Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.795
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Jurnal Legalitas Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Diponegoro Law Review Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Sriwijaya Law Review Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Justitia et Pax Jurnal Ius Constituendum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Supremasi Hukum Jurnal Ilmiah ASET Jurnal Idea Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir MOVE: Journal of Community Service and Engagement JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Probono and Community Service Journal RechtIdee
Jaya, Belardo Prasetya Mega
Faculty Of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
EFFECTIVENESS OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’S JURISDICTION IN IMPUNITY PREVENTION Mega Jaya, Belardo Prasetya; Anditya, Ariesta Wibisono
Justitia et Pax Vol 36, No 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.238 KB) | DOI: 10.24002/jep.v36i1.2966

Abstract

This research aims to describe and explain the International Criminal Court’s jurisdictions in an effort to prevent impunity. Additionally, this research provides answer to the question of ICC’s effectiveness in upholding justice over international crimes. This research is a normative law research. The research results shows, under Rome Statute of the International Criminal Court 1998, the purpose of a trial is to end impunity over serious crimes. To implement such a purpose, ICC exercise their jurisdictions conform to Rome Statute. However, the exercise of ICC’s jurisdictions are still ineffective, such phenonemon could arise by many factors.
KEAMANAN DAN PERTAHANAN DI SELAT SUNDA, STUDI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA Danial Danial; Afandi Sitamala; Belardo Belardo
Jurnal Idea Hukum Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH Unsoed

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2020.6.1.131

Abstract

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji Strategi Keamanan dan Pertahanan di Selat Sunda, Hal ini dilakukan berdasarkan analisa dan evaluasi penanganan berbagai gangguan keamanan laut seperti perompakan, illegal fishing, illegal logging, penyelundupan, kecelakaan laut, pencurian harta karun dan lain-lain di perairan selat sunda. Selain itu, aparat penegak hukum juga wajib menjalankan kewajiban untuk melakukan pengamanan dan melaksanakan amanah Pasal 44 Konvensi Hukum Laut tahun 1982Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis identifikasi masalah dengan menggunakan data sekunder, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Solusi dalam memelihara keamanan di perairan selat sunda adalah Pengembangan Terobosan Kreatif berupa singkonisasi dan koordinasi dengan Dinas Maritim Provinsi Banten dalam hal pengukuran Kapal, Perumusan Peraturan Daerah terkait dengan pelayanan terhadap nelayan dan rencana pembuatan samsat perairan; Selain itu, Strategi dalam meminimalisir kejahatan di perairan selat sunda adalah mengoptimalisasi dukungan Pemda, Akademisi guna mengatasi situasi, kebutuhan dan pengimplementasian terobosan kreatif dalam rangka melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta penegakkan hukum di wilayah perairan dapat di wujudkan melalui tindakan Preemtif, Preventif dan Edukatif serta kerjasama yang berkelanjutan Strategi dalam meminimalisir kejahatan di perairan selat sunda adalah mengoptimalisasi dukungan Pemda, Akademisi guna mengatasi situasi, kebutuhan dan pengimplementasian terobosan kreatif dalam rangka melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta penegakkan hukum di wilayah perairan dapat di wujudkan melalui tindakan Preemtif, Preventif dan Edukatif serta kerjasama yang berkelanjutanStrategi dalam meminimalisir kejahatan di perairan selat sunda adalah mengoptimalisasi dukungan Pemda, Akademisi guna mengatasi situasi, kebutuhan dan pengimplementasian terobosan kreatif dalam rangka melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta penegakkan hukum di wilayah perairan dapat di wujudkan melalui tindakan Preemtif, Preventif dan Edukatif serta kerjasama yang berkelanjutan.
Transnational Criminal Case Settlement Through International Cooperation (A Case Study of Harun Masiku) Belardo Prasetya Mega Jaya
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2020): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v4i1.2203

Abstract

Setiap negara memiliki kewenangan terhadap suatu peristiwa kejahatan yang terjadi di dalam atau di luar wilayah suatu negara, akan tetapi negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan kerap mengalami kendala dan permasalahan dalam memproses dan mengadilinya ketika pelaku kejahatan lari atau sedang berada di wilayah negara lain. Contohnya tersangka kasus suap Harun Masiku yang berada di Singapura dan hingga kini belum kembali ke Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan mengenai konsep dan macam-macam yurisdiksi kriminal negara; dan (2) untuk menganalisis bagaimana kerjasama internasional menjadi suatu solusi untuk menerapkan yurisdiksi kriminal negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yurisdiksi kriminal negara adalah kewenangan suatu negara terhadap suatu peristiwa kejahatan yang terjadi di dalam atau di luar wilayah suatu negara. Yurisdiksi kriminal dibedakan dalam beberapa macam, yakni: Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip teritorial, Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip ekstra-teritorial, Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip kewarganegaraan aktif dan pasif, Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip perlindungan, Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip universal. Kerjasama internasional baik berupa ekstradisi, bantuan timbal balik dalam masalah pidana, penyerahan secara langsung, maupun pengambilan secara paksa berdasarkan persetujuan negara yang bersangkutan akan memudahkan dalam hal penangkapan, penahanan, dan memudahkan dalam menerapkan yurisdiksi kriminal terhadap pelaku kejahatan yang sedang berada di negara lain.
The Indonesia Government's Strategy in Arrest and Confiscation of Criminal Corruption (Corruptor) Assets Abroad Muhyi Mohas Mohas; Belardo Prasetya Mega Jaya; Mohamad Fasyehhudin; Arizon Mega Jaya
Jurnal Dinamika Hukum Vol 21, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2021.21.3.2882

Abstract

Eradication efforts of corrupting in Indonesia have been carried out, but until now there are still many corruption cases that have not been resolved in various ways by the perpetrators or corruptors. Corruptors often drain the funds from the results of corrupting, even the corruptors then go or run abroad. This raises problems in the process of law enforcement and recovery of financial and economic losses in the country, namely the mechanism for returning assets resulting from criminal acts of corrupting abroad. Therefore, the objectives of this study are to (1) Explain how is Indonesia Government's strategy in arrest and confiscation of criminal corruption (corruptor) assets abroad. (2) Explain how is international treaties concerning the seizure of assets resulting from criminal acts of corrupting are abroad. The research method used in this research is qualitative with a juridical legal approach normative. The results showed that the cooperation between countries is the best strategy that can be done by the Indonesia government in overcoming problems of sovereignty. Some examples of these forms of international cooperation are extradition treaties (extradition), Mutual legal assistance in criminal matters (MLA). The mechanism for the return of assets in MLA consists of four stages of the asset return process (Article 46 Chapter IV, UNCAC).Keywords:  international cooperation; eradication of corruption; confiscation of assets; extradition; mutual legal assistance in criminal matters.
The Law Enforcement Towards Foreign Vessels Which Did Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU-Fishing) In Indonesia Fisheries Management Areas Belardo Prasetya Mega Jaya; Muhamad Uut Lutfi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2020.20.1.2838

Abstract

Indonesia gets loss on some fields like economy, ecology, and social because of so many IUU-Fishing practices in Indonesia Fisheries Management Areas (FMA). Law enforcement is needed in handling the problem. Therefore, the aims of the research are : (1) to analyze how the law enforcement of foreign vessels which did IUU-Fishing in Indonesia Fisheries Management Areas (FMA) is inappropriate with the international law and the national law; (2)  to explain how  the procedure of law enforcement. This research used normative legal research. The result shows that Indonesia will act decisively every foreign vessels which did IUU-Fishing in Indonesia Fisheries Management Areas. Indonesia has enforced the law by burning and/or sinking every foreign vessel which did IUU-Fishing in Indonesian waters. Whereas in Indonesian Exclusive Economic Zone (IEEZ) would be punished by administrative sanctions and should pay a reasonable bond afterward the vessel and its crew would be deported to their country. 
METHOD AND PRINCIPLE OF MARITIME BOUNDARY DELIMITATION BETWEEN STATES WITH OPPOSITE OR ADJACENT COASTS (CASE OF INDONESIA AND TIMOR-LESTE) Belardo Prasetya Mega Jaya; Ferina Ardhi Cahyani; Idris Idris; Rika Ratna Permata
Diponegoro Law Review Vol 7, No 1 (2022): Diponegoro Law Review April 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (957.762 KB) | DOI: 10.14710/dilrev.7.1.2022.150-172

Abstract

In the practice the maritime boundary delimitations can cause the overlap of claims between states with opposite or adjacent coasts. Regarding the maritime boundary between Indonesia and Timor-Leste, there was never a maritime boundary between both States, so it needs a settlement of disputes of maritime boundary delimitation between both parties. Therefore, these research aims to explain the methods and principles that could be used in resolving maritime boundary delimitation dispute between state with opposite or adjacent coasts based on international law and analyze how obstacles and solution to solve maritime boundary delimitation dispute between Indonesia and Timor-Leste (East Timor). This research uses normative legal research and Empirical Research Methods. The results of the research show that: (1) the maritime boundary delimitation between Indonesia and Timor-Leste uses enclaving, equidistant, and three-step approach method. (2), Indonesia and Timor Leste have the potential to determine maritime boundaries in the three areas, namely the area to the north of the Oecusse (Ombai Strait), to the north of Timor Island (Wetar Strait) and to the south of Timor Island (Timor Sea). Timor-Leste will still get a maritime territory in District Oecusse but the extent would be negotiated with Indonesia first, while in the Wetar Strait, the territorial sea division of the two countries would consider the outer islands of both countries.
Limitation in The Right to Freedom of Thought, Conscience, and Religion (Forum Externum): Study of Ahmadiyya Muslim Community Case Belardo Prasetya Mega Jaya; Nurikah Nurikah; Ahadi Fajrin Prasetya
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i1.809

Abstract

Abstract: According to General Explanation of Presidential Decree No. 1/PNPS/ 1965 on Prevention of Misuse and/or Blasphemy, there are six religions in Indonesia. There are Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, and Khong Cu (Confucius). It raises the issue of Indonesian who choose conscience or religions out of the six religions. One example is the Ahmadiyya Muslim Community who choose their conscience. Ahmadiyya Muslim Community often received public rejection and some limitations from the Government of Indonesia.  This paper aims to: (1) examine and analyze the international instrument about the limitation in the right to freedom of thought, conscience, and religion (Forum externum); (2) observe and value the limitation in the right to freedom of thought, conscience, and religion (Forum externum) in Indonesia (Ahmadiyya Muslim Community case). Deploying normative legal research, this research argues that the limitations in religious activities and sealing of several places of worship of the Ahmadiyya Muslim Community by the Government have a legal basis in the international law of externum forum principle and that- the Government limitation on religious activities of Ahmadiyya Muslim community is designed and applied to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others. Abstrak: Berdasarkan Penjelasan Umum Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Hanya Ada 6 agama di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu (Confusius). Pembatasan enam agama tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana warga negara Indonesia yang memilih kepercayaan atau agama selain dari ke enam agama tersebut, seperti kelompok Muslim Ahmadiyya yang memiih kepercyaannya sendiri. Kelompok Muslim Ahmadiyya sering mendapatkan penolakan publik dan pembatasan-pembatasan dari Pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menguji dan menganalisis instrumen internasional mengenai pembatasan hak untuk berfikir, berkeyakinan dan beragama (forum eksternum); dan (2) mengamati dan menilai bagaimana implementasi hak untuk berfikir, berkeyakinan dan beragama (forum eksternum) di Indonesia (kasus Kelompok Muslim Ahmadiyya). Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini membuktikan bahwa pembatasan-pembatasan dalam melakukan kegiatan keagamaan dan penyegelan beberapa tempat ibadah jemaah Ahmadiyya oleh Pemerintah memiliki basis hukum dalam hukum internasional yakni prisip forum eksternum dan pembatasan pemerintah terhadap kelompok Muslim Ahmadiyya diterapkan demi tercipta keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau kesusilaan umum, atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar milik orang lain.
EFFECTIVENESS OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’S JURISDICTION IN IMPUNITY PREVENTION Belardo Prasetya Mega Jaya; Ariesta Wibisono Anditya
Justitia et Pax Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v36i1.2966

Abstract

This research aims to describe and explain the International Criminal Court’s jurisdictions in an effort to prevent impunity. Additionally, this research provides answer to the question of ICC’s effectiveness in upholding justice over international crimes. This research is a normative law research. The research results shows, under Rome Statute of the International Criminal Court 1998, the purpose of a trial is to end impunity over serious crimes. To implement such a purpose, ICC exercise their jurisdictions conform to Rome Statute. However, the exercise of ICC’s jurisdictions are still ineffective, such phenonemon could arise by many factors.
Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia Belardo Prasetya Mega Jaya; Muhammad Rusli Arafat
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.566 KB) | DOI: 10.31941/pj.v17i1.568

Abstract

The result of this research showed that universalism put human right (HAM) as universal values as formulated in International Bills of Human Rights. Human rights have been naturally owned by an individual. This is the universal nature of those rights where human rights are a natural rights theory and apply to anyone and everywhere. These rights cannot revoked by anyone, and also cannot be transferred from human to other human or regulated by the state. The State is obliged to fulfill those rights. In contrast to cultural relativism, which rejects the view of universal rights. Human rights must be placed in a particular cultural context in each country. Culture is the only source of legitimate rights or moral rules.
PERADILAN GACACA SEBAGAI SUATU SISTEM ALTERNATIF PERADILAN UNTUK MEMBANTU MEMPROSES HUKUM PELAKU GENOSIDA DI RWANDA Belardo Prasetya Mega Jaya
Nurani Hukum Vol 1, No 1 (2018): Vol. 1 No. 1 Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v1i1.4815

Abstract

Co-Authors Aceng Asnawi Rohani Ade Marpudin Afandi Sitamala Ahadi Fajrin Prasetya Ahmad Lanang Citrawan Ahmad Lanang Citrawan Akbar Ari Rangga Prabu Zulkifar Aldi Dwi Cahyo Aliyah Aliyah Alvandri Christian Rahmat Gulo Amirulloh Ahdad Anabela Callista Zahwa Andini Marwah Anditya, Ariesta Wibisono Anisa Lutfiah Annida Dwi Agustin Arizon Mega Jaya Asep Hakim Zakiran Aulia Rusdiana Awad Al Khalaf Azef Rahmat Hary Sapto Bryan Alberto Chatri Prariwi Ningrum Chelsea Tiara Septiani Malau Christian Sandy Pangestu Dani Wijaya Danial Danial Danial Danial Diah Prihartini Dwi Edi Wibowo Elly Nurmahlia Erika Febriani Fanny Khalifatu Zanah Febi Sasti Rahayu Ferina Ardhi Cahyani Ferina Ardhi Cahyani Fikry Nurhayadi Firanda Bery Amini Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Frisky Diaslestarie Hairul Afandi Hera Susanti Hikmayatul Muslimah Hilton Tarnama P.M. Hilton Tarnama PM Hilton Tarnama Putra M Idris Idris Ignatius Gita Hernata Irfi Silvia Amanda Irma Suryani Jefry Winter Luhut Hasudungan Khoiruttamam Khoiruttamam Khotimah Estiyovionita Mareta Puspita Arianie Maulana Shihabudin Mentari Jastisia Meutia Irdina Khairunnisa Mohamad Fasyehhudin Mohamad Fasyehhudin Mohamad Fasyehhudin Mohamad Hidayat Muhtar Mohammad Fasyehhudin Mokhamad Gisa Vitrana Muhammad Hasyim Abdullah Muhammad Ridwan Muhammad Rusli Arafat Muhayaroh Muhayaroh Muhtasor Jidan Muhyi Mohas Muhyi Mohas Muhyi Mohas Mulkiah Nurazizah Muyassaroh Muyassaroh Nasrul Hidayat Norma Risca Pratiwi Novia Bella Alifvia Nur Sahroniah Nurikah, Nurikah nurlela Sari Nuryati Solapari Puput Adela Rafdi Altaf Raissa Tsabitha Rara Anggraeni Nur Afifah Ratu Anggita Aprilia Regina Permatadewi Tantiany Gunawan Reine Rofiana Reine Rofiana Ridho Pangestu Taufik Ridwan Ridwan Ridwan Ridwan Ridwan Ridwan Rika Ratna Permata Rima Oktavian Rio Primus Rully Syahrul Mucharom Sarah Haderizqi Imani Shofia Khairunnisa Siti Nur Aisah Suciati, Ranila Sulastri Sulastri Surya Anom Sutriyani Adinda Putri Tiara Destia Herman Trixi Karinina Dewi Sindhutomo Utami, Kery Wafdaa Taaz Hafsari Putri Wardatun Naddifah Widya Jusu Adeningtyas Wilda Riva Fadhilah Yeliana Septiani Noor Yoga Yuniadi Yogi Muhammad Rahman Yogi Muhammad Rahman Yogi Muhammad Rahman Yoshi Daud Shimada