cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kudrat Abdillah
Contact Email
fasya@iainmadura.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alhuquq@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 2715003     EISSN : 27145514     DOI : DOI 10.19105/al huquq.v1i2.3072
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus and scope Jurnal (Hukum Ekonomi Syariah) yaitu: hukum ekonomi syariah, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2020)" : 6 Documents clear
Moderasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pengambilan Keuntungan pada Tradisi Jual Beli Mindring Munawwarah, Tsulusiyatul
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i2.2775

Abstract

Dalam penelitian ini fokus peneliti pada objek pengambilan keuntungan terhadap tradisi jual beli mindring dan bagaimana jika hal tersebut dalam pandangan moderasi hukum ekonomi syari'ah, yaitu mengkaji transaksi tersebut dengan tetap menitik beratkan pada sumber hukum Islam namun juga melihat prospek implementasnya. Adapun metode yang dipakai ialah menggunakan metodologi penelitian dengan jenis kualitatif dan pendekatannya ialah field research sedangkanpengumpulan data yang dipakai ialah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sumber data yang terlibat adalah penjual dan pembeli dalam praktik tradisi jual beli mindring serta tokoh masyarakat yang kami wawancarai mengenai permasalahan tersebut. Dalam penetapan kredit terkait dengan pengambilan keuntungan ditentukan dengan jangka waktu masa pembayaran kredit yang mana hal ini berpengaruh terhadap tingkat harga. jika pengambilan jangka waktu semakin lama dalam pembayaran kredit maka harga tersebut semakin naik. Terkait perjanjian jual beli mindring yaitu dalam jangka waktu pembayaran tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli, hal ini sesuai dengan nash al-Qur'an dan Hadits. Prospek semacam ini sangat mendukung terhadap ekonomi masyarakat baik bagi pembeli (dimudahkan) atau penjual (keuntungan yang lebih besar). [In this research, the focus of the researcher is on the object of profit taking on the tradition of buying and selling mindring and what if it is in the view of sharia economic law moderation, namely studying the transaction while still focusing on the source of Islamic law but also looking at the prospects of its implementation. The method used is to use a research methodology with qualitative type and the approach is field research while the data collection used is by interviewing, observing, and documenting the data sources involved are sellers and buyers in the practice of mindset buying and selling and community leaders we interviewed regarding the problem. In determining credit related to profit taking, a period of credit payment period is determined, which influences the price level. if the longer the time period of taking credit payments then the price goes up. Related to mindset sale and purchase agreements, which are payment terms depending on the agreement between the seller and the buyer, this is in accordance with the text of the Qur'an and the Hadith. Such prospects are very supportive of the community's economy both for buyers (facilitated) or sellers (greater profits)
Urgensi Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia A'yun, Wildaniyah Mufidatul
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i2.2806

Abstract

Gerakan perempuan dalam konteks kekinian termasuk gerakan yang memiliki nilai, artidan potensi tersendiri. Perihal ini meliputi sekian banyak faktor di dalam masyarakat, dan salah satu diantaranya adalah daya ikhtiyar dan upaya kekuatan perempuan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terlebih aktualisasi pemberdayaan ini merupakan bentuk pendirian dan pengembangan perekonomian. Dalam hal ini wanitaberperan aktif sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kesuksesan yang ditunjukkan oleh eksistensi wanita inimemberi bukti dan arti penting sekaligus mendobrak stigma keraguan akan peran dan kekuatan perempuan di dunia ekonomi.Selanjutnya, peran serta lembaga keuangan dalam pembangunan perekonomian sangatlah sentral, terutama dalam menyediakan sumber dana bagi dunia usaha. Kelembagaan dalam pemberdayaan ekonomi ini salah satunya melalui bank yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk memperlancar lalu lintas keuangan yaknisebagai mobilitas petumbuhan ekonomi suatu negara, dan pembangunan suatu negara tidak mungkin bisa terlepas dari peran wanita dalam pengembangan ekonomi terutama perekonomian dengan prinsip syariah melalui perbankan syariah. Dalam penelitian ini peneliti lebih menguatkan peranan wanita dalam pengembangan perekonomian bangsa melalui sektor usahamenengah kecil hingga usaha yang lebih besar yaitu perbankan syariah sebagai aktualisasi peran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh perempuan. (The women’s movement in the present context includes movement that have their own values, meanings and potential. The matter covers many factors in society, and one of them is efforts of women in improving the standart at living of the community, especially the actualization of empowerment is a form of economic establishment and development.in this case women play an active role as a means of improving the economic welfare of the community, the success shown by the existence of these women provides evidence and significance as well as breaking the stigma of doubt about the role and strength of women in the economic world. The role of financial institutions in economic development is very central, especially in providing financial resources for the business world. One of the institutions in economic empowerment is through a bank that has a function as a means to expedite financial traffic, which is the mobility of a country’s economic growth, and the development of a country cannot be sparated from the role of women in economic development, especially the economy with shari’a principles through Islamic banking. In this study, researchers further strengthen the role of women in the development of the nation’s economy through the small to medium business sector to a larger business is the Islamic banking as the actualization of the role and empowerment of the people’s economy by women.)
Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan A'la, Muhammad Amiril; Supriyadi, Aditya Prastian
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i2.3161

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsi, memahami dan menganilisis omnibus law sebagai reformasi hukum investasi di Indonesia berdasarkan asas hirarki peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penulisan artikel ini  menggunakan penelitian hukum normatif. Selain itu penulisan artikel ini menggunakan pendekatan teoritis dan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pembentukan omnibus law sebagai aturan yang mempermudah investasi Indonesia akan berlaku asas hirarki peraturan perundang-undngan. Kemudian ada beberapa urgensi pembentukan omnibus law dalam aspek investasi. Salah satunya teori negara kesejahteraan yang berlaku bagi Indonesia menjadi peran untuk meningkat perekonomian di bidang investasi melalui omnibus law dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya sebagai kemakmuran rakyat Indonesia. (This paper aims to describe, understand and analyze omnibus law as a reform of investment law in Indonesia based on the hierarchical principle of laws and regulations. The writing of this article uses normative legal research.  In addition, the writing of this article uses a theoretical and juridical approach. The results of this study indicate that in the formation of the omnibus law as a rule that facilitates Indonesian investment will apply the principle of a legislative hierarchy. Then there is the urgency of establishing an omnibus law in the investment aspect. One of them is the theory of the welfare state that applies to Indonesia as a role to increase the economy in the field of investment through the omnibus law in order to realize the mandate of the Indonesian constitution, namely to promote public welfare as much as possible as the prosperity of the people of Indonesia)
Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Almahmudi, Nufi Mu'tamar
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i2.3166

Abstract

Perbankan syariah saat ini mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Akan tetapi dalam aplikasinya sebagian masyarakat  masih  berasumsi   bahwa  bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim dalam bidang perbankan. Akad mudharabah menjadi salah satu produk yang digunakan di perbankan syariah. Tulisan ini mencoba menyajikan uraian terkait akad mudharabah dari konsep fikih klasik ke kontemporer dan penerapanya di bank syariah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Prinsip kehati-hatian merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perbankan dalam pemberian pembiayaan atau pendanaan, prinsip ini yang mengharuskan perbankan syariah memodifikasi konsep mudharabah, sehingga dapat diaplikasikan dan dikembangkan pada dunia perbankan pada kondisi kekinian. Adapun perbedaan konsep akad mudharabah dari teori ke praktek terlihat pada penentuan nisbah bagi hasil mudharabah, penetapan masa kontrak/ jangka waktu mudharabah, mempersyaratkan agunan, serta pihak yang menanggung kerugian. (Islamic banking is currently experiencing rapid development in Indonesia. However, in its application, some people still assume that Islamic banks are only a label that is used to attract the sympathy of the Muslim community in the banking sector. Mudharabah contract is one of the products used in Islamic banking. This paper tries to present a description of the mudharabah contract from the classical fiqh concept to the contemporary and its application in Islamic banks using descriptive analysis methods. The principle of prudence is something that must be considered by banks in the provision of financing or funding, this principle which requires Islamic banks to modify the concept of mudharabah, so that it can be applied and developed in the banking world to the present conditions. The difference in the concept of mudharabah contract from theory to practice can be seen in the determination of mudharabah profit sharing ratio, stipulation of the contract period/ mudharabah period, requiring collateral, and the party that bears the loss.)
Konsep Rukhsoh Relevansinya dengan Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir (Studi Kasus pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020) Maulida, Camelia Rizka
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i2.3208

Abstract

Penyebaran penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) secara global telah berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas makro dan mikro ekonomi, termasuk Indonesia. Dalam hal ini pemerintah sebagai amri dan para pemangku kepentingan diperbolehkan untuk membuat kebijakan sebagai bentuk takhfif (keringanan) kepada masyarakat sebagai bentuk stimulus bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 11 / POJK.03 / 2020 dan Nomor Edaran S-9 / D.05 / 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan juga melalui metode langsung maupun tidak langsung. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder eksternal yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, seperti orang lain atau buku referensi dokumen terkait. Metode analisis data menggunakan teknik analitik sehingga mampu menjawab dan mengkorelasikan permasalahan kontemporer dengan teks jika ditemukan, dan melalui kesepakatan ulama jika diperlukan. Kesimpulan yang didapat adalah melihat bahwa Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bahkan pemeliharaan jiwa lebih penting dari pada pemeliharaan agama itu sendiri dan kondisi terkini yang menyangkut keselamatan dan kepentingan banyak orang. Ketika ada dharurah, hukum yang diambil ringan, demikian pula ketika ditemukan masyaqqah (kesulitan) maka mengambil rukhsoh diimbangi dengan melakukan 'azimah. Dalam hal ini pemerintah sebagai amri dan para pemangku kepentingan diperbolehkan untuk membuat kebijakan sebagai bentuk takhfif (keringanan) kepada masyarakat sebagai bentuk stimulus bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 11 / POJK.03 / 2020 tentang stimulus ekonomi nasional sebagai kebijakan countercycial terhadap dampak penyebaran penyakit coronavirus 2019 dan Surat Edaran Nomor S-9 / D.05 / 2020 tentang kebijakan countercyclical terhadap dampak penyebaran penyakit coronavirus (Covid-19) bagi perusahaan keuangan. (The spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) globally has had a direct or indirect impact on macro and microeconomic stability, including Indonesia. In this case the government as amri and the stakeholders are allowed to make policies as a form of takhfif (relief) for the community as a form of stimulus for covid-19 impact communities as stipulated in OJK Regulation Number 11/POJK.03/2020 and Circular Number S-9/D.05/2020. This research is a qualitative research and the method used in this study is a descriptive qualitative research method and also through direct or indirect methods. Data sources used are external secondary data obtained indirectly through intermediaries, such as other people or relevant documents reference books. The method of data analysis uses analytical techniques so that they are able to answer and correlate contemporary problems with texts if found, and through the scholars' agreement if necessary. The conclusion obtained is to see that Islam upholds the value of humanity, even the maintenance of the soul is more important than the maintenance of religion itself and the current conditions concerning the safety and interests of many people. When there is dharurah, the law that is taken is light, and likewise when it is found masyaqqah (difficulty) then taking rukhsoh is balanced by doing ‘azimah. In this case the government as amri and the stakeholders are allowed to make policies as a form of takhfif (relief) for the community as a form of stimulus for covid-19 impact communities as stipulated in OJK Regulation No. 11/POJK.03/2020 concerning national economic stimulus as a countercycial policy on the impact of the spread of coronavirus disease 2019 and Circular Letter Number S-9/D.05/2020 concerning countercyclical policies on the impact of the spread of coronavirus disease (Covid-19) for finance companies.)
Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Masa Nabi Muhammad SAW. dan di Era Reformasi Umam, Nurul; Hariyanto, Erie
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i2.3441

Abstract

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah. Allah memerintahkan terhadap hamba-nya untuk memutuskan suatu hukum atau menghukumi manusia seperti apa yang diturunkannya. Rasulullah SAW. langsung mengadili dan menghukumi semua perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. yang berkenaan dengan harta benda. Ketika terjadi persengketaan ekonomi syari’ah, maka diperlukan instrument penting sebagai sebuah solusi yang adil bagi para pihak-pihak yang bersengketa, dengan menggunakan model perdamaian, arbitrase, dan kekuasaan kehakiman. Penyelesaian sengketa yang di aplikasikan saat ini tidak berbeda jauh dari masa Nabi, perbedaannya hanya terletak pada sistem dan perkembangan zaman yang semakin modern, yaitu semuanya penyelesaian sengketa baik itu sengketa ekonomi, keluarga, maupun sosial sudah tertuang dalam peraturan-peraturan yang telah dikodifikasi dalam kitab undang-undang, hanya saja pengadilan atau tahkim saat ini menyampaikan dari catatan kecil tersebut. (Religious Courts have absolute authority to resolve first-level cases between Muslims in the fields of marriage, inheritance, wills, and gifts based on Islamic law, waqf, shadaqah and Islamic economic. Allah orders His servants to decide a law or punish humans as He sent them. Rasulullah SAW. directly judge and punish all cases that arise in the midst of society with the laws sent by Allah SWT. property related. When there is an economic dispute of Islamic law, an important instrument is needed as a fair solution for the disputing parties, using the model of peace, arbitration and the judiciary. The dispute resolution that is currently applied is not very different from the time of the Prophet, the only difference lies in the increasingly modern system and the development of the time, that is, all dispute resolution, whether economic, family disputes or social, has been contained in the rules codified in the book. the law, it is just that the current court or tahkim is delivered from these little notes.)

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) More Issue