cover
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
ulj.journal@mail.unnes.ac.id
Phone
+6281225294499
Journal Mail Official
ulj.journal@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Timur, Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Unnes Law Journal
ISSN : 22526536     EISSN : 27224503     DOI : https://doi.org/10.15294/ulj
Core Subject : Social,
Unnes Law Journal (Unnes L.J.) is a double-blind peer-reviewed legal journal (ISSN Print 2252-6536 ISSN Online 2722-4503) publishes research and review papers concerning to Legal Studies. Unnes L.J. published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang on April & October. Focus and Scope of Unnes L.J. are concerning (but are not limited to): Criminal Law, Private Law, Administrative Law, International Law, Procedure Law, Tax Law, Customary Law, Islamic Law, Environmental Law, State Administrative Law, Law Land, Insurance Law, Law and Human Rights, Politics of Law, Sociology of Law, Anthropology of Law, Philosophy of Law, Agrarian Law, Forestry Law, Law of the Seas, Ocean Law, Climate Change Law, Maritime Law, Diplomatic Law, Humanitarian Law, Special Criminal Law, Economic Law, Business Law, Consumer Protection Law, Intellectual Property Rights Law, Capital Market Law, Comparative Law, Regional Financial Law, Regional Autonomy Law, Sharia Economic Law, Health Law, Law and Society, Law and Forensics, Criminology, Victimology, Penitentiary Law, Law and Technology, Law and Gender Studies, and other related issues on Law in broader aspects (including Social, Economic, Politic, Security, Education, and Culture).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 18 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2014): Unnes L.J. (April, 2014)" : 18 Documents clear
SENGKETA KAWASAN HUTAN LINDUNG ANTARA PERHUTANI DENGAN MASYARAKAT DESA KEMLOKO KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG Koesoema, Asteris Melisa
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2014): Unnes L.J. (April, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.368 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i1.3628

Abstract

Penetapan status kawasan hutan Petak 23 KPH Kedu Utara seluas ± 141 hektar sebagai hutan lindung masih menjadi pro kontra di masyarakat sekitar kawasan tersebut. Masyarakat setempat mengklaim bahwa lahan kawasan hutan lidung tersebut merupakan lahan yang diperoleh secara turun temurun dari warisan nenek moyang mereka. Meski sudah ada Putusan MA, namun masih tetap terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji tentang sengketa kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara antara Perhutani dengan masyarakat Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai sengketa kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara antara Perhutani dengan masyarakat Desa Kemloko. Faktor yang melatar belakangi masyarakat tidak dapat menerima putusan MA, yaitu: masih adanya  klaim dari masyarakat mengenai kepemilikan lahan di kawasan hutan lindung tersebut, adanya faktor ekonomi yang disebabkan karena tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan tanah, dan adanya anggapan masyarakat setempat tentang pengelolaan kawasan hutan lindung dengan cara mereka merupakan tindakan yang merusak hutan. Upaya Perhutani dalam pelaksanaan putusan MA di kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara adalah mengadakan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat setempat, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Sedangkan hambatan yang dialami Perhutani dalam upaya pelaksanaan putusan MA di kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara yakni lemahnya pemahaman masyarakat, dan adanya stigma buruk mengenai Perhutani.  Determination of the status of forest plots 23 KPH North Kedu of ± 141 acres as protected forests still be pros and cons in communities around the region. Local people claim that the land is a an area of protected forests land acquired for generations of their heritage. Although there have been the Supreme Court ruling, but still there are problems in implementation . It is necessary to research conducted by the authors to examine the disputed area of protected forests of plots 23 KPH North Kedu between Perhutani with villagers Kemloko Tembarak District of Temanggung County. Based on the result of research by the author of the disputed area of ​​protected forests of plots 23 KPH North Kedu between Perhutani with Kemloko villagers, it is known that the factors underlying the background factors people can not accept the Supreme Court ruling, there are: the persistence of the claims of the public regarding land ownership in the region the protected forests, the existence of economic factors caused by the high level of community need for land, and the notion of local communities on forest management protected by the way they are not acts that destroy the forest. Perhutani efforts in the implementation of the Supreme Court ruling in the protected forests of plots 23 KPH North Kedu is the socialization, empowerment of local communities, as well as monitoring and evaluation. While the barriers experienced in the implementation of forestry the Supreme Court ruling in the ​​protected forest of plots 23 KPH North Kedu the lack of the public understanding, and the bad stigma about Perhutani
SENGKETA KAWASAN HUTAN LINDUNG ANTARA PERHUTANI DENGAN MASYARAKAT DESA KEMLOKO KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG Koesoema, Asteris Melisa
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2014): Unnes L.J. (April, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i1.3628

Abstract

Penetapan status kawasan hutan Petak 23 KPH Kedu Utara seluas ± 141 hektar sebagai hutan lindung masih menjadi pro kontra di masyarakat sekitar kawasan tersebut. Masyarakat setempat mengklaim bahwa lahan kawasan hutan lidung tersebut merupakan lahan yang diperoleh secara turun temurun dari warisan nenek moyang mereka. Meski sudah ada Putusan MA, namun masih tetap terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji tentang sengketa kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara antara Perhutani dengan masyarakat Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai sengketa kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara antara Perhutani dengan masyarakat Desa Kemloko. Faktor yang melatar belakangi masyarakat tidak dapat menerima putusan MA, yaitu: masih adanya  klaim dari masyarakat mengenai kepemilikan lahan di kawasan hutan lindung tersebut, adanya faktor ekonomi yang disebabkan karena tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan tanah, dan adanya anggapan masyarakat setempat tentang pengelolaan kawasan hutan lindung dengan cara mereka merupakan tindakan yang merusak hutan. Upaya Perhutani dalam pelaksanaan putusan MA di kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara adalah mengadakan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat setempat, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Sedangkan hambatan yang dialami Perhutani dalam upaya pelaksanaan putusan MA di kawasan hutan lindung Petak 23 KPH Kedu Utara yakni lemahnya pemahaman masyarakat, dan adanya stigma buruk mengenai Perhutani.  Determination of the status of forest plots 23 KPH North Kedu of ± 141 acres as protected forests still be pros and cons in communities around the region. Local people claim that the land is a an area of protected forests land acquired for generations of their heritage. Although there have been the Supreme Court ruling, but still there are problems in implementation . It is necessary to research conducted by the authors to examine the disputed area of protected forests of plots 23 KPH North Kedu between Perhutani with villagers Kemloko Tembarak District of Temanggung County. Based on the result of research by the author of the disputed area of ​​protected forests of plots 23 KPH North Kedu between Perhutani with Kemloko villagers, it is known that the factors underlying the background factors people can not accept the Supreme Court ruling, there are: the persistence of the claims of the public regarding land ownership in the region the protected forests, the existence of economic factors caused by the high level of community need for land, and the notion of local communities on forest management protected by the way they are not acts that destroy the forest. Perhutani efforts in the implementation of the Supreme Court ruling in the protected forests of plots 23 KPH North Kedu is the socialization, empowerment of local communities, as well as monitoring and evaluation. While the barriers experienced in the implementation of forestry the Supreme Court ruling in the ​​protected forest of plots 23 KPH North Kedu the lack of the public understanding, and the bad stigma about Perhutani
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI BAGI ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Harahap, Halim Palindungan
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2014): Unnes L.J. (April, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.593 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i1.3629

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan ide dasar kebijkan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendeskripsikan budaya hukum masyarakat Indonesia sebagai latar sosial kebijakan diversi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan mengetahui penerimaan aparat penegak hukum serta masyarakat terhadap kebijakan diversi di Kabupaten Semarang.Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yaitu ide dasar lahirnya kebijakan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berdasar konsideran atau pertimbangan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan penjelasan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia yang memiliki kehendak atas perdamaian, menghargai kebersamaan dan sifat kekeluargaan dalam penyelesaian suatu sengketa atau perkara. Penerimaan kebijakan diversi di kabupaten Semarang oleh aparat penegak hukum dan masyarakat telah mencerminkan apa yang menjadi kehendak mereka dalam menyelesaikan kasus pidana anak dengan penerapan kebijakan yang mengarah pada diversi. Simpulan penelitian menunjukkan adanya keselarasan pola penyelesaian kasus pidana anak yang diselesaikan di luar jalur peradilan dengan kebijakan diversi yang ada dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.  This study aims to find the basic idea of diversion policies in Act children criminal justice system, describe the legal culture of Indonesia society as social background diversion policies in Act No.11 of 2012 on the criminal justice system children, and knowing acceptance of law enforcement officers and the public policy of diversion in Semarang district. Research using qualitative research methods with socio-juridical approach. The results ofthe research that is the basic idea of​​ the birth of diversion policies in Act Children Criminal Justice System is based on considerations or considerations under the Act and the Criminal Justice System Children manuscript annotations in Academic Bill Children Criminal Justice System. The values ​​of indigenous people of Indonesia who have the will for peace, appreciate the nature of togetherness and family in the settlement of a dispute or law suit. Acceptance of diversion policies in Semarang district by law enforcement officials and the public have reflected what they will be in solving criminal cases children with policies that lead to diversion. Conclusion The study showed apattern of alignment settlement juvenile criminal cases are settled out o fcourt with a lane diversion of existingpoliciesin Act Children Criminal Justice System.
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI BAGI ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Harahap, Halim Palindungan
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2014): Unnes L.J. (April, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i1.3629

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan ide dasar kebijkan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendeskripsikan budaya hukum masyarakat Indonesia sebagai latar sosial kebijakan diversi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan mengetahui penerimaan aparat penegak hukum serta masyarakat terhadap kebijakan diversi di Kabupaten Semarang.Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yaitu ide dasar lahirnya kebijakan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berdasar konsideran atau pertimbangan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan penjelasan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia yang memiliki kehendak atas perdamaian, menghargai kebersamaan dan sifat kekeluargaan dalam penyelesaian suatu sengketa atau perkara. Penerimaan kebijakan diversi di kabupaten Semarang oleh aparat penegak hukum dan masyarakat telah mencerminkan apa yang menjadi kehendak mereka dalam menyelesaikan kasus pidana anak dengan penerapan kebijakan yang mengarah pada diversi. Simpulan penelitian menunjukkan adanya keselarasan pola penyelesaian kasus pidana anak yang diselesaikan di luar jalur peradilan dengan kebijakan diversi yang ada dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.  This study aims to find the basic idea of diversion policies in Act children criminal justice system, describe the legal culture of Indonesia society as social background diversion policies in Act No.11 of 2012 on the criminal justice system children, and knowing acceptance of law enforcement officers and the public policy of diversion in Semarang district. Research using qualitative research methods with socio-juridical approach. The results ofthe research that is the basic idea of​​ the birth of diversion policies in Act Children Criminal Justice System is based on considerations or considerations under the Act and the Criminal Justice System Children manuscript annotations in Academic Bill Children Criminal Justice System. The values ​​of indigenous people of Indonesia who have the will for peace, appreciate the nature of togetherness and family in the settlement of a dispute or law suit. Acceptance of diversion policies in Semarang district by law enforcement officials and the public have reflected what they will be in solving criminal cases children with policies that lead to diversion. Conclusion The study showed apattern of alignment settlement juvenile criminal cases are settled out o fcourt with a lane diversion of existingpoliciesin Act Children Criminal Justice System.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KAWIN KONTRAK SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ISTRI DAN ANAKNYA Afifi, Ibnu Fiyan
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2014): Unnes L.J. (April, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.942 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i1.3630

Abstract

Perkawinan sejatinya untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat berdasarkan ketuhanan, namun seringkali ada pihak – pihak yang menjadikan perkawinan yang luhur ini sebagai kontrak biasa.Kawin kontrak tersebut dilakukan dalam waktu beberapa tahun,dan ketika pelaksanaan kawin kontrak tersebut berlangsung lahir seorang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam mengenai kawin kontrak dan bagaimana Akibat hukumnya terhadap anak dan istri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini menggunkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan sehingga dalam analisis data nantinya akan lebih konkret dalam menjawab masalah yang ada. Hasil dari penelitian serta simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawainan tidak mengatur mengenai kawin kontrak yang ada, serta Hukum Islam baik KHI atau sabda Rasul juga melarang yang kawin kontrak meskipun golongan syi’ah  menyatakan bahwa kawin kontrak diperbolehkan. Akibat hukum yang diperoleh adalah : a) bagi istri mengenai status perkawinan yaitu perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara karena negara tidak mengatur kawin kontrak, istri hanya memperoleh status sosial dan ekonomi. Mengenai harta bersama karena kawin kontrak tidak diakui maka mengenai harta bersama Pasal 35 Undang – Undang Perkawinan juga tidak bisa dituntut.b) bagi anak   dengan berdasar Pasal 42, 43 Ayat 1 mengenai kedudukan anak, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, anak tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan bapaknya,karena anak kawin kontrak dianggap anak luar kawin yang tidak diakui. Kemudian mengenai harta dan wali, anak kawin kontrak juga tidak bisa menuntut apa – apa dari bapaknya.  Wedding of the truth is to create a happy family based on divine eternity, but often there are those - the making of a noble marriage as ordinary contracts. Wedding contract is done in the next few years, and during mating performance of the contract last birth of a child. This study aims to find out the opinions juridical Act No. 1 of 1974 on Marriage and the Law of Islam on the wedding contract and how the consequences of the ruling on the children and wife. This study used a normative method, which in this study use the approach of legislation and approach the concept. Methods of data collection using library research so that the analysis of data will be more concrete in answering the the problem. The results of the study and this study shows that knot: 1) Act No. 1 of 1974 on Weding not arrange the wedding contract available, as well as good KHI or Islamic law also prohibits the words of the Prophet married name despite the contract stating that the ring contract allowed. 2) obtained as a result of the law are: a) the wife of the marital status of the marriage that is not recognized by the state because the state does not regulate mating contract, the wife had only social and economic status. On the common property shall not be recognized as married contract then the property with Article 35 of Law - Law Marriage can not be claimed. b) for children with based on Article 42, verse 1 of the 43 children, only to have a civil relationship with her alone, children have no contact with each other to inherit his father, because his contract is considered child marries outside the ring which is not recognized. Then the property and guardian, the child can not marry contract claims - anything from father.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KAWIN KONTRAK SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ISTRI DAN ANAKNYA Afifi, Ibnu Fiyan
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2014): Unnes L.J. (April, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i1.3630

Abstract

Perkawinan sejatinya untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat berdasarkan ketuhanan, namun seringkali ada pihak – pihak yang menjadikan perkawinan yang luhur ini sebagai kontrak biasa.Kawin kontrak tersebut dilakukan dalam waktu beberapa tahun,dan ketika pelaksanaan kawin kontrak tersebut berlangsung lahir seorang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam mengenai kawin kontrak dan bagaimana Akibat hukumnya terhadap anak dan istri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini menggunkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan sehingga dalam analisis data nantinya akan lebih konkret dalam menjawab masalah yang ada. Hasil dari penelitian serta simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawainan tidak mengatur mengenai kawin kontrak yang ada, serta Hukum Islam baik KHI atau sabda Rasul juga melarang yang kawin kontrak meskipun golongan syi’ah  menyatakan bahwa kawin kontrak diperbolehkan. Akibat hukum yang diperoleh adalah : a) bagi istri mengenai status perkawinan yaitu perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara karena negara tidak mengatur kawin kontrak, istri hanya memperoleh status sosial dan ekonomi. Mengenai harta bersama karena kawin kontrak tidak diakui maka mengenai harta bersama Pasal 35 Undang – Undang Perkawinan juga tidak bisa dituntut.b) bagi anak   dengan berdasar Pasal 42, 43 Ayat 1 mengenai kedudukan anak, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, anak tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan bapaknya,karena anak kawin kontrak dianggap anak luar kawin yang tidak diakui. Kemudian mengenai harta dan wali, anak kawin kontrak juga tidak bisa menuntut apa – apa dari bapaknya.  Wedding of the truth is to create a happy family based on divine eternity, but often there are those - the making of a noble marriage as ordinary contracts. Wedding contract is done in the next few years, and during mating performance of the contract last birth of a child. This study aims to find out the opinions juridical Act No. 1 of 1974 on Marriage and the Law of Islam on the wedding contract and how the consequences of the ruling on the children and wife. This study used a normative method, which in this study use the approach of legislation and approach the concept. Methods of data collection using library research so that the analysis of data will be more concrete in answering the the problem. The results of the study and this study shows that knot: 1) Act No. 1 of 1974 on Weding not arrange the wedding contract available, as well as good KHI or Islamic law also prohibits the words of the Prophet married name despite the contract stating that the ring contract allowed. 2) obtained as a result of the law are: a) the wife of the marital status of the marriage that is not recognized by the state because the state does not regulate mating contract, the wife had only social and economic status. On the common property shall not be recognized as married contract then the property with Article 35 of Law - Law Marriage can not be claimed. b) for children with based on Article 42, verse 1 of the 43 children, only to have a civil relationship with her alone, children have no contact with each other to inherit his father, because his contract is considered child marries outside the ring which is not recognized. Then the property and guardian, the child can not marry contract claims - anything from father.
IMPLEMENTASI INFORMED CONSENT PADA PASIEN YANG BERSEDIA MENJALANI TES HIV DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK Yudikindra, Widyananda
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2014): Unnes L.J. (April, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.004 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i1.3631

Abstract

Tes HIV dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan infeksi HIV. Sedangkan penggunaan formulir informed consent merupakan wujud pendokumentasian yang memiliki perbedaan dan kekhususan dalam penawaran medisnya. Oleh karena itu kemudian peneliti melakukan kajian yuridis terhadap bentuk formulir dan implementasi informed consent tes HIV.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis suatu peraturan dapat berlaku efektif di masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan kajian yuridis tentang bentuk formulir informed consent tes HIV dalam perjanjian terapeutik. Selain itu juga untuk mengetahui implementasi informed consent pada pasien yang bersedia menjalani tes HIV dalam perjanjian terapeutik di RSUP Dr. Kariadi Semarang.Kajian yuridis formulir informed consent maupun implementasinya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan menteri kesehatan maupun pedoman teknis. Walaupun sudah sesuai namun pelaksanaanya tidak selalu berjalan dengan baik dan terdapat masalah seperti pemahaman yang kurang mengenai manfaat dan fungsi formulir informed consent sehingga dapat memberi peluang seorang pasien untuk menolak atau membatalkan tes HIV. Selain itu masih ada keterbatasan kemampuan pasien dalam memahami informasi medis, ketidaklengkapan pengisian formulir dan pola administrasi yang berbeda. Wujud formulir informed consent semestinya jangan sampai menghambat hak pasien untuk mendapatkan kesehatan. Sedangkan keberhasilan tes HIV harus tetap memperhatikan penjelasan informasi medis dan persetujuan dari pasien. Dengan demikian informed cosent dapat dipahami sebagai titik awal proses komunikasi medis pemeriksaan diagnosis HIV dan sarana untuk mencapai pemenuhan kebutuhan kesehatan HIV/AIDS tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Selanjutnya sistem normalisasi tes merupakan harapan ke depan untuk menyederhanakan proses komunikasi dan penawaran medis tanpa mengurangi esensi kualitas konseling dan tes HIV..  HIV testing is done to prevent an increase in HIV infection. While the use of an informed consent form is a form of documentation that has differences and specificity in medical offers. Therefore juridical and researcher to study the form of the informed consent form and implementation of HIV testing.This research uses empirical research juridical. Juridical empirical approach to analyze a rule to be effective in the community. This research can provide on the form of judicial review of an informed consent form in agreement therapeutic HIV testing. In addition to knowing the implementation of informed consent in patients who are willing to undergo an HIV test in the therapeutic agreement in Dr. Kariadi Semarang Hospital.Judicial review of the informed consent form and its implementation is in accordance with the laws, regulations and technical guidelines of the health minister. Although it was appropriate, but its implementation is not always going well and there are problems such as lack of understanding about the benefits and functions of the informed consent form so that it can give a patient the opportunity to reject or cancel an HIV test. In addition there are limitations in the ability of patients to understand medical information, incompleteness form filling and different patterns of administration. Being an informed consent form should not to obstruct the right of patients to receive healthcare. While the success of HIV testing must consider the explanations of medical information and consent of the patient. Thus informed cosent can be understood as a starting point communication process medical examination and an HIV diagnosis means to achieve compliance with the health needs of HIV/AIDS in the absence of coercion, mistake or deception. Further normalization of the test system is a future goal to simplify the process of communication and medical offers without compromising the essence of the quality of HIV counseling and testing.
IMPLEMENTASI INFORMED CONSENT PADA PASIEN YANG BERSEDIA MENJALANI TES HIV DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK Yudikindra, Widyananda
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2014): Unnes L.J. (April, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i1.3631

Abstract

Tes HIV dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan infeksi HIV. Sedangkan penggunaan formulir informed consent merupakan wujud pendokumentasian yang memiliki perbedaan dan kekhususan dalam penawaran medisnya. Oleh karena itu kemudian peneliti melakukan kajian yuridis terhadap bentuk formulir dan implementasi informed consent tes HIV.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis suatu peraturan dapat berlaku efektif di masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan kajian yuridis tentang bentuk formulir informed consent tes HIV dalam perjanjian terapeutik. Selain itu juga untuk mengetahui implementasi informed consent pada pasien yang bersedia menjalani tes HIV dalam perjanjian terapeutik di RSUP Dr. Kariadi Semarang.Kajian yuridis formulir informed consent maupun implementasinya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan menteri kesehatan maupun pedoman teknis. Walaupun sudah sesuai namun pelaksanaanya tidak selalu berjalan dengan baik dan terdapat masalah seperti pemahaman yang kurang mengenai manfaat dan fungsi formulir informed consent sehingga dapat memberi peluang seorang pasien untuk menolak atau membatalkan tes HIV. Selain itu masih ada keterbatasan kemampuan pasien dalam memahami informasi medis, ketidaklengkapan pengisian formulir dan pola administrasi yang berbeda. Wujud formulir informed consent semestinya jangan sampai menghambat hak pasien untuk mendapatkan kesehatan. Sedangkan keberhasilan tes HIV harus tetap memperhatikan penjelasan informasi medis dan persetujuan dari pasien. Dengan demikian informed cosent dapat dipahami sebagai titik awal proses komunikasi medis pemeriksaan diagnosis HIV dan sarana untuk mencapai pemenuhan kebutuhan kesehatan HIV/AIDS tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Selanjutnya sistem normalisasi tes merupakan harapan ke depan untuk menyederhanakan proses komunikasi dan penawaran medis tanpa mengurangi esensi kualitas konseling dan tes HIV..  HIV testing is done to prevent an increase in HIV infection. While the use of an informed consent form is a form of documentation that has differences and specificity in medical offers. Therefore juridical and researcher to study the form of the informed consent form and implementation of HIV testing.This research uses empirical research juridical. Juridical empirical approach to analyze a rule to be effective in the community. This research can provide on the form of judicial review of an informed consent form in agreement therapeutic HIV testing. In addition to knowing the implementation of informed consent in patients who are willing to undergo an HIV test in the therapeutic agreement in Dr. Kariadi Semarang Hospital.Judicial review of the informed consent form and its implementation is in accordance with the laws, regulations and technical guidelines of the health minister. Although it was appropriate, but its implementation is not always going well and there are problems such as lack of understanding about the benefits and functions of the informed consent form so that it can give a patient the opportunity to reject or cancel an HIV test. In addition there are limitations in the ability of patients to understand medical information, incompleteness form filling and different patterns of administration. Being an informed consent form should not to obstruct the right of patients to receive healthcare. While the success of HIV testing must consider the explanations of medical information and consent of the patient. Thus informed cosent can be understood as a starting point communication process medical examination and an HIV diagnosis means to achieve compliance with the health needs of HIV/AIDS in the absence of coercion, mistake or deception. Further normalization of the test system is a future goal to simplify the process of communication and medical offers without compromising the essence of the quality of HIV counseling and testing.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CONSTITUTIONAL COMPLAINT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 aditya, zaka firma
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2014): Unnes L.J. (April, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.52 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i1.3632

Abstract

Diadopsinya mekanisme constitutional complaint dalam sistem peradilan konstitusi adalah bagian dari perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Tetapi, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang bertugas mengawal tegaknya konstitusi belum diberikan kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional..Hasil dari penelitian skripsi ini adalah: secara legal formal, UUD Tahun 1945 tidak memberi peluang untuk MK RI dalam menyelesaikan perkara constitutional complaint tanpa melalui amandemen; MK memiliki prospek untuk menyelesaikan perkara constitutional complaint dimasa mendatang, karena banyak perkara pengujian undang-undang yang masuk ke MK secara substansi merupakan pengaduan konstitusional; Mekanisme constitutional complaint di Indonesia sama seperti mekanisme judicial review, yaitu dari pemohon, objek dan persyaratan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, MK tidak memiliki peluang menyelesaikan perkara constitutional complaint berdasarkan UUD 1945; MK memiliki prospek mengadili perkara constitutional complaint dimasa mendatang, karena banyak kasus constitutional complaint yang terjadi dimasyarakat tidak dapat diselesaikan sehingga membuat kekosongan hukum; mekanisme constitutional complaint di Indonesia di masa mendatang dapat mengadopsi mekanisme constitutional complaint Federal Jerman, berkaitan dengan legal standing pemohon, objek permohonan dan syarat permohonan.Adoption of the constitutional complaint mechanism in the judicial system is part of the constitutional protection of the constitutional rights of citizens . However , the Constitutional Court as a judicial body in charge of guarding the enforcement of the constitution has not been given the authority to adjudicate constitutional complaints. The results of this research are : a formal legal basis , the Constitution of 1945 did not provide an opportunity to resolve the Constitutional Court in the case of constitutional complaint without amendment ; The Court has the prospect to complete the constitutional complaint case in the future , because many cases testing laws that go into the substance of the Court in a constitutional complaint ; The mechanism of the constitutional complaint in Indonesia the same as the mechanism of judicial review , that is, from the applicant , objects and requirements . The conclusions of this study are , the Court does not have the chance resolve the constitutional complaint case under the 1945 Constitution; The Court has heard the cases of constitutional complaint prospects in the future, because many cases occur in the community constitutional complaint can not be resolved so as to make void the law; the mechanism of the constitutional complaint in Indonesia in the future to adopt the German Federal constitutional complaint mechanism , related to the legal standing of the applicant, the object of the petition and the petition requirements .
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CONSTITUTIONAL COMPLAINT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 aditya, zaka firma
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2014): Unnes L.J. (April, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v3i1.3632

Abstract

Diadopsinya mekanisme constitutional complaint dalam sistem peradilan konstitusi adalah bagian dari perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Tetapi, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang bertugas mengawal tegaknya konstitusi belum diberikan kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional..Hasil dari penelitian skripsi ini adalah: secara legal formal, UUD Tahun 1945 tidak memberi peluang untuk MK RI dalam menyelesaikan perkara constitutional complaint tanpa melalui amandemen; MK memiliki prospek untuk menyelesaikan perkara constitutional complaint dimasa mendatang, karena banyak perkara pengujian undang-undang yang masuk ke MK secara substansi merupakan pengaduan konstitusional; Mekanisme constitutional complaint di Indonesia sama seperti mekanisme judicial review, yaitu dari pemohon, objek dan persyaratan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, MK tidak memiliki peluang menyelesaikan perkara constitutional complaint berdasarkan UUD 1945; MK memiliki prospek mengadili perkara constitutional complaint dimasa mendatang, karena banyak kasus constitutional complaint yang terjadi dimasyarakat tidak dapat diselesaikan sehingga membuat kekosongan hukum; mekanisme constitutional complaint di Indonesia di masa mendatang dapat mengadopsi mekanisme constitutional complaint Federal Jerman, berkaitan dengan legal standing pemohon, objek permohonan dan syarat permohonan.Adoption of the constitutional complaint mechanism in the judicial system is part of the constitutional protection of the constitutional rights of citizens . However , the Constitutional Court as a judicial body in charge of guarding the enforcement of the constitution has not been given the authority to adjudicate constitutional complaints. The results of this research are : a formal legal basis , the Constitution of 1945 did not provide an opportunity to resolve the Constitutional Court in the case of constitutional complaint without amendment ; The Court has the prospect to complete the constitutional complaint case in the future , because many cases testing laws that go into the substance of the Court in a constitutional complaint ; The mechanism of the constitutional complaint in Indonesia the same as the mechanism of judicial review , that is, from the applicant , objects and requirements . The conclusions of this study are , the Court does not have the chance resolve the constitutional complaint case under the 1945 Constitution; The Court has heard the cases of constitutional complaint prospects in the future, because many cases occur in the community constitutional complaint can not be resolved so as to make void the law; the mechanism of the constitutional complaint in Indonesia in the future to adopt the German Federal constitutional complaint mechanism , related to the legal standing of the applicant, the object of the petition and the petition requirements .

Page 1 of 2 | Total Record : 18