cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
nurbaedah
Contact Email
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 23017295     EISSN : 26572494     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal MIZAN terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember dimaksudkan sebagai sarana publikasi karya ilmiah para pakar, peneliti dan ahli dalam bidang yang terkait dengan masalah ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum" : 15 Documents clear
SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT (SDT) IN THE WTO AGREEMENTS: A RULE-BASED APPROACH Maulia Martwenty Ine
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.3488

Abstract

Members of the World Trade Organization (WTO) hold varying opinions regarding the status of developing countries as WTO members and Special and Differential Treatment (SDT), which reflects various perspectives on what constitutes fair treatment in the WTO. These discrepancies have now became more noticeable, which presents a problem for the organization. The definition of a developing country member, graduation, the efficacy of SDT, and technical support and capacity building have all been complicated topics explored in SDT discussions. Some of the WTO develop country members have suggested modifying the definition of developing country in regard to the Special and Differential Treatment (SDT) in the WTO agreements using a political and economic perspective. As the forum for negotiating agreements aimed at reducing barriers to international trade and ensuring a level playing field for all, the World Trade Organization (WTO) must be able to contribute to economic growth and development regardless of a country member's constitutional or socioeconomic structure, as well as foster peaceful cooperation among nations. The initiative of these members must, of course, be supported by the WTO, which role as the guarantor of the multilateral trading system, and as a bulwark against all forms of protectionism, while recognizing the developmental needs, as well as, the full WTO rights and obligations of members. The WTO can also, among other things, encourage all WTO members participating in plurilateral and multilateral initiatives to take a new approach to SDT in ongoing and future negotiations. Affirming that disputes concerning treaties, like other international disputes, should be settled by peaceful means and in conformity with the principles of justice and international law. By reviewing all laws and regulations that are connected to the status of developing countries as WTO members and Special and Differential Treatment (SDT), the author employs a "rule-based approach" in this article as set forth in article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, to analyze and respond to the question of what constitutes a member from a developing country as a beneficiary of SDT in order to achieve the goal of the World Trade Organization (WTO) which primary purpose is to open trade for the benefit of all
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Sandi Yoga Pradana; Nurbaedah Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.3841

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang tinjaun yuridis perlindungan anak pelaku kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan bagaimana kesesuian putusan pemidanaan dalam perkara Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian ini mengunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA, dimana terbagi dalam 2 (dua) bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 66. Perlindungan hukum yang bersifat represif terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak. Bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual secara represif meliputi perlindungan hukum sebelum Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada JPU, perlindungan hukum setelah Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada JPU, perlindungan hukum setelah JPU membuat surat pelimpahan perkara ke Pengadilan, dan perlindungan hukum setelah Hakim Pengadilan memutus perkara. Selain itu penjatuhan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor:11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Slg berupa penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta menjalani latihan kerja selama 4 bulan di Rumah Perlindungan Sosial di Sampang tidak sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA. Majelis Hakim telah mengesampingkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Sampang sehingga asas kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terimplemtasikan secara nyata dalam memberikan penjatuhan pemidanaan kepada Anak YAP.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM IMPLEMENTASI REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn) Huzaimah Al-Anshori; Mariana Febriana
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.3622

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika dan menganalis pertimbangan hakim dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan narkotika, penelitian ini menggunakan penelitian normatif (yuridis normatif), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Adapun hasil penelitian yang pertama Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan Penyalahgunaan Narkotika harus adil, sanksi yang telah dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan narkotika berbeda-beda karena majelis hakim menerapkan undang-undang (yuridis) atau berdasarkan yurisprudensi maupun kesesuaian pasal dalam rangka untuk kepastian hukum, tetapi ada hakim yang menerapkan dan memperhatiakan dari sisi keadilan (filosofis) dan nilai kemanfaatan (sosiologis). Pada putusan nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn, putusan hakim yang di berikan kepada Rano Karno cukup ringan dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan dan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN di Kab. Delai Serdang Medan, Sedangkan pada Putusan perkara Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Pnn dengan kasus yang sama seorang terdakwa yang bernama Metro Dodi Pgl. Dodi Bin Kadir dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 bulan tanpa ada kesempatan untuk rehabilitasi. Kedua Pertimbangan hakim dalam melakukan upaya penagulangan kejahatan narkotika adalah berdasarkan nilai filosofis (keadilan) dan nilai sosiologis (kemanfaatan) yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku yang telah melakukan tindak penyalahgunaan narkotika, pertimbangan hakim pada putusan perkara No. 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan putusan No. 1/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika) hukuman yang diberikan kepada Rano Karno dan Metro Dodi Pgl. Dodi Bin Kadir sangatlah efektif karena memperhatikan nilai nilai keadilan dan kemanfaatan
STUDI KASUS PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA Winda Fitri; Jessca Jessca; Angterina Angterina; Hendryani Hendryani; Stephanie Tania; Jeshlyn Jeshlyn
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.3727

Abstract

Dalam lingkungan masyarakat harta dan benda yang dimiliki oleh seseorang yang dimana apabila adanya seseorang meninggal sering menjadi salah satu pembahasan dan pembahasan tersebut biasanya tidak jauh dari bagaimana pembagian dari warisan tersebut. warisan merupakan sekumpulan harta yang ditinggalkan dari seseorang yang telah almarhum (pewaris) yang harta tersebut akan diberikan kepada keturunanya pihak yang memiliki hubungan darah atau yang bersangkutan dan dianggap berhak untuk mewarisi hartanya (ahli waris) dan Harta waris yang diberikan biasanya dapat berupa aset bergerak berupa tabungan, kendaraan, surat berharga dan aset tidak bergerak berupa bangunan, tanah. Hukum Waris merupakan hukum yang memberikan ketentuan bahwa siapa yang layak dan berhak untuk menjadi ahli warisnya dan seberapa besar bagian yang didapatkannya oleh masing-masing ahli warisnya dari sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris (tirkah). Pada artikel ini membahas mengenai bagaimana kompetensi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peradilan Agama dalam menangani Waris dan Bagaimana tindakan konkret Hukum Acara Peradilan Agama dalam menangani kasus tersebut. penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam artikel ini. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konkret mengenai pembagian waris dengan kasus nyata yang pernah terjadi di masyarakat.
LAW ENFORCEMENT TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN PENGGUGAT DALAM MEMBUKTIKAN ALASAN GUGAT CERAI (Studi Kasus Nomor Putusan: 1947/Pdt.G/2022/PA.Btm) Winda Fitri; Winco Librawenson; Winky Librawinson; Jeniffer Angelia Ong; Christine Natalia
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.3759

Abstract

Marriage is a common event in the world community and in Indonesia. Every marriage is certainly expected to run smoothly until the end of life and has the goal of building a family or household that is sakinah, mawaddah, and rahmah. However, that does not guarantee that there will be no divorce in a country, especially Indonesia. Divorce is considered to be the final solution for families or households that can no longer build a harmonious atmosphere. Divorce can be filed by both husband and wife, the wife who files for divorce is known as a contested divorce and while the lawsuit from the husband is known as a talak divorce. In a divorce, it must be based on the reasons as stipulated in the Legislative Regulations, if the lawsuit is filed at the District Court, the legal basis that applies is the Compilation of Islamic Law. To compile this research using a normative juridical method which is then compiled with qualitative data, namely in the form of words using a case study approach to the decision of the Batam City Religious Court. The application for divorce must be based on the grounds for divorce regulated in Article 116 KHI and the arguments presented in the lawsuit must be proven using documentary evidence and witness statements. If this is not proven, the court may impose the principle of risk of proof where the party giving the argument cannot prove its argument so that it can be defeated in the case or in other cases it is not used as a consideration for the Panel of Judges. In the verstek decision of the Religious Court, the plaintiff was deemed unable to prove the argument for his lawsuit related to the reason for the divorce caused by the defendant having an affair with another woman, because the plaintiff did not prove his argument. So that what the judge considers is the condition of the household which is no longer harmonious so that it cannot build a household that is sakinah, mawaddah, and rahmah as well as the plaintiff and the defendant who no longer live in one house.
ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM TENTANG CERAI TALAK TERHADAP ISTRI Winda Fitri; Felix Charles Dicaprio; Joseph Frederic Halim; Verensia Verensia; Bryan Imanuel Nainggolan; Ryvaldo Rajagukguk
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.3947

Abstract

Talak divorce is one of the forms of divorce that occurs in Indonesia, especially for couples who have been married under Islamic law. In practice, talak divorce can be initiated by the husband in several circumstances, such as if the wife violates the marriage promise or if there is disharmony in the household. However, the wife can also file for a talak divorce if the husband violates the talakagreement.The literature review conducted by the author in this article aims to analyze the decision of the Batam Religious Court Number (1616/Pdt.G/2022/PA.Btm) related to talak divorce. Normative juridical method was used in this study, which refers to Decision Number (1616/Pdt.G/2022/PA.Btm). Furthermore, the author also reviewed relevant books and documents in order to acquire the necessary data and information for writing this article.In this article, the author discusses the reasons for the termination of marriage due to talak divorce in the Batam Religious Court, as well as the legal considerations applied by the panel of judges in deciding on talak divorce. This is important to study so that the public can have a clearer understanding of the divorce process and the rights that are possessed by couples who wish to get divorced through legal channels.
PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI IN Kurniawan Fatahuddin; Nurbaedah Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.4056

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisa penggantian kerugian negara dari perspektif Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2) Menganalisa penggantian kerugian Negara dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. 3) Menganalisa tanggapan perbedaan perspektif antara Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Lokasi penelitian ini adalah di Inspektorat Pemkab Kediri di Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Telp. (0354) 687038 Kec. Ngasem Kab. Kediri. Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder, analisis data menggunakan kualitatif, yaitu disajikan sekaligus menganalisis.
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID 19 OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI KABUPATEN KEDIRI (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri) Yusuf Abraham; Nurbaedah Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.4061

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan proses penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan covid 19 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri, dan juga untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri dalam melaksanaan Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Metodologi yuridis empiris/ sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian masih banyak pelanggaran protokol kesehatan covid 19 (baik itu sanksi administrasi dan sanksi pidana) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) junto Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19. Implementasi penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan covid 19 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri pada dasarnya sudah dilakukan untuk memberikan edukasi/penyadaran bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan covid 19 agar upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19, tetapi masih perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan terhadap factor penghambat penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan covid 19 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri antara lain Faktor Hukumnya (perundang-undangan), penegak hukum (Polri/TNI/PPNS), sarana dan prasarana hukum, masyarakat (rasio jumlah penduk dan Anggota Satpol PP), budaya (pendekatan/sosialisasi penyadaran masyarakat untuk patuh prokes covid 19).
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr Nirvana Rifka Dian Kumala; Mahfud Fahrazi
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.4058

Abstract

This master thesis is about the joint property’s evidence of the verdict number 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr. The evidences that submitted by defendant counterclaim were an authentic deed and two witnesses who are siblings of the defendant counterclaim, so according to that the judges decided to share the joint property of marriage againts the Compilation of Islam Law Section 97. The purposes of this master thesis are to analyze the validity of the evidences in joint property’s evidence and to analyze the judge’s considerations of the verdict number 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr. This master thesis is a normative research. This master thesis concludes that the validity of the evidences in joint property’s evidence of the verdrict number 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr according to Section 145 of HIR, Section 172 of RBg and Section 1910 of Indonesian Civil Code, plaintiff counterclaim submitted an authentic deed and two witnesses as evidences so both of them were valid as evidences. And then the evidences that submited by defendant counterclaim were an authentic deed and two witnesses who are the siblings of defendant counterclaim, so that the two witnesses that submitted by defendant counterclaim does not fulfill the formal requirement of evidence based on the codes. The verdict does not fulfill the elements of legal certainty.
IMPLEMENTASI PASAL 297 UNDANG-UNDANG RI NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP BALAPAN LIAR ANAK REMAJA “(Studi Kasus Di Jalan Ploso Kabupaten Nganjuk)” Haris Kondang Pradana; Nurbaedah Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.4053

Abstract

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan metode analisis Deskriptif dan berjenis kualitatif. Penggalian data pada penelitian ini yaitu melalui Observasi,wawancara dan Dokumentasi. Sumber Data Primer meliputi wawancara dengan pelaku Balap Liar, Warga Sekitar Area Balap Liar, Polisi Resot Nganjuk. Sumber Data Sekunder nya meliputi keperpustakaan yaitu Buku, Jurnal, Dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian. Penelitian ini di ambil oleh penulis karena ketertarikan terhadap kendaraan dan lalu lintas yang secara kebetulan problematika di masyakarakat terkait balapan liar terjadi secara terus menerus walaupun sudah ada larangan dan sanksi yang mengatur sehingga hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut. Untuk mengkerucutkan penelitian maka yang perlu di ketahui adalah pelaksanaan balapan liar dan cara menganalisis sesuai dengan kaidah dasar hokum yang berlaku berupa pasal 297 Undang-Undang No 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal 503 kuhp. Titik fokus penelitian ini lebih kepada kronologi serta mendeskripsikan alur balapan liar yang begitu di gandrungi oleh anak remaja di Daerah jalan ploso nganjuk dan sekitarnya yang berada di Kabupaten Nganjuk serta di lanjutkan dengan Analisis dari segi Hukum Positif yang berupa UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan hasil akhir merupakan kebenaran mutlak Hukum Positif dalam menganalisis balapan liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum More Issue