cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Alpi Syahrin
Contact Email
eksekusi.journaloflaw@gmail.com
Phone
+6285271930852
Journal Mail Official
eksekusi.journaloflaw@gmail.com
Editorial Address
http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/about/editorialTeam
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Eksekusi : Journal Of Law
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ISSN : 27145271     EISSN : 26865866     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Eksekusi (Journal Of Law) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Eksekusi (Journal Of Law) sebagai salah satu Media pengkajian dan penyajian karya Ilmiah terutama dibidang Ilmu Hukum (Kajian Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional, dll).
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2019): Eksekusi : Journal Of Law" : 5 Documents clear
UPAYA MENEMUKAN KONSEP IDEAL TENTANG FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI muhammad alpi syahrin; Jufri hardianto zulfan; Mhd. Kastulani
Eksekusi : Journal Of Law Vol 1, No 2 (2019): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v1i2.8314

Abstract

AbstrackThe constitutional court in Indonesia was formed to strengthen the guard against democratic development which is expected to transition smoothly and achieve a new democratic national life and relizes the rule of law, because historically the idea of establishing a Constitutional Court by PAH 1 BP MPR  was to go through a transition from an authoritatian regime to an era of democracy. The Constitutional Court is actually not an institution that “menoton” as the guardian of the constitution but must also be able to provide decisions which are certainly the result of the interpretation of the Constitution Court judges who not only issue decisions based on the text alone but the Constitution Court must look at the context that occurs in the mindst of society, so with that the Constitutional Court’s decision was not only oriented to the principle of legal certainty but more than that, namely the principke of legal usefulness. Because the use of the law in the results of decisions of the constitutional institution will be more expected by the public by remembering that the court is a judicial institution whose decisions are binding and final. AbstrakMahkamah Konstitusi di Indonesia dibentuk untuk memperkuat pengawalan terhadap perkembangan demokrasi sehingga diharapkan masa transisi dapat dilalui dengan lancar dan tercapai kehidupan nasional baru yang demokratis dan terwujudnya supremasi hukum, karena sejarahnya gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi oleh PAH I BP MPR untuk melalui masa transisi dari rezim otoriter menuju era demokrasi. Mahkamah Konstitusi sebenarnya bukan lembaga negara yang hanya “menoton” sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) tetapi juga harus mampu memberikan putusan-putusan yang tentunya merupakan hasil dari penafsiran hakim MK yang bukan hanya mengeluarkan keputusan berdasarkan kondisi yang terdapat didalam teks saja melainkan MK harus melihat konteks yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan hal tersebut putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi bukan hanya berorientasi asas kepastian hukum tetapi lebih dari itu yaitu asas kemamfaatan hukum. karena kemamfaatan hukum dalam hal hasil keputusan dari lembaga Mahkamah Konstitusi akan lebih diharapkan oleh masyarakat dengan mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang keputusanya bersifat mengikat dan final.
EKSISTENSI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD Imelda imelda Sapitri
Eksekusi : Journal Of Law Vol 1, No 2 (2019): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v1i2.8223

Abstract

AbstrackThis article discusses the authority of the regional representative councils in the monitoring and evaluating draft regional regulations and regional regulations. The Regional Representative Council only has the authority to judge regional regulations that countradict highher laws, public interests and decency but do not have the authority to issue decisions regarding the cancellation of regional regulations. The new authority is in the form of recommendations. This recommendation was given to the reginal legislative assembly and regional heads and recommendations were also given to non-governmental organization to conduct a judicial review to the Supreme Court. AbstrakArtikel ini membahas kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Dewan Perwakilan Daerah hanya berwenang untuk menilai peraturan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, kepentingan umum serta kesusilaan namun tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan terkait pembatalan peraturan daerah. Adapun kewenangan baru ini berupa rekomendasi. Rekomendasi ini diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah serta rekomendasi juga diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGAMG LISENSI HAK CIPTA GAME ONLINE TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMBUAT PROGRAM MODIFIKASI Lovelly Dwina Dahen; Afnan Rasyid
Eksekusi : Journal Of Law Vol 1, No 2 (2019): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v1i2.8428

Abstract

ABSTRAKHak Cipta menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UHC) ialah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam memperluas pemanfaatan dari ciptaannya pencipta dapat memberikan izin dalam bentuk lisensi hak cipta kepada pemegang hak cipta agar dapat melaksanakan hak ekonomi dari ciptaan tersebut. Namun dalam pelaksanaan lisensi pemegang hak cipta dalam hal ini pemegang lisensi game online mendapat kerugian ekonomi yang tidak sedikit akibat adanya program modifikasi yang tersebar luas di dunia maya. Kerugian atas keberadaan program modifikasi ini sendiri tidak diatur secara langsung didalam Pasal 9 ayat (1) UHC. Perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya dapat melindungi pemegang lisensi game online. Disamping itu, penting untuk mendaftarkan perjanjian lisensi game online karena teknis pendaftarannya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum. Serta pelaksanaan Peraturan Menteri bersama yang lebih efektif dalam melakukan pencegahan penyebaran program modifikasi dibandingkan Pasal 52 UHC yang menjadi dasar hukumnya.Kata kunci : Perlindungan, Lisensi Hak Cipta.
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI LEMBAGA KEBERATAN Arridho Abduh
Eksekusi : Journal Of Law Vol 1, No 2 (2019): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v1i2.8430

Abstract

Hubungan hukum antara pemerintah sebagai fiskus dengan rakyat sebagai Wajib Pajak merupakan hubungan hukum yang lahir dari adanya undang-undang. Adanya kewajiban yang lahir dari undang-undang ini menyebabkan rakyat selaku Wajib Pajak harus membayar pajak kepada negara. Perbedaan persepsi antara wajib pajak selaku pembayar pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak menimbulkan sengketa pajak. Salah satu hak wajib pajak yang diberikan undang-undang dalam menyelesaikan sengketa paajak adalah melalui lembaga keberatan. Proses penyelesaian sengketa pajak melalui keberatan harus benar-benar memberikan kepastian hukum sehingga dapat terciptanya keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.Keywords: Sengketa Pajak, Keberatan, Lembaga Keberatan
PENERAPAN ASAS DOMINIS LITIS BAGI HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU RAJA PANGIHUTAN HASIBUAN
Eksekusi : Journal Of Law Vol 1, No 2 (2019): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v1i2.7882

Abstract

Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penilis menggunakan tehnik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Hakim, Penggugat dan Tergugat. Sedangkan data skunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu beberapa buku ilmiah yang mendukung penelitian ini.Sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah deskripsif yaitu analisa data yang menjelaskan dari data-data informasi yang dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan, dimana pembahasan ini menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Penerapan asas keaktifan hakim (asas dominis litis) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahap pembuktian belum berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum lengkapnya pemahaman mengenai asas ultra petita, yang merupakan konsekuensi dari asas keaktifan hakim (asas dominis litis). Hal tersebut dapat dilihat dari Perkara Nomor : 18/G/2014/PTUN-Pbr., dan Perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN-Pbr.Hambatan dalam penerapan Asas Keaktifan Hakim (Asas Dominis Litis) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru meliputi : kendala yang bersifat teoritis yaitu kendala yang timbul dari pengaruh teori sistem pembuktian afirmatif yang berarti menguatkan atau mengesahkan, kendala yuridis yaitu kendala yang timbul akibat perumusan ketentuan yang mengatur mengenai asas keaktifan hakim dalam peraturan perundang-undangan, dan kendala-kendala yang bersifat operasional yaitu yang timbul dalam pelaksanaan beracara di Pengadilan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2023): Eksekusi : Journal Of Law Vol 4, No 2 (2022): Eksekusi : Journal Of Law Vol 4, No 1 (2022): Eksekusi : Journal Of Law Vol 3, No 2 (2021): Eksekusi : Journal Of Law Vol 3, No 1 (2021): Eksekusi : Journal Of Law Vol 2, No 2 (2020): Eksekusi : Journal Of Law Vol 2, No 1 (2020): Eksekusi : Journal Of Law Vol 1, No 2 (2019): Eksekusi : Journal Of Law Vol 1, No 1 (2019): Eksekusi : Journal Of Law