cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kudrat Abdillah
Contact Email
fasya@iainmadura.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alhuquq@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 2715003     EISSN : 27145514     DOI : DOI 10.19105/al huquq.v1i2.3072
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus and scope Jurnal (Hukum Ekonomi Syariah) yaitu: hukum ekonomi syariah, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2021)" : 6 Documents clear
Implikasi Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Negeri Galih, Harya
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i2.4834

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan tentang implikasi hukum bagi nasabah perbankan syariah yang beragama Islam dalam memutuskan sengketa perbankan syariah di pengadilan negeri. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis normatif. Sehingga penelitian ini menelaah tentang kepastian hukum kewenangan instansi peradilan dalam menyelesaikan urusan sengketa perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini berupa implikasi hukum bagi nasabah perbankan syariah yang beragama islam dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di Pengadilan Negeri yaitu terdiri dari implikasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menimbulkan kekosongan hukum (vacumrecht) dan norma kabur, kekaburan Norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, dan dapat menguatkan kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, sekaligus menutup peluang ditempuhnya penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui instansi Peradilan Umum. (The purpose of this study is to apply the legal implications for Islamic banking customers who are Muslim in deciding Islamic banking disputes in district courts. The method applied in this research is normative juridical. Thus, this study examines the legal certainty of the judicial authorities in resolving disputes over islamic banking after the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012. The results of this study are in the form of legal implications for Islamic banking customers who are Muslim in resolving islamic banking disputes in the District Court, which consist of implications for the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 which creates a legal vacuum (vacumrecht) and vague norms, Norms ambiguity that creates legal uncertainty for resolving islamic banking disputes, and can strengthen the position and existence of the Religious Courts in resolving islamic banking disputes, as well as closing the opportunity for islamic banking dispute resolution through the General Courts.
Menjaga Stabilitas Usaha Pasca Pandemi Covid-19 dengan Penerapan Akad Murabahah pada Pelaksanaan Investasi Syariah Moh. Hamzah
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i2.5013

Abstract

Indonesia yang menjadi salah satu Negara di asia yang terdampak pandemi Covid-19 ini, baik dari sektor kesehatan, pendidikan dan sektor-sektor penting lainnya. Bahkan pada sektor ekonomipun menjadi sasaran dari dampak pandemi Covid-19 tersebut, sehingga banyak perusahaan, pabrik dan beberapa pelaku ekonomi mengalami kerugian yang cukup besar. Selain itu, dampak dari pandemi Covid-19 ini menyebabkan rendahnya sentiment investor terhadap pasar yang pada endingnya membawa pasar ke arah cenderung negative. Untuk mengurai kekhawatiran para investor tersebut, dalam penelitian ini akan memberikan sebuah konsep untuk menjaga stabilitas usaha pada pelaksanaan investasi. Dalam mempertegas content pada penelitian ini, terdapat tiga pokok permasalah yang akan dijawab, yaitu bagaimana perspektif hukum Islam tentang investasi, bagaimana tinjauan umum tentang akad murabahah, serta bagaimana cara menjaga stabilitas usaha dengan penerapan akad murabahah pada pelaksanaan investasi syariah. Penelitian yang merupakan jenis penelitian normatif ini akan menggunakan metode pendekatan konseptual, serta teknik analisis data bersifat analisis deskriptive dan argumentative. Dengan harapan bahwa konsep ini akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi dan terwujudnya kemaslahatan, serta terciptanya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. (Indonesia which is one of the countries in Asia that has been effected by the covid -19 pandemic, both from the health sector, education and other important sectors. Even in the economic sector was targeted by the impact of the Covid-19 pandemic, so that many companies, factories and some economic actors suffered considerable losses. In addition, the impact of covid-19 pandemic caused low investor sentiment towards the market which in the end led the market to tend to be negative. To unravel the concerns of these investors, in this study will provide a concept to maintain business stability in the implementation of investments. In emphasizing the content of this research, there are three main issues that Will be answered, namely how is the perspective of islamic law on Investment, how is an overview of murabahah contracts, and how to maintain business stability by implementing murabahah contracts in the implementation of Sharia investment. Reseach which is a type of normative research will use conceptual approach methods, as well as descriptive and argumentative data analysis techniques. It is hoped that this concept will have a positive impact on economic development and the realization of benefits, as well as the cration of a just and prosperous society blessed by Allah SWT).
Menyoal Denda Nasabah Mampu yang Tidak Membayar Kewajiban kepada Bank Syari'ah Wasilul Chair; Abdillah, Kudrat
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i2.5071

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis beberapa ketentuan penjatuhan sanksi denda kepada nasabah yang sejatinya mampu secara financial namun tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran kepada Bank Syariah akibat adanya perjanjian pembiayaan antara nasabah yang bersangkutan sebagai pengguna pembiayaan dengan Bank Syariah sebagai penyedia jasa pembiayaan. Dalam hal terjadi suatu kasus nasabah yang mampu secara financial namun tidak membayar kewajibannya kepada Bank Syariah dapat diselesaikan melalui tiga cara, yaitu dengan cara musyawarah, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasioanl, atau melalui Peradilan Agama. Selain itu, ketentuan mengenai penjatuhan sanksi denda bagi nasabah yang tidak membayar kewajiban namun ia mampu untuk membayar dipertegas dengan diberlakukannya fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yang membolehkan bank syariah untuk memberlakukan denda bagi nasabah mampu namun tidak membayar kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam akad. (This article aims to analyze some provisions for the imposition of fines to customers who are actually financially able but do not carry out their obligations in making payments to Islamic Banks due to financing agreements between customers concerned as financing users with Islamic Banks as financing service providers. In the event of a case of a customer who is financially able but does not pay his obligations to The Islamic Bank can be resolved through three ways, namely by means of deliberation, through the National Sharia Arbitration Board, or through the Religious Justice. In addition, the provisions regarding the imposition of fines for customers who do not pay obligations but are able to pay are strengthened by the enactment of DSN-MUI fatwa No. 17 / DSN-MUI / IX / 2000 which allows Islamic banks to impose fines for able customers but do not pay their obligations as agreed in the agreement.)
Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam di Kerukunan Kayubulan Kota Manado Kasim, Adriandi
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i2.5139

Abstract

Praktik simpan pinjam pada kerukunan Kayubulan menerapkan bunga sebesar sepuluh persen dan untuk anggota yang belum mampu mengembalikan pinjaman maka diwajibkan untuk membayar bunga pinjaman terlebih dahulu. Adapun rumusan masalah yang di angkat. Bagaimana praktik simpan pinjam pada kerukunan kayubulan di Kota Manado? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam pada kerukuna Kayubulan Kota di Kota Manado? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik simpan pinjam di kerukunan Kayubulan Wanea Kota Manado sudah berkesesuaian dengan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) Indonesia tentang fatwa riba pada tanggal 22 syawal 1424 H/6 Desember 2003. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa praktik simpan pinjam kerukunan Kayubulan yang bertentangan dengan hukum Islam, karena sejak awal akad telah menentukan beberapa besar bunga pinjaman dan pihak kerukunan sudah memahami haramnya umat muslim mempraktikan riba, akan tetapi mereka masih menjalankan kerukunan tersebut. (The practice of savings and loans in the “Kerukunan Kayubulan” applies an interest of ten percent and for members who have not been able to repay the loan, they are required to pay the interest on the loan first. The formulation of the problem raised. How is the practice of saving and borrowing in the “Kerukunan Kayubulan” in Manado City? How is the review of Islamic law on the practice of savings and loans in the Kayubulan Kota harmony in Manado City? This study aims to determine the practice of savings and loans in the Kayubulan Wanea harmony, Manado City is in accordance with the Ijtima Ulama Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the fatwa of usury on 22 Shawwal 1424 H/6 December 2003. This study uses a type of field research (field research). ), using a normative juridical approach. The results of the study show that the practice of saving and borrowing in “Kerukunan Kayubulan” is contrary to Islamic law, because from the beginning the contract has determined the majority of the loan interest and the harmony party has understood that it is forbidden for Muslims to practice usury, but they still carry out the harmony)
Hukum Bisnis Perspektif Islam dan Kapitalis (Tinjauan Teoritis Pada Aktivitas Bisnis di Indonesia) Faizal, Bhismoadi Tri Wahyu
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i2.5218

Abstract

Sistem ekonomi merupakan sistem yang digunakan dalam sebuah negara untuk mengatur dan mengelola semua bentuk aktivitas ekonomi, sehingga dengan berlakunya sebuah sistem ekonmi ini, negara dapat memaksimalkan perannya dalam mengelola dan meningkatkan segala sumber daya yang dimiliki. Tulisan ini mencoba untuk membandingkan sebuah sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis yang keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok ketika diaplikasikan dalam aktivitas bisnis. Hasil kajian menyimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam mengemban visi homo Islamicus yang memandang manusia sebagai kholifah di muka bumi yang diberi kemampuan oleh Allah untuk mengelola bumi beserta isinya dengan baik dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan orang di sekitarnya dengan tujuan memberikan keseimbangan antara individu, masyarakat dan negara, sehingga pengaplikasiannya dalam aktivitas bisnis adalah economic value of time atau nilai ekonomi adalah waktu. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis mengemban visi homo economicus yang memandang manusia sebagai makhluk ekonomi dengan sistem yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang kecil, sehingga pengaplikasiannya dalam aktivitas bisnis adalah time value of money atau nilai waktu adalah uang. (An economic system is a system used in a country to organize and manage all forms of economic activity, so that with the enactment of an economic system, the state can maximize its role in managing and improving all resources at its disposal. This paper attempts to compare an Islamic economic system with a capitalist economic system, both of which have very striking differences when applied in business activities. The results of the study concluded that the Islamic economic system carries a vision of homo Islamicus who views humans as kholifah on earth who is given the ability by Allah to manage the earth and its contents well in meeting its own needs and those around it with the aim of providing balance between individuals, communities and the state, so that its application in business activities is economic value of time or economic value is time. While the capitalist economic system carries a homo economicus vision that views humans as economic creatures with a system that aims to achieve maximum profits with small capital, so that its application in business activities is time value of money or time value is money).
Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia Rohmaniyah, Wasilatur
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i2.5743

Abstract

Transformasi digital telah terjadi di segala aspek kehidupan, tak terkecuali pada penyelenggaraan zakat secara global. Digitalisasi zakat yang diterapkan pada pembayaran zakat maupun pengelolaan dan distribusi zakat merupakan upaya untuk dapat mencapai efektifitas, efisiensi dan jangkauan yang lebih luas. Tulisan ini membahas tentang urgensi digitalisasi zakat dan upaya mengoptimalkan digitalisasi zakat tersebut melalui penguatan ekosistem zakat di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan bahwa; pertama, digitalisasi zakat merupakan suatu keniscayaan di zaman digital saat ini. Kedua, digitalisasi zakat akan optimal dengan penguatan ekosistem yang melingkupinya yaitu lembaga amil zakat, lembaga keuangan syariah, pemerintah dan masyarakat; ketiga, digitalisasi zakat merupakan sebuah alat atau media yang tidak hanya dapat meningkatkan realisasi zakat dan pendayagunaannya, namun juga serta merta meningkatkan trust dan pelayanan kepada masyarakat. (Digital transformation has occurred in all aspects of life, including the implementation of zakat globally. Digitization of zakat which is applied to zakat payments as well as zakat management and distribution is an effort to achieve effectiveness, efficiency and a wider reach. This paper discusses the urgency of digitizing zakat and efforts to optimize the digitization of zakat through strengthening the zakat ecosystem in Indonesia. This paper shows that; First, the digitization of zakat is a necessity in today's digital age. Second, the digitization of zakat will be optimal by strengthening the ecosystem that surrounds it, namely zakat amil institutions, Islamic financial institutions, the government and the community; Third, digitizing zakat is a tool or media that can not only increase the realization of zakat and its utilization, but also increase trust and service to the community)

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) More Issue