cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH
Contact Email
nurjajustice@gmail.com
Phone
+6281805222976
Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23390557     EISSN : 26851857     DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 98 Documents
 6   7   8   9   10 
PENGATURAN STANDARISASI KERINGANAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA Bahri Yamin; Hilman Syahrial Haq; M. Taufik Rachman
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v14i1.14927

Abstract

There are three reasons why this research was conducted, namely: first, it has not been clearly regulated in the case of premeditated murder regarding whether or not it is permissible to assign Justice Collaborators to one of the perpetrators by the panel of judges. Second, the standardization of maximum and minimum crimes has not been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses. The three pros and cons of the criminal verdict against Barada Richard Eliezer. The legal issue is whether Justice Collaborators status can be given to participating actors in cases of premeditated murder? This journal uses normative research. The results of this study are: first, in cases of premeditated murder, justice collaborator status can be given to witness witnesses who cooperate by way of legal discovery by judges, using legal construction methods. Second, if there is a recommendation from the LPSK against a witness with the status of a witness collaborator in a case of premeditated murder, then the sentence will be reduced under the following conditions: a) When detained for the first time, the maximum penalty is 2 years. Minimum 1 year 6 months. b) during the extension of the detention period, the maximum penalty is 3 years, minimum 2 years. c) at the time of detention by the Prosecutor's Office, the threat is a maximum of 4 years, a minimum of 2 years and 6 months. d) at the time of becoming a defendant or convict, the maximum penalty is 5 years at least 3 years.
Kajian Tentang Konsep Pendidikan Hukum Bagi Generasi Muda di Indonesia Nufikha Ulfah; Yayuk Hidayah; Endrik Safudin
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v14i1.12928

Abstract

Pendidikan Hukum bagi generasi muda menjadi langkah awal dalam menanggulangi berbagai permasalahan kekurangan literasi Hukum yang terjadi pada generasi muda. Dalam pandangan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Hukum menjadi usaha dalam mengkonkritkan kecerdasan warga negara dan kesadaran hukum yang baik.  Secara khusus penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana Pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia. Penelitian ini  adalah penelitian kualitatif bersifat Studi Pustaka. Sumber penelitian dalam penelitian ini ialah berbagai literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Hasil kajian menunjukkan jika Pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia memerlukan beberapa inisiatif yakni 1) penekanan pada pengetahuan tentang proses pembutan hokum; 2) pengetahuan terhadap subtansi hukum; dan 3) memerlukan sosialisasi hukum yang lebih luas. Kesimpulan kajian ini adalah Pendidikan Hukum bagi generasi muda menjadi perwujudan warga negara yang baik karena generasi muda memiliki kesadaran hukum dalam tata konsep dan implementasi Pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia.
PEMENUHAN HAK WARIS PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKI PADA SUKU BATAK TOBA DI DESA UNTEMUNGKUR KECAMATAN MUARA Naomi Christin; Emilda Firdaus; Ulfia Hasanah
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v14i1.12126

Abstract

This research is related to the Fulfillment of Women's Inheritance Rights in the Patriarchal Culture of the Toba Batak Tribe in Untemungkur Village. Fulfillment of women's inheritance rights in fact has not been appropriately fulfilled. This happens because of the patriarchal culture that is still ingrained in people's lives, especially the Toba Batak whose heirs are men and not women. The research method used is a type of sociological legal research. The research location was carried out in Unte Mungkur Village, Muara District, North Tapanuli Regency. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were questionnaires, interviews, literature review, and ended with a deductive thinking method. The first result of this study is that the fulfillment of women's inheritance rights in the patriarchal culture of the Batak Toba tribe in Unte Mungkur Village, North Tapanuli Regency, has not fulfilled the values of justice for women. Second, obstacles to fulfilling women's inheritance rights in the patriarchal culture of the Toba Batak tribe in Unte Mungkur Village are caused by patriarchal culture and the presence of habataon (for example Batak) burdens on women. Family law and inheritance can be developed towards a parental/bilateral legal system so that men and women are given equal status and several matters in customary regulations must be corrected to fulfill human rights and elements of justice for all regardless of gender.
KESADARAN HUKUM STATUS HUKUM PERKAWINAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DESA KADEMANGAN Aprillio Poppy Belladonna; Neneng Tripuspita; Yayuk Hidayah
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v14i1.12914

Abstract

Penelitian ini berlatar belakang kurangnya kesadaran masayarakat akan status hukum perkawinan. Padahal perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menjamin kepastian bagi subjek hukum. Padahal taat dan patuh pada hukum yang berlaku merupakan bagian dari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Rendahnya kesadaran hukum berkenaan dengan administrasi kependudukan yang di anggap masyarakat bukanlah hal yang penting untuk dimiliki. Peneliti menemukan bahwa di desa Kademangan masih banyak masyarakat belum melaksanakan praktik perkawinan yang tidak sah tercatat secara administratif negara dan tentunya akan membawa banyak dampak  secara hukum. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa masyarakat desa Kademangan memiliki kesadaran hukum yang masih rendah khusunya dalam status perkawinan yang merupakan perwujudan warga negara yang taat dan patuh akan hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga masyarakat desa Kademangan belum bisa dikatakan sebagai warga negara yang baik.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN Rafi Akbar Al Aqib; Azi Fachri Mandala; Jhames Jorgi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v14i1.12199

Abstract

The causes of weak shareholder protection include a lack of awareness of how corporate governance is implemented by public companies, to the opportunistic behavior of public companies that use loopholes in regulations and weaknesses in capital market law enforcement. Because they play a dominant role in the area of capital market regulation, capital market regulatory bodies have been widely criticized in response to takeovers of minority shareholders. The purpose of this study is to examine cases of legal protection for minority shareholders in order to gain an understanding not only of the legal issues and challenges that exist in implementing regulations in the field of shareholder protection but also to recommend possible ways to improve law enforcement in order to ensure the effectiveness of shareholder protection in Indonesia. The research method used is normative juridical research method. Every shareholder who is harmed by the company's actions as a result of the decision of the GMS, Directors, and/or Commissioners has the right to submit a complaint to Article 61 UUPT. Based on the financial transaction case of PT Sumalindo Tbk which discriminates against minorities caused by legal loopholes and weak capital market law enforcement. Also, OJK needs to give priority to taking a risk-based approach that is far more total and systematic than existing regulations. An alternative measure to increase awareness of Indonesian public companies is good corporate governance by introducing a mechanism that assesses the performance of companies based on their compliance with corporate governance norms.
DUTIES AND LEGAL RESPONSIBILITIES OF PHARMACISTS IN PHARMACEUTICAL Ady Supryadi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v14i1.14281

Abstract

Pharmacist as a professional health worker in the field of pharmacy services in carrying out its duties is based on the code of Ethics  as  a  moral  psychiatric profession  work.  But a  profession  code  of  ethics  is  sometimes not very  much noticed. Consequently, the hallmark of the noble profession of pharmacy as a provision  of  assistance  in  the  form  of  drug  services  oriented  to  community needs,  wear  off  and  tend  to  be  commercial  transactions  of  pharmaceutical products  that  are  business - oriented.  The  research  method  uses  a  normative juridical  approach  with  research  specifications  of  the  analytical  descriptive.Data  collection  is  conducted  through  the  inventory  and  study  of  primary, secondary, and tertiary legal materials which are then analyzed in a qualitative juridical. The duty and authority of the pharmacist in carrying out the work of the pharmacy is in the manufacture including the quality control of pharmaceutical preparations, securing, procurement, storage and distribution of drugs, drug management, medical treatment of Doctor's prescription, drug information services, and the development of medicines, medicinal  materials  and  traditional  medicines.  The  responsibility  of  the  pharmacist  in  the  drug  service prescribed  by  the Doctor  is  to  prioritize  the  needs  and  safety  of  patients.  The  overall  responsibility  of pharmacists in drug service is pharmaceutical care to improve the quality of patient life
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Andini Camelia; Cenlia Brigita Engkolan; Ika Rachmawati Sukarno Putri; Nasywa Laffaiza; Tazkia Tunnafsia Siregar
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v14i1.12200

Abstract

Constitutional  Court  Decision  Number:  91/PUU-XVIII/2020  which  granted  the  formal  test  of  Law  Number  11  of  2020  concerning  Job  Creation.  In  fact,  the  Judge's  Decision  is  intended  to  end  disputes  and  differences  in  interpretation  of  a  provision.  However,  this  Decis on  actually  creates  dualism  regarding  the  applicability  of  the  Job  Creation  Law,  because  on  the  one  hand  this  Law  is  declared  unconstitutional,  but  on  the  other  hand  this  Law  remains  in  effect  and  has  binding  legal  force.  This  juridical  issue  will  be  examined  using  normative  legal  research  imethods.  From  ithe  results  of  the  research,  it  was  concluded  that  the  meaning  of  conditional  unconstitutional  in  this  Decision  is  the  establishment  of  Law  no.  11  of  i2020  icontradicts  the  1945  Constitution  or  is  conditionally  (temporary)  unconstitutional.  This  temporary  unconstitutional  status  depends  on  conditions  in  the  form  of  an  obligation  for  legislators  to  make  improvements  to  the  formation  of  Law  no.  11  of  2020  for  ia  period  of  2  (two)  years.  As  for  the  2  (two)  year  period,  the  Job  Creation  Law  will  still  apply  based  on  points  '4'  iand  '6'  in  the  ruling.
PENGATURAN MEDIASI PENAL PASCA REGULASI KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN MAHKAMAH AGUNG Hanifah Febriani; Carissa Maharani; Sadida Amalia Izzatul Haq
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v14i1.15101

Abstract

Penal mediation brings benefits to victims, perpetrators, or society. Penal mediation also takes into account the practical needs of settling cases, and can bring about a fast, simple, low-cost trial. Even though the settlement of cases by mediation is quite familiar in the society, previously the settlement of criminal cases by mediation did not have a sufficiently strong legal basis except for cases involving children in conflict with the law. Currently, penal mediation has been regulated in Prosecutor's Regulations Number 15 of 2020, Badan Peradilan Umum Decree Number: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 and Police regulation Number 8 of 2021. Since it is left to each institution, differences in arrangements and the scope of implementation of penal mediation is inevitable. This research is a normative research using data from library research. The data were analyzed qualitatively by using a statutory approach and a conceptual approach. This study found that there were differences in penal mediation arrangements in each law enforcement institution. These differences are related to the legal basis used, types of cases, exceptions to types of cases, the role of law enforcement officials, differences in the mechanisms for peace agreements and termination of cases as well as arrangements related to victims' recovery.

Page 10 of 10 | Total Record : 98

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER