Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS PERSAINGAN USAHA DI BIDANG IMPORTASI DAN DISTRIBUSI FILM DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN PERFILMAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Serfiyani, Cita Yustisia]]>;
<![CDATA[Setyawan, Fendi]]>;
<![CDATA[Susanti, Dyah Ochtarina]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.157 KB)
|
DOI: 10.32528/.v9i18.627
<![CDATA[Banyak faktor dan hambatan yang dihadapi dalam upaya menumbuhkembangkan perfilman nasional, salah satu isu terpenting adalah praktek monopoli di bidang importasi dan distribusi serta monopoli di bidang eksebisi. Monopoli bioskop pada satu jaringan perusahaan bioskop dapat menyebabkan ketatnya kompetisi perolehan copy film yang didistribusikan, apalagi jika perusahaan distributor film tersebut termasuk ke dalam jaringan perusahaan bioskop yang bersangkutan.Kata Kunci : Film, Monopoli, Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[PEROLEHAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH MENJADI HAK GUNA BANGUNAN ]]>
<![CDATA[Akim, Sulthon]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.37 KB)
|
DOI: 10.32528/.v9i18.632
<![CDATA[Proses perolehan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah menjadi Hak Guna Bangunan tersebut, baik dalam proses pelepasan melalui Badan Urusan Tanah dan Rumah, maupun selama proses permohonan Hak Guna Bangunan di Kantor BPN, terdapat adanya kelemahan hukum dalam perolehan hak guna bangunan atas tanah yang dikuasai pemerintah daerah diantaranya : Tidak adanya peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Tidak terpenuhinya Ketentuan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah menjadi Hak Guna Bangunan yaitu ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dan masalah dalam pelaksanaan Tarif, kultur masyarakat yang lebih m mengedepankan hak dari pada kewajiban, dan adanya hambatan dalam melakukan pengaturan, penertiban, dan pengendalian penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional. bertitik pangkal dari beberapa kelemahan ini mengakibatkan kedudukan hukum menjadi timpang dan menimbulkan banyak permasalahan terutama jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak guna bangunan.Kata kunci : Pelepasan hak, Kepastian hukum]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 DI KABUPATEN JEMBER ]]>
<![CDATA[Fauziyah, Fauziyah]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.469 KB)
|
DOI: 10.32528/.v9i18.628
<![CDATA[Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendapat Perlindungan hukum oleh Pemerintah Indonesia berupa asuransi yang sifatnya mutlak dan wajib diikuti oleh semua TKI yang akan dan telah diberangkatkan ke luar negeri sesuai dengan Negara tujuan. Selain itu, perlindungan dalam bentuk jaminan keselamatan TKI oleh pemerintah Indonesia dilaksanakan melalui kedutaan Besar Indonesia di Negara yang TKI yang bersangkutan bekerja. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan atas ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu. Pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri. Pembinaan tersebut dapat berbentuk penyediaan informasi, sumber daya manusia dan perlindungan TKI. Sedangkan pengawasan oleh Pemerintah selama dalam negeri dan di luar negeri.Kata Kunci : Perlindungan, Tenaga Kerja Indonesia, Pembinaan]]>
<![CDATA[PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN/ SIRRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ]]>
<![CDATA[Maya C.P, Helda Mega]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.172 KB)
|
DOI: 10.32528/.v9i18.629
<![CDATA[Perkawinan di bawah tangan atau sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun syarat nikah menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2. Mengenai keabsahan perkawinan sirri masih menjadi perdebatan sampai saat ini, ha ini disebabkan dalam peraturan perkwainan sendiri terdapat kerancuan. Perkawinan dibawah tangan akan membawa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan, terhadap harta benda dan pasangan suami istri tersebut, karena nikah siri tidak mempunyai bukti yang autentik sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dampak perkawinan dibawah tangan ini sangat merugikan bagi pihak istri dan anak, bagi kedua belah pihak adalah mendapatkan gujingan dari masyarakat sekitar atau malu bersosialisasi dengan masyarakat, bagi anak dapat berdampak pada psikologi dan kehidupan sosial sang anak. Bagi sang istri dapat ditinggalkan suaminya begitu saja tanpa diceraikan karena sang suami tahu si istri tidak dapat menuntut di hadapan hukum karena tidak mempunyai bukti yang autentik tentang kejelasan perkawinan tersebut. Dan pada akhirnya sang istrilah yang harus menanggung biaya hidup atau nafkah termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.Kata Kunci : Perkawinan Sirri]]>
<![CDATA[JAMINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI PETUGAS PEMBERI LAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR ]]>
<![CDATA[Kencono, Pramukhtiko Suryo]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.672 KB)
|
DOI: 10.32528/.v9i18.630
<![CDATA[Penyakit menular dapat menyebabkan kematian. Pemerintah memberlakukan kebijaksanaan bebas biaya bagi pengobatan penyakit menular sampai tuntas. Kebijaksanaan tersebut, secara konstitusional merupakan wujud perlindungan hak asasi warga negara atas pelayanan kesehatan serta pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, dalam hal ini, bagi penderita TB. Namun demikian terhadap petugas pemberi kesehatan penderita TB yang berisiko tertular belum ada kebijakan khusus yang memberikan perlindungan kepada petugas akibat tertular penyakit penderita yang diberi layanan kesehatan. Berdasarkan pada teori keadilan ?diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan tidak sama untuk ketidaksamaan? serta dengan pendekatan komparasi pada UU Kepegawaian dan UU Ketenegakerjaan, maka bagi petugas yang memberi layanan kesehatan penderita TB berhak atas perlindungan lebih. Bentuk perlindungan dapat berupa jaminan apabila tertular penyakit atau berupa tunjangan risiko tinggi.Kata kunci : hak atas layanan kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan]]>
<![CDATA[PENCABUTAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA TERAHIR DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Shoffia, Risa]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.669 KB)
|
DOI: 10.32528/.v9i18.631
<![CDATA[Di Indonesia, pengadaan Tanah melalui Pembebasan Tanah (Prijsgeving)/ Pelepasan hak atas tanah didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pencabutan hak atas tanah (Onteigening) didasari oleh ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya. Apabila cara musyawarah yaitu dengan pemindahan hak atau pelepasan hak atas tanah tidak berhasil maka baru ditempuh dengan Cara Wajib (Compulsory Acquisition of Land) yaitu ditempuh dengan pencabutan hak atas tanah.Pencabutan hak atas tanah (Onteigening) didasari oleh ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya.Kata Kunci: Pembebasan Hak atas Tanah dan pencabutan Hak atas Tanah]]>
<![CDATA[PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN/ SIRRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ]]>
<![CDATA[Helda Mega Maya C.P]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/.v9i18.629
<![CDATA[Perkawinan di bawah tangan atau sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun syarat nikah menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2. Mengenai keabsahan perkawinan sirri masih menjadi perdebatan sampai saat ini, ha ini disebabkan dalam peraturan perkwainan sendiri terdapat kerancuan. Perkawinan dibawah tangan akan membawa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan, terhadap harta benda dan pasangan suami istri tersebut, karena nikah siri tidak mempunyai bukti yang autentik sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dampak perkawinan dibawah tangan ini sangat merugikan bagi pihak istri dan anak, bagi kedua belah pihak adalah mendapatkan gujingan dari masyarakat sekitar atau malu bersosialisasi dengan masyarakat, bagi anak dapat berdampak pada psikologi dan kehidupan sosial sang anak. Bagi sang istri dapat ditinggalkan suaminya begitu saja tanpa diceraikan karena sang suami tahu si istri tidak dapat menuntut di hadapan hukum karena tidak mempunyai bukti yang autentik tentang kejelasan perkawinan tersebut. Dan pada akhirnya sang istrilah yang harus menanggung biaya hidup atau nafkah termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.Kata Kunci : Perkawinan Sirri]]>
<![CDATA[JAMINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI PETUGAS PEMBERI LAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR ]]>
<![CDATA[Pramukhtiko Suryo Kencono]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/.v9i18.630
<![CDATA[Penyakit menular dapat menyebabkan kematian. Pemerintah memberlakukan kebijaksanaan bebas biaya bagi pengobatan penyakit menular sampai tuntas. Kebijaksanaan tersebut, secara konstitusional merupakan wujud perlindungan hak asasi warga negara atas pelayanan kesehatan serta pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, dalam hal ini, bagi penderita TB. Namun demikian terhadap petugas pemberi kesehatan penderita TB yang berisiko tertular belum ada kebijakan khusus yang memberikan perlindungan kepada petugas akibat tertular penyakit penderita yang diberi layanan kesehatan. Berdasarkan pada teori keadilan ‘diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan tidak sama untuk ketidaksamaan’ serta dengan pendekatan komparasi pada UU Kepegawaian dan UU Ketenegakerjaan, maka bagi petugas yang memberi layanan kesehatan penderita TB berhak atas perlindungan lebih. Bentuk perlindungan dapat berupa jaminan apabila tertular penyakit atau berupa tunjangan risiko tinggi.Kata kunci : hak atas layanan kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan]]>
<![CDATA[PENCABUTAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA TERAHIR DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Risa Shoffia]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/.v9i18.631
<![CDATA[Di Indonesia, pengadaan Tanah melalui Pembebasan Tanah (Prijsgeving)/ Pelepasan hak atas tanah didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pencabutan hak atas tanah (Onteigening) didasari oleh ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya. Apabila cara musyawarah yaitu dengan pemindahan hak atau pelepasan hak atas tanah tidak berhasil maka baru ditempuh dengan Cara Wajib (Compulsory Acquisition of Land) yaitu ditempuh dengan pencabutan hak atas tanah.Pencabutan hak atas tanah (Onteigening) didasari oleh ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya.Kata Kunci: Pembebasan Hak atas Tanah dan pencabutan Hak atas Tanah]]>
<![CDATA[ANALISIS PERSAINGAN USAHA DI BIDANG IMPORTASI DAN DISTRIBUSI FILM DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN PERFILMAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Cita Yustisia Serfiyani]]>;
<![CDATA[Fendi Setyawan]]>;
<![CDATA[Dyah Ochtarina Susanti]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/.v9i18.627
<![CDATA[Banyak faktor dan hambatan yang dihadapi dalam upaya menumbuhkembangkan perfilman nasional, salah satu isu terpenting adalah praktek monopoli di bidang importasi dan distribusi serta monopoli di bidang eksebisi. Monopoli bioskop pada satu jaringan perusahaan bioskop dapat menyebabkan ketatnya kompetisi perolehan copy film yang didistribusikan, apalagi jika perusahaan distributor film tersebut termasuk ke dalam jaringan perusahaan bioskop yang bersangkutan.Kata Kunci : Film, Monopoli, Persaingan Usaha ]]>
