cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anna Yulia Hartati
Contact Email
annayuliahartati@gmail.com
Phone
+628122884193
Journal Mail Official
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Editorial Address
Jl. Menoreh Tengah X no. 22 Sampangan Semarang 50236
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Sosio Dialektika
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 25408941     EISSN : 26232944     DOI : http://dx.doi.org/10.31942/sd
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Sosio Dialektika as an open hall for debate and discussion on socio-political science, economics, law, Islamic education and education. Sosio Dialektika accommodates social and humanities disciplines and becomes a growing space for interdisciplinary and holistic approach to the narrow space of strategic approaches so far.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2022)" : 8 Documents clear
Kebijakan Luar Negeri Hungaria Dalam Menolak Kehadiran Pengungsi Tahun 2015-2020 Andi Purwono; Aliyatus Zulfa
SOSIO DIALEKTIKA Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v7i2.7003

Abstract

Pada tahun 2015, Eropa menghadapi krisis pengungsi terbesar setelah perang dunia II. Hungaria sebagai salah satu negara Eropa, melihat fenomena ini merupakan sebuah ancaman bagi Hungaria dan masyarakatnya sehingga memutuskan untuk menolak semua kedatangan mereka saat mencoba mengajukan perlindungan internasional di Hungaria. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membahas alasan penolakan Hungaria terhadap kedatangan pengungsi di Eropa. Dalam menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif dan untuk metode pengumpulan data peneliti menggunakan studi keperpustakaan. Hasil penelitian ini, dalam kepentingan nasional, keputusan Hungaria dalam menolak pengungsi didasarkan bahwa pengungsi dapat mengguncang stabilitas keamanan dan perekonomian Hungaria, sehingga secara tegas pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang mencerminkan sikap penolakan Hungaria dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi.
Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Akbar Faris Rama Hunafa; Padmono Wibowo
SOSIO DIALEKTIKA Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v7i2.7407

Abstract

Indonesia sebagai Negara yang telah mengakomodir International Convenant on Economic Social Culture Rights (ICESCR) dan juga International Convenant on Civil Politic Rights (ICCPR) mudah untuk dapat melaksanakan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangasa dan bernegara. Termasuk lapas sebagai bagian dari pemerintah harus mengakomodir nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan kegiatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program kemandiran di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat melaksanakan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan lokasi penelitian pada Lapas Kelas IIA Cibinong.Hasil dari penelitian ini bahwa wujud implementasi program pembinaan kemandirian menunjukkan dalam perspektif HAM adalah dengan memperhatikan hak-hak sebagai pekerja dan juga sebagai binaan pemasyarakatan, kemudian diperoleh dalam pelaksanaanya yaitu, berkaitan dengan sumber daya dan keterbatasan anggaran. Saran dari penelitian ini adalah para petugas pengawas harus diberikan pelatihan juga, berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan serta memberikan pemahaman terkait HAM yang harus dijunjung tinggi oleh petugas dalam pelaksanaan tugas. Selain itu terus berusaha dengan inovasi dan juga kreatif agar kegiatan bisa berjalan, bisa menghasilkan dan ada preminya
Pemberdayaan Masyarakat Binaan CSR PT. Badak NGL Berbasis Pendidikan Pada Pengembangan Ekowisata Kampung Selangan Bontang Elsa Yunika; Yudo Dwiyono; Hepy Tri Winarti; Mustangin Mustangin; Muhamad Alisalman
SOSIO DIALEKTIKA Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v7i2.6630

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk memberikan daya kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan memberikan pendidikan nonformal kepada masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Selangan Kota Bontang menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek dari data narasumber terdiri dari CSR PT. Badak NGL, pengelola wisata, ketua RT 16, dan masyarakat Kampung Selangan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah Tahap penyadaran pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekowisata dinilai dari tiga aspek, yaitu persiapan sebagai langkah awal dalam memperkenalkan program pemberdayaan, sosialisasi sebagai pendekatan kepada masyarakat. Tahap transformasi pengetahuan pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekowisata dinilai dari aspek pelatihan sebagai proses transfer pengetahuan dan menggunakan praktek lapangan sebagai pelaksanaan secara nyata dari tahapan sebelumnya. Tahap pemandirian kepada masyarakat dilaksanakan dengan memberikan peluang atau kuasa kepada masyarakat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat.
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga Hendro Mahfud Fijianto; Padmono Wibowo
SOSIO DIALEKTIKA Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v7i2.7447

Abstract

AbstrakSetiap warga negara yang sedang menjalani hukuman pidana penjara memiliki seperangkat hak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 dan wajib dipenuhi oleh negara. Dalam hal pemenuhan hak tersebut oleh negara melalui sebuah Lapas atau Rutan yang menjadi instansi tempat narapidana untuk menjalani hukuman. Namun saat ini dunia sedang dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mana hal tersebut bisa menyebabkan ada perbedaan dalam pemenuhan hak-hak narapidana tersebut. Untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana di masa pandemi dilakukan sebuah penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk bisa menelaah yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini. Lokus yang dipilih untuk dilakukan penelitian adalah di Rutan Kelas IIB Purbalingga. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui di Rutan Kelas IIB Purbalingga dalam pemenuhan hak narapidana khususnya pada masa pandemi terdapat sedikit perbedaan. Beberapa hak ada yang tetap diberikan namun dalam pelaksanaanya dikurangi atau dilakukan pembatasan. Dan ada hak yang tidak diberikan dan digantikan dengan alternatif lain seperti hak kunjungan keluarga. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak menggunakan alternatif lain untuk bisa tetap memenuhi hak narapidana. Rutan Purbalingga diharapkan lebih menekankan penerapan protokol kesehatan untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus dan tidak ada narapidana yang terpapar kembali.
Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Mengatasi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Semarang adityo putro prakoso
SOSIO DIALEKTIKA Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v7i2.7512

Abstract

Masyarakat yang taat hukum, dalam hal ini ketertiban berlalu lintas, perlu terus diupayakan kesadaran terhadap pentingnya menaati aturan, menjaga ketertiban, rasa menghormati orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, faktor ketegasan dari para penegak hukum yang ini dilaksanakan oleh Polri diharapkan dapat menciptakan ketertiban hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak? Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak serta upaya-upaya penanggulangannya.Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dengan bentuk deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan ini untuk memperoleh sebuah kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong. Faktor pendorong ini terbagi atas 2 teori yaitu teori motivasi dan teori kontrol sosial. 1) Teori motivasi terbagi atas dua yaitu : a. Motivasi intrinsik, perilaku anak yang dipengaruhi oleh faktor intelegensia, faktor usia, dan faktor jenis kelamin sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. b. Motivasi ekstrinsik, perilaku anak yang dipengaruhi faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, serta faktor pergaulan anak sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. 2) Teori kontrol sosial, sosial atau lingkungan sekitar juga merupakan salah satu faktor penting yang mendukung anak untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. 2. Adapun upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam menanggulanginya adalah : dengan dilakukannya upaya pre emtif (awal pencegahan) preventif (tindak lanjut dari upaya awal pencegahan) dan upaya represif (penegakan hukum). Upaya pre-emtif yang berupa sosialisasi ke tiap sekolah dan lingkungan masyarakat. Upaya preventif yang berupa penjagaa disetiap pos lalu lintas. Upaya represif yang berupa teguran serta pemberian sanksi berupa tilang (bukti pelanggaran) bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Tahun 2020 Nayla Magisterani Faatihah; Alifiah Salsabilla Utomo
SOSIO DIALEKTIKA Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v7i2.7613

Abstract

This research discusses the performance of supervision carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia as an agency that provides public services in order to realize good governance in 2020. This study aims to analyze the effectiveness of the performance of the Ombudsman of the Republic of Indonesia whose position is to supervise the implementation of public services in realizing good governance in Indonesia in 2020. In this study, the author used a qualitative method that went through a juridical-normative approach. In collecting the data, the researcher collected data from a wide variety of legal literature, then described according to the focus of this study. This research shows the results that the Ombudsman of the Republic of Indonesia, whose position is to supervise the implementation of public services in realizing good governance, can be said to be quite effective, especially in 2020. This is shown by the realization of the settlement of public complaints against the implementation of public services that have exceeded the target in 2020, which is evidenced by community satisfaction with several indicators such as the speed of service time and the suitability of service products that are considered good by the community. The performance of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in realizing good governance is also supported by strengthening the general principles of good governance. Keywords: Ombudsman, Public Services, Good Governance
Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Komang Ray Patriatsuri; Dora Kusumastuti; Supriyanta Supriyanta
SOSIO DIALEKTIKA Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v7i2.6715

Abstract

Belakangan ini telah terjadi kasus pidana perbankan terhadap pelanggaran penerapan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan pertanggung jawaban hukum terhadap tindak pidana perbankan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan Yuridis Normatif dengan melakukan pengkajian pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan perbankan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan metode pendekatan kasus (case approach). Hasip penelitian ditemukan bahwa, Bentuk pertanggungjawaban yang berlaku pada tindak pidana usaha bank adalah sama dengan konsep pertanggungjawaban pada tindak pidana yakni pengurus dan/atau korporasi berbuat, pengurus bertanggungjawab. Korporasi sebagai badan hukum yang bukan berbentuk recht person tidak dapat menjalankan hukuman pidana berupa kurungan badan. Korporasi hanya mungkin menjalankan putusan pengadilan sepanjang yang berkaitan dengan penggantian kerugian ataupun apabila eksistensi/ izin usahanya dicabut. Namun dalam putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi, hukuman pidana berupa denda maupun kurungan badan pada umumnya merupakan satu kesatuan. Dalam hal ini, ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Perbankan tidak langsung diterapkan apabila terjadi tindak pidana. Bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan bersifat ultimum remedium, penerapan ketentuan pidana dilakukan setelah berbagai upaya administrasi dilakukan terlebih dahulu.
Cover, Kata Pengantar dan Daftar Isi ari Supriyono
SOSIO DIALEKTIKA Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v7i2.7821

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) ARTICLE IN PRESS Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) More Issue