Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
Pena Justisia aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science.
Focus of Pena Justisia is publishing the manuscript of outcome study, and conceptual ideas which specific in the sector of Law science. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Criminal Law, Civil Law, International Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Civil Procedural Law, Adat Law, and Environmental Law.
Articles
7 Documents
Search results for
, issue
"Vol 17, No 1 (2017)"
:
7 Documents
clear
<![CDATA[Tindak Pidana Pemilihan Sebagai Dasar Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Rahmanu Wijaya]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 17, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (378.91 KB)
|
DOI: 10.31941/pj.v17i1.690
<![CDATA[The resolution of dispute over election results of regional head experienced a dynamic movement rate, in line with the dialectic of the implementation of election regional head itself. Whereas in the past, based on Article 34 Paragraph (1) of Indonesia Law Number 22 Year 1999, the filling of the position of regional head and deputy head of region shall be conducted by the Regional House of Representative by a peaceful election. However, since the enactment of Indonesia Law Number 32 Year 2004, in Article 24 paragraph (5) determined the filling of the position of regional head and regional representatives implemented through direct election by the people in the region concerned. This direct election which eventually became part of the election law regime based on Article 236 C of Indonesia Law Number 12 Year 2008. In line with the development of the election, there was also a mechanism for dispute resolution of the results of General Election based on Article 157 paragraph (3) of Indonesia Law Number 8 of 2015 becomes the absolute competence of the Constitutional Court where one of the reasons for the filing of a petition is based on an election crime.Keywords: Crime of Elections, Dispute on Results of General Election of Regional Head]]>
<![CDATA[Peran Desa Sebagai Basis Migrasi Aman dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ]]>
<![CDATA[Riris Ardhanariswari]]>;
<![CDATA[Kadar Pamuji]]>;
<![CDATA[Oktafiani Catur P.]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 17, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.954 KB)
|
DOI: 10.31941/pj.v17i1.538
<![CDATA[The lack of knowledge possessed by Indonesian labor abroad gives rise to some vulnerability. An urgent problem to solve is the formulation of village regu-lations on the protection of the Pamijen Village workforce in order for Indonesian workers from Pamijen Village to be protected for safe migration and to ensure that abandoned families can educate abandoned children well. This research uses a qualitative approach because it has advantages in constructing social reality, cultural meaning, focusing on interactive processes and events. The authors discussed with Pamijen Village Government to get inputs related to improving the capacity of the village apparatus through training on the formulation of Village Regulations on the Protection of Indonesian Workers and then conducting public hearing activities through focus group discussions. The results of the research conducted in Pamijen Village, Sokaraja Sub-district resulted in an agreement to draft the Pamijen Village Rule of Re-gulation on the Protection of Prospective Indonesian Workers/ Indonesian Migrant Workers and Their FamiliesKeywords: Village, Protection, Indonesian Worker]]>
<![CDATA[SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK ]]>
<![CDATA[T Taufiq]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 17, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.175 KB)
|
DOI: 10.31941/pj.v17i1.579
<![CDATA[Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah segala perbuatan yang berakibat penderitaan fisik maupun psikis terhadap perempuan dan anak. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.Pemerintah berupaya maksimal untuk memberantas dan menghapuskan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan mengundangkan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah lagi dengan Perpu Nomor : 1 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, meskipun memuat sanksi hukum yang berat, tetapi kenyataannya masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Simpulan hasil penelitian bahwa sanksi hukum yang berat, tanpa adanya kesadaran etis aparatur penegak hukum untuk berkomitmen menegakkannya tidak akan membuat jera para pelaku dan orang lain untuk tidak melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberantasan atau penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak diperlukan upaya komprehensif dari semua komponen bangsa, dimulai dengan melakukan tindakan preventif formal maupun non formal. Kata kunci : Sanksi Hukum tindak kekerasan]]>
<![CDATA[Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Belardo Prasetya Mega Jaya]]>;
<![CDATA[Muhammad Rusli Arafat]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 17, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.566 KB)
|
DOI: 10.31941/pj.v17i1.568
<![CDATA[The result of this research showed that universalism put human right (HAM) as universal values as formulated in International Bills of Human Rights. Human rights have been naturally owned by an individual. This is the universal nature of those rights where human rights are a natural rights theory and apply to anyone and everywhere. These rights cannot revoked by anyone, and also cannot be transferred from human to other human or regulated by the state. The State is obliged to fulfill those rights. In contrast to cultural relativism, which rejects the view of universal rights. Human rights must be placed in a particular cultural context in each country. Culture is the only source of legitimate rights or moral rules.]]>
<![CDATA[Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara ]]>
<![CDATA[Ichsan Syuhudi]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 17, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.151 KB)
|
DOI: 10.31941/pj.v17i1.580
<![CDATA[Secara teknis operasional, bahwa proses yang ditempuh oleh hukum administrasi negara pada saat menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai alat uji terhadap keputusan administrasi negara mempunyai beberapa unsur kesamaan dengan proses penerapan hukum di pengadilan perdata. Dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai alat uji terhadap keabsahan keputusan administrasi negara dapat didekati dengan tiga sudut pandang untuk membahasnya yaitu historis, teoritis dan yuridis praktisKata Kunci: Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, Peradilan Administrasi, Freies Ermessen, Bestuurzorg]]>
<![CDATA[Hukum dan Kebijakan Ekonomi: Studi Kasus Tentang One China Policy ]]>
<![CDATA[Lynda Asiana]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 17, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.021 KB)
|
DOI: 10.31941/pj.v17i1.581
<![CDATA[Taiwan merupakan suatu negara yang ber-ideologi kapitalis dan sebagai salah satu pusat entitas ekonomi dunia. Namun demikian, status taiwan sebagai negara dinilai masih belum jelas. Negara-negara di dunia tidak terkecuali negara-negara peserta PBB tidak mengakui Taiwan sebagai entitas negara. Ditengah-tengah persoalan tentang keberadaan Taiwan sebagai negara yang berdaulat, WTO secara resmi telah menerima sebagai anggotanya. Artikel ini mengkaji mengenai apakah yang menjadikan dasar WTO untuk menerima Taiwan sebagai anggota WTO dan apakah penerimaan Taiwan sebagai anggota WTO tidak bertentangan dengan One China Policy. Berdasarkan hasil kajian, Keanggotaan Taiwan dalam Organisasi WTO didasarkan bahwa Taiwan sebagai salah satu pusat entitas ekonomi dunia memiliki otonomi khusus sehingga dapat melakukan hubungan luar negeri. Keberadaan Taiwan dalam keanggotaan WTO tidak bertentangan dengan One China Policy karena dasar WTO menjadikan Taiwan sebagai anggotanya adalah tidak didasarkan pada sebuah negara, tetapi didasarkan pada entitas ekonomi dan otonomi khusus. Kata Kunci: WTO, One China Policy, Kebijakan Ekonomi]]>
<![CDATA[Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik) ]]>
<![CDATA[Sri Pujiningsih]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 17, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.402 KB)
|
DOI: 10.31941/pj.v17i1.645
<![CDATA[The purpose of the Indonesian state is contained in the Constitution of 1945 paragraph IV. Achieving the goals together should be designed, formulated and agreed with all the elements of the nation in the teacher called legal politics. The establishment of legal instruments is the final activity of public policy which includes the legislation process. Applied ethics which is a branch of philosophy that discusses about human behavior, in this paper is human in the state. The purpose of this page is to know the relationship between law and how and how to find law and ethics in the Political Law in Indonesia. The legal political formulation was 15 years after independence through the TAP MPRS. 2 of 1960 on the outline of the National Development Plan of the Universe Planning was then changed to State Policy Guidelines (GBHN) which renewed for 5 (five) years. Meanwhile, the relationship between ethics and law can be seen from 3 (three) dimensions, namely the dimension of substance and container, the dimension of relationship breadth shows and the human dimension to realize or violate it.Keywords: Law and Ethics, Political Law, Pancasila]]>
