cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kudrat Abdillah
Contact Email
fasya@iainmadura.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alhuquq@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 2715003     EISSN : 27145514     DOI : DOI 10.19105/al huquq.v1i2.3072
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus and scope Jurnal (Hukum Ekonomi Syariah) yaitu: hukum ekonomi syariah, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2019)" : 5 Documents clear
Analisis Konversi Akad Mudarabah kepada Akad Qardu Faizal, Bhismoadi Tri Wahyu
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v1i2.3072

Abstract

Mudarabah merupakan pembiayaan perbankan syariah dengan potensi risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Celakanya, tidak selalu penggunaan prinsip kehati-hatian ini bisa menjamin suatu pembiayaan terhindar dari masalah yang pada akhirnya mengancam kesehatan bank. Kajian ini membahas implementasi manajemen risiko yang wajib dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Salah satu upaya penyelamatan pembiyaan bermasalah yang dilakukan oleh bank syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi adalah konversi akad pembiayaan. Konversi akad mudarabah kepada akad qardu menurut Dewan Pengawas Syariah bisa dilakukan selama nasabah yang melakukan pembiayaan mudarabah tersebut belum dikatakan bangkrut dan masih memiliki potensi untuk diajak kerjasama..(Mudarabah is a Sharia banking financing with a high potential risk. Therefore, the provisions of article 2 of Law No. 21 of 2008 on sharia banking confirm that sharia banking in conducting its business activities must be based on sharia principles, economic democracy and prudence principles. Unfortunately, not always the use of this precautionary principle can guarantee a financing to avoid problems that ultimately threaten the health of the bank. This study discusses the implementation of risk management which must be done by Sharia Bank and sharia business Unit as stipulated in article 38 and article 39 of Law No. 21 of 2008. One of the problems of the rescue of the problem by sharia banks as stipulated in regulation of Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Regarding restructuring is the conversion of contract financing. Conversion of Akad Mudarabah to Akad Qardu according to Sharia supervisory board can be done during the customer)
Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia Hidayatulloh, M. Haris
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v1i2.3087

Abstract

Kemiskinan masih menjadi permasalahan Indonesia yang belum terselesaikan. Ditribusi kekayaan yang tidak merata menjadi penyebab naik turunnya tingkat kemiskinan. Disisi lain, permasalahan yang dihadapi sedang dihadapi Indonesia adalah bidang infrastruktur.  Rendahnya kualitas infrastrktur menghambat laju perekonomian negara, infrastruktur merupakan salah satu media dalam yang yang dilalui segala kegiatan termasuk juga didalamnya kegiatan perekonomian. Dua permasalahan ini menyebabkan perekonomian Indonesia sulit untuk berkembang. Jadi dengan demikian rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana zakat dan pajak berperan dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi dari permasalahan yang ada melalui zakat dan pajak. Dalam islam, zakat digunakan sebagai pendistribusi kekayaan dari pemberi (muzakki) kepada penerima (mustahik). Sedangkan dalam peraturan negara dana yang diperoleh dari pajak  salah satunya dialokasikan pada pengembangan infrastruktur. Zakat dan pajak berperen penting pada peekonomian negara, zakat menyelasakan masalah secara mikro sedangkan pajak menyelasaikan masalah secara makro. (Poverty remains an unresolved Indonesian problem. Unevenly distributed wealth is the cause of poverty. On the other hand, the problems faced are facing Indonesia is the field of infrastructure.  Low quality infrastructure inhibits the rate of economy of the country, infrastructure is one of the media in which all activities are traversed as well as economic activities. These two problems cause the Indonesian economy to be difficult to thrive. So, thus the formulation of the problem raised in this research is how zakat and tax play a role in resolving Indonesia's economic problem?. The purpose of this research is to know the solution of the problems that exist through zakat and tax. In Islam, Zakaah is used as a distribution of wealth from The Giver (muzakki) to the recipient (mustahik). While in the State regulation the funds obtained from the tax are allocated to the development of infrastructure. Zakat is a solution in micro scope while tax is a solution in the scope of macro.)
Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Harisa, Harisa; Habibah, Sirna Dewi
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v1i2.3105

Abstract

Merek merupakan salah satu kekuatan bagi para pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan serta menuju kesuksesannya, sehingga dalam praktik bisnis sangat membutuhkan kemampuan hukum ekonomi syariah dalam setiap tindakannya. Namun, dalam menguasai hukum masyarakat membutuhkan wadah atau payung hukum yang jelas termasuk dalam merek, karena wadah hukum menjadi penting bagi masyarakat untuk bisa menghindari manipulasi merek dalam kegiatannya. Dengan demikian penulis mengkaji tentang manipulasi merek dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Kajian ini menggunakan metode kualitatif denga teknin kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa aturan hukum baik secara hukum negara maupun hukum Islam, mengenai tindak pidana Islam tentang pelanggaran merek. Dimana tindak pelanggaran manipulasi merek tersebut dihukumi haram, baik produsen, distributor bahkan konsumen. Serta praktik tersebut dapat dijatuhi hukum pidana Ta’zir dimana hukumannya di putuskan oleh hakim, dan dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat atau kadar tindak pelanggarannya. (Brand is one of the strengths for business people to get profit and to its success, so that in business practice desperately need the ability of sharia economic law in every action. However, in mastering the Law of society requires a clear legal container or umbrella included in the brand, because the legal container becomes important for the community to avoid brand manipulation in its activities. Thus the author examines the manipulation of brand in the view of Sharia economics law. This study uses qualitative methods with the library's teknin. The study found that the rule of law was both law of the State and of Islamic law, concerning the Islamic Criminal Act on brand violations. Where violations of the brand manipulation is unlawful, both producers, distributors and even consumers. And the practice could be sentenced to Ta'zir criminal law whereby the sentence was decided by the judge, and sentenced to the level or rate of the act of offense. (Land pawn with the gold price in Plakpak village occurs with a payment system in which the pledge is obliged to repay the debt by are the gold price exchange rate in effect at the time the debt is repaid.)
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PAJAK RESTORAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MAKANAN Fakhruzy, Agung
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v1i2.3164

Abstract

Jual beli merupakan  suatu perjanjian tukar menukar barang dengan melepaskan hak milik secara sukarela antara kedua belah yaitu penjual dan pembeli. Jual beli dalam Islam dapat dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat. Di antaranya adalah objek transaksi harus diketahui dengan jelas baik sifatnya, ukuran nya, jumlahnya dan harganya serta dapat diserahkan. Dalam akad jual beli harus berdasarkan kerelaan tanpa adanya unsur paksaan dan unsur ketidakjelasan karena dapat merugikan salah satu pihak. Didalam praktik jual beli sering sekali terdapat transaksaksi jual beli yang tidak sesuai dengan aturan hukum islam salah satunya jual beli makanan dengan tambahan pajak  restoran di Pamekasan dengan alasan karena restoran sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak kepada pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya tambahan pajak pihak pembeli merasa dirugikan dan adanya kekecewaan karena tidak adanya keterbukaan dari pihak penjual kepada pihak pembeli bahwa setiap makanan yang dibeli adanya tambahan pajak dan sepengetahuan pembeli. Menurut hukum Islam Jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran di Pamekasan belum memenuhi syarat sah dalam objek akad jual beli karena mengandung unsur gharar pada harga makanan adanya tambahan pajak yang tidak diketahui oleh pembeli. Maka, jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran Pamekasan tidak sah berdasarkan hukum Islam
ASAS KONTRAK PERJANJIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Hidayah, Nur
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v1i2.3183

Abstract

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat, yang selalu mengadakan kontak dengan manusia lainnya dalam bentuk muamalah. Contohnya, Manusia selalu melakukan jual beli untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupannya. Hubungan antar sesama manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad). Sebuah perjanjian (akad) dilakukan manusia hampir setiap hari, seperti sewa menyewa, jual beli, dan lain sebagainya. Sebuah akad mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu akad. Singkatnya dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian Islam memegang peranan penting dalam pelaksanaan muamalah yang menyangkut ekonomi Islam..(Humans are social creatures that can not be separated from social life, which is always in contact with other humans in the form of muamalah. For example, Humans always buy and sell to get the items needed to fulfill their lives. Relationships between humans, especially in the field of assets are usually realized in the form of agreements (contracts). An agreement (contract) is done by humans almost every day, such as leasing, buying and selling, and so forth. A contract has a harmony and conditions that must be met for the validity of a contract. In short it can be said that Islamic treaty law plays an important role in the implementation of muamalah which involves Islamic economics.)

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue