Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial
SOCIETAS:Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, menerima artikel hasil penelitian baik dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian pustaka. Atikel diteriam dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris dengan fokus kajian manajemen pelayanan publik dan manajemen kebijakan publik.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 1 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN NEGARA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Fransin Kontu]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 5 No 1 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i01.550
<![CDATA[Penyerapan anggaran belanja pemerintah memiliki peranan penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pemerintah. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat penyerapan anggaran, seperti: lemahnya perencanaan anggaran atau daya serap rendah yang mencerminkan perencanaan program yang tidak matang, sehingga sering dilakukan revisiyang dapat memperlambat pelaksanaan anggaran karena dianggap tidak valid dan akuntabel. Faktor penghambat lain yaitu proses pembahasan anggaran yang terlalu lama sehingga memperlambat proses eksekusi dilapangan. Lambatnya proses tender juga harus diperbaiki dan disosialisasikan lebih luas agar pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran lebih memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran.Untuk mengurangi tingkat keterlambatan penyerapan anggaran, diperlukan beberapa strategi baik dari pihak satuan kerja terkait maupun Bendahara Umum Negara (KPPN), seperti : perencanaan anggaran yang baik, pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, pencapaian kinerja yang optimal, monitoring dan evaluasi, penerapan SOP yang baru, peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana, dan sosialiasi serta bimbingan teknis terkait anggaran kepada satuan kerja. Strategi ini dilakukan guna pembangunan pemerintah yang optimal, efisien dan efektif.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN KOMPLAIN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE ]]>
<![CDATA[Andri Irawan]]>;
<![CDATA[Juanda Nawawi]]>;
<![CDATA[Badu Ahmad]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 5 No 1 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i01.551
<![CDATA[Manajemen komplain penting bagi rumah sakit karena melalui komplain pasien dapat dijadikan sebagai informasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa manajemen komplain dalam pelayanan kesehatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen komplain di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke belum menunjukan hasil yang baik. Hanya ada kotak saran sebagai alternativ menerima keluhan yang masuk secara tidak langsung, dan dalam penanganannya belum maksimal. Hal ini terbukti dari masih lambatnya pengelolaan serta tidak adanya penyampaian informasi dari rumah sakit kepada pasien bahwa keluhan yang masuk sudah ditangani.Yang menjadi faktor pendukung dalam manajemen komplain di RSUD Merauke adalah adanya SOP dan fasilitas komplain. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah sumber daya manusia yang masih lemah dan sosialisasi tentang komplain yang belum berjalan.]]>
<![CDATA[KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, MIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERAUKE DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENAGA KERJA ]]>
<![CDATA[Ransta Lekatompessy]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 5 No 1 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i01.552
<![CDATA[The analysis on the performance of the Government’s program is still very important until now because it’s value. The measurement on the Performance of a program can be viewed as an evaluation to value the success or failure of program implementation. However, it is hard to do, since performance measurement system program has not been applied. The objective of this study is to analyze the performance and it’s determinants of the Department of Industry, Migration and Man Power in implementing the Labor Policy. In accordance with its focus, this research used descriptive method to answer the research questions. Observation technique, interview, and documentation technique are the main methods in data collection. The primary and secondary data is used in this study.The research findings indicate that the performance of the Department of Industry, Migration and Man Power in implementing the Labor Policy at Merauke Regency has not optimally achieved. It can be seen from the indicators of responsiveness, responsibility and accountability. This study also proves that the factors such as the characteristic of the policy, institutional and environmental characteristics are very influential to the performance of the Labor Policy at Merauke Regency. One important factor among these factors is institutional factor mainly the number and quality of instructors and coaching staffs. The improvement on the quality and quantity of instructors and coaching staffs can be done by technical guidance and competency test in accordance with their expertise. ]]>
<![CDATA[MANAJEMEN STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN APARATUR NEGARA YANG PROFESIONAL (Sebuah Kajian Teoritis) ]]>
<![CDATA[Hesty Tambajong]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 5 No 1 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i01.553
<![CDATA[Dalam rangka menciptakan birokrasi yang sehat serta guna memberikan pelayanan kepada masyarakat (civil society), pemerintah melakukan tahapan dan strategi dengan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang secara benar (good governance) dan bersih (clean governance) termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur dasar antara lain profesionalisme dari para pelaku dan penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini aparatur sebagai aktor yang dipilih untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, harus melalui tahapan persiapan dan pelatihan, sebagai dasar meningkatkan kualitas sumber daya dan peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM). Salah satu aspek (indikator) keberhasilan suatu organisasi pemerintah yakni kelancaran pelayanan di sektor publik.yang hingga saat ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan minimnya kurangnya rasa tanggung jawab pada tugas dan pekerjaannya. Oleh karenanya diperlukan sumber daya manusia yang bermoral baik, disiplin, loyal dan produktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara professional.]]>
<![CDATA[PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK ]]>
<![CDATA[Hubertus Oja]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 5 No 1 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i01.549
<![CDATA[Manajemen strategi tidak hanya diterapkan pada sektor swasta namun juga telah diterapkan pada sektor publik. Penerapan manajemen strategi pada ke dua sektor tersebut sebenarnya tidaklah terlampau jauh berbeda, hanya saja pada institusi sektor publik tidak menekankan pada tujuan organisasi untuk mencari laba namun lebih kepada pelayanan untuk masyarakat. Tahapan manajemen strategi diawali dari perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Penerapan manajemen strategi sektor publik merupakan salah satu jalan yang terbaik untuk mencapai good governance. Dalam upaya mewujudkan kinerja organisasi pemerintah yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penerapan manajemen strategi bagi organisasi sektor publik menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi sektor publik.Hal tersebut menuntut organisasi sektor publik untuk berpikir strategis, mampu menerjemahkan inputnya menjadi strategi yang efektif, serta mengembangkan alasan yang diperlukan untuk meletakkan landasan pelaksanaan strateginya. Pegimplementasian manajemen strategi dalam organisasi sektor publik diharapkan dapat membantu organisasi tersebut dalam mewujudkan visi dan misinya. Meskipun orientasi hasil yang ingin dicapai dengan adanya penerapan manajemen strategi antara sektor privat dan sektor publik agak sedikit berbeda, namun ke dua sektor tersebut tentu menghadapi kondisi lingkungan yang berbeda yang menjadi hambatan tersendiri dalam proses penerapan manajemen strategi. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi salah satunya dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, and threats).. Dalam tulisan ini akan membahas secara konseptual dari aspek teoritis tentang penerapan manajemen strategi dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik, dan juga akan membahas kendala-kendala yang terjadi dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik.]]>
<![CDATA[PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK ]]>
<![CDATA[Hubertus Oja]]>
<![CDATA[ Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 5 No 1 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i01.549
<![CDATA[Manajemen strategi tidak hanya diterapkan pada sektor swasta namun juga telah diterapkan pada sektor publik. Penerapan manajemen strategi pada ke dua sektor tersebut sebenarnya tidaklah terlampau jauh berbeda, hanya saja pada institusi sektor publik tidak menekankan pada tujuan organisasi untuk mencari laba namun lebih kepada pelayanan untuk masyarakat. Tahapan manajemen strategi diawali dari perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Penerapan manajemen strategi sektor  publik merupakan salah satu jalan yang terbaik untuk mencapai good governance. Dalam upaya mewujudkan kinerja organisasi pemerintah yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penerapan manajemen strategi bagi organisasi sektor publik menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi sektor publik.Hal tersebut menuntut organisasi sektor publik untuk berpikir strategis, mampu menerjemahkan inputnya menjadi strategi yang  efektif,  serta  mengembangkan alasan  yang diperlukan untuk meletakkan landasan pelaksanaan strateginya. Pegimplementasian manajemen strategi dalam organisasi sektor publik diharapkan dapat membantu organisasi tersebut dalam mewujudkan visi dan misinya. Meskipun orientasi hasil yang ingin dicapai dengan adanya penerapan manajemen strategi antara sektor privat dan sektor publik agak sedikit berbeda, namun ke dua sektor tersebut tentu menghadapi kondisi lingkungan yang berbeda yang menjadi hambatan tersendiri dalam proses penerapan manajemen strategi. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi salah satunya dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, and threats).. Dalam tulisan ini akan membahas secara konseptual dari aspek teoritis tentang penerapan manajemen strategi dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik, dan juga akan membahas kendala-kendala yang terjadi dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik.]]>
<![CDATA[STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN NEGARA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Fransin Kontu]]>
<![CDATA[ Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 5 No 1 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i01.550
<![CDATA[Penyerapan anggaran belanja pemerintah memiliki peranan penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pemerintah. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat penyerapan anggaran, seperti: lemahnya perencanaan anggaran atau daya serap rendah yang mencerminkan perencanaan program yang tidak matang, sehingga sering dilakukan revisiyang dapat memperlambat pelaksanaan anggaran karena dianggap tidak valid dan akuntabel. Faktor penghambat lain yaitu proses pembahasan anggaran yang terlalu lama sehingga memperlambat proses eksekusi dilapangan. Lambatnya proses tender juga harus diperbaiki dan disosialisasikan lebih luas agar pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran lebih memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran.Untuk mengurangi tingkat keterlambatan penyerapan anggaran, diperlukan beberapa strategi baik dari pihak satuan kerja terkait maupun Bendahara Umum Negara (KPPN), seperti : perencanaan anggaran yang baik, pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, pencapaian kinerja yang optimal, monitoring dan evaluasi, penerapan SOP yang baru, peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana, dan sosialiasi serta bimbingan teknis terkait anggaran kepada satuan kerja. Strategi ini dilakukan guna pembangunan pemerintah yang optimal, efisien dan efektif.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN KOMPLAIN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE ]]>
<![CDATA[Andri Irawan]]>;
<![CDATA[Juanda Nawawi]]>;
<![CDATA[Badu Ahmad]]>
<![CDATA[ Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 5 No 1 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i01.551
<![CDATA[Manajemen komplain penting bagi rumah sakit karena melalui komplain pasien dapat dijadikan sebagai informasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa manajemen komplain dalam pelayanan kesehatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen komplain di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke belum menunjukan hasil yang baik. Hanya ada kotak saran sebagai alternativ menerima keluhan yang masuk secara tidak langsung, dan dalam penanganannya belum maksimal. Hal ini terbukti dari masih lambatnya pengelolaan serta tidak adanya penyampaian informasi dari rumah sakit kepada pasien bahwa keluhan yang masuk sudah ditangani.Yang menjadi faktor pendukung dalam manajemen komplain di RSUD Merauke adalah adanya SOP dan fasilitas komplain. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah sumber daya manusia yang masih lemah dan sosialisasi tentang komplain yang belum berjalan.]]>
<![CDATA[KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, MIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERAUKE DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENAGA KERJA ]]>
<![CDATA[Ransta Lekatompessy]]>
<![CDATA[ Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 5 No 1 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i01.552
<![CDATA[The analysis on the performance of the Government’s program is still very important until now because it’s value. The measurement on the Performance of a program can be viewed as an evaluation to value the success or failure of program implementation. However, it is hard to do, since performance measurement system program has not been applied.           The objective of this study is to analyze the performance and it’s determinants of the Department of Industry, Migration and Man Power in implementing the Labor Policy. In accordance with its focus, this research used descriptive method to answer the research questions. Observation technique, interview, and documentation technique are the main methods in data collection. The primary and secondary data is used in this study.The research findings indicate that the performance of the Department of Industry, Migration and Man Power in implementing the Labor Policy at Merauke Regency has not optimally achieved. It can be seen from the indicators of responsiveness, responsibility and accountability. This study also proves that the factors such as the characteristic of the policy, institutional and environmental characteristics are very influential to the performance of the Labor Policy at Merauke Regency. One important factor among these factors is institutional factor mainly the number and quality of instructors and coaching staffs. The improvement on the quality and quantity of instructors and coaching staffs can be done by technical guidance and competency test in accordance with their expertise.  ]]>
<![CDATA[MANAJEMEN STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN APARATUR NEGARA YANG PROFESIONAL (Sebuah Kajian Teoritis) ]]>
<![CDATA[Hesty Tambajong]]>
<![CDATA[ Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 5 No 1 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i01.553
<![CDATA[Dalam rangka menciptakan birokrasi yang sehat serta guna memberikan pelayanan kepada masyarakat (civil society), pemerintah melakukan tahapan dan strategi dengan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang secara benar (good governance) dan bersih (clean governance) termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur dasar antara lain profesionalisme dari para pelaku dan penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini aparatur sebagai aktor yang dipilih untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, harus melalui tahapan persiapan dan pelatihan, sebagai dasar meningkatkan kualitas sumber daya dan peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM). Salah satu aspek (indikator) keberhasilan suatu organisasi pemerintah yakni kelancaran pelayanan di sektor publik.yang hingga saat ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan minimnya  kurangnya rasa tanggung jawab pada tugas dan pekerjaannya. Oleh karenanya diperlukan sumber daya manusia yang bermoral baik, disiplin, loyal dan produktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara professional.]]>
