cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ismanudin
Contact Email
ismanudin67@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
ismanudin67@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. indramayu,
Jawa barat
INDONESIA
ASPIRASI
Published by Universitas Wiralodra
ISSN : 20872208     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal aspirasi ini mengundang anda menuliskan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, politik, pembangunan, dan bidang pemerintahan aktual lainnya, baik berupa tulisan hasil riset empiris maupin kajian teoritis.
Arjuna Subject : -
Articles 79 Documents
 3   4   5   6   7 
HARMONISASI PANCASILA DAN ISLAM Leli Salman Al-Farisi
ASPIRASI Vol. 10 No. 1 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini merupakan lanjutan dari pembahasan tulisan saya pada tema sebelumnya – Benturan Ideologis: Mungkinkah Harmonisasi antara Pancasila dan Islam Politik PascaReformasi?. Pembahasan ini khusus memaparkan Harmonisasi Pancasila dan Islam yang dihubungkan dengan rekonstruksi teori politik serta strategi intervensi negara.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA DEPOK TAHUN 2019 Luthfi Natsir
ASPIRASI Vol. 10 No. 1 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan merupakan sebuah landasan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan dirancang oleh pemerintah guna terciptanya kesejahteraan sosial. Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Depok harus sesuai dengan perencanaan pembangunan yang ada pada tingkatan pemerintah yang lebih tinggi guna untuk mensingergikan atau menyelaraskan perencanaan pembangunan yang berfungsi untuk lebih menguatkan keterkaitan antar tingkatan pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mendorong adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah.
PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TENTANG PENGGUNAAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA SUNDA Bagja Haryadi
ASPIRASI Vol. 10 No. 1 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang proses perumusan kebijakan perlindungan Bahasa Sunda yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2012 tentang penggunaan pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda. Didasari pada permasalahan semakin menurunnya jumlah penutur Bahasa Sunda, maka penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses perumusan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2012 yang berlangsung pada Tahun 2011. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripstif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan yang berupa wawancara. Penelitian ini dilakukan kepada anggota Tim Penyusun Kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa dalam meningkatkan jumlah penutur Bahasa Sunda di Kota Bandung, proses perumusan kebijakan tentang Perlindungan Bahasa Sunda dilakukan melalui tahap pengidentifikasian dan pembuatan sejumlah alternatif kebijakan dan penyempitan sejumlah solusi sebagai persiapan dalam pengambilan keputusan akhir. Proses perumusan kebijakan tersebut memerlukan waktu sekitar 6 bulan dengan berbagai macam kendala diantaranya adalah kesulitan menentukan narasumber, namun demikian secara keseluruhan proses perumusan tersebut telah berjalan dengan lancar. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, penulis menyarankan bagi Pemerintah Kota Bandung yang mungkin dapat bermanfaat. Sebaiknya Dinas Pendidikan dan Tim Perumus dapat melakukan penelitian yang lebih menyeluruh untuk bisa memenuhi tuntutan stakeholders. Agar alternatif-alternatif kebijakan yang dibuat bisa lebih jelas ukuran tingkat keberhasilannya dan alternatif tersebut dapat membawa dampak yang sesuai dengan rencana yang dibuat.
IMPLEMENTASI PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LOLU SELATAN KECAMATAN PALU TIMUR, KOTA PALU Filo Tinggogoy
ASPIRASI Vol. 10 No. 1 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan sebuah program dipengaruhi oleh berbagai aspek yang memungkinkannya dapat berhasil secara baik. Penelitian ini mendiskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Menggunakan teori Van meter dan Van Horn, metode penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan indept interview dengan informan terkait sebagai data primer. Pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi sebagai data sekunder. Hasil penelitian dengan menggunakan teori Van meter dan Van Horn dari 6 variabel, ada 3 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni: Komunikasi antar pihak terkait (stakeholders) belum berjalan efektif, Sumber Daya manusia dan sumber daya financial belum memadai serta karekteristik agen pelaksana yang tidak sesuai Peraturan Walikota Kota Palu Nomor 27 Tahun 2013 tidak sesuai dengan prosedur, strategi, prinsip dasar dan pendekatan pelaksanaan program PDPM. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lolu Selatan Kota Palu, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat.
PERENCANAAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DI DESA NGATA BARU KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI Syukur
ASPIRASI Vol. 10 No. 1 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini terkait perencanaan partisipatif masyarakat di Desa Ngata Baru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Metode penelitian yang digunkan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan informan terpilih dan dokumentasi. Analisis data mendasarkan teori Ericson yang terdiri dari tiga aspek, yaitu partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi dalam pemanfaatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Ngata Baru masih rendah, khususnya pada tahap musrenbang desa. Faktor yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa,khususnya terkait pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penyampaian usulan/masukan oleh masyarakat banyak yang belum terealisasi, sehingga nampak pada tahap pelaksanaan pembangunan tidak sesuai keinginan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga infrastruktur, karena kurangnya pemahaman masyarakat untuk memelihara infrastruktur/ program hasil pembangunan, di samping . kurangnya kesadaran pemanfaatan program hasil pembangunan yang sesuai peruntukannya, mengingat minimnya sosialisasi dari pemerintah desa.
EFEKTIVITAS TATA KELOLA ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Soleh
ASPIRASI Vol. 10 No. 1 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan organisasi sebagai bagian dari 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, diharapkan mampu mewujudkan organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien (rightsizing), serta mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan yang merupakan bagian dari kelembagaan pemerintah secara keseluruhan. Tinjauan evaluatif penting agar dapat disusun organisasi Kementerian Perhubungan yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran (right sizing), sebagaimana diharapkan dari area perubahan organisasi dapat diwujudkan.
KONSEP PERUMUSAN TEKNIS KEBIJAKAN PENGUNAAN DAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU Ismanudin
ASPIRASI Vol. 10 No. 1 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini membahas tentang konsep implementasi kebijakan penggunaan dan penyaluran dana desa di Kabupaten Indramayu. Permasalahannya di antaranya bahwa tata kelola penggunaan dan penyaluran dana desa, termasuk di Kabupaten Indramayu masih kurang efektif. Melalui tulisan ini diharapkan implementasi kebijakan dana desa dapat difahami secara baik oleh para pelaksana kebijakan, terutama di tingkat desa sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dana desa dapat tercapai secara efektif dan efisien serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BENTURAN IDEOLOGIS: Mungkinkah Harmonisasi Antara Pancasila dan Islam Politik Pasca-Reformasi? Leli Salman Al-Farisi
ASPIRASI Vol. 9 No. 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila sebagai ideologi Negara masih membutuhkan penguatan teoritis agar dapat secara ilmiah terus-menerus dapat dikaji dan dikembangakan ke dalam berbagai konsepsi sebagaimana ideologi-ideologi mainstream lainnya, seperti halnya ideologi sosialisme dan ideologi liberalisme yang telah dijadikan landasan teoritis dalam berbagai aspek praktis kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Kondisi tersebut, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih adanya sebagian kelompok masayarakat yang belum secara final menerima Pancasila sebagai ideologi tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dari kelompok ideologi agama, dalam hal ini adalah kelompok Islam Politik. Negara harus berperan dalam melakukan harmonisasi antara kelompok nasionalis Pancasila dan Islam Politik, oleh karena itu sangat mendesak segera untuk merekonstruksi teori politik baru yang dapat melandasi format hubungan hubungan ideal antara Pancasila dan Islam sebagai ideologi negara.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU Rachmad Rachmad
ASPIRASI Vol. 9 No. 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini terkait efektivitas pengelolaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Palu. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan informan penelitian 7 orang yang dipilih secara sengaja. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Tekhnik pengumpulan data melalui observasi/pengamatan, wawancara/interview, dokumentasi dan triangulasi. Tekhnik analisis data menggunakan Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, tahap reduksi data, penyajian data, dan tahap verifikasi serta penarikan kesimpulan. Menggunakan teori Steers yang terdiri dari 5 aspek yakni Produktivitas, Kemampuan Adaptasi Kerja, Kepuasan Kerja, Kemampuan Berlaba, Pencarian Sumber Daya. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pengelolaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Palu belum optimal. Aspek yang terlaksana baik, yakni kemampuan adaptasi kerja dan kepuasan kerja. Elemen produktivitas, kemampuan berlaba, pencarian sumber daya masih sangat rendah dilihat dari tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan belum efektifnya pengelolaan retribusi, sehingga Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan hendaknya dapat mengoptimalkan berbagai elemen tersebut dan bersinergi untuk mengelola retribusi parkir secara efektif.
IMPLEMENTASI SISTEM PEMILU TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI NEGARA INDONESIA DAN AUSTRALIA Hilal Hilmawan
ASPIRASI Vol. 9 No. 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas tentang sistem Pemilu dan keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia dan Australia. Di Indonesia sistem pemilu dengan penetapan kuota untuk keterlibatan perempuan dalam pencalonan legislatif sudah dimulai pada pemilu tahun 2004 melalui aturan 30 persen, sedangkan di Australia sistem kuota sudah lama diterapkan oleh partai-partai politik sejak tahun 1902. Fokus dalam tulisan ini adalah membahas tentang implementasi sistem pemilu terhadap keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia dan Australia. Hasil kajian ini menunjukkan terdapat perbedaan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen di Negara Indonesia dan Australia. Analisis dari pengalaman kedua negara tersebut menunjukan bahwa keterwakilan perempuan di Australia lebih besar dari pada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam implementasi sistem pemilu diperlukan dukungan dari partai politik, aturan yang jelas, serta penerimaan dari masyarakat.

Page 5 of 8 | Total Record : 79

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol 12 No 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol 11 No 2 (2021): Agustus Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi Vol 10 No 2 (2020): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol. 10 No. 1 (2019): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi Vol. 9 No. 2 (2019): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi Vol. 8 No. 2 (2018): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi More Issue