cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
nurbaedah
Contact Email
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 23017295     EISSN : 26572494     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal MIZAN terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember dimaksudkan sebagai sarana publikasi karya ilmiah para pakar, peneliti dan ahli dalam bidang yang terkait dengan masalah ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 140 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN OLEH PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk CABANG KEDIRI JAWA TIMUR Yagus Suyadi; Aulia Rahman Hakim
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v7i2.465

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui cara pengaturan dan prosedur pengikatan Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan kredit pensiunan di Bank BTPN Cabang Kediri yang dilakukan oleh pihak bank dengan pensiunan yang ditinjau dari hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. 2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pensiunan PNS dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BTPN Cabang Kediri apabila terjadi force majeur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan pendekatan yuridis untuk menganalisis berbagai peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pengikatan perjanjian kredit pensiun dan penyimpanan Surat Keputusan Pensiun sebagai dokumen kredit pensiun tidak menyalahi hukum perikatan. Hal ini dikarenakan Jaminan Surat Keputusan Pensiun PNS dapat dikatakan merupakan sebuah jaminan istimewa karena tidak termasuk jaminan fidusia, hak tanggungan maupun hipotek. Kredit yang dijaminkan sebenarnya adalah manfaat pensiun yang diterima pensiunan yang mengambil kredit pensiun ini, oleh karena itu resiko tentang terjadinya force majeuryang dialami oleh debitur tidaklah berpengaruh terhadap kewajiban mengangsur kredit setiap bulannya.
TINJAUAN YURUDIS IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 53 AYAT (3), AYAT (4), DAN AYAT (5) UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Studi Putusan PTUN Surabaya Perkara Nomor 27/P.FP/2016/PTUN.SBY) Agus Cunanto; Nurbaedah Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v7i2.456

Abstract

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materiel di bidang Hukum Administrasi Negara berisi kaidah pokok penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu permasalahan penting dalam penulisan tesis ini adalah mengenai implementasi ketentuan Pasal 53 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni mengenai akibat hukum yang timbul sebagai akibat sikap diamnya Badan/Pejabat Pemerintahan atas permohonan yang diajukan warga kepadanya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arti azas fiktif negatif menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mengetahui arti azas fiktif positif menurut Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta mengetahui bagaimana seharusnya implementasi ketentuan Pasal 53 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tersebut didalam praktek peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, yaitu mengkaji kedudukan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk mendapatkan bahan hukum diperoleh dengan cara membaca literature buku, majalah, makalah, internet, dan laporan hasil penelitian, berdasarkan metode yang digunakan, hasil penelitian yang diperoleh, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertujuan melindungi pemohon terhadap sikap diam Badandan/atau Pejabat pemerintahan, akan tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Emi Puasa Handayani; Widodo Hariawan
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v8i1.501

Abstract

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana” ini bertujuan ntk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Metode pendekatan ini adalah yuridis normatif, serta analisis bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian jurnal ilmiah ini adalah analisis yuridis kualitatif yaitu analisis yang mendasar atau tertumpu pada penalaran hukum (legal reasoning), intrepesi hukum (legal intepretation), dan argumentasi hukum (legal argumentation) dengan secara runtut. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya anak melakukan tindak pidana adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor lemahnya penegakan hukum dan juga faktor dari kelalaian orang ta dalam mendidik anak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor internal maupun eksternal yang sekaligus menjadi penyebab terjadinya seorang anak melakukan tindak pidana yaitu : 1) Faktor Internal merupakan faktor faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, yang meliputi : salah asuhan, salah didikan dari orang tua sehingga anak menjadi manja atau sebaliknya dan lemahnya mental pada diri anak tersebut, faktor dalam berkumpul dengan teman dan sebagainya; 2) Faktor Eksternal merupakan faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan pergaulan dan sebagainya. Perlindungan hukum bagi anak yang tertang dalam pasal 34 Undang-undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukan bahwa perhatian serius bagi pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya, terutama bagi anak pelaku tindak pidana. Perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana harus benar-benar di perhatikan secara serius. Perlindungan hukum tersebut meliputi beberapa konsep yaitu : 1) Konsep Restorative Justice, yaitu sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan; 2) Konsep Diversi, yaitu suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.
PROBLEMATIKA YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERHADAP TINDAKAN ABORSI Emi Puasa Handayani; Endro Purwandi
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v7i2.461

Abstract

Aborsi merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap nyawa cabang bayi. Adanya pengecualian mengenai legalnya tindakan tersebut, yang berdasarkan Pasal 31, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, yaitu apabila diakibatkan kedaruratan medis, dan kehamilan akibat perkosaan. Apakah yang dimaksud dengan aborsi?, dan bagaimanakah tindakan aborsi dapat legal apabila pada dasarnya menyebabkan hilangnya nyawa jabang bayi yang didalam kandungan?. Melalui pendekatan undang-undang dan konsep hukum ditemukan bahwa, Pasal 31-35, P.P. No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, terjadi konflik norma dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Pasal 346-349. Tindakan aborsi didalam P.P. No 61 Tahun 2014, Pasal 31-35 terdapat rumusan secara bijak dalam melakukan tindakan medis yaitu dapat mengutamakan keselamatan dari nyawa ibu yang hamil karena terjadi sesuatu didalam rahimnya dan akibat dari kehamilan akibat diperkosa. Disamping itu bentuk dari aborsi yang dilarang oleh KUHP yaitu Elective abortion adalah menggugurkan yang dilakukan karena alasan lain, hal ini mengarah unsur tindakan pergaulan bebas (Sex bebas) dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan kehamilan, dapat dikenakan Pasal 346-349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
PROBLEMATIKA HUKUM KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2015 Sholahuddin Fathurrahman; Ardian Prabowo
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v8i1.492

Abstract

Tujuan penelitian mengidentifikasi penyebab maupun implikasi hukum pelanggaran kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Pelanggaran kampanye yang terjadi yaitu, pasangan calon dan/atau tim kampanye mencetak dan memasang alat peraga kampanye, pemasangan alat peraga kampanye tanpa mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota, serta pemasangan alat peraga kampanye pada lembaga pendidikan. Penyebab terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015, antara lain Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kurang mentaati Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 dan juga kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye. Implikasi hukum terhadap pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, pasal 72. Kesimpulannya, pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015 belum sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015.
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJLIS HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI DALAM KASUS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA /GONO GINI (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby) Sholahuddin Fathurrahman; Ali Wasiin
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v7i2.457

Abstract

Division of joint property due to this divorce the authors want to review further that is by doing research on the Implementation of Sharing of Joint Property in Practice in High Religious Court Surabaya No. 308 / Pdt.G / 2017 / PTA.Sby The plaintiff/Appel made a legal effort ( Appeals) after the plaintiff/complaint lawsuit in the Religious Court of Nganjuk with the case number,1339/Pdt.G/2016/PA Ngj dated 5 April 2017 the rejectThe formulation of the problem in this thesis is: (1) What is the judge judge's consideration in the distribution of common property in the High Court of Religion Surabaya Number 308 / Pdt.G / 2017 / PTA.Sby? (2) How is the execution / execution of the sharing of common property in the High Court of Religion Surabaya in case No. 308 / Pdt.G / 2017 / PTA.Sby?The type of this research is Empirical law research which depart from the study of the validity of the Law is a legal research that examines the comparison between the Law Reality with Ideal Law.The results of this study are: (1) The distribution of joint property in the High Court of Religion Surabaya Number 308 / Pdt.G / 2017 / PTA.Sby conducted on the basis of Law Number 1 Year 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Law, the assets acquired whether the husband or wife is a joint right so long as no other is specified in the marriage agreement and if the marriage is terminated, each is entitled 1/2 (half) of the property, because during the marriage there is a common property, the Judge here gives a decision on the magnitude part of each. The court shall determine the division of such joint property ½ (half) to the plaintiff and 1/2 (half) of the part for the defendant. (2) Implementation of the execution of the sharing of common property in the High Religious Court of Surabaya The case number 308 / Pdt.G / 2017 / PTA.Sby is voluntary by the parties because they are less concerned about the decision of the Nganjuk Religious court, because their main purpose (the plaintiff and defendant) is divorced
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 21 AYAT 1 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TENTANG PENAHANAN ATAU PENAHANAN LANJUTAN Karyoto Karyoto; Oktabilla Ayu Lestari
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v8i1.497

Abstract

because suspects or defendants are particularly vulnerable to violations of their human rights, especially in the context of law enforcement. The suspect or defendant is in the position of the examination object in the process. All series of processes, whether in the examination phase of witnesses, expert examinations, evidence collection, and other evidence collection, are directed to a suspect or defendant, either to convict or not to be guilty The aims of this study are: (1) To know the meaning of the obscurity of the norm in the sentence "in the case of a concerning circumstance" contained in Article 21 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code on detention or continued detention. (2). To know and to learn the racial / basic establishment in the provisions of Article 21 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which contains "anxiety condition" in the case of further detention or detention. This research method uses conceptual approach, statute approach and historical approach. The results of the study are: Arrangement of continued detention and detention in the Criminal Procedure Code is highly subjective and tends to have a very wide and unlimited interpretation. This is a blatant disregard for the legal norms governing the detention and continued detention. Detention refers to the provisions of Article 21 of the Criminal Procedure Code requiring a further detention or detention order be made against a suspect or defendant allegedly committing a crime on the basis of sufficient evidence and escape concerns, removing evidence or reprising his crime. In the provisions of that article is contained subjective opportunities for resistance to a person. Worry obviously depends on the subjective feeling of the investigator, prosecutor or judge. The absence of the parameters in the phrase "circumstances of concern" that are not explicitly regulated, both within the Criminal Procedure Code itself and in its implementing rules, are particularly vulnerable to human rights violations, especially to suspects or defendants held without filled first in circumstances that cause concern in advance.
ANALISIS KEWENANGAN POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN PENANGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KABUPATEN NGANJUK) Zainal Arifin; Hary Masrukin
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v7i2.462

Abstract

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 dan pasal 14 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap. masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah pada Tesis ini adalah (1) Apa Yang Menjadi Dasar Hukum POLRI Dalam Melakukan Penyidikan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi? (2) Bagaimana Proses POLRI Dalam Melakukan Penyidikan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi? (3) Apa Kendala POLRI Dalam Melakukan Penyidikan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi Jenis penelitian ini adalah Metode pendekatan yang dilakukan menggunakan metode pendekatan Yuridis empiris. Metode ini mempunyai tujuan untuk menilai dan melihat pelaksanaan kinerja seseorang dan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan, penelitian ini bersifat kualitatif untuk melihat secara langsung gambaran yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Dasar hukum POLRI dalam Melakukan Penyelidikan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi yaitu sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan, memakai Standar Operasional Prosedur, Surat Perintah Penangkapan, Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan, surat perintah tugas penyelidik dan Penyidik. Jadi Setiap POLRI / Petugas Dalam menjalankan kewajiban dan wewenang nya selalu berpedoman dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Apabila ada petugas penyelidik ataupun Penyidik pada waktu menjalankan tugasnya tidak sesuai aturan atau SOP POLRI maka perlu mendapatakan teguran dari atasan atau Provos bahkan kritik dari masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN Darin Arif Mu'alifin; Dwianto Jati Sumirat
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v8i1.493

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar moral, susila dan agama. Dampak tindak pidana ini terhadap anak adalah menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinga tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?, (2) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur? (3) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan tindak pidana pencabulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhiterjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu: faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktorlingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman (berakohol), faktorteknologi dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologidapat di dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial.Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun revresif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.
PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BLITAR DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR BEBAS NARKOBA Karyoto Karyoto; Defi Aprilia
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v7i2.458

Abstract

Narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang baik pikiran, perasaan, maupun perilaku serta dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologi. Pemakaian narkoba yang disalahgunakan dan tidak sesuai dengan standar dapat mengakibatkan kerugian bagi individu atau masyarakat. Menurut Kepala BNN Kabupaten Blitar AKBP. Agustianto, SH.,MH menyampaikan. Sesuai data Polres Blitar selama tahun 2016 sebanyak 60 pelaku peredar narkoba telah diamankan. Sementara itu, 32 % pengguna narkoba adalah kalangan pelajar, sehingga kondisi ini harus benar-benar menjadi perhatian semua pihak untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Blitar Bebas Narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis empiris. Sumber data primer yang dijadikan informan yaitu pihak BNN Kabupaten Blitar dan sasaran kegiatan BNN Kabupaten Blitar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh simpulan hasil sebagai berikut. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar dalam upaya pencegahan antara lain melalui diseminasi informasi dan advokasi pada masyarakat di Kabupaten Blitar terutama di wilayah yang termasuk daerah rawan akan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar dalam upaya pemberdayaan masyarakat antara lain melalui pemberdayaan yang berbasis pada peran aktif masyarakat. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar dalam upaya pemberantasan yaitu upaya pemberantasan melalui kegiatan analisis intelegen produk, kegiatan upaya pemberantasan melalui analisis intelegen taktis, dan kegiatan upaya pemberantasan melalui pemetaan jaringan.

Page 1 of 14 | Total Record : 140

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum More Issue