Vox Populi
Vox Populi (VP) merupakan jurnal berkala yang terbit dua kali setahun (Juni dan Desember) oleh Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar, Indonesia. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan penelitian akademis asli yang topik utamanya Politik dan Politik Islam. Subjek mencakup semua masalah terkait tentang Politik seperti Politik Islam, Demokratisasi, Gerakan Islam, Pemilu dan Partai Politik, Sosiologi Politik, Politik dan Pemerintahan
Articles
65 Documents
<![CDATA[Komunikasi Politik Ichsan Yasin Limpo Sebagai Calon Gubernur Sulawesi Selatan 2018 ]]>
<![CDATA[Alifa Rezky Utami Anwar]]>;
<![CDATA[Suryadi Suryadi]]>;
<![CDATA[Muhammad Nuh]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 5 No 1 (2022): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v5i1.28819
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang komunikasi politik Ichsan Yasin Limpo dalam pencalonannya sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan melalui jalur independent. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan narasumber dan mengambil data dengan wawancara dan studi literatur yang mendalam. Hasil penelitian ini dapat dipetakan dalam beberapa bentuk seperti kampanye Ichsan Yasin Limpo yang memiliki ciri khas kedaerahan dengan pendekatan yang bernuansa kebudayaan yaitu melalui brand “Punggawa-Macakka”. Kampanye politik juga dilakukan melalui media massa yang sangat memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang Ichsan Yasin Limpo, selain itu kecakapan retorika berdasarkan pengalamannya menjadi bupati dua periode Kabupaten Gowa juga menjadi komunikasi politik untuk menarik pemilih. Hal ini memunculkan persepsi yang beragam berdasarkan konstruksi branding politik hingga citra politik yang nampak dari Ichsan Yasin Limpo.]]>
<![CDATA[Covid-19 dan Adpatasi Layanan Publik di Indonesia: Sebuah Studi Awal Tentang Layanan Publik Berbasis Virtual ]]>
<![CDATA[Sitti Rabiatul Wahdaniyah Herman]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 5 No 1 (2022): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v5i1.29008
<![CDATA[Covid-19 telah mengubah banyak hal di Indonesia, termasuk pada layanan publik. Sejumlah studi yang ada cenderung menyimpulkan jika Covid-19 akan berdampak buruk bagi perkembangan layanan publik di Indonesia. Artikel ini akan melihat sisi lain dari perkembangan Covid-19 di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian studi literatur, penulis mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana implikasi perkembangan Covid-19 di Indonesia terhadap proyeksi layanan publik di fase pasca Covid-19. Untuk menjawab pertanyaan itu, artikel ini menggunakan konsep rosecrance tentang the rise of the virtual state sebagai alat analisis untuk memandu penulis melihat fenomena layanan publik di tengah pademi wabah Covid-19. Artikel ini menyimpulkan Covid-19 secara perlahan telah mengubah lanskap layanan publik kea rah virtual. Meskipun tidak seluruhnya, tetapi kehadiran Covid-19 punya andil yang sangat besar dalam rekonstruksi skema pada layanan publik.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kopi Arabika di Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Abd. Rahman Rahman]]>;
<![CDATA[Anggriani Alamsyah]]>;
<![CDATA[Achmad Abdi Amsir]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 5 No 1 (2022): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v5i1.29186
<![CDATA[Studi ini mengkaji tentang peran pemerintah dalam pengembangan kopi arabika. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bontolerung yang merupa-kan salah satu sentra perkebunan kopi arabika yang ada di dataran tinggi Kabupaten Gowa. Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah dan teori pemberda-yaan masyarakat. Temuan penelitian, pertama; Peran regulator di mana pemerintah kelurahan membangun jejaring kemitraan dengan dinas-dinas terkait sebagai upaya dalam menjembatani dan membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan. Kedua, peran fasilitator dalam hal pembinaan kelompok tani serta fasilitasi proposal bantuan dana. Ketiga, peran dinamisator melalui penyuluhan, pengarahan serta pendampingan terkait upaya-upaya pengembangan kopi arabika.]]>
<![CDATA[Konflik Kepentingan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan Pasca Pemekaran Daerah: Studi Tentang Konflik Aset Pelabuhan Tengkayu I dan Tengkayu II ]]>
<![CDATA[Mustajib]]>;
<![CDATA[Aditya Perdana]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 5 No 1 (2022): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v5i1.29289
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengurai penyebab konflik aset pelabuhan Tengkayu I dan Tengkayu II antara pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah Kota Tarakan dan untuk mengurai upaya kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar sebagai resolusi konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab konflik aset pelabuhan tersebut adalah hadirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur terkait aset pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta janji kampanye gubernur terpilih yang terkendala oleh aturan. Sementara itu, upaya berupa negosiasi untuk menengahi konflik aset pelabuhan sedang berjalan seperti pembentukan perumda, perseroda dan upaya untuk meminta kementrian dalam negeri melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.]]>
<![CDATA[Kolaborasi Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana ]]>
<![CDATA[Febrianto Syam]]>;
<![CDATA[Novayanti Sopia Rukmana]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 5 No 1 (2022): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v5i1.29644
<![CDATA[Masalah terkait kependudukan adalah masalah yang menjadi persoalan yang strategis di Indonesia. Jumlah penduduk yang tidak terkontrol dengan baik seperti angka kelahiran dan kepadatan wilayah menjadi masalah yang sering sulit ditemukan mekanisme pemecahannya. Meskipun pemerintah telah melaksanakan program Keluarga berencana sebagai program utama yang telah lama untuk mengatasi masalah kependudukan namun sampai saat ini masalah kependudukan ini belum terselesaikan dengan baik. Beberapa hal yang menjadikan permasalahan tersebut sulit antara lain program dari keluarga berencana yang dijalankan berbeda-beda oleh masing-masing badan atau dinas. Perencanaan yang terpisah seperti di kota makassar menjadikan program keluaga berencana sulit untuk mencapai target utama yang diharapkan. Dalam penelitian ini juga dilakukan menggunakan studi literatur dimana metode ini menggambarkan pelaksanaan program keluarga berencana di kota makassar. Hasil dari penelitian ini menemukan adanya beberapa hal terkait pelaksanaan program keluarga berencana di kota makassar seperti Perencanaan, Pelaksanaan dan Penganggaran di masing-masing dinas yang berbeda serta tidak adanya kolaborasi di lingkup pemerintahan kota makassar khususnya yang terkait dengan program keluarga berencana.]]>
<![CDATA[Gereja dan Partisipasi Politik ]]>
<![CDATA[Abu Bakar]]>;
<![CDATA[Muh. Wahyu]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 5 No 1 (2022): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v5i1.29646
<![CDATA[Tulisan ini berusaha menjelaskan peran Gereja sebagai institusi agama di dalam mendorong partisipasi politik masyarakat di Kota Makassar. Untuk mengkerangkai tulisan ini menggunakan teori partisipasi politik dan menggunakan pendekatan kualitatif. Tulisan ini menjelaskan bahwa sekalipun Gereja Katolik tidak menyatakan sikap politik secara jelas dan berpihak kepada kandidat tertentu, akan tetapi upaya mereka terutama dari Komite Kepemudaan Keuskupan Agung Makassar yang mensosialisasikan pentingnya berpartisipasi pada Pemilihan Walikota Makassar 2020 menjadi relevan dengan ajaran dalam Gaudium et Spes. Sekalipun langkah dan metode yang dilakukan melalui kanal Youtube, namun demikian cara tersebut sudah dapat dianggap cukup, mengingat situasi pandemi Covid-19. Sebaliknya, Gereja Kristen kelihatan justru lebih terang-terangan menyatakan keberpihakan kepada kandidat tertentu. Terutama kesediaan mereka menerima kandidat di dalam Gereja dan diperkenalkan kepada jemaat sebagaimana yang dilakukan oleh pengurus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kota Makassar ketika memperkenalkan Nurdin Halid kepada jemaat sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan.]]>
<![CDATA[Collaborative Innovation Pada Birokrasi Publik di Kabupaten Mamuju Tengah: Studi Kasus Program Membara ]]>
<![CDATA[Askary Askary]]>;
<![CDATA[Alwi Alwi]]>;
<![CDATA[Gita Susanti]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 5 No 1 (2022): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v5i1.29650
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang penerapan collaborative innovation dalam program Membara di Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa meski kolaborasi antar aktor terlihat dalam program Membara, akan tetapi yang mengambil peran sepenuhnya dalam perencanaan adalah pemerintah daerah. Sementara aktor lain hanya terlibat dalam proses penganggaran program tersebut, seperti memberikan bantuan finansial. Tentu kolaborasi ini tidak sesuai dengan konsep kolaborasi pada umumnya. Di mana yang diharapkan semua aktor aktif mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program.]]>
<![CDATA[Otonomi Desa dan Pergeseran Kekuasaan Elit Lokal ]]>
<![CDATA[Syahrir Karim]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 5 No 1 (2022): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v5i1.29822
<![CDATA[The reform era has changed the paradigm of the state in viewing villages, especially villages based on customs. This can be seen in looking at the relationship between the village government and custom, as well as the relationship between the village government and the community, especially in customary laws and the government in this case the state. Then there will be a dialogue, compromise or negotiation is built and often even causes resistance by one part. This situation will forms a new social construct in the form of space struggles, debates and spaces to search for individual identities. Finally, the Ammatoa indigenous community as a local community (indigenous peoples) seems to be in a subordinated position by the state. Therefore, as the only way, they always look for spaces for negotiation or even compromise in dealing with the state in order to maintain an existence.]]>
<![CDATA[Institusionalisasi Visi Politik Profetik dalam Arus Revolusi Industri 4.0 Pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
<![CDATA[Fajar Fajar]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 5 No 1 (2022): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v5i1.30823
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model institusionali-sasi visi politik profetik dalam arus revolusi industri 4.0 pada Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa ilmu politik profetik yang kemudian didominasi dengan unsur kerohanian dan keutuhannya disemampukan dapat berkombinasi, berharmonisasi dengan pusaran Revolusi Industri 4.0 yang dianggap sebagai ilmu empiris yang dominan unsur duniawinya bahkan sampai pada peradaban revolusi berikutnya. Sehingga ilmu politik profetik dengan paradigmanya tetap mampu berjalan dan beriringan. Dampak yang tidak diketahui tersebut membawa peluang yang lebih besar lagi, politik profetik akan diuji dalam hal ini apakah humanisasi, liberasi dan transendesi bisa menjangkau dunia digitalisasi atau dunia kecerdasan buatan.]]>
<![CDATA[Politik Elit Nahdlatul Ulama dalam Pemilu Legislatif di Kota Makassar Tahun 2014 dan 2019 ]]>
<![CDATA[Nurlira Goncing]]>;
<![CDATA[Muh. Abdi Goncing]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 5 No 2 (2022): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v5i2.30556
<![CDATA[Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Kehadirannya telah mewarnai perjalanan Indonesia, baik sebagai sebuah bangsa maupun sebagai sebuah negara, termasuk urusan perpolitikan di negeri ini. Dalam konteks lokal, khususnya di kota Makassar, perannya juga terlihat, khususnya yang dilakukan oleh para tokoh ataupun elit yang berafiliasi ke organisasi keagamaan ini. Tulisan ini bermaksud melihat aktivitas politik para tokoh dan elit yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama, khususnya dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif pada tahun 2014 dan 2019.]]>
