cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Syahwalan
Contact Email
syahwalan@iainbengkulu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alimarah@iainbengkulu.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
Published by Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
ISSN : 25410067     EISSN : 2684799X     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal A-Imarah: Fokus jurnal ini adalah upaya mengaktualkan pemahaman yang lebih baik tentang keilmuan politik Islam dan pemerintahan, baik lokal maupun internasional melalui publikasi artikel, laporan penelitian, dan ulasan buku.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2022): JULI" : 10 Documents clear
WANITA DALAM KEPEMIMPINAN DAN POLITIK PERSPEKTIF AMINA WADUD Muhammad Aziz Zakiruddin; Iwan Romadhan Sitorus
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i2.7466

Abstract

AbstrakPersoalan dalam pembahasan kepemimpinan dan politik perempuan dalam perspektif Islam merupakan hal yang urgen diperbincangkan, bahkan selalu menjadi sebuah topik perdebatan. Perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat. Namun anggapan bahwa perempuan hanya merupakan subordinasi laki-laki, merupakan pemahaman yang muncul melalui QS: An-Nisa Ayat 34. Ayat tersebut dalam tafsir klasik dan pertengahan dijadikan sebagai justifikasi dalam menggambarkan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Amina Wadud merupakan intelektual muslim-feminis untuk melakukan pengembangan metodologis guna melahirkan penafsiran yang berperspektif gender dan berkeadilan sosial. Pemikiran Amina Wadud dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat bertema gender, seperti halnya dalam perempuan boleh menjadi Imam sholat. Maka melalui pemikiran-pemikiran Amina Wadud yang dinilai kontroversial, cukup menarik perhatian penulis dalam melihat bagaimana pandangan Wadud dalam hal Kepemimpinan dan Politik. Penelitian ini merupakan penelitian kepustaakan (library research). Kesimpulan dalam penelitian ini pemikiran Amina wadud, dipengaruhi oleh faktor situasi dan keadaan, yang kemudian modorong Wadud mengkaji kembali cara penafsiran para mufassir klasik yang menurut wadud lebih kepada penafsiran patriaki, mendudukan laki-laki di atas perempuan, yang penafisran tersebut bersifat subyektif. Menurut Amina wadud pada dasarnya ayat-ayat itu memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan, tanpa mendudukan laki-laki di atas perempuan. Begitupun halnya di dalam kepemimpinan dan politik.Keyword: Gender, Amina Wadud, Kepemimpinan
Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong (Analisis Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong) Imam Mahdi; Etry Mike; David Aprizon Putra
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i2.7475

Abstract

AbstrakPeraturan Daerah No. 5 tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten rejang Lebong merupakan suatu pengakuan pemerintah terhadap Nilai-nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Kemasyarakatan. Perda ini memberikan hak-hak kepada kepada masyarakat hukum adat seperti hak atas tana, wilayah dan sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritual dan kebudayaan, hak hak atas lingkungan hidup dan hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan Socio-legal, yaitu pendekatan yang mencoba mengkombinasikan diri dengan pendekatan non hukum atau pendekatan di luar rumpun ilmu hukum, yang dalam penelitian ini mengkombinasikan antara pendekatan dalam disiplin ilmu hukum, dan disiplin ilmu sosial. Hasil Penelitian menunjukan adanya  alternatif-alternatif dalam sebuah kepastian hukum ditengah masyarakat, mengingat sifat dari hukum adat yang dinamis. Proses pengakuan hak sebagian besar masih perlu dikaji lebih lanjut terutama berkaitan dengan beberapa hak masyarakat hukum adat yang diakui dalam Peraturan daerah ini, namun faktanya sulit untuk dilaksanakan, kerja pemerintah yang ditugaskan oleh perda ini untuk menginventarisasi kearufan lokal rejang lebong ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah rejang lebong untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara utuh, serta memberikan ruang untuk membuka diri terutama berkaitan dengan regulasi-regulasi yang telah ada.Kata Kunci: Perda Adat, Nilai-Nilai Kearifan lokal  
HUKUM DAN MORAL DALAM KASUS-KASUS HUKUM DI INDONESIA Ria Anggraeni Utami; Zico Junius Fernando; Wiwit Pratiwi; David Aprizon Putra
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i2.7467

Abstract

Abstrak Hukum selalu berkaitan erat dengan moralitas. Hukum tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan moral, sehingga kualitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas moral. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dituliskan dan secara lebih sistematis disusun dalam peraturan perUndang-Undang, Hukum membatasi diri pada tingkah laku secara lahiriah, sedangkan moral menyangkut sikap batin seseorang subjek hukum. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara dan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melampaui para individu dan masyarakat. Meninggalkan moral dalam berhukum sama saja dengan hukum yang kehilangan ruhnya. Kata kunci: Hukum, Moral, Penegakan Hukum, Indonesia
Dinamika Islam Politik Afro-Amerika Akhir Abad 20 Muflih Fahmi Kaunain
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i2.7472

Abstract

 Perkembangan Islam modern di Amerika dapat dilacak dari akhir abad ke-20, dengan melihat tindakan masyarakat Amerika kelas tiga yang memperjuangkan Islam tidak hanya sebagai agama dakwah, tetapi sebagai gerakan organisasi resmi. Mereka yang notabene adalah budak imigran dari Afrika dan Timur Tengah tentu tidak mudah memperjuangkan Islam sebagai organisasi dan gerakan khususnya NOINation of Islam) sebagai organisasi Islam pertama mereka juga memiliki orientasi politik. Tulisan ini mencoba membedah dinamika komunitas Muslim kulit hitam yang terpinggirkan dalam perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan dan keadilan bagi rakyat dan pemerintah Amerika Serikat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif-analisis kepustakaan dengan berbagai sumber tulisan dan penelitian yang mendukung tema penulisan.Kata Kunci: Islam di Amerika, end of 20th century, Afro-America Muslim 
DESAIN PERADILAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI Ilham Kurniawan Ardi; Zico Junius Fernando
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i2.7473

Abstract

Abstrak: Mahkamah Konstitusi lahir sebagai Lembaga Peradilan memberikan legalitas bagi pencari keadilan tentang Pemilu. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tertuang pada Pasal 24C ayat (1) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan kewenangan tersebut penulis mencoba menganalisis kelemahan dari penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi mengingat seluruh permohonan mengalami penolakan oleh MK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan beban yang sangat besar kepada Pemohon untuk membuktikan tetapi kecil kemungkinan meraih kemenangan melalui putusan pengadilan karena terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi proses pembuktian di persidangan. Desain formulasi yang ditawarkan adalah dengan mengadopsi alat kelengkapan PHP Kada hendaknya juga diterapkan di PHPU Presiden dan Wakil Presiden.Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Desain
PERENCANAAN POLITIK PERKOTAAN : SEBUAH KAJIAN PUSTAKA TERSTRUKTUR (A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW) Rizky Bagastian Salahudin
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i2.7465

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan secara umum tentang perencanaan politik perkotaan, Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dan penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses perencanaan politik perkotaan yang bertujuan menciptakan kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan serta dapat menarik perhatian. Namun, Yang perlu diperhatikan adalah sistem tata kelola perkotaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Dalam urusan publik atau politik perkotaan, Perlu adanya keterlibatan sipil dari kelembagaan ke dalam partisipasi yang tidak terlu formal dan berdampak pada ruang publik. Misalnya, Proyek penghijauan tang telah muncul untuk mengatasi masalah seperti perubahan iklim atau intervensi dalam perencanan dan kelembagaan kota. Namun, Apakah ini masalahnya? Bagaimana masyarakat berperan dalam ruang publik dan bagaimana kaitannya dengan peran administrasi lokal? Perlu ada bentuk kolektif kolegial antara departemen pemerintah, Instansi terkait, Organisasi non pemerintah nasional dan internasional, Lembaga profesi, Akademisi dan Ahli independen secara kolaboratif untuk mencari solusi terbaik sehingga dapat dikembangkan dan di tindaklanjuti yang sekiranya diperlukan demi memberikan perubahan transformatif di masyarakat.Kata kunci: politik; perkotaan, tata kelola; pemangku kepentingan; pembangunan; masyarakat sipil; kota pintar
RADIKALISME DALAM GERAKAN HIJRAH GLOBAL Ifansyah Putra
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i2.7544

Abstract

AbstrakRadikalis, militan, fundamentalis, ekstrimis, fanatis dan beberapa sebutan lainnya yang sering digunakan para sarjanawan untuk menyematkan pada suatu kelompok yang menginginkan suatu perubahan -baik itu eksternal maupun internal. Beberapa istilah tersebut selalu disematkan dengan kelompok keagamaan, khususny Islam sebagai agama. Melalui gerakan hijrah, yang secara bahasa berarti berpindah, digunakan sebagai sebutan untuk menamai sebuah gerakan yang mengajak kaum muslim, khususnya anak muda, untuk "berpindah" menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara meningkatkan ketaatan dalam menjalankan syariat agama. Penulis mencoba mengupas fenomena yang ada dengan menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisisnya yakni politik identitas dan gerakan sosial. Dengan teori tersebut penulis mencoba untuk membongkar bagaimana gerakan radikalisme dalam skala global dapat bernegoisasi dengan budaya masyarakat dunia khususnya Indonesia dalam memahami istilah hijrah, hingga pada kesimpulannya bahwa dalam memandang hijrah sebagai gerakan sosial baru yang lebih condong menggunakan asas kultural dan sentimental emosional dalam perekrutannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa pada moment pemilihan presiden nanti kelompok hijrah ini yang akan digunakan dalam menunjang suara salah satu calon presiden, yang saat ini secara tidak langsung telah tampak pada beberapa aksi yang telah diorganisir sedemikian rupa dalam prespektif masing-masing. Hingga pada akhirnya hijrah akan bernegoisasi dengan radikalisme dalam meruntuhkan sistem yang selama ini telah berjalan dalam suatu wilayah, baik secara struktural maupun kultural.Kata Kunci: Radikalisme, Gerakan Hijrah.
PUBLIC SERVICE DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BENGKULU PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH Kiki Vita Apriani; Ifansyah Putra
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i2.7546

Abstract

AbstrakFaktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik ialah minimnya fasilitas untuk melakukan pendaftaran online, sering terkendala pada jaringan dan listrik. Dalam perspektif siyasah idariyah, pencatatan penduduk adalah sesuatu yang dapat menciptakan kemaslahatan umat dan akan mencerminan tujuan dari siyasah idariyah. upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan dukling (dukcapil keliling), penyebaran aparatur, memisahan ruangan dan lain-lain.Kata kunci : pencatatan penduduk, KK, KTP-El, Dukcapil, Siyasah Idariyah.
ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP REKLAMASI PASCA TAMBANG BATUBARA PT. DANAU MAS HITAM BENGKULU TENGAH Aneka Rahma
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i2.7658

Abstract

Abstrak: Ada dua persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu (1). Bagaimana pelaksanaan reklamasi pasca tambang batubara PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah? (2). Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah terhadap reklamasi pasca tambang batubara PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran dan analisis tentang informasi, fakta, data dan mekanisme pelaksanaan reklamasi dan pascatambang khususnya di PT Danau Mas Hitam yang saat ini izin Usaha Pertambanganya telah berakhir. Dari hasil penelitian ini ditemukan (1). Bahwa setelah 3 tahun berakhirnya izin usaha pertambangan pada PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah sampai saat ini belum terdapat laporan bahwa pihak perusahaan telah melaksanakan reklamasi pasca tambang, (2) berkaitan dengan belum terlaksananya reklamasi pasca tambang pada PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah, maka pelaksanaan reklamasi belum sesuai sebagaimana yang tercantum dalam pasal 100 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2020 Jo.  Undang-Undng No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Kata kunci : Reklamasi, Pascatambang, Batubara, Hukum Positif
Peran Lembaga Pemerintahan Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Baznas Bidang Pemberdayaan Zakat di Kota Bengkulu Yusmita Yusmita
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.10250

Abstract

In Law no. 38 of 1999, the position of government and society is equal in the management of zakat, whereas, in Law no. 23 of 2011, the position of the government and BAZNAS is higher. On the other hand, ideally, government agencies in the city of Bengkulu should help and support the duties and functions of BAZNAS institutions in empowering zakat in the city of Bengkulu. This research is field research. The type of research approach is descriptive-qualitative, using interview data collection techniques and documentation from BAZNAS and regional government data. The results of this study indicate that, From the results of the analysis carried out, the researchers can conclude as follows: The role of government agencies in supporting the duties and functions of BAZNAS in Bengkulu City, the number of agency official data is 126, only 49 institutions that pay Makadari, around 39% have already pay zakat to BAZNAS Bengkulu Province, while 77 agency agencies or 61% have not paid zakat at BAZNAS Bengkulu Province, it can be concluded that the role of BAZNAS Bengkulu province has played a role but not optimally well, while the background factors for government agencies distribute zakat through BAZNAS includes: Implementing government regulations regarding zakat, carrying out circulars from superiors, socialization from BAZNAS, leadership orders while the background factors for government agencies not channeling zakat through BAZNAS are: There is a top circular regarding the prohibition of salary deductions, Lack of BAZNAS Socialization, Understanding and awareness lack of religion, lack of trust in BAZNAS institutions, procedural errors in appointing BAZNAS and UPZ officials. Dalam UU No. 38 tahun 1999 posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat, sedangkan dalam UU No. 23 tahun 2011 posisi pemerintah dan BAZNAS lebih tinggi, Di sisi lain,  idealnya lembaga pemerintahan yang ada di kota Bengkulu seharusnya membantu dan mendukung tugas dan fungsi lembaga BAZNAS dalam pemberdayaan zakat di Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun  jenis   pendekatan penelitian ini adalah  deskripitif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dari data baznas dan pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa, dari hasil analisa yang dilakukan maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut: Peran lembaga pemerintah  dalam mendukung tugas dan  fungsi baznas di Kota Bengkulu jumlah data dinas instansi yang ada 126 hanya 49 lembaga yang mebayar makadari itu berkisar 39 % saja yang sudah membayar zakat ke BAZNAS Provinsi Bengkulu, sedangkan 77 lembaga dinas instansi atau 61 % belum membayar zakat di  BAZNAS Provinsi Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa peran lembaga BAZNAS provinsi Bengkulu sudah berperan tapi belum secara maksimal dengan baik, sedangkan faktor yang melatar belakangi lembaga pemerintah menyalurkan zakat melalui Baznas antara lain: melaksanakan aturan pemerintah tentang zakat, melaksanakan edaran atasan, adanya sosialisasi dari BAZNAS, Perintah pimpinan sedangkan faktor yang melatar belakangi lembaga pemerintah tidak menyalurkan zakat melalui BAZNAS yaitu: Adanya edaran atasa tentang larangan pemotongan gaji, Kurangya Sosialisasi BAZNAS, Pemahaman dan kesadaran keagamaan yang kurang, Kurangnya Kepercayaan kepada lembaga BAZNAS, Kesalahan prosedur pengangkatan pejabat BAZNAS dan UPZ.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): Juli Vol 8, No 1 (2023): Januari Vol 7, No 2 (2022): VOL 7, NO 2 TAHUN 2022: JULI Vol 7, No 2 (2022): JULI Vol 7, No 1 (2022): Januari Vol 6, No 2 (2021): Vol 6, No 2 Tahun 2021: Juli Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No 1 Tahun 2021: Januari Vol 5, No 2 (2020): Vol 5, No 2 Tahun 2020: Juli Vol 5, No 1 (2020): Vol 5, No 1 Tahun 2020: Januari Vol 4, No 2 (2019): Vol 4, No 2 Tahun 2019: Juli Vol 4, No 2 (2019): Vol 4, No 2 Tahun 2019 Vol 4, No 1 (2019): Vol 4, No 1 Tahun 2019: Januari Vol 4, No 1 (2019): Vol 4, No 1 Tahun 2019 Vol 3, No 2 (2018): Vol 3, No 2 Tahun 2018: Juli Vol 3, No 1 (2018): Vol 3, No 1 Tahun 2018: Januari Vol 2, No 2 (2017): Vol 2, No 2 Tahun 2017: Juli Vol 2, No 1 (2017): Vol 2, No 1 Tahun 2017: Januari Vol 1, No 1 (2016): Vol 1, No 1 Tahun 2016: Januari More Issue