cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ismanudin
Contact Email
ismanudin67@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
ismanudin67@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. indramayu,
Jawa barat
INDONESIA
ASPIRASI
Published by Universitas Wiralodra
ISSN : 20872208     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal aspirasi ini mengundang anda menuliskan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, politik, pembangunan, dan bidang pemerintahan aktual lainnya, baik berupa tulisan hasil riset empiris maupin kajian teoritis.
Arjuna Subject : -
Articles 79 Documents
 4   5   6   7   8 
Peranan DPRD Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Di Kota Bandung Rhesa Anggara Utama
ASPIRASI Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini secara spesifik mengkaji mengenai peran pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan dana bantuan sosial yang dalam prakteknya terjadi penyimpangan tindak pidana korupsi, hal tersebut mengakibatkan DPRD memiliki citra yang kurang baik dimasyarakat Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan unit analisis aktor DPRD Kota Bandung yang terlibat dalam pengawasan dana bantuan sosial di Kota Bandung. Penentuan informan dilakukan berdasarkan kriteria, dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumen Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Bandung cenderung dipengaruhi oleh aspek politik, seperti kedekatan beberapa anggota dewan dengan walikota yang sama-sama satu partai politik, organisasi non partai politik atau kedekatan dalam artian hubungan pertemanan telah mengakibatkan pengawasan menjadi kurang objektif, sehingga terdapat beberapa anggota DPRD yang tidak berani mengawasi atau mengkritisi pelaksanaan kinerja walikota termasuk aparat pemerintah kota. Selain itu pemahaman para anggota DPRD mengenai fungsi pengawasan dinilai masih lemah disebabkan tidak adanya pedoman pengawasan yang secara detail menjelaskan fungsi pengawasan. Hal demikian mendorong ditingkatkannya kualitas pengawasan seluruh individu di DPRD baik itu unsur pimpinan maupun anggota, sehingga pengawasan secara individu maupun institusi yang objektif, produktif, progresif, dan revolusioner dapat terwujud.
Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Terhadap Penggunaan Dana Desa Studi Kasus Di Desa Tambak Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Ismanudin
ASPIRASI Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa di Desa Tambak Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Permasalahannya bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa di Desa Tambak Kecamatan Indramayu terlihat masih kurang optimal, sehingga pencapaiantujuan dan sasaran implementasi kebijakan penggunaan dana desa kurang tercapai secara efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif melalui studi kasus. Unit analisnya adalah seluruh pihak yang terkait dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa di Desa Tambak tersebut. Key informan ditentukan dan dipilih berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu dan yang menguasai tentang permasalahan dan obyek penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara secara langsung, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa di Desa Tambak Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu masih kurang optimal. Dilihat dari aspek partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana maupun penyusunan program/kegiatan terhadap penggunaan dana desa secara umum telah berjalan, namum belum otonom. Untuk itu perlunya upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Desa maupun BPD setempat sesuai fungsi dan kewenangan Pemerintahan Desa. Melalui upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab setiap warga masyarakat didesa tersebut sehingga berperan serta secara lebih efektif lagi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan rencana program/kegiatan di bidang pembangunan desa, khususnya terhadap penggunaan anggaran dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya.
Peran Kepemimpinan Kuwu Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Ilham Setiawan
ASPIRASI Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui peran kepemimpinan Kuwu dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Permasalahannya bahwa peran kepemimpinan Kuwu dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu belum efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kuwu sebagai pimpinan pemerintah desa tersebut telah melaksanakan peran kepemimpinan yang cukup baik, baik dalam penerapan peran pengambil keputusan, peran mempengaruhi kepada bawahan, peran memotivasi, peran antar pribadi, maupun peran informasional dalam pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan pemerintah desa tersebut. Namun demikian masih perlunya peningkatan terhadap penerapan peran-peran kepemimpinan Kuwu tersebut, sehingga dapat lebih optimal lagi dalam menunjang terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pemberdayaan masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan desa pada umumnya di desa tersebut.
ONTOLOGI ILMU PEMERINTAHAN Fernandes Simangunsong
ASPIRASI Vol. 12 No. 1 (2022): Februari Tahun 2022
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Filsafat sebagai ibu dari berbagai ilmu (mother of sciences) mengembangkan cabang yang khusus membahas seluk beluk ilmu yang dinamakan filsafat ilmu, sehingga setiap ilmu harus memiliki filsafat ilmunya yang dibangun oleh para pencinta dan penggiat ilmu tersebut. Filsafat ilmu membahas mengenai ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi berbicara mengenai apa yang akan dikaji dari sebuah ilmu (berbicara mengenai APA). Epistemologi berbicara mengenai bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar (berbicara mengenai BAGAIMANA), sedangkan aksiologi berbicara mengenai kegunaan sebuah ilmu (berbicara mengenai NILAI KEGUNAAN). Metodologi Ilmu Pemerintahan adalah wujud dari ontologi dan epistemologi dari ilmu pemerintahan yakni metode yang membahas bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar di bidang ilmu pemerintahan dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan adalah metode yang membahas bagaimana membangun dan memperoleh kebenaran ilmu pemerintahan secara koherensi, korespondensi dan Pragmatis. Ilmu Yang sudah memiliki denominasi ilmu yang kuat, terbentuk dari struktur berfikir dari filsafat ilmu tersebut, dimana Filsafat Ilmu akan senantiasa membangun ilmu tersebut secara “Metodologi Ilmu” dan “Metodologi Penelitian Ilmu” tersebut, jika sebuah ilmu belum terbangun metodologinya, maka denominasi filsafat ilmu tersebut masih diragukan.
MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KUWU SERENTAK DI MASA PANDEMIK COVID-19 TAHUN 2021: STUDI KASUS DI KABUPATEN INDRAMAYU Ismanudin; Ilham Setiawan
ASPIRASI Vol. 12 No. 1 (2022): Februari Tahun 2022
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten Indramayu dan menemukan model proses implementasi kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan tersebut, proses pelaksanaan dan tahapan penyelenggraan pemilihan kuwu serentak telah berjalan optimal, namum masih belum sepenuhnya efektif. Perumusan masalah penelitian, yaitu: (1) bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten Indramayu?; dan (2) bagaimana model implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak tersebut?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung, observasi, dan teknik dokumentasi. Analisis data dilakuka dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 di Kabupaten Indramayu sudah berjalan cukup efektif sesuai tahapan kebijakan/program yang telah ditetapkan sebelumnya. Meski masih adanya faktor-faktor kendala yang dihadapi pelaksana kebijakan, namun dapat diselesaikan sesuai kemampuan dan adanya komitmen para penyelenggara, serta dukungan dari berbagai sumber daya yang ada, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan tersebut dapat tercapai secara optimal.
MITIGASI BENCANA BANJIR MELALUI PENDEKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI WILAYAH SUNGAI CITARUM HULU Soleh
ASPIRASI Vol. 12 No. 1 (2022): Februari Tahun 2022
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banjir sering terjadi di berbagai kota di Indonesia, antara lain di Bandung, yang merupakan wilayah sungai Ciratum Hulu. Kejadian banjir tersebut, menimbulkan banyak kerugian bagi negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat harus melakukan upaya mitigasi bencana banjir agar dapat menekan nilai kerugian dampak banjir sehingga dapat mengurangi resiko banjir. Upaya mitigasi yang dilakukan harus berbentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam mengkaji upaya mitigasi banjir ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data ini menjelaskan informasi tertulis yang bersumber dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggalian data dengan cara indepth interviu dan FGD. Hasil analisis, menunjukkan bahwa telah ada upaya mitigasi banjir di Wilayah Sungai Citarum baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun adanya kerjasama dengan masyarakat atau disebut adanya partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengajak masyarakat dalam perencanaan mitigasi banjir. Kegiatan perencanaan mitigasi yang melibatkan masyarakat dilakukan dengan mengkaji dan mendiskusikan hal-hal yang mungkin terjadi baik sebelum banjir terjadi, tanggap darurat ketika banjir dan pemulihan pasca banjir, dengan demikian diharapkan muncul upaya mitigasi banjir dengan lahirnya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daa=lam mmenghadapi banjir dengan lebih baik. Namun demikian, upaya mitigasi banjir ini memang belum bisa sepenuhnya dapat menyelesaikan banjir dan dampaknya hal ini ditandai dengan masih sering terjadi banjir walaupun dari sisi intensitas dan kuaitas yang menurun. Agar banjir benar-benar dapat dikendalikan maka adalah upaya sebelum terjadinya bencana banjir harus lebih intensif dilakukan dibanding dengan kegiatan rehabiitasi pasca banjir. Untuk itu, kedepan implementasi undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Mentri PUPR No. 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air harus benar-benar efektif. Garis besar dari kedua peraturan diatas adalah perlunya menjamin kegiatan mitigasi baik secara struktural maupun non struktural berjalan terus seiring siklus management bencana, dimulai dari perencanaan mitigasi, tanggap darurat, pemulihan, dan menyusun rencana mitigasi kembali yang melibatkan masyarakat.
SOSIALISME ISLAM DI INDONESIA: Melacak Akar Pemikiran dan Aktualisasi Gerakan Politik Islam Hadji Oemar Said Tjokroaminoto Leli Salman Al-Farisi
ASPIRASI Vol. 12 No. 1 (2022): Februari Tahun 2022
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

O. S. Tjokroaminoto merupakan salah seorang tokoh pergerakan politik nasional yang sangat berpengaruh dalam sejarah politik Indonesia, sebagai bapak politik Islam Indonesia dan pendiri Sarekat Islam, dan penggagas pertama tentang ide Sosialisme Islam di Indonesia. Melalui penelitian yang bertujuan untuk mengetahui: akar pemikiran Sosialisme Islam Tjokroaminoto; Aktualisasi gerakan politik Islam Tjokroaminoto; dan dialektika antara Sosialisme Islam dengan Sosialisme Komunis. Penelitian ini berdasarkan pada kajian literatur dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Temuan hasil penelitian ini bahwa pemikiran politik Tjokroaminoto tentang Sosialisme Islam memberikan gambaran tentang sosialisme yang dibangun atas dasar nilai-nilai dan ajaran Islam, pemikirannya membuktikan ada kompatibilitas antara ide-ide sosialisme dengan Islam. Sosialisme Islam bukan Sosialisme Komunis karena perbedaan cara pandang yang fundamental tentang keberadaan agama dan Tuhan. Sosialisme Islam merupakan sosialisme yang telah berjalan sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad S.A.W. Dengan demikian, Tjokroaminoto menyatakan bahwa cita-cita sosialiasime dalam Islam yang waktu itu berumur 13 abad, tidak ada hubungan pengaruh dengan bangsa-bangsa Eropa.
POTRET KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT JAWA BARAT DALAM HADAPI COVID-19 BAGIAN INTEGRAL KETAHANAN NASIONAL Silahudin; Sri Lestari
ASPIRASI Vol. 12 No. 1 (2022): Februari Tahun 2022
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi penyakit virus corona 2019 (Covid – 19) telah menjadi fakta yang mengglobal. dalam arti, nyaris tidak ada Negara di dunia ini yang tidak terinfeksi Covid – 19. Sehingga berakibat pengehentian terhadap semua aktivitas kehidupan, baik dalam konteks perekonomian, maupun lainnya. Penghentian aktivitas itu, dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid – 19, yang disandarkan pada penyelamatan ummat manusia. Seiring dengan itu, kebijakan – kebijakan Pemerintah Indonesia untuk penanganan pencegahan Covid – 19 pun terus meluncur ke publik, kendati berdampak terhadap pembatasan kegiatan – kegiatan masyarakat umumnya, dan kegiatan – kegiatan institusi – institusi pemeirntah maupun privat. Pada situasi demikian itulah, tentu saja tak terhindarkan banyak warga masyarakat terkena dampak yang tidak sederhana, seperti merasa tertekan, kefanikan sosial dan lainnya. Survei ini ingin memotret ketahanan sosial masyarakat Jawa Barat dalam hadapi Covid – 19 sebagai bagian integral ketahanan nasional. Hasil survei, memang memnunjukkan bahwa dimensi kemampuan mengidentifikasi dan mengelola (menyelesaikan) persoalan, kemampuan menyesuaikan diri pada keadaan tak mementu, dan dimensi kemampuan berubah dan menyesuaikan tuntutan kondisi yang juga berubah dengan adanya pandemi Covid – 19 sangat berarti sebagai indikator ketahanan sosial masyarakat
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT BERBASIS KONSEP SMART CITY Ibrohim
ASPIRASI Vol. 12 No. 1 (2022): Februari Tahun 2022
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tren globalisasi merambah semua lini kehidupan manusia tak terkecuali dalam proses pemerintahan. Adaptasi perlu dilakukan agar tata kelola pemerintahan bisa responsif menjawab tuntutan zaman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di tingkat pusat maupun daerah bahkan tingkat desa pemerintah melakukan transformasi secara bertahap untuk mengimplementasikan e-Government, yaitu tata pemerintahan yang menggunakan sarana elektronik dan saluran internet (online). Di Indonesia, pengembangan e-Government sudah diatur dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 dengan tujuan mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien. Dalam konteks Indramayu, Pemerintah Kabupaten menggulirkan kebijakan e-Government berbasis konsep Smart City. Indramayu mendapatkan penghargaan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mendapatkan predikat membanggakan pada bulan April 2021 lalu. Berdasarkan hasil evaluasinya, penerapannya menempati peringkat 5 nasional. Predikat yang diraih tersebut berdasarkan evaluasi SPBE yang dilakukan pada Oktober 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Page 8 of 8 | Total Record : 79

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2018 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol 12 No 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus Vol 11 No 2 (2021): Agustus Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi Vol 10 No 2 (2020): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol. 10 No. 1 (2019): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi Vol. 9 No. 2 (2019): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi Vol. 8 No. 2 (2018): Aspirasi More Issue