cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi" : 14 Documents clear
EKONOMI POLITIK RESTRUKTURISASI BUMN Hendrawan, Sanerya
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i1.480

Abstract

For more than a decade Indonesian state enterprises have been under strong pressures to change. Their poor performance due to incompetent management and strong politization as well as budget deficit that has plagued the country since 1990s have led to the privatization move. Although a solid institutional setup for the permanent improvement of state enterprise performance is gradually established, the government remains unclear with regard to what extent it pursues the balance between state and private enterprises in the future. This should get attention considering the likely increasing numbers of state enterprises sold to foreign enterprises through the recent privatization initiative. In the political economic context of Indonesia, state enterprises have been historically assumed to play a balancing role, especially to domestic Chinese and foreign private capitals. Thus,with privatization changing the existing balance gradually more in favour of foreigncapitals, it creates impression that economic nationalism is no longer relevant in theIndonesian economy.
SIGNIFICANCE O F DECENTRALIZATION FRAMEWORK I N CONSTRUCTING A MODEL O F DEMOCRATIC DEVELOPMENTAL REGIME A T LOCAL LEVEL (CASE STUDY OF BANDUNG CITY GOVERNMENT) 1 W. Utomo, Tri Widodo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i1.475

Abstract

Kebijakan desentralisasi luas yang digulirkan semenjak 1999 tidak saja dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan reformasi, namun juga untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan berkinerja tinggi. Dalam tataran akademik, wacana tentang hubungan antara rezim demokratis dengan rezim pembangunan belum menemui titik temu. Sebagian berpendapat bahwa demokrasi merupakan produk dari proses pembangunan yang berhasil, sementara sebagian lain berargumen bahwa demokrasi merupakan prasyarat untuk dapat berjalannya pembangunan di suatu negara/daerah. Dalam upaya mewujudkan kondisi kepemerintahan lokal yang demokratis sekaligus berkinerja tinggi, kebijakan otonomi luas diyakini merupakan strategi yang tepat, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh di negara-negara yang menerapkan kebijakan serupa. Meskipun demikian, desentralisasi juga dapat mengalami kegagalan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, desentralisasi perlu diikuti dengan upaya membangun kapasitas daerah serta sinkronisasi tiga pilar kekuatan lokal menuju konsep pembangunan yang terintegrasi. Tulisan ini mencoba mengevaluasi implementasi desentralisasi di Kota Bandung. Hasil analisis mengindikasikan bahwa desentralisasi di Kota Bandung berdampak lebih signifikan terhadap penguatan demokrasi lokal dibanding terhadap peningkatan pembangunan sosial ekonomi. Meskipun demikian, untuk jangka panjang desentralisasi menumbuhkan harapan besar terwujudnya rezim pembangunan yang demokratis.
EKONOMI DAN PERTUMBUHAN PENDIDIKAN SERTA KUALITAS HIDUP MANUSIA Rahman, Arif
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i1.481

Abstract

Economics is a science pertaining to good organization and allocation of fund resources required by both individual and group of people to fulfill their needs including educational aspect. Economy and education are closely related. Economy contributes to the high quality of education. Correspondingly, high quality of education is a kind of capital for generating skilled human resources, which are eventually able to offer added values to economy
SIGNIFICANCE OF DECENTRALIZATION FRAMEWORK IN CONSTRUCTING A MODEL OF DEMOCRATIC DEVELOPMENTAL REGIME AT LOCAL LEVEL (CASE STUDY OF BANDUNG CITY GOVERNMENT)1 W. Utomo, Tri Widodo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i1.482

Abstract

Kebijakan desentralisasi luas yang digulirkan semenjak 1999 tidak saja dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan reformasi, namun juga untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan berkinerja tinggi. Dalam tataran akademik, wacana tentang hubungan antara rezim demokratis dengan rezim pembangunan belum menemui titik temu. Sebagian berpendapat bahwa demokrasi merupakan produk dari proses pembangunan yang berhasil, sementara sebagian lain berargumen bahwa demokrasi merupakan prasyarat untuk dapat berjalannya pembangunan di suatu negara/daerah. Dalam upaya mewujudkan kondisi kepemerintahan lokal yang demokratis sekaligus berkinerja tinggi, kebijakan otonomi luas diyakini merupakan strategi yang tepat, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh di negara-negara yang menerapkan kebijakan serupa. Meskipun demikian, desentralisasi juga dapat mengalami kegagalan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, desentralisasi perludiikuti dengan upaya membangun kapasitas daerah serta sinkronisasi tiga pilarkekuatan lokal menuju konsep pembangunan yang terintegrasi. Tulisan ini mencoba mengevaluasi implementasi desentralisasi di Kota Bandung. Hasil analisis mengindikasikan bahwa desentralisasi di Kota Bandung berdampak lebih signifikan terhadap penguatan demokrasi lokal dibanding terhadap peningkatan pembangunan sosial ekonomi. Meskipun demikian, untuk jangka panjang desentralisasi menumbuhkan harapan besar terwujudnya rezim pembangunan yang demokratis.
UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENINGKATAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH Ikin Solikin, Memen Kustiawan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i1.477

Abstract

Referring to the Law No. 32 Year 2004 concerning local government, the local autonomy for both district and municipal governments should be implemented based on the decentralization principles: extensive, tangible, and accountable. The availability of budget becomes one of the preconditions in the regional autonomy implementation. This fiscal matter is issued and regulated through the Law No.33 Year 2004 regarding Fiscal Decentralization. In order to administer the local governing, local revenues should be raised in two ways: intensive and extensive. Intensification of local revenues can be accomplished throughmore active, strict, and careful management of expenditures. This effort involvesinstitutional, organizational and personnel commitments. Meanwhile, obtaining new resources of revenues, especially through taxation and retribution, may do the extensiveness of local revenues. However, the way of obtaining the new resources should not be in conflict with the central government policy. To achieve all these, the human resource quality of government apparatus needs to be enhanced through such approaches as education and training, apprenticeship, promotion, regular rotation, job compatibility, and competition-based approach.
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DAN IMPLIKASINYA BAGI PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DI DAERAH Damayanti, Kania
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i1.478

Abstract

Public policy formulation process can be seen as theresearch process of public policycovering the steps of identifying problems in thesociety,setting up relationship model, goal and target setting of problem solving, developing policy alternatives, setting up criteria for selection and making recommendations. In relation to good governance, public policy process both in central and local government should be able to reflect the characteristics of good governance. Public policy formulation process in regions requires the improvement of the local government agents competency, both the executives and the legislatives in terms of management and public policy analysis and the change in mental model.
MENGEMBANGKAN MODEL KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH, MENYIKAPI LIMA TAHUN PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Wibowo, Eddy Kusponco
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i1.476

Abstract

Five years of local autonomy implementation has passed since the release of Law No. 22 Year 1999. Surprisingly, during the five-year implementation, the performance wasmnot as expected by its stakeholders. The local autonomy should be managed and,implemented in proper, concurrent, consistent, simultaneous and sustainable manners.,Based on the perspective of the organizational development of local government, the,main problem of local autonomy encompasses the weaknesses in developing three mainstrategies: structural, behavioral, and technical strategies, which lie within the regional,government itself. These weaknesses contribute to the poor performance in regional,autonomy management. To strive for the success of the regional autonomy, regional,governments have to raise their competitive advantage. The local governments may,acquire the competitive advantage when they are able to develop their knowledge in a,systematic and continuous way. This will result in their competitive strategy in the,field of product innovations, services, and organizational processes. To acquire,competitive advantage capabilities, local governments should empower their key,enablers through the local government organizations. By doing so, it is expected that the aim of local autonomy can be accomplished.
UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENINGKATAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH Memen Kustiawan Ikin Solikin
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i1.477

Abstract

Referring to the Law No. 32 Year 2004 concerning local government, the local autonomy for both district and municipal governments should be implemented based on the decentralization principles: extensive, tangible, and accountable. The availability of budget becomes one of the preconditions in the regional autonomy implementation. This fiscal matter is issued and regulated through the Law No.33 Year 2004 regarding Fiscal Decentralization. In order to administer the local governing, local revenues should be raised in two ways: intensive and extensive. Intensification of local revenues can be accomplished throughmore active, strict, and careful management of expenditures. This effort involvesinstitutional, organizational and personnel commitments. Meanwhile, obtaining new resources of revenues, especially through taxation and retribution, may do the extensiveness of local revenues. However, the way of obtaining the new resources should not be in conflict with the central government policy. To achieve all these, the human resource quality of government apparatus needs to be enhanced through such approaches as education and training, apprenticeship, promotion, regular rotation, job compatibility, and competition-based approach.
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DAN IMPLIKASINYA BAGI PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DI DAERAH Kania Damayanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i1.478

Abstract

Public policy formulation process can be seen as theresearch process of public policycovering the steps of identifying problems in thesociety,setting up relationship model, goal and target setting of problem solving, developing policy alternatives, setting up criteria for selection and making recommendations. In relation to good governance, public policy process both in central and local government should be able to reflect the characteristics of good governance. Public policy formulation process in regions requires the improvement of the local government agents competency, both the executives and the legislatives in terms of management and public policy analysis and the change in mental model.
MENGEMBANGKAN MODEL KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH, MENYIKAPI LIMA TAHUN PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Eddy Kusponco Wibowo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i1.476

Abstract

Five years of local autonomy implementation has passed since the release of Law No. 22 Year 1999. Surprisingly, during the five-year implementation, the performance wasmnot as expected by its stakeholders. The local autonomy should be managed and,implemented in proper, concurrent, consistent, simultaneous and sustainable manners.,Based on the perspective of the organizational development of local government, the,main problem of local autonomy encompasses the weaknesses in developing three mainstrategies: structural, behavioral, and technical strategies, which lie within the regional,government itself. These weaknesses contribute to the poor performance in regional,autonomy management. To strive for the success of the regional autonomy, regional,governments have to raise their competitive advantage. The local governments may,acquire the competitive advantage when they are able to develop their knowledge in a,systematic and continuous way. This will result in their competitive strategy in the,field of product innovations, services, and organizational processes. To acquire,competitive advantage capabilities, local governments should empower their key,enablers through the local government organizations. By doing so, it is expected that the aim of local autonomy can be accomplished.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2005 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue