cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kudrat Abdillah
Contact Email
fasya@iainmadura.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alhuquq@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 2715003     EISSN : 27145514     DOI : DOI 10.19105/al huquq.v1i2.3072
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus and scope Jurnal (Hukum Ekonomi Syariah) yaitu: hukum ekonomi syariah, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2020)" : 6 Documents clear
Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam Rudiansyah, Rudiansyah
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i1.2818

Abstract

Manusia dengan kodratnya sebagai makhluk sosial tentu tidak akan pernah terlepas dengan kebutuhan-kebutuan ekonomi dari pihak lain untuk melangsungkan hidupnya. Namun sebagai pemeluk agama Islam yang menyandarkan segala aktifitas kehidupan sehari-sehari kepada ketentuan-ketentuan hukum Islam sebagaimana telah ditetapkan dalam sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas, maka sudah seyogyanya bagi masyarakat muslim di dunia dan di Indonesia khususnya untuk menghindari ragam transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya yang terindikasi mengandung gharar, riba, dan maisir. Berdasar hal tersebut, maka perlu kiranya menelaah lebih dalam terkait dengan keharaman gharar, riba dan maisir perspektif ekonomi Islam. Adapun hasil telaah menemukan bahwa gharar, riba dan maisir merupakan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syari’at Islam. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang baik untuk kita sebagai para pelajar abadi memahaminya dan  mengamalkannya dalam kehidupan yang fana ini. (Man with his nature as a social creature certainly will never be detached from the needs of economic blindness from other parties to establish his life. But as a religion of Islam that is in terms of all activities daily life to the provisions of Islamic law as stipulated in the main source of Islamic law is theQur'an, Sunnah, ijma ' and qiyas, so it should be for Muslim communities in the world and in Indonesia in particular to avoid various transactions to fulfill its economic needs that are indicative of Gharar, riba, and Maisir. Based on this, it is necessary to study more in relation to the fragrance of Gharar, Riba and maisir of the Islamic economic perspective. The results of the study found that Gharar, riba and Maisir are things that are not allowed in Shari'ah Islam. Therefore , it is a good thing for us as enduring learners to understand it and to practice it in this mortal life.)
Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Almahmudi, Nufi Mu'tamar
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i1.3002

Abstract

Dalam ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen yang mempunyai implikasi terhadap perekonomian. Namun ada bentuk non zakat yang mempunyai implikasi terhadap perekonomian yaitu infaq, sedekah dan wakaf.  Infak, sedekah maupun wakaf merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi di luar zakat. Tulisan ini mencoba menyajikan uraian terkait implikasi instrument non zakat dalam dalam perkembangan hukum ekonomi syariah terhadap perekonomian mengunakan metode deskriptif analisis. Dengan adanya instrumen infak, sedekah maupun wakaf berarti kekayaan itu didistribusikan dari kalangan orang-orang kaya kepada orang-orang fakir. Hasil pengelolaan dana infak, sedekah maupun wakaf dalam bentuk yang produktif dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak dan bisa diaplikasikan sebagai pembangunan ekonomi meliputi program-program pemberdayaan umat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. (In Islamic economics, zakat is an instrument that has implications for the economy. But there are non-zakat forms which have implications for the economy, namely infaq, alms and endowments. Infaq, alms and endowments are efforts to realize economic justice outside of zakat. This paper tries to present a description related to the implications of non-zakat instruments in the development of sharia economic law on the economy using descriptive analysis methods. With the infaq, alms and endowments instruments means that wealth is distributed from among the rich to the needy. The results of the management of infaq, alms and endowment funds in a productive form can be utilized more broadly in the context of the welfare of the community at large and can be applied as economic development including programs to empower people, alleviate poverty, education, health and others.)
Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Abdillah, Kudrat; Susilawati, Yenny
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Abstract

Tulisan ini mengungkapkan sejarah kodifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Keluarnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam format Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tidak lepas dari bertambahnya kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara. Kewenangan Peradilan Agama tertuang dalam Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan perubahan tersebut, kini Peradilan Agama berwenang menangani perkara-perkara ekonomi syariah, yang sebelumnya hanya menangani perkara di bidang keluarga Islam. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, tulisan ini berusaha mengangkat sejarah perjalanan munculnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta implikasinya.  Hasilnya menunjukkan bahwa munculnya KHES merupakan jawaban atas perubahan kewenangan Peradilan Agama. KHES menjadi hasil pemikiran di bidang ekonomi Islam yang dikoordinir oleh Mahkamah Agung. Hadirnya KHES juga memberikan tiga kontribusi penting bagi perkembangan hukum di Indonesia. Pertama KHES menjadi pedoman dan pegangan hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara ekonomi syariah. Kedua, KHES menjadi bukti hasil produk asli mujtahid di Indonesia dengan mempertimbangkan hukum Islam dan karakter keindonesiaan. Ketiga, KHES menunjukkan sisi fleksibilitas Hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman
Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Taufiq, M.
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i1.3350

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/ POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi; dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, memberikan payung hukum untuk keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang mana salah satu ciri khasnya adalah kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah. Sehingga melalui tulisan ini,  penulis membahas apakah sudah optimal peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
Pengembangan Baitul Mal wat Tamwil Berbasis Nilai-Nilai Santri Rohmaniyah, Wasilatur
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i1.3501

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan nilai-nilai santri yang bersumber dari ajaran Islam dan budaya lokal pesantren dalam meningkatkan etos, semangat dan sikap pengelola BMT UGT Sidogiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa agama dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang (pattern for behaviour).  Sebagaimana kesimpulan sama yang diberikan oleh Lukman Al-Hakim (2008), Ajaz Ahmed Khan dan Issabel Philips (2010) Warsisto Raharjo Jati (2013), yang menyatakan bahwa agama merupakan refleksi dari tingkah laku serta memberi kesadaran manusia terhadap kegiatan ekonomi. Penelitian  ini  membuahkan  kesimpulan  bahwa BMT  UGT Sidogiri  secara konsisten menerapkan nilai-nilai santri dalam pengembangannya. Nilai-nilai santri yang bersumber dari ajaran agama seperti shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah serta yang bersumber dari tradisi kepesantrenan seperti sikap kepatuhan, keikhlasan, kemandirian, kerjasama dan solidaritas sosial, kebersamaan dan silaturrahim, telah menjadi kultur dalam aktifitas sehari-hari di lingkungan BMT UGT Sidogiri. Secara statistik juga menujukkan bahwa terdapat hubungan korelasional sebesar 57,3% antara nilai-nilai santri dengan kinerja karyawan BMT UGT Sidogiri. [This research aims to explore the role of the values of pesantren’s students  sourced from Islam and local culture of pesantren on improving ethos, spirit and attitude of the employees of BMT UGT Sidogiri. This research shows that religion can affect a person's behavior (pattern for behavior). The same conclution was shown by Lukman Al-Hakim (2008), Ajaz Ahmed Khan and Issabel Philips (2010) Warsisto Raharjo Teak (2013), which states that religion is a reflection of the behavior and provide the human consciousness to economic activities. The result of research concludes that the BMT UGT Sidogiri applies the values of pesantren's students consistently. The values of pesantren's students sourced from Islamic values such as Siddiq, trust, tabligh and fathanah and also sourced from traditions of pesantren such us attitude of obedience, sincerity, self-reliance, cooperation and social solidarity, togetherness and silaturrahim, have become a culture in BMT UGT Sidogiri that shown in their daily activities. Statistically also shows that there is correlation about 0,573 percent between values of pesantren's students and BMT UGT Sidogiri employee performance.] 
Pembiayaan Istishsna’ dan Implementasinya di Perbankan Syariah Suaidi, Suaidi; Hakim, Lukmanul
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i1.3555

Abstract

This paper discusses the financing of Istishna ' and some of its accompanying issues in Sharia banking practices in Indonesia. This financing is a sell-based product that is not uncommon to be practiced by Sharia banking today. In this study, can be drawn some conclusions stating that; Firstly, one of the financing based on trading in the form of Bai ' is Istishna ' which is referred to as order contract on an item from Shani ' to Mustashni '; Secondly, on the basis of the ruling Istishna ' is an agreement that can be practiced by banking; Thirdly, in general the implementation of Sharia banking in the community is able to form the construction of housing projects, motorcycle orders, electricity tokens, school buildings, etc.; Fourth, the problem in this Istishna financing is that it is seen in their lack of innovation in field practice, tends to be rigid and unflexible due to short-term financing. In one of the other problems, the difference between landowners and contractors has resulted in inefficiency of the transaction process so that new violations arise for consumers. On the other hand, this product tends to come from the upper class community when the orientation of the banking formation is to settle the community economy evenly and not see due to caste and other proximity factors.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue