cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Saputra
Contact Email
wahyu@iainponorogo.ac.id
Phone
+6282230400101
Journal Mail Official
alsyakhsiyyah@iainponorogo.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, Kode Pos: 63492, Telp. (0352) 3592508
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies
Published by Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 27156699     EISSN : 27156672     DOI : https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Al Syakhsiyyah (Journal Of Law and Family Studies) diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2 kali dalam setahun. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah pemikiran yang terbuka bagi semua kalangan. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berupa tulisan-tulisan ilmiah tentang pemikiran konseptual, kajian pustaka, maupun hasil penelitian dalam bidang hukum dan hukum keluarga Islam yang belum pernah dipublikasikan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 97 Documents
 4   5   6   7   8 
PIDANA HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ETIKA DEONTOLOGI Rohmatul Izad
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1826

Abstract

AbstractDiscourse about capital punishment is a discourse that often causes polemics. Problems that underlie the problem of capital punishment do not only occur in the realm of law, but also the realm of thought outside. The problem that often becomes polemic is whether the death penalty for serious criminals will have a deterrent effect for anyone not to commit the same crime, is a life not the most substantial right of life for humans, and capital punishment is often considered contrary to human rights. This study specifically examines capital punishment in Indonesia in terms of deontological ethics theory, which looks at the issue of capital punishment from the perspective of ethical values that start with acts of kindness based on duties and obligations. This study analyzes the polemic of capital punishment, both pros, and cons, as well as tracing the roots of morality in the practice of capital punishment, so this research can make a new contribution through the perspective of ethical deontology in viewing ethical aspects in the practice of capital punishment. On this basis, this research uses a descriptive-interpretative approach. Researchers critically dissect how the root of the formation of the death penalty in Indonesia, by carefully reviewing it from the perspective of ethical deontology.Keywords: Death Penalty, Deontology Ethics, Human Rights. AbstrakWacana tentang pidana hukuman mati merupakan wacana yang banyak menimbulkan polemik. Problem yang mendasari persoalan pidana hukuman mati tidak hanya terjadi pada ranah hukum, tetapi juga dalam ranah pemikiran secara luar. Masalah yang sering menjadi polemik adalah apakah hukuman mati bagi para pelaku pidana berat akan menimbulkan efek jera bagi siapapun untuk tidak melakukan tindak kejahatan yang sama, bukankah nyawa adalah hak hidup paling substansial bagi manusia, dan hukuman mati seringkali dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Penelitian ini secara khusus mengkaji tentang pidana hukuman mati di Indonesia ditinjau dari sudut teori etika deontologi, yakni melihat persoalan pidana mati dari perspektif nilai-nilai etis yang bertitik tolak pada tindakan kebaikan berdasarkan tugas dan kewajiban. Penelitian ini menganalisis tentang polemik hukuman mati, baik yang pro dan kontra, maupun menelusuri akar-akar moralitas dalam praktik pidana hukuman mati, kiranya penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru melalui cara pandang etika deontologi dalam melihat sisi-sisi etis dalam praktik pidana hukuman mati. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif-interpretatif. Peneliti membedah secara kritis bagaimana akar terbentuknya hukuman mati di Indonesia, dengan secara cermat melakukan peninjauan dalam perspektif etika deontologi.
PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia Ahmad Syafi'i
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3721

Abstract

Abstract: This article aims to examine one of the phenomena that emerged in the Muslim world in the 20th century, namely the renewal of family law in Muslim-majority countries. This article focuses on the study of inheritance law reform in Somalia. By using a legal political approach, this article examines several important issues, i.e.,: the model of inheritance law reform in Somalia, the reasons that led to the revolutionary change from the concept of Islamic inheritance in general, and and the factors that influence these changes. In general, this study shows that in the reform of family law in Somalia, there are several rules that are not much different from the concept of the imam of the school of thought, but there are also several legal rules that are quite far from the conceot of conventional, especially the legal rules related to inheritance.
URGENSI SUSTAINABLE DEVELOPMENT SEBAGAI ETIKA PEMBANGUNAN DI INDONESIA Endrik Safudin
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2025

Abstract

Konsep Sustainable development dimaknakan sebagai pembangunan dengan tidak mengorbankan kepentingan lingkungan atau senantiasa memperhatikan aspek lingkungan. Dalam konsep ini dalam setiap pembangunan harus memperhatikan hak-hak lingkungan dimaksudkan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) tanpa mereduksi dan mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai dan menikmati kesejahteraannya. Suistainable development diberlakukan untuk sebagai pijakan hukum dalam setiap proses pembangunan. Sehingga, kepastian hukum dan keadilan hukum selalu menyertai dalam setiap tahap pembangunan. Hal ini tak lain untuk menciptakan dan memlihara pembangunan yang ramah terhadap lingkungan. Apabila konsep sustainable development tidak diperhatikan maka akan menyebabkan dampak buruk yang juga akan berkelanjutan. Pada tulisan ini difokuskan pada urgensi suinable development sebagai etika pembangunan di indonesia. Pendekatan etika sebagai upaya memberikan pemahaman bahwa ketika sustainable development dimaknai sebagai etika maka akan menjadi sebuah kereksi diri terhadap tindakan yang telah dilakukannya bukan hanya sekedar aturan yang tertulis. Dengan pendekatan etika akan menciptakan sebuah prinsip pembangunan yang berkeadilan terhadap lingkungan.
ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM SIDANG PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN Rif'ah Roihanah; Irfina Cornelia
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1820

Abstract

AbstractA witness is a person who gives testimony before a hearing by meeting certain conditions regarding an event or condition that is seen, experienced, heard itself as evidence of the event or condition. However, what if a witness who appears or is present at a hearing does not see or experience it directly, but hears the incident or situation through news from someone else (testimonium de auditu), while the Religious Court judge may not reject a case that is submitted and brought to him.The formulation of the problem in this study are: How is the juridical analysis of the strength of the evidence of witness testimonium de auditu in divorce cases in the Religious Court of Madiun Regency. And how is the juridical analysis of the judges of the Madiun District Religious Court in divorce cases regarding the use of witness testimonium de auditu.To answer the question above, the researcher used a qualitative approach, looking for data through interviews of the judges as the primary data source, then secondary data was obtained from books that have a connection with this problem. Furthermore, the data obtained were analyzed using a descriptive analysis system. In collecting data using field research techniques and making conclusions (verification). The location of this study was in the Religious Court of Madiun Regency.The results of the study concluded that the strength of the evidence of witness testimonies de auditu in the Religious Court of Madiun Regency according to the juridical study was not appropriate. However, in practice in the courtroom especially in divorce proceedings, the judge has the authority to examine the de auditu witnesses, and there is nothing wrong if the judge hears the testimony of the de auditu witnesses, but the use of de auditu witnesses is not as direct evidence. So de auditu's testimony can be used as a source of allegations. Keywords: Juridical Power, Evidence, Testimonium de Auditu AbstrakSaksi adalah orang yang memberikan keterangan di depan sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat,dialami, didengar sendiri sebagai bukti kejadian atau keadaan tersebut. Namun,bagaimana jika saksi yang muncul atau dihadirkan dalam sidang tidak melihat atau mengalami secara langsung, melainkan mendengar kejadian atau keadaan tersebut melalui kabar dari orang lain (testimonium de auditu), sedangkan hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang masuk dan diajukan kepadanya.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah analisis yuridis terhadap kekuatan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dan bagaimanakah analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam perkara perceraian tentang penggunaan saksi testimonium de auditu.Untuk menjawab pertanyaan di atas peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mencari data melalui wawancara para hakim sebagai sumber data primer, kemudian data sekunder diperoleh dari buku yang memiliki keterkaitan dengan masalah ini. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sistem deskriptif analisis.Dalam pengumpulan data menggunakan teknik penelitian lapangan (field research) dan pengambilan kesimpulan (verifikasi).Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kekuatan alat bukti saksi testimonium de auditu di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menurut kajian yuridis adalah tidak sesuai. Namun, dalam praktik di dalam sidang khususnya dalam siding perceraian, hakim mempunyai wewenang untuk memeriksa saksi de auditu, dan tidak ada salahnya jika hakim mendengarkan keterangan saksi yang de auditu tersebut, akan tetapi penggunaan saksi yang de auditu tidak sebagai bukti langsung. Sehingga kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.
PUTUSAN MUNAS MUHAMMADIYAH MENGENAI KOREKSI KETINGGIAN MATAHARI SUBUH DALAM FIKIH DAN ASTRONOMI Risma Cahyani
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3443

Abstract

Secara syar’i sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah ditentukan waktunya. Dalam penetapan awal waktu shalat posisi matahari adalah faktor utama yang harus diperhatikan, akibatnya setiap beda hari dan beda tempat, maka waktu shalat juga akan berbeda pula. Perbedaan tersebut juga didapati dalam penetapan awal waktu shalat subuh, Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada bulan desember 2020 dalam putusan munasnya yang telah juga ditanhfidz  pada bulan Maret 2021 mengoreksi ketinggian matahari subuh yang awalnya -20 derajat dikoreksi menjadi -18 derajat dibawah ufuk. Konsekuensi dari putusan tersebut waktu subuh untuk Muhammmadiyah mundur sekitar 8 menit dari jadwal waktu subuh yang telah ditetapkan oleh Kementrian Agama. Hal ini menimbulkan sedikit polemik bagi sebagian umat muslim karena sholat subuh merupakan kegiatan yang juga mencakup dua ibadah, yakni puasa dan shalat. Sehingga jika ditarik sebuah pertanyaan bagaimana jika seseorang yang masih dalam keadaan sahur kemudian mendengar waktu adzan telah tiba, lantas apakah puasanya dapat dilanjutkan atau tidak. Hal ini dapat dikaji lebih mendalam berdasarkan kacamata fikih dan juga astronomi.
ANALISIS USIA IDEAL PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH Teguh Anshori
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1827

Abstract

AbstractThis study departs from a juridical confusion regarding the age limit of marriage with other provisions regarding age. Article 7 Paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, states that marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 (nineteen) years and the female has reached the age of 16 (sixteen) years. Law Number 23 the Year 2002 concerning Child Protection states that what is called a 'child' is a person who is under 18 years of age. As for Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, it is explained that an adult category is a person who is 18 years old. The Marriage Age Maturing Program (PUP) offers a solution, namely the ideal age of marriage seen from various perspectives is a minimum of 20 years for women and 25 years for men. Departing from this, this study seeks to explore why the need for an ideal marriage age limit according to Maqasid Sharia, as well as how to analyze Maqasid Sharia against the provisions of the ideal age limit of marriage in Mating the Age of Marriage (PUP). To answer this question, this study uses Maqasid Sharia theory with the basic assumptions of the theory, namely the protection of religion, soul, reason, descent, and property. The normative-empirical approach in this study refers to the study of the formal aspects of the Marriage Age Maturity (PUP) program.This study found that the existence of an ideal marriage age limit in Maqasid Sharia theory can have a variety of positive impacts when applied. The positive impact is in the form of increasing the ideal age of marriage; increasing family welfare; improved education; increased understanding related to the importance of the ideal age of marriage; and parents increasingly understand the importance of the ideal age of marriage when they want to marry their children. The provisions of the ideal marriage limit in Maturing Marriage Age (PUP) are at least 20 years for women and 25 years for men. Sharia Maqasid's analysis results in this study indicate that the ideal age provisions applied in the Marriage Age Maturing (PUP) program are the right solution in creating a good Sharia Maqasid family. The application of these provisions can regulate relations between men and women; look after offspring; creating sakinah, mawaddah, warahmah families; maintain lineage; maintain diversity in the family; set the pattern of good relationships in the family and regulate financial aspects in the family.Keywords: Maqasid Sharia, Maturity Maturity (PUP). AbstrakPenelitian ini berangkat dari sebuah kerancuan yuridis mengenai batas usia perkawinan dengan ketentuan lain mengenai usia. Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang disebut dengan ‘anak’ adalah orang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa kategori dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menawarkan solusi, yaitu usia ideal perkawinan dilihat dari berbagai perspektif adalah minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berusaha menelusuri mengapa perlunya batas usia ideal perkawinan menurut Maqasid Syariah, serta bagaimana analisis Maqasid Syariah terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori Maqasid Syariah dengan asumsi dasar teori yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan normatif-empiris dalam penelitian ini mengacu pada kajian aspek formal program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).Penelitian ini menemukan bahwa adanya batas usia ideal perkawinan dalam teori Maqasid Syariah dapat memberikan berbagai dampak positif apabila diterapkan. Dampak positif tersebut berupa meningkatnya usia ideal perkawinan; meningkatnya keluarga sejahtera; meningkatnya pendidikan; meningkatnya pemahaman terkait pentingnya usia ideal perkawinan; serta orang tua semakin memahami pentingnya usia ideal perkawinan ketika hendak menikahkan anaknya. Adapun ketentuan batas ideal perkawinan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Hasil analisis Maqasid Syariah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan usia ideal yang diterapkan dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan solusi tepat dalam menciptakan Maqasid Syariah keluarga yang baik. Penerapan ketentuan tersebut mampu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan; menjaga keturunan; menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah; menjaga garis keturunan; menjaga keberagamaan dalam keluarga; mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial dalam keluarga.
Perumusan Kebijakan Pelayanan Pernikahan Selama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Muhammad Sudartono; Muhammad Sulthon Rachmandhani
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3523

Abstract

Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat seluruh aktivitas masyarakat kembali mengalami kelesuan. Begitu juga dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal di tengah rambu-rambu penerapan instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-001/ DJ.III/Hk.007/07/2021.  Sehingga kebijakan yang dirumuskan oleh KUA dalam melayani pernikahan  merupakan kebijakan yang berorientasi untuk mendukung pemerintah dalam memutus rantai persebaran Covid-19. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses perumusan kebijakan yang terdiri dari proses; perumusan k masalah, formulasi kebijakan yang terdiri dari; identifikasi kebijakan, penyusunan agenda kebijakan, membuat proposal kebijakan, dan pengesahan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif berjenis studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis Miles-Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan  pelayanan pernikahan yang dilakukan oleh KUA selama masa PPKM telah melalui proses perumusan masalah, formulasi kebijakan yang terdiri dari identifikasi kebijakan, proses penyusunan agenda kebijakan, membuat proposal kebijakan, serta pengesahan kebijakan.
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI PERDA KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2017 Rohmah Maulidia; Khilyatul Afidah
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2027

Abstract

Secara hukum, ulama sepakat tentang keharaman minuman keras (Miras). Namun faktanya, secara umum masyarakat masih banyak yang mengonsumsinya. Untuk itu, kemudian Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah untuk mengatur peredarannya. Melalui Perda ini, minuman keras hanya diperbolehkan dijual di Hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5.  Miras juga hanya boleh dijual di Restoran bintang 2 dan bintang 3 atau Bar termasuk Pub dan Klab Malam. Selain itu Penjualan Minuman Beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telahberusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu identitas yang berlaku kepada petugas/pramuniaga.
KOTAK INFAK DI NU-CARE LAZISNU KABUPATEN SRAGEN: IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN Miftahul Huda; Nur Kasanah
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1821

Abstract

AbstractPhilanthropy is all voluntary activities of individuals and communities, both in the form of objects and services used for public purposes. Philanthropy has a broader range of meanings than charity. In Islam, philanthropy can be in the form of zakat, donation, alms, and endowments. In Sragen Regency, Central Java, the local Nahdlatul Ulama (NU) through the NU Amil Zakat Institute is known as the NU Care LAZISNU initiated the realization of Islamic philanthropy which is unique namely, philanthropic activity based on infaq coins or coins called the NU Coin Movement, this paper shows that the implementation of the management of the NU Coin Movement in NU Care LAZISNU Sragen Regency consists of fund-raising management, distribution management, and utilization and reporting management has progressed well as modern management as evidenced by the results of distribution to the people who need it.Keywords: Philanthropy, Alms giving, Waqf, Charity AbstrakFilantropi adalah semua kegiatan pemberian sukarela dari individu dan masyarakat, baik berupa benda maupun layanan yang digunakan untuk kepentingan umum. Filantropi memiliki cakupan makna yang lebih luas dari amal (charity). Dalam Islam, filantropi dapat berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf. Di Kabupaten Sragen Jawa Tengah, Nahdlatul Ulama (NU) setempat melalui Lembaga Amil Zakat NU yang dikenal dengan nama NU Care LAZISNU menginisiasi terwujudnya filantropi Islam yang cukup unik yaitu, aktivitas filantropi berbasis kotak infak uang koin atau receh yang disebut Gerakan Koin NU, tulisan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen Gerakan Koin NU di NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen terdiri dari manajemen fundraising, manajemen distribusi dan pendayagunaan dan manajemen pelaporan telah berkembang dengan baik sebagaimana menejemen modern yang dibuktikan dengan hasil penyaluran kepada masyarakat yang memerlukan.
CHILDFREE PERSPEKTIF HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM ISLAM Uswatul Khasanah; Muhammad Rosyid Ridho
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3454

Abstract

Keputusan untuk childfree memunculkan stigma negatif dari masyarakat. Childfree dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan suami istri yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Childfree bukanlah istilah baru, banyak pasangan suami istri di negara-negara besar yang memilih keputusan tersebut. Keputusan dalam memilih childfree dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari peran suami istri. Hal ini karena menyangkut hak-hak reproduksi mereka. Hak reproduksi antara suami istri ini telah dibahas dalam Islam. Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis fenomena childfree dengan perspektif hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam. penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi serta dilakukan analisis dengan metode deskriptif dan isi (content analysis). Memutuskan untuk childfree haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih childfree merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk childfree harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri. Dalam diskusi tersebut kedua pihak harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan keputusan childfree itu dilakukan. Dalam memberikan alasan tersebut juga harus disertai alasan dasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua pihak.

Page 6 of 10 | Total Record : 97

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2023): In Press Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019)