-HURRIYAH TERHADAP HAK POLITIK PEGAWAI NEGERI (TNI DAN POLRI) DI INDONESIA DITINJAU DARI DEMOK¬RASI DAN HAM Lutfi Fahrul Rizal
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.613 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6168

Abstract

AbstrakHak politik bagi pegawai negeri terutama bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik In­do­ne­sia (Polri) telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia. Permasalah­an yang timbul adalah bagaimanakah pengaturan tentang hak po­li­tik bagi TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum di Indo­nesia apa­bila dilihat dari perspektif sejarah dan politk hukum serta ba­gai­manakah analisis prinsip al-Hurriyah dengan tinjauan konsepsi Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat de­mok­ratis di Indonesia. Berdasar­kan hasil penelitian dapat dike­tahui bahwa pengaturan pada tiga periode kekuasaan meng­alami kemun­duran. Pada masa Orde Lama, angkatan bersen­jata dan polisi diberikan hak me­mi­lih dalam Pemilu. Pada Orde baru, ABRI tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaan ABRI dalam ranah-ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme peng­ang­katan dalam lembaga legis­latif. Sedangkan pada era refor­masi, hak pilih dan memilih ba­gi anggota TNI dan Polri dihi­lang­kan sehingga TNI dan Polri hanya melaksanakan tugas ne­gara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut. Hal tersebut meng­indi­kasikan bahwa pengaturan hu­kum tentang hak pilih berda­sarkan analisis prinsip Al Hurriyah menurut perspektif Hak Asasi Manusia dalam konteks masya­rakat demokratis belum­lah sinkron satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan kriteria par­tisipasi dan keterwakilan sebagai­mana termaktub dalam nilai-nilai ideal demokrasi belumlah ter­wujud.
POLA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN M. Irsan Nasution
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.772 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6169

Abstract

AbstrakMeningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, seca­ra selektif meningkat pula tindak pidana ekonomi baik dalam kuan­ti­tatif maupun kualitatif, seiring dengan kemajuan tekno­lo­­gi dan ilmu pengetahuan. Bentuk tindak pidana tradisional su­dah berkembang menjadi bentuk tindak pidana yang lebih mo­dern sehingga tindak pidana tersebut sulit ditanggulangi dan hu­kum yang mengaturpun sulit menjangkaunya. Contohnya tin­­dak pidana perbankan yang pelakunya pengurus bank itu sen­di­ri atau orang lain yang bekerjasama dengan pengurus bank. Jenis tindak pidana perbankan dapat dibagi dalam 3 jenis yaitu: 1) Tindak pidana perizinan atau legalitas bank; 2) Tindak pidana dibidang perkreditan; 3) Tindak pidana dibi­dang lalu-lintas giral; Tindak pidana yang terjadi hampir tidak mungkin dapat terjadi tanpa kerjasama dengan orang dalam, setidak-tidaknya atas petunjuk orang dalam, paling tidak memanfaatkan ketidak cermatan dan kurang ketelitian pegawai perbankan sendiri, tindak pidana yang diatur dalam Undanga-Undang No.10/1998 tentang Perbankan dapat berupa: 1) Tindak kejahatan perbankan, yang ancaman pidananya lebih tinggi dari pidana pelanggaran (pasal 46, pasal 47, pasal 47A, pasal 49, pasal 50, pasal 50A; 2) Tindak pelanggaran perban­kan yang ancaman pidananya lebih rendah dari tindak keja­hatan, (pasal 48). Pola pertanggung jawaban pidana suatu bank sebelumnya tanggungjawab pidana adalah pelaku perbuatanlah yang harus bertanggung jawab secara pribadi berasaskan naturlijkpersoon, dan telah berkembang pada dewasa ini um­umnya diterima pendirian bahwa badan hukum memiliki tang­gungjawab pidana berupa pidana denda.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1) UUD 1945 TENTANG HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA SEBAGAI SYARAT PENERBITAN PERPPU Nasrudin Nasrudin
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.874 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6164

Abstract

AbstrakKewenangan untuk menerbitkan Perppu bagi Presiden adalahkewenangan yang diberikan baik oleh Konstitusi maupunUndang-Undang (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Di dalam UUD 1945 Pasal 22 ayat 1 ditegaskan bahwa “dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang”. Pada hakikatnya, hingga sekarang belum satupun regulasi,utamanya dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan secara tegas kalau kiranya Perppu dapat dikeluarkan oleh Presiden untuk mencabut atau menggantikan Undang-Undang, dengan alasan UndangUndang tersebut mendapat penolakan oleh publik. Oleh karena itu dalam hemat Penulis, menilai bahwa eksistensi Perppu Pilkada yang mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pilkada dan Perppu Pemda yang mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya tidak konstitusional.
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARI’AH PASCA PUTUSAN MK NOMOR 93/PUU-X/2012 Heris Suhendar
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6170

Abstract

AbstrakTulisan ini akan memaparkan tentang sejauh mana kompe­ten­si Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa per­ban­kan syari’ah pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No­mor 93/PUU-X/2012 mengenai judicial review atas pen­jelasan Pa­sal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Sehingga tulisan ini lebih mem­fokuskan kepada pembahasan tentang kewenangan Pe­nga­dilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan sya­ri’ah tanpa ada lagi pilihan forum penyelesaian ke Pengadil­an Umum. Kemudian bagaimana kedudukan hu­kum pada pi­lih­an forum lain secara non-litigasi dalam pen­jelasan Pasal 55 ayat (2) ­Un­dang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Per­ban­kan Syari’ah tersebut? Oleh karena itu, tulisan ini memuat pen­je­lasan kompetensi Pengadilan Agama dalam menye­lesai­kan seng­keta perbankan syari’ah pasca lahir­nya Undang-Un­dang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama da­­lam me­nye­lesaikan sengketa perbankan syari’ah pasca lahirnya Un­dang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan impli­kasi putusan Mah­kamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ter­hadap kom­­petensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan seng­keta perbankan syari’ah.
PENGARUH OPERATING PROFIT MARGIN (OPM) DAN NET PROFIT MARGIN (NPM) TERHADAP HARGA SAHAM PADA BANK UMUM PERSERO (BUMN PEMERINTAH) PERIODE 2009-2013 Ulfa Dhia Musyafa Arlin Ferlina Moch
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6165

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Operating Profit Margin (OPM) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap harga saham. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yang terdiri dari Operating Profit Margin (OPM) dan Net Profit Margin (NPM) serta variabel dependen yaitu harga saham untuk mengukur pengaruh dari masing-masing variableMetode yang digunakan dalam penelitian adalah metode desktiptif kuantitatif yang bersifat kausal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan periode 2009-2013 dan literaturliteratur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Populasi yang digunakan sebanyak empat perusahaan dari Bank Umum Persero (BUMN Pemerintah) dan untuk sampel digunakan sampel jenuh. Selanjutnya digunakan metode analisis data panel denganmenggunakan Eviews dalam memproses dan mengolah data. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan Operating Profit Margin (OPM) dan Net Profit Margin (NPM) memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, secara parsial Operating Profit Margin (OPM) dan NetProfit Margin (NPM) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap terhadap harga saham pada Bank Umum Persero (BUMN Pemerintah) periode 2009-2013, koefisien determinasi menunjukkan bahwa kemampuan variabelindependen (OPM dan NPM) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Harga Saham) 61,48.
METODOLOGI TAFSIR FALSAFI DAN TAFSIR SUFI U. Abdurrahman
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.331 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6166

Abstract

AbstrakAl-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad, terbukti mampu menampakkan sisi kemukjizatannya yang luar biasa, bukan hanya pada eksistensinya yang tidak pernah rapuh, tetapi juga pada ajarannya yang telah terbukti sesuai dengan perkembang­an zaman. al-Quran tidak hanya berbicara tentang moralitas dan spritualitas, tetapi juga berbicara tentang ilmu pengetah­uan yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia. Banyak ulama tafsir yang telah menulis beberapa karya tentang metode penafsiran al-Quran. Dari para ulama itu muncullah berbagai macam model dan metode penafsiran dalam rangka menying­kap pesan-pesan al-Quran secara optimal sesuai dengan ke­mam­puan dan kondisi sosial mereka. Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan dua metodologi tafsir yaitu tafsir falsafi dan tafsir sufi.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 16, No 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, No 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 2 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 1 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 2 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 1 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 12, No 2 (2018): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 12, No 1 (2018): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 2 (2017): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 10, No 2 (2016): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 10, No 1 (2016): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 2 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan More Issue