cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aulia Rahmat
Contact Email
auliarahmat@uinib.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ijtihad@uinib.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Ijtihad
Published by Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
ISSN : 14104687     EISSN : 26855216     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ijtihad with registered number ISSN 1410-4687 (print) 2685-5216 (online) is a scientific multidisciplinary journal published by rumah jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. It is in the national level that covers a lot of common problems or issues related to the sharia and social sciences. The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of sharia and social studies.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 34, No 2 (2018)" : 9 Documents clear
Sistem Tilang Elektronik terhadap Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016 Fansuri, Arif
Ijtihad Vol 34, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v34i2.17

Abstract

Guna mengoptimalkan pengaturan terhadap pengguna alat transportasi yang semakin pesat dan karena perkembangan alat-alat transportasi berbanding terbalik dengan ketaatan dalam berlalu lintas yang menyebabkan semakin banyaknya pelanggaran terhadap lalu lintas, maka pemerintah telah mengeluarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan menerapkan sistem bukti pelanggaran elektronik (e-tilang) yang diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebelum diberlakukannya e-tilang memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak bagi pelanggar lalu lintas. Pengaturan dan praktek penegakan hukum yang demikian memberikan kemudahan sekaligus perlindungan kepada pelanggar lalu lintas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem e-tilang yang berpedoman kepada Perma Tilang, kurang atau tidak dapat mengakomodir hak-hak pelanggar sebagai tersangka/ terdakwa sebagai suatu bentuk perlindungan kepada pelanggar lalu lintas. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum dengan sistem e-tilang yang mengacu kepada Perma Tilang, tidak memberikan ruang bagi pelanggar lalu lintas sebagai Justitiabelen karena tidak dapat menghadiri sidang tilang. Untuk perbaikan penegakan hukum kedepannya perlu dilakukan peninjauan dan revisi terhadap pelaksanaan tilang elektronik.
Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah Nasri, Khairul
Ijtihad Vol 34, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v34i2.11

Abstract

Ditemukan bahwa majelis hakim PTA Padang menetapkan hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz beralih kepada suami bukan kepada pihak istri. Majelis Hakim PTA Padang menerapkan asas contra legem  terhadap Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 huruf (a) KHI telah menggaris bawahi dalam hal terjadinya perceraian “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Pemindahan hadhanah dari pihak istri ke pihak suami bagi anak yang belum mumayyiz merupakan bukti kongkret penerapan asas contra legem terhadap Pasal 105 huruf (a) KHI, dapat dipahami bahwa contra legem ialah wewenang hakim untuk mengesampingkan penerapan pasal dalam undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang, berbarengan dengan itu hakim melakukan penemuan hukum (rechtvinding), dapat dipahami Majelis Hakim PTA Padang dalam pertimbangan hukum  melakukan rechtvinding dengan menggunakan metode interpretasi sistematis (logis) yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain.
Daftar Isi Editor, Editor
Ijtihad Vol 34, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v34i2.18

Abstract

Daftar Isi
Istinbath Hukum Kurban Uang Perspektif Ekonomi Islam Hadi, Nur
Ijtihad Vol 34, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v34i2.12

Abstract

Indeed the money distributed with the sacrificial intention becomes charity, because the money is included in the provision of Allah. While the sacrifice is also essentially the charity of money (property) bought by animals, then slaughtered, then given to the neighbors and the most important to the poor. The amount of reward for charity reward is doubled as explained in the paragraph above. Then if the sacrifice as a form of annual worship (10-13 zulhijjah) that was carried out was not accepted as a sacrifice just because of carrying out it in the form of the distribution of money, not sacrificial meat? Istinbath of sacrificial law with money, namely the Qur'an (Surah Al-Hajj: 28 and 36), hadith (HR. Abu Musa), atsar (Ayesha and Bilal), qias (diaciaskan with zakat), istihsan (better), istishab (al-Ashlu fi syai al-Ibahah), istislah (maslahat), maqashid sharia (the purpose of the Shari'a is the benefit of the afterlife) and legal contextualism (filasfat, the nature and meaning of the Shari'a) and the principle of benefit and benefit (jalbu al-Mashalih wa dar'u al-Mafasid), whereas in muamalah the basic Islamic economy of every thing is permissible unless there is a argument which prohibits it. In the context of sacrifice with money in the perspective of Islamic economics in terms of the law of sacrifice there is no text on the prohibition of sacrifice with money, from an economic standpoint, more money is needed than sacrificial meat, it can be understood that sacrifice with money due to the condition of the situation and the presence of the victim receives more money rather than sacrificial meat, the law may (conditionally) namely al-Ibahah and the sacrifice is valid.
Cover Editor, Editor
Ijtihad Vol 34, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v34i2.19

Abstract

Cover
Eksistensi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Mulyawan, Fitra
Ijtihad Vol 34, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v34i2.13

Abstract

Hak Asasi Manusia dalam hukum Nasional sangat dilindungi dan dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati nelekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Begitu juga Islam mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan Allah SWT dan mengakui dan menghormati hak-hak kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep hablum minannas wahablum minallah. Jadi dapat dipahami bahwa konsep HAM dalam Islam bukan evolusi dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul sejak permulaan eksistensi manusia di atas permukaan bumi ini.
Islamic Government System: Between Abu Zahra and Ibn Taimiyya Meirison, Meirison
Ijtihad Vol 34, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v34i2.14

Abstract

Government based on Islamic law or the state or system of Islamic governance is a recipe for the life of the inherited state of Rasulullah S.A.W. An ideal government in Islam that has been done by friends. Therefore, it is important for Muslims to understand the structure of the Khilafah State that was carried out after the Prophet's time and then changed during the Umayyad period. There are two causes of the form of government in Islam, namely the Caliphate and the kingdom, both of which are considered legal. Abu Zahrah said that an Islamic state should be based on deliberation to appoint its leaders, or through representatives and leadership not inherited from generation to generation. whereas Ibn Taymiyyah is more flexible, he accepts the Kingdom system as long as the constitution of the Qur'an and Sunnah is absolute. Both of these practices of government have been traversed by Muslims for a long time, each of which has a privilege, both forms of government based on deliberation and descent are listed in the verses of the Qur'an.
Optimalisasi Jabatan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasca-Amandemen Supardi, Supardi
Ijtihad Vol 34, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v34i2.15

Abstract

Dalam sistem pemerintahan republik Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi yang dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan” dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden”. Mengetengahkan sistem pemerintahan menurut UUD dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan jabatan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden ditinjau dari tanggung jawabnya. Berdasarkan pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya beberapa perubahan dalam UUD1945 nampak semakin memperjelas bahwa pertanggungjawaban Wakil Presiden adalah kepada Presiden. Hal ini berdasarkan pada penafsiran kedudukan wakil Presiden di dalam sisitem pemerintahan Indonesia yang tidak sederajat. Kedudukan yang tidak sederajat ini menunjukkan lembaga Kepresidenan sebagai penyelenggara pemerintahan bersifat tunggal (single executive). Akan tetapi, untuk menghindari kesan Wakil Presiden sebagai “ban serep”, maka Wakil Presiden harus diberi tugas yang jelas secara konstitusional dengan cara pelimpahan atau pembagian tugas dan bukan melalui pelimpahan atau pembagian kekuasaan.
Perlindungan Pasien di Era BPJS Kesehatan Firdaus, Firdaus
Ijtihad Vol 34, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v34i2.10

Abstract

BPJS Health is a mandatory National Health Insurance imposed by the government to all Indonesian citizens to ensure that everyone is able to receive healthcare services. The first objective is to analyze patient protection under the said the Law No. 24 of 2011 on BPJS. The second objective is to identify the challenges of the implementation, management, and monitoring of the BPJS Health Insurance Institution. Findings from the study show that there are advantages and disadvantages in the BPJS Health system, as not all citizens are involved as participants. Further, the health services are unequal in respect of services rendered in different provinces in Indonesia. As a conclusion, the researcher had provided several recommendations from the legal and implementation aspects to strengthen the existing BPJS Health system, so that it can effectively protect all patients.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 34, No 2 (2018) Vol 34, No 2 (2018) Vol 34, No 1 (2018) Vol 33, No 1 (2017) Vol 33, No 1 (2017) Vol 32, No 2 (2016) Vol 32, No 1 (2016) Vol 31, No 2 (2015) Vol 31, No 1 (2015)