Musamus Journal of Public Administration
Focus and Scope Musamus Journal of public administration (MJPA e-ISSN 2622-917X, p-ISSN 2622-6499) is a peer-reviewed journal published by the Department of administration, Faculty of political science, University of Musamus, Merauke, Papua, Indonesia. MJPA is published twice a year (October and April) is available in print or electronic versions. Therefore, we welcome the sending of articel in the United Kingdom or Indonesia language. the focus of the study: Public Policy; Public Management; Financial State; Development Administration; Local Autonomy; Executive- Legislative Relations; Public Administration Ethics; Public Administation; Public Service; Manegement Human Resources in Public Sector; Good Governance dan Local Governance; Leadership Public Sector.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 2 (2021): Musamus Journal of Public Administration"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan ]]>
<![CDATA[Putri Malirja Nuhuyanan]]>;
<![CDATA[Hesty Tambajong]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 2 (2021): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v3i2.3022
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan kampung Wendu. Metode penelitian yang digunakan metode dan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jumlah Informan dalam penelitian ini total 10 orang informan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Strategi reduktif dan persuasif telah dilakukan di Kampung Wendu hal ini dilihat dari pemerintah yang telah melakukan interaksi langsung dengan masyarakat serta memberikan solusi atas kendala yang dihadapi masyarakat setempat seperti memberikan alat tangkap dan pelatihan untuk merawat alat tangkap dan sebagainya, akan tetapi hal ini belum efektif dilihat dari kehidupan ekonomi masyarakatnya yang belum mengalami peningkatan sebab dalam prosesnya masyarakat tentu saja memerlukan pendampingan berkelanjutan bukan hanya sekedar diberikan bantuan. Pemerintah harus mempertimbangkan budaya masyarakat setempat yang memerlukan pendampingan secara berkelanjutan sebagai strategi dalam pemberdayaan pada masyarakat nelayan.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik ]]>
<![CDATA[Regi Refian Garis]]>;
<![CDATA[Ai Rahma Navily]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 2 (2021): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v3i2.3372
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah lemahnya evaluasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam kinerja Kepala Desa, belum optimalnya pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan tidak tepat sasaran dan tidak terealisasikan dengan yang sudah direncanakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Cikalong Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Evaluasi Kinerja, Untuk mengetahui hambatan-hambatan Evaluasi Kinerja, Untuk mengetahui upaya-upaya dalam Evaluasi Kinerja. Penelitian ini menggunakan persepektif pendekatan kualitatif. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa Cikalong, Kasi Perencanaan, Sekretaris Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 2 orang, Karang Taruna, Ibu PKK , Masyarakat Desa Cikalong sebanyak 4 orang sehingga informan dalam penelitian ini terdapat tiga belas (13) informan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa; Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik belum berjalan secara optimal terdapat pembangunan yang dalam perencanaannya akan dilaksanakan pembangunan tetapi pada pelaksanaannya tidak dilakukan oleh karena itu evaluasi yang dilakukan oleh BPD belum sepenuhnya terlaksana dan tidak melakukan evaluasi secara rutin pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut terealisasikan atau diselesaikan, Hambatan yang dihadapi dalam Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik ialah kurangnya kerjasama antar berbagai pihak sehingga terjadi miskomunikasi dan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik, dan minimnya sumber daya manusia yang menjadi pekerja dalam pembangunan fisik, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu: berkoordinasi terhadap pihak yang bersangkutan terjalin dengan baik, BPD mengadakan rapat rutin yang melibatkan Pemerintah Desa demi membangun kesadaran dan pemahaman Pemerintah Desa, dan melibatkan masyarakat dalam mendiskusikan pelaksanaan pembangunan]]>
<![CDATA[Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Kawasan Agrowisata Nenas ]]>
<![CDATA[Ruth Agnesia Sembiring]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 2 (2021): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v3i2.3392
<![CDATA[Pembangunan Kabupaten Blitar diwujudkan dengan membentuk beberapa kawasan perdesaan, salah satunya kawasan agroindustri nenas di Desa Sidorejo, Kec.Ponggok. Hasil pertanian nenas menjadi salah satu produk unggulan di desa ini. Permasalah di desa ini adalah produksi panen kurang stabil; pengelolaan pascapanen yang terbatas; dan penurunan harga nenas akibat kemunculan buah musiman di pasar. Penelitian ini fokus pada peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Blitar yang merupakan salah satu dinas yang bertanggung jawab dalam pembangunan kawasan agroindustri. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Dinas PMD mendorong keberdayaan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan kawasan agroindustri nenas di Desa Sidorejo melalui keterlibatan masyarakat pada lima tahap. 1) Tahap identifikasi masalah, Dinas PMD hanya mewujudkan posisi masyarakat sebagai objek pembangunan karena identifikasi masalah hanya melibatkan pemerintah desa. 2) Tahap perumusan program, Dinas PMD mampu mewujudkan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yaitu perumusan Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades), pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dan Badan Usaha Desa Bersama (Bumdesma). 3) Tahap pelaksanaan program, Dinas PMD mampu mewujudkan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yaitu aktivitas produksi dan pemasaran hasil olahan nenas oleh BKAD dan Bumdesma. 4) Tahap evaluasi, Dinas PMD mampu mewujudkan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yaitu BKAD dan Bumdesma mampu memetakan kendala dalam produksi dan proses pemasaran hasil olahan nenas. 5) Tahap menikmati hasil program, Dinas PMD belum maksimal mewujudkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan karena pemberdayaan masyarakat masih minim keterlibatan petani nenas. Dinas PMD menggunakan pendekatan technocratic dalam pembangunan kawasan agrowisata. Dinas PMD berperan dalam mewujudkan enabling dan empowering, namun belum maksimal memberikan protecting kepada masyarakat yang diberdayakan.]]>
<![CDATA[Crisis Leadership In The Incident Command System ]]>
<![CDATA[Fitriani Fitriani]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 2 (2021): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v3i2.3446
<![CDATA[The purpose of this research is to describe the activities of crisis managers or also known as ICS (Incident Command System). At the regional level this management is given to the BPBD in which a pragmatic crisis leader is needed; react quickly to change (responsive); firm in implementing compliance, including the schedule through the performance management scheme (rewards and consequences); and have good articulation in conveying communication so as to increase the trust of stakeholders, both internal and external. This type of research is qualitative using the method used is literature study. The results of this study are basically the Incident Commander can come from any circle as long as he is professional and is able to make decisions quickly and accurately with all the consequences which are the characteristics of Crisis Leadership]]>
<![CDATA[Unsur – unsur Pengembangan Dinas Pariwisata Melalui Festival Meti Kei ]]>
<![CDATA[Apolus Betaubun]]>;
<![CDATA[Maria Lusia Funny Felubun]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 2 (2021): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v3i2.3478
<![CDATA[Pariwisata sebagai sektor yang dinilai bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat sekitar obyek wisata akan dikembangkan sebagai salah satu aset sumber yang menjanjikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengembangkan potensi pariwisata dan budaya melalui Festival Meti Kei. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif untuk menjelaskan bagaimana strategi pengembangan Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara melalui Festival Meti Kei. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa unsur-unsur pembangunan dianggap sampai saat ini potensi wisata yang ada telah dimanfaatkan tetapi belum optimal karena kendala dalam bidang dan sumber daya manusia, serta masyarakat yang belum mengetahui pengelolaan kawasan. sarana dan prasarana yang telah dibangun dan disediakan oleh pemerintah serta program pemerintah, salah satunya adalah Meti KeiFestival yang minim partisipasi dari masyarakat dan belum ada evaluasi pada event Festival hingga saat ini dan strategi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata membuat bangunan fisik dan mempromosikan objek-objek wisata dengan mengadakan kegiatan Festival Meti Kei yang menarik bagi wisatawan]]>
<![CDATA[Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan ]]>
<![CDATA[Putri Malirja Nuhuyanan]]>;
<![CDATA[Hesty Tambajong]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 2 (2021): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v3i2.3022
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan kampung Wendu. Metode penelitian yang digunakan metode dan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jumlah Informan dalam penelitian ini total 10 orang informan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Strategi reduktif dan persuasif telah dilakukan di Kampung Wendu hal ini dilihat dari pemerintah yang telah melakukan interaksi langsung dengan masyarakat serta memberikan solusi atas kendala yang dihadapi masyarakat setempat seperti memberikan alat tangkap dan pelatihan untuk merawat alat tangkap dan sebagainya, akan tetapi hal ini belum efektif dilihat dari kehidupan ekonomi masyarakatnya yang belum mengalami peningkatan sebab dalam prosesnya masyarakat tentu saja memerlukan pendampingan berkelanjutan bukan hanya sekedar diberikan bantuan. Pemerintah harus mempertimbangkan budaya masyarakat setempat yang memerlukan pendampingan secara berkelanjutan sebagai strategi dalam pemberdayaan pada masyarakat nelayan.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik ]]>
<![CDATA[Regi Refian Garis]]>;
<![CDATA[Ai Rahma Navily]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 2 (2021): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v3i2.3372
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah lemahnya evaluasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam kinerja Kepala Desa, belum optimalnya pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan tidak tepat sasaran dan tidak terealisasikan dengan yang sudah direncanakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Cikalong Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Evaluasi Kinerja, Untuk mengetahui hambatan-hambatan Evaluasi Kinerja, Untuk mengetahui upaya-upaya dalam Evaluasi Kinerja. Penelitian ini menggunakan persepektif pendekatan kualitatif. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa Cikalong, Kasi Perencanaan, Sekretaris Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 2 orang, Karang Taruna, Ibu PKK , Masyarakat Desa Cikalong sebanyak 4 orang sehingga informan dalam penelitian ini terdapat tiga belas (13) informan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa; Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik belum berjalan secara optimal terdapat pembangunan yang dalam perencanaannya akan dilaksanakan pembangunan tetapi pada pelaksanaannya tidak dilakukan oleh karena itu evaluasi yang dilakukan oleh BPD belum sepenuhnya terlaksana dan tidak melakukan evaluasi secara rutin pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut terealisasikan atau diselesaikan, Hambatan yang dihadapi dalam Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik ialah kurangnya kerjasama antar berbagai pihak sehingga terjadi miskomunikasi dan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik, dan minimnya sumber daya manusia yang menjadi pekerja dalam pembangunan fisik, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu: berkoordinasi terhadap pihak yang bersangkutan terjalin dengan baik, BPD mengadakan rapat rutin yang melibatkan Pemerintah Desa demi membangun kesadaran dan pemahaman Pemerintah Desa, dan melibatkan masyarakat dalam mendiskusikan pelaksanaan pembangunan]]>
<![CDATA[Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Kawasan Agrowisata Nenas ]]>
<![CDATA[Ruth Agnesia Sembiring]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 2 (2021): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v3i2.3392
<![CDATA[Pembangunan Kabupaten Blitar diwujudkan dengan membentuk beberapa kawasan perdesaan, salah satunya kawasan agroindustri nenas di Desa Sidorejo, Kec.Ponggok. Hasil pertanian nenas menjadi salah satu produk unggulan di desa ini. Permasalah di desa ini adalah produksi panen kurang stabil; pengelolaan pascapanen yang terbatas; dan penurunan harga nenas akibat kemunculan buah musiman di pasar. Penelitian ini fokus pada peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Blitar yang merupakan salah satu dinas yang bertanggung jawab dalam pembangunan kawasan agroindustri. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Dinas PMD mendorong keberdayaan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan kawasan agroindustri nenas di Desa Sidorejo melalui keterlibatan masyarakat pada lima tahap. 1) Tahap identifikasi masalah, Dinas PMD hanya mewujudkan posisi masyarakat sebagai objek pembangunan karena identifikasi masalah hanya melibatkan pemerintah desa. 2) Tahap perumusan program, Dinas PMD mampu mewujudkan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yaitu perumusan Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades), pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dan Badan Usaha Desa Bersama (Bumdesma). 3) Tahap pelaksanaan program, Dinas PMD mampu mewujudkan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yaitu aktivitas produksi dan pemasaran hasil olahan nenas oleh BKAD dan Bumdesma. 4) Tahap evaluasi, Dinas PMD mampu mewujudkan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yaitu BKAD dan Bumdesma mampu memetakan kendala dalam produksi dan proses pemasaran hasil olahan nenas. 5) Tahap menikmati hasil program, Dinas PMD belum maksimal mewujudkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan karena pemberdayaan masyarakat masih minim keterlibatan petani nenas. Dinas PMD menggunakan pendekatan technocratic dalam pembangunan kawasan agrowisata. Dinas PMD berperan dalam mewujudkan enabling dan empowering, namun belum maksimal memberikan protecting kepada masyarakat yang diberdayakan.]]>
<![CDATA[Crisis Leadership In The Incident Command System ]]>
<![CDATA[Fitriani Fitriani]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 2 (2021): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v3i2.3446
<![CDATA[The purpose of this research is to describe the activities of crisis managers or also known as ICS (Incident Command System). At the regional level this management is given to the BPBD in which a pragmatic crisis leader is needed; react quickly to change (responsive); firm in implementing compliance, including the schedule through the performance management scheme (rewards and consequences); and have good articulation in conveying communication so as to increase the trust of stakeholders, both internal and external. This type of research is qualitative using the method used is literature study. The results of this study are basically the Incident Commander can come from any circle as long as he is professional and is able to make decisions quickly and accurately with all the consequences which are the characteristics of Crisis Leadership]]>
<![CDATA[Unsur – unsur Pengembangan Dinas Pariwisata Melalui Festival Meti Kei ]]>
<![CDATA[Apolus Betaubun]]>;
<![CDATA[Maria Lusia Funny Felubun]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 2 (2021): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v3i2.3478
<![CDATA[Pariwisata sebagai sektor yang dinilai bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat sekitar obyek wisata akan dikembangkan sebagai salah satu aset sumber yang menjanjikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengembangkan potensi pariwisata dan budaya melalui Festival Meti Kei. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif untuk menjelaskan bagaimana strategi pengembangan Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara melalui Festival Meti Kei. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa unsur-unsur pembangunan dianggap sampai saat ini potensi wisata yang ada telah dimanfaatkan tetapi belum optimal karena kendala dalam bidang dan sumber daya manusia, serta masyarakat yang belum mengetahui pengelolaan kawasan. sarana dan prasarana yang telah dibangun dan disediakan oleh pemerintah serta program pemerintah, salah satunya adalah Meti KeiFestival yang minim partisipasi dari masyarakat dan belum ada evaluasi pada event Festival hingga saat ini dan strategi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata membuat bangunan fisik dan mempromosikan objek-objek wisata dengan mengadakan kegiatan Festival Meti Kei yang menarik bagi wisatawan]]>
