Wiwit Pratiwi
Faculty Of Law, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu, Indonesia

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

OMNIBUS LAW SEBUAH PROBLEMATIK DAN PARADIGMA HUKUM DI INDONESIA Zico Junius Fernando; Wiwit Pratiwi; Yagie Sagita Putra
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No 1 Tahun 2021: Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v6i1.4122

Abstract

Abstract: This study uses a normative legal research method in the form of library research, which is conducted by collecting primary, secondary and or tertiary legal materials. The technique of collecting materials used in this research is literature study, which is carried out by identifying literature in the form of statutory regulations, books, official documents, papers, and several other sources related to this research. Then, the whole material that has been collected, the authors process and make an analysis of the collected material. The materials that have been collected are analyzed qualitatively and to classify legal materials, the authors use content analysis. This study discusses the concept of Omnibus Law whose ultimate goal is to find a solution to legal certainty in Indonesia. Whether the Omnibus Law approach can provide legal harmonization in Indonesia or vice versa, it raises new problems, but it is hoped that in the future the Law resulting from the Omnibus Law concept can lead to a Law that can cover all the rules as a whole so that the ideals of this concept can be realized well. Keywords: Omnibus Law, Problematics, Legal Paradigms
Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia Wiwit Pratiwi; Sugiarto Sugiarto; Marlina Marlina
University Of Bengkulu Law Journal Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.5.1.62-73

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada persoalan sistem pemilu yang menggunakan mekanisme adat yaitu sistem noken yang dilaksanakan masyarakat adat Papua di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan: pertama, mekanisme sistem noken dalam pemilihan umum di Indonesia yang diterapkan masyarakat Papua. Sistem Noken tersebut dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan mekanisme adat setempat. Kedua, Sistem pemilu di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil seperti yang diamanatkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun sistem noken bertentangan dengan asas pemilu tersebut, sehingga terjadi pertentangan antara sistem pemilu pada umumnya dengan sistem noken. Pada negara yang pluralistik seperti Indonesia, konstitusi juga harus mencerminkan watak dan praktik yang menghargai keberagaman sosial di dalam masyarakat. Gagasan mengenai hukum progresif menjadi jawaban dari pertentangan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan model noken memiliki nilai konstitusional dapat dikatakan sebagai salah satu hukum progresif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN SIPUT LOLA (ROCHIA NILOTICA) DI PULAU ENGGANO, BENGKULU Wiwit Pratiwi; Risnita Tri Utami
Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v6i3.242

Abstract

ABSTRAKRochia nilotica (siput lola) merupakan siput yang memiliki cangkang berbentuk kerucut berwarna dasar krem keputihan. Siput lola atau Rochia nilotica merupakan sumberdaya yang bernilai ekonomis. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sumberdaya siput lola di dunia dan Pulau Enggano dikenal sebagai salah satu penghasil siput lola. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara dengan narasumber juga dilakukan dan digunakan sebagai salah satu bahan hukum sekunder. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data-data berupa dokumen, peraturan-peraturan, teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Dalam penelitian, pemanfaatan sumber daya siput lola yang tidak terkontrol/tidak terkendali dan pengambilan yang berlebihan tanpa memperdulikan keberlanjutan generasi sumber daya siput lola menyebabkan sumber daya siput lola di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu mengalami ancaman kepunahan sehingga memerlukan upaya serius untuk pemulihan populasi sumber daya siput lola. Untuk itu diperlukan upaya konservasi sumber daya lola serta pengambilan kebijakan yang tepat dan dibentuknya peraturan desa tentang pengelolaan siput lola di Pulau Enggano.Kata kunci: perlindungan hukum; pengelolaan; siput lola. ABSTRACTLola is a large snail, its shell is cone-shaped. The shell of the lola is a whitish base with a soft red striped pattern. Snail lola or Rochia nilotica is an important economic resource that is one of the exports comuditas. Indonesia is one of the world's producers of snail lola resources and Enggano Island is known as one of the producers of lola snails. This research uses normative legal which is equipped with interviews. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data was collected using documentation of primary, secondary, and tertiary legal materials, and interviews with resource persons were also conducted and used as one of the secondary legal materials. The data analysis process uses qualitative methods, by analyzing data in documents, regulations, and related theories that produce descriptive-analytical data. In the study, the uncontrolled use of Lola snail resources and excessive extraction without regard to the sustainability of the generation of Lola snail caused the Lola snail to be threatened with extinction so serious efforts were needed to restore the population of lola snail resources. For this reason, efforts to conserve Lola resources are required, and appropriate policy making and the establishment of village regulations regarding the management of Lola snails on Enggano Island.Keywords: legal protection; management; lola.
HUKUM DAN MORAL DALAM KASUS-KASUS HUKUM DI INDONESIA Ria Anggraeni Utami; Zico Junius Fernando; Wiwit Pratiwi; David Aprizon Putra
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i2.7467

Abstract

Abstrak Hukum selalu berkaitan erat dengan moralitas. Hukum tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan moral, sehingga kualitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas moral. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dituliskan dan secara lebih sistematis disusun dalam peraturan perUndang-Undang, Hukum membatasi diri pada tingkah laku secara lahiriah, sedangkan moral menyangkut sikap batin seseorang subjek hukum. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara dan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melampaui para individu dan masyarakat. Meninggalkan moral dalam berhukum sama saja dengan hukum yang kehilangan ruhnya. Kata kunci: Hukum, Moral, Penegakan Hukum, Indonesia
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) Wiwit Pratiwi; Zico Junius Fernando
Majalah Keadilan Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.994 KB) | DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2378

Abstract

Dalam tindak pidana penipuan berbasis online tidak banyak yang menggunakan pasal-pasal yang ada pada UU ITE. Tindak pidana penipuan berbasis online, yang seharusnya menggunakan pasal 28 ayat 1 UU ITE, tetapi aparat penegak hukum terutama penyidik lebih cenderung menggunakan pasal 378 KUHP. Maka menjadi penting untuk menkaji tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online. Metode pendekatan penulisan adalah yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penulisan ini dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, metode yang digunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan hukum tertulis atau analisis yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah tercapainya penegakkan hukum dan peraturan yang tepat dalam menindak tindak pidana penipuan berbasis online. Selain itu, UU ITE pasal 28 ayat 1 dapat diterapkan secara maksimal oleh aparat penegak hukum terutama penyidik.
The Urgence of Regulation of Environmental Aesthetic Standards and Security of Administration in The Spatial Detail Plan Zico Junius Fernando; Wiwit Pratiwi; Rangga Jayanuarto; Muhammad Yusuf Akbar
NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.221 KB) | DOI: 10.29240/negrei.v1i2.3530

Abstract

Billboards have a considerable influence on urban life because the advertising media often has a location orientation on the main urban roads which has advantages such as strategic location, easy access, agglomeration of activities, completeness of social and economic facilities/facilities, as well as the readiness of the infrastructure. due to the desire to stand out so that the information conveyed is more effective. Advertisements with all their visual characteristics have a major contribution to the impression of an environment. For this reason, it is necessary to arrange advertisements. The arrangement needs to be based on an understanding of the potential and limitations of nature, the development of existing socio-economic activities, as well as the demands of current livelihood needs and environmental sustainability in the future
SISTEM PEMILIHAN INTERNAL PARTAI DALAM MENENTUKAN KANDIDAT LEGISLATIF YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS Sugiarto Sugiarto; Wiwit Pratiwi
Majalah Keadilan Vol 20 No 1 (2020): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v20i1.3355

Abstract

Tujuan penulisan ini merancang sistem pemilihan internal partai dalam menentukan kandidat legislatif yang demokratis dan berintegritas, sehingga semua parpol dapat melaksanakan serta menguatkan sistem demokrasi dan kepartaian yang efektif berdasarkan pasal 22E (3) UUD RI 1945 serta pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politikl. Penulisan ini merupakan jenis penulisan hukum normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara dengan narasumber juga dilakukan dan digunakan sebagai salah satu bahan hukum sekunder. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data-data berupa dokumen, peraturan-peraturan, teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Alhasil dalam proses melakukan model seleksinya dimulai dengan tahap seleksi pemenuhan syarat administrasi, tahap uji kompetensi tentang legislatif: melalui tulis dan makalah, tahap uji kepribadian psikologi, dan tahap menyajikan visi-misi proyeksi calon dan seleksi wawancara melibatkan partisipasi kader- kader internal partai. Model seleksi yang bagus melalui fit and proper test secara terbuka.
Evaluation of the Fulfillment of Political Rights for Persons with Disabilities to Welcome the 2024 General Election Wiwit Pratiwi; Sherly Nelsa Fitri; Zico Junius Fernando; Jaco Barkhuizen
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 6 Issue 1 (2023) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v6i1.7886

Abstract

2024 is the year of simultaneous general elections. All citizens can participate, and every vote counts, including that from people with disabilities. This paper aims to determine the fulfilment of the political rights of persons with disabilities in general elections in Bengkulu City to welcome the general elections to be held simultaneously in 2024. This legal paper used an empirical method with a qualitative approach by collecting primary data from persons with disabilities in Bengkulu City. In-depth interviews were used to find out the fulfilment of the political rights of persons with disabilities in the general elections in Bengkulu City. This paper concludes that the political rights of persons with disabilities in elections in Bengkulu City had not been fulfilled optimally. These rights included the rights to (i) be registered to cast a vote, (ii) access polling stations (TPS), (iii) cast their votes confidentially, (iv) receive information, including information about the elections, and (v) take part in elections. This was because the organizers, namely KPU, failed to play their role optimally. They failed because they had limited funding and persons with disabilities themselves were self-isolating and did not know their political rights.